Thursday April 24, 2014
  • wawancara Dirjen Otonomi daerah, 21 April 2014
  • Dirjen otda pada acara Press Conference Launching Lomba Karya Tulis Jurnalistik, 11 April 2014
  • Dirjen otda pada rapat monev pelaksanaan kegiatan anggaran Ditjen otda Triwulan I Tahun 2014, 4 April 2014
  • Dirjen otda pada Tea Walk Outbound Ditjen Otda, 5 April 2014
  • dirjen otda dlm acr Fasilitasi EKPPD terhadap LPPD Tahun 2012 & pemeringkatan penyelenggaraan pemda Prov, Kab & Kota, 1 April 2014
  • dirjen otda pada acara sosialisasi administrasi kependudukan dan Undang-undang tentang Desa, 28 Maret 2014
  • Dirjen Otda Pada Pertemuan dengan Bawaslu dan Pemerintahan Aceh, 27 Maret 2014
  • Dirjen otda dlm rakor tinjut Project Steering Committee & sinkronisasi RKT 2014 antara kemendagri dengan Basics-CIDA, 26 Maret 2014
  • Dirjen Otda Pada Pembahasan RUU Otsus Papua, 25 Maret 2014
  • Dirjen Otda Pada Seminar LIPI : Pembahasan Penulisan Buku Substansi Pilkada, 24 Maret 2014
  • Dirjen otda dlm acr Forum ilmiah peran Badan Usaha Milik Daerah dalam Pembangunan, 17 Maret 2014
  • Dirjen otda dlm Diskusi Round Table IV Asosiasi pemerintah provinsi seluruh Indonesia dan Komite ekonomi nasional, 12 Maret 2014
  • Mendagri melantik Gub dan wagub Provinsi Maluku terpilih Periode 2014-2019, 10 Maret 2014
  • Dirjen otda dlm diklat orientasi kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah, 6 Maret 2014
  • Newsletter (Info Otda) sbg Media Informasi Ditjen Otda

By iNow Web Design

News Feeds:
PDF
Cetak
E-mail
22
Apr
2014

JAKARTA – Kepala daerah yang tanpa pertimbangan menunjuk pejabat pemerintahan dari kalangan kerabat serta keluarganya akan diterbitkan. Perilaku nepotis tersebut akan dibatasi aturan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“Kami masih menunggu peraturan pemerintah (PP) dari UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Jadi, Pola rekrutmen birokrasi membaik dengan sendirinya,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, Senin (21/4).

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
22
Apr
2014

PAUS DOAKAN NEGARA-NEGARA KONFLIK

JAKARTA – Perayaan Paskah di berbagai daerah di Tanah Air berlangsung aman dan damai. Umat kristiani di negeri ini memperingati Paskah melalui kegiatan ibadah, prosesi Jalan Salib hingga Pawai Obor untuk mengenang penderitaan dan kebangkitan Yesus Kristus.  

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengucapkan Selamat Hari Paskah bagi umat kristiani di berbagai daerah di Tanah Air. Pesan yang disampaikan Kepala Negara itu disampaikan melalui akun twitter @SBYudhoyono, yang diunggah pada Minggu (20/4). “Selamat merayakan Paskah bagi umat Kristiani. Kiranya momen Paskah membangkitkan motivasi untuk mendatangkan kebaikan bagi sesama,” kata Presiden.   

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
22
Apr
2014

Kurangi Konflik Kepentingan

RANCANGAN Undang-undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah direncanakan kembali dibahas dalam masa siding DPR mendatang. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mau mengusulkan kepala daerah terpilih harus mengundurkan diri dari jabatan pimpinan atau pengurus teras partai politik (parpol).

“Dalam draft Undang-undang Pilkada memang belum ada. Namun kita akan usulkan. Kalau misalnya kepala daerah sudah dipilih, maka dia mengundurkan diri sebagai pimpinan atau pengurus partai,“ kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri, Prof Djohermansyah Djohan saat dihubungi di Jakarta, kemarin.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
21
Apr
2014

Peraturan daerah di Aceh atau qanun mengenai bendera dan symbol menjadi masalah. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengirimkan surat klarifikasi sekaligus meminta TNI menurunkan bendera yang dianggap mirip dengan bendera gerakan Aceh Merdeka itu. Pada Rabu (16/4) pukul 10.00 WIB, Gamawan bertemu dengan Gubernur Aceh Zaini Abdullah. Apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan itu? Berikut wawancara Republika Andi Mohammad Ikhbal dengan Zaini dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Djohermansyah Djohan.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
17
Apr
2014

KOMPAS.com - INDONESIA harus diurus oleh orang baik: bersih dan kompeten. Republik ini didirikan oleh para pemberani: kaum terdidik yang sudah selesai dengan dirinya. Efeknya dahsyat.

