Tuesday September 30, 2014
  • Pengesahan RUU Pilkada & RUU Pemda pada sidang paripurna DPR-RI, 25 & 26 September 2014
  • Mendagri dengan Komisi II DPR RI pada Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Pilkada, 24 September 2014
  • Raker Pemerintah dengan Pansus DPR-R0I terkait RUU tentang Pemerintahan Daerah, 12 September 2014
  • Dirjen otda bersama timus dan timsin pembahasan RUU Pilkada, 10 September 2014
  • Mendagri melantik Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kab Sumba Barat Daya Prov NTT, 8 September 2014
  • Dirjen Otda menerima Gubernur Maluku Utara, 8 September 2014
  • Mendagri pada pelantikan Pejabat Eselon I, II, dan III, 28 Agusuts 2014
  • Penandatanganan Nota Kesepahaman bersama Kemnakertrans, Kemendagri, Kemeneg PP & PA, dan Kemen PPN/BAPPENAS, 27-08-2014
  • Dirjen otda menerima Gubernur Kepulauan Riau, 25 Agustus 2014
  • Dirjen Otda pada rapat internal Eselon II Lingkup Ditjen Otonomi Daerah, 19 Agustus 2014
  • Upacara Bendera 17 Agustus 2014 Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
  • Dirjen Otda Menerima Tim Asistensi RUU Papua dan Papua Barat, 14 Agustus 2014
  • Pertemuan Mendagri dengan Gubernur Papua, Ketua DPRP dan MRP, 13 Agustus 2014
  • Newsletter (Info Otda) sbg Media Informasi Ditjen Otda
News Feeds:
PDF
Cetak
E-mail
30
Sep
2014

JAKARTA- Sejumlah Daerah OtonomBaru(DOB)batal disah-
kan dalam rapat paripurna DPR kemarin. Komisi II DPR dan Kementerian Dalarn Negeri (Kemendagri) menyerahkan pengesahan DOB kepada DPR periode 2014-2019 mendatang.

Dan 65 paket rancangan DOB yang dibahas dalam panja selama ini, pemerintah hanya mampu memekarkan 21 daerah dan belum termasuk susulan paket 22 rancangan DOB se­hingga akan terjadi ketidakadil­an pada daerah lain. "Tidak ada keputusan. Kami menyetujui DOB direkomendasikanke DPR periode selanjutnya," kata Wakil Ketua DPR Sohibul Iman saat memimpin sidang paripurna di Gedung DPR Jakarta kemarin.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
30
Sep
2014

JAKARTA (Suara Karya): Menteri Dalam Negeri Gama­wan Fauzi, akan mengeva­luasi Qanun (Perda) Jinayat yang diberlakukan bagi warga non-Muslim di Aceh, se­hingga dinilai bertentangan dengan kepentingan umum dan hak asasi manusia."Itu harus kami evaluasi dan ka­mi akan segera mengevalu­asinya. Itu tidak boleh ber­tentangan dengan kepenting­an umum dan tidak boleh bertentangan dengan peratu­ran yang lebih tinggi," kata Gamawan di  Gedung Parle­men, Jakarta, Senin (29/9).

Sebuah peraturan seha­rusnya dibentuk untuk me­wujudkan keamanan dan ke­nyamanan warga daerah se­tempat. Pengesahan Qanun Jinayat tersebut dilakukan berdasarkan persetujuan fraksi-fraksi DPR Aceh dalam sidang paripurna di Banda Aceh, Sabtu dini hari (27/9).

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
29
Sep
2014

Rapat paripurna DPR telah mengesahkan UU Pilkada, Jumat (26/9 dini hari. Mekanisme pemilihan disepakati tidak langsung atau pemilihan di DPRD. Berikut alur dan informasi tentang pilkada melalui DPRD berdasarkan UU Pilkada.

Alur Pilkada

Panitia Pemilihan

  • DPRD membentuk panitia pemilihan (panlih) kepala daerah yang terdiri atas unsur fraksi atau gabungan fraksi.
  • Panlih mengumumkan masa pendaftaran bakal calon kepala daerah satu bulan sebelum pendaftaran calon kepala daerah.
    Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
29
Sep
2014

PDIP-PKB berhasil mencabut larangan pejabat daerah menduduki jabatan di parpol.

Jakarta | Jurnal Nasional- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemerintah Daerah, Jumat (26/9). Pengesahan RUU Pemda terjadi setelah fraksi PKB dan PDIP mendesak pimpinan sidang parpurna untuk mencabut pasal tentang pejabat kepala daerah harus melepas jabatan di partai politik.

Saudara-saudara sekalian, hasil lobi singkat dan efektif. Pasal 76 ayat 1 huruf I menerangkan rangkap jabatan dihapus, setuju.Apakah RUU Pemda bisa setuju. Alhamdulilah, sah," kata Ketua Pimpinan Sidang Paripurna RUU Pemda, Priyo Budi Santoso, saat memimpin sidang di gedung parlemen, Jumat sore.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
25
Sep
2014

Meski Dua Opsi, Beda Sikap Fraksi Soal RUU Pilkada Terlalu banyak

JAKARTA, KOMPAS – Rapat Paripurna DPR, Kamis (25/9), akan menjadi penentu mekanisme pemilihan kepala daerah apakah langsung atau tidak langsung oleh rakyat atau oleh DPRD. Hingga rapat kerja kemarin, masih terlalu banyak perbedaan sikap fraksi-fraksi di Komisi II DPR soal RUU Pilkada.

Perbedaan sikap itu terlihat saat rapat kerja Kimisi II DPR dan pemerintah dengan agenda pengambilan keputusan tingkat pertama RUU Pilkada di DPR, Jakarta, Rabu (24/9). Fraksi PDI-P, PAN, Hanura, PKB dan Demokrat mendukung pilkada langsung oleh rakyat. Fraksi Golkar, PPP, PAN, PKS, dan Gerindra mendukung pilkada oleh DPRD. Pemerintah diwakili Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
25
Sep
2014

Pintu Masuk Impor

YOGYAKARTA, KOMPAS-Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla diminta menghidupkan pelabuhan – pelabuhan di kawasan timur Indonesia dengan menjadikannya sebagai pintu masuk barang impor. Hal tersebut penting untuk menekan biaya pengiriman barang melalui laut.

Manfaat lain adalah merangsang pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
24
Sep
2014

LEGISLASI

YOGYAKARTA (Suara Kaiya): Pusat Studi Pancasila (PSP) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta mendesak DPR dan Presiden untuk menunda pengesahan RUU Pilkada. Pasalnya hingga saat ini kondisi masyarakat Indonesia masih dalam situasi yang tidak kondusif usai menjalani pesta demokrasi pilpres.

Kepala PPS UGM Prof Sudjito mengaku khawatir, penetapan RUU Pilkada yang dilakukan tergesa-gesa justru bisa menimbulkan perpecahan bangsa.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
24
Sep
2014

"Wajib dilakukan sinkronisasi agar undang-undang yang satu dengan yang Iain tidak saling mengunci atau bertabrakan."

AGUN GUNANJAR SUDARSA

Ketua Komisi II DPR

JAKARTA - Pemerintah dan DPRharus menunggu pengesahan Rancangan Undang-Undang

Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) sebelum melakukan finalisasi terhadap RUU Pemerintah Daerah (Pemda).

Hal itu dilakukan demi sinkronisasi kedua RUU yang rencananya sama-sama akan disahkan menjadi UU melalui rapat paripurna DPR hari ini.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
23
Sep
2014

KEMANDIRIAN

Pada abad 21, dunia menghadapi tantangan yang tidak ringan. Krisis pangan, krisis energi, dan perubahan iklim akibat pemanasan global mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat di dunia. Ledakan penduduk dunia yang saat ini mencapai sekitar 7 miliar berimplikasi terhadap melonjaknya kebutuhan pangan dan pemakaian energi.

Lembaga usaha koperasi mencoba menjawab tantangan tersebut dengan menjadikan koperasi sebagai lembaga usaha untuk pembangunan berkelanjutan. Karena itu, pada 16-19 September 2014, anggota koperasi se-Asia Pasifik menyelenggarakan Forum Internasional Aliansi Koperasi Asia Pasifik (International Cooperative Alliance Asia and Pasific/ICA-AP) Ke-11 di Nusa Dua, Kabupaten Bandung, Bali.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
23
Sep
2014

Bupati dan Wali Kota Beri Catatan

JAKARTA, KOMPAS – Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah segera masuk tahap finalisasi di DPR pekan ini. RUU ini diyakini akan memperkuat hubungan pusat dan daerah. Namun, sejumlah kepala daerah memberikan catatan penting.