Bung Karno dan generasinya membuat sebangsa bergerak. Semua merasa ikut punya Indonesia. Semua beriuran tanpa syarat demi tegaknya bangsa merdeka dan berdaulat. Ada yang beriuran tenaga, pikiran, uang, barang, dan termasuk nyawa. Namun, merdeka itu bukan cuma soal menggulung kolonialisme. Merdeka adalah juga soal menggelar kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Kini kepada siapa republik ini akan dititipkan untuk diurus? Semua yang terpilih dalam pemilu tahun ini akan mengatasnamakan kita semua selama lima tahun ke depan. Semua perkataan dan perbuatan yang dilakukan atas nama kita semua. Semua UU dan peraturan daerah yang dibuat akan mengikat kita semua.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
17
Apr
2014

Kemendagri mengusulkan kepala daeah tak boleh menduduki jabatan politik

Jakarta- Pencalonan Presiden Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menginisiasi sejumlah pihak untuk merevisi aturan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Pemda). Gubernur dan bupati/wali kota terpilih diharapkan nantinya tidak boleh sekenanya berhenti di tengah jalan untuk mengejar jabatan yang lebih tinggi.

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana terkait uji materi Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (3) UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemda pada Selasa (15/4). Kedua pasal tersebut menyebutkan bagaimana mekanisme pemberhentian kepala daerah, khususnya atas permintaan sendiri karena ingin menduduki jabatan politik yang lebih tinggi.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
16
Apr
2014

RUU PILKADA

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah berencana memasukkan larangan kepala daerah menjabat sebagai pengurus partai dalam Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah. Pemerintah ingin kepala daerah lebih memikirkan kepentingan publik daripada partai seperti yang selama ini kerap terjadi.

"Dimasukkannya pasal ini atas pertimbangan banyaknya kepala daerah yang menjabat juga sebagai ketua atau pengurus partai. Dan, selama menjabat, mereka terpasung kepentingan partai dan lebih memikirkan partai daripada masyarakat," ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan, di Jakarta, Selasa (15/4).

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
15
Apr
2014

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (24/10/2013) lalu, menyepakati usulan 65 daerah otonom baru (DOB). Rapat paripurna juga menyetujui 65 RUU pembentukan DOB-nya sebagai usul inisiatif DPR. Calon DOB yang berjumlah 65 itu mencakup delapan provinsi dan 57 kabupaten/kota, di antaranya calon Provinsi Tapanuli dan calon Provinsi Kepulauan Nias—keduanya sebagai pemekaran Provinsi Sumatera Utara.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
15
Apr
2014

Politik Kekerabatan Hilangkan Mekanisme kontrol

JAKARTA, KOMPAS – Setidaknya 11 persen dari seluruh kepala daerah di Indonesia, atau sekitar 60 kepala daerah, memiliki hubungan kekerabatan dengan kepala daerah yang sudah terpilih. Praktik nepotisme yang kini juga melebar ke birokrasi dan legislatif tersebut menjadi awal dari penyelewengan.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
11
Apr
2014

Jakarta,@otdainfo – Dalam rangkaian kegiatan menyambut Hari Otonomi Daerah XVIII, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri kembali menyelenggarakan Lomba Karya Tulis Jurnalistik dengan tema “Otonomi Daerah Untuk Kesejahteraan Rakyat”.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
11
Apr
2014

Kepulauan Selayar, salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan, memiliki lebih dari 120 pulau  yang membentang dari utara ke selatan. Kepulauan yang menjadikan Pulau Selayar sebagai pulau utama dan Kota Benteng sebagai ibu kotanya ini memiliki wilayah perairan luas, sekitar 80 persen dari total daerahnya, yang otomatis membuatnya sebagai salah satu “Surga” wisata bahari di Nusantara.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
10
Apr
2014

BOGOR, KOMPAS – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerukan agar semua pihak menerima hasil pemilu legislatif yang digelar hari Rabu kemarin. Bangsa Indonesia juga harus siap menerima tatanan politik baru, sesuai dengan hasil pemilu.

“Marilah kita hormati, kita terima hasil pemilihan umum ini,” kata Yudhoyono, Rabu (9/4), di Sekolah Alam Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

Oleh Administrator   
 
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya > Akhir >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

There seems to be an error with the player !

Search

Find Us on

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday329
mod_vvisit_counterYesterday4699
mod_vvisit_counterThis week19490
mod_vvisit_counterLast week20506
mod_vvisit_counterThis month94273
mod_vvisit_counterLast month164210
mod_vvisit_counterAll days1388194

News Letter 2013

By iNow Web Design

Visualisasi Otda

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"

Kontak
DITJEN OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
JL. Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat 10110
http ://www.otda.kemendagri.go.id
bagren_otda@kemendagri.go.id
No Telp/Fax : 021-34833648 (T.U Ditjen Otda), 021-3859335 (Bagren Otda)
Visi Ditjen Otonomi Daerah:
Terdepan dalam Memantapkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah yang Desentralistik dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Copyright © 2014. ditjen Otda.

Copyright © 2012 Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. All Rights Reserved.