RUU ini merupakan bagian dari revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahyang dipecah menjadi tiga. Undang-Undang Desa sudah disahkan, RUU Pemerintah Daerah segera disahkan, yang ketiga RUU Pilkada pada Kamis (25/9).

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
23
Sep
2014

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Dalam Negeri telah menyiapkan draf Rancangan Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) langsung terbaru yang disertai dengan perbaikan.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan mengklaim bahwa saran Partai Demokrat yang menginginkan adanya 10 syarat untuk perbaikan mekanisme pilkada langsung sudah diakomodasi dalam draf terbaru itu. (Baca: Dukung Pilkada Langsung, Ini 10 Syarat yang Diminta Demokrat)

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
22
Sep
2014

LAPORAN DISKUSI

Lautan masa lalu adalah Mediterania. Lautan masa kini adalah Atlantik. Lautan masa depan adalah Pasifik. Demikian dikatakan Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang dalam diskusi bersama haria Kompas dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Manado, Selasa (16/9), dalam rangka peringatan 50 tahun Sulawesi Utara.

 

Pasifik sudah menjadi masa kini, bukan lagi yang akan datang. Menguasai pelayaran dan lalu lintas perdagangan di lautan Pasifik berarti menguasai dunia. Sulawesi Utara yang berada di bibir Samudera Fasifik merupakan pintu bagi Indonesia untuk menguasai dunia. Syaratnya, menyiapkan konstruksi rumah yang bernama maritim dan mengisi rumah tersebut dengan keunggulan komparatif dan kompetitif.

Oleh Administrator   
 
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya > Akhir >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Search

Find Us on

Info Penting

Pengumuman Ibadah Qurban Tahun 1435 H/2014 M
Tindak Lanjut SE No. 446/4789/SJ Tentang Tenaga Kesehatan
SE No. 446/4789/SJ ttg Pemerataan Tenaga Kesehatan Di Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Dasar Milik Pemerintah Daerah
SE No. 555/4802/SJ ttg Penyediaan Informasi Pelayanan Minimal (SPM) Pada Website Pemerintahan Daerah
Fasilitasi Pengawasan Pemilukada Provinsi dan Kabupaten/Kota
Penawaran Beasiswa Pemerintah Singapura
Pembentukan Pimpinan, Penyusunan Tata Tertib dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Sambutan Mendagri Pada Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi Masjab Tahun 2014-2019
Permendagri No. 41 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Lingkup Kemendagri
Formasi Pengadaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
PMK 224 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemanatauan dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah
SE. 160/2910/OTDA (Usul Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014
Optimalisasi Penyelenggaraan Simpeg di Lingkungan Kemendagri
SE Mendagri No.450.12/3302/SJ Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat
Program Beasiswa Magister CIO dan LTI 2014
Penerimaan Mahasiswa Baru Kelas S1 Lanjutan
Tugas Belajar Tenaga Kesehatan Papua dan Papua Barat
SE Perubahan Penggunaan Istilah
Tawaran Beasiswa Korea International Cooperation Agency Tahun 2014
SE Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2014
SE Mendagri No.120/1934/Sj Tanggal 17 April 2014
SE Mendagri No. 120/1235/Sj Tanggal 10 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/1102/Sj Tanggal 3 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/767/Sj Tanggal 11 Februari 2014
Matrik Monev Kinerja Penganggaran Lingkup Ditjen Otda
Program Beasiswa Australia Awart Scholarship Tahun 2014
Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
Penawaran pendidikan Pascasarjana Magister & Doktor Ilmu Hukum & Ekonomi UNHAS JAKARTA
Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan OTSUS Papua & Papua Barat di K/L
Materi Dirjen Otonomi Daerah pada Rapat Kerja Gubernur Seluruh Indonesia Tahun 2013

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2877
mod_vvisit_counterYesterday4124
mod_vvisit_counterThis week10634
mod_vvisit_counterLast week25308
mod_vvisit_counterThis month137981
mod_vvisit_counterLast month139783
mod_vvisit_counterAll days2105411

News Letter 2013

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"

Kontak
DITJEN OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
JL. Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat 10110
http ://www.otda.kemendagri.go.id
bagren_otda@kemendagri.go.id
No Telp/Fax : 021-34833648 (T.U Ditjen Otda), 021-3859335 (Bagren Otda)
Visi Ditjen Otonomi Daerah:
Terdepan dalam Memantapkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah yang Desentralistik dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Copyright © 2014. ditjen Otda.

Copyright © 2012 Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. All Rights Reserved.