Wednesday July 23, 2014
  • dirjen otda pada wawancara otonomi daerah di TV ONE, 21 Juli 2014
  • Dirjen Otda pada diskusi media penguatan platform otonomi daerah, 17 Juli 2014
  • Dirjen otda dlm peninjauan hasil Pilpres 2014 di Kec Batam Kota, 11 Juli 2014
  • Dirjen otda pada rapat persiapan pelaksanaan pilpres tahun 2014 di sumatera barat
  • Dirjen Otda dalam executive leadership program in service delivery-AIPD, Sydney 22 s.d 24 Juni 2014
  • Dirjen otda dalam seminar nasional IKAPTK Tahun 2014, 21 Juni 2014
  • mendagri pada rapat paripurna DPR-RI tentang pengesahan RUU 3 DOB, 24 Juni 2014
  • Dirjen OTDA bersama Gub Aceh dan Wali Nanggroe dlm perundingan ttg penyelesaian qanun bendera & RPP kewenangan Pemerintah di Aceh, 16 Juni 2014
  • Presiden RI pada Pelantikan Praja IPDN Angkatan XXI, 14 Juni 2014
  • Rapat Pokja Bidang perimbangan Keuangan Sekretariat DPOD, 10 Juni 2014
  • dirjen otda pada wawancara dengan TV ONE
  • Mendagri Melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Lampung periode 2014-2019, 2 Juni 2014
  • Sesditjen Otda Menyerahkan Keppres Pemberhentian Sementara Ir. H. Joko Widodo Sbg Gub DKI Jakarta Masjab 2012-2017
  • Newsletter (Info Otda) sbg Media Informasi Ditjen Otda
News Feeds:
PDF
Cetak
E-mail
23
Jul
2014

JAKARTA- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai sejak diberlakukannya pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32/2004, banyak terjadi permasalahan. Sedikitnya 1.000 pilkada secara langsung yang digelar terjadi berbagai macam distorsi yang tidak diharapkan, walaupun ada sisi positif gubernur, inovatif, dekat dengan rakyat. "Buah dari desentralisasi, termasuk pilkada secara langsung membuat pelaku politik tidak siap. Begitu pula masyarakat pemilih yang kurang siap serta penyelenggara (KPU Red) yang perlu dikuatkan kapasitasnya ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri Djohermansyah Djohan  kepada INDOPOS Jakarta, Selasa (22/7).

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
22
Jul
2014

PERINDUSTRIAN

JAKARTA, KOMPAS - Inovasi desain produk menjadi benteng efektif membendung gempuran produk import. Di sisi lain, penyadaran menggunakan produk dalam negeri harus terus digencarkan.

"Pelaku usaha di Yogyakarta, misalnya, sempat mengeluh ke Dekranasda mengenai masuknya batik printing dari Tiongkok," kata Kepala Bidang Promosi Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) DI Yogyakarta Eko Witoyo, di Jakarta, Senin (21/7).

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
22
Jul
2014

Prabowo Subianto tentu bukanlah Joko Widodo. Demikian juga sebaliknya. Untuk sekadar memberikan perspektif, kita perlu melihat spesifikasi setiap tokoh besar ini. Prabowo mempunyai jejak kesejarahan "gemilang". Kakeknya, Margono Djojohadikoesoemo, bukan hanya sudah menjadi bagian dari kaum terpelajar melalui politik etis yang dilancarkan pemerintah kolonial Belanda sejak 1901, melainkan juga pendiri Bank Nasional Indonesia (BNI) pada 1946. Keterpelajaran ayahnya, Sumitro Djojohadikusumo, jauh lebih gemilang karena ia berhasil meraih doktor dalam ekonomi pertanian pada 1930-an dari Belanda.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
18
Jul
2014

MENJAGA NUSANTARA

Puji-pujian dan doa menggema di kaki Gunung Parang, gunung batu andesit yang menjulang tinggi di Daerah aliran Sungai Citarum, Kabuapten Purwakarta, Jawa Barat. Malam itu langit di sekitar Danau Jatiluhur yang membendung sungai purba itu sangat bersih, indah ditaburi ribuan bintang seperti menyongsong musim kemarau.

Berbagai instrumen musik tradisonal khas ritual ruwatan Sunda terus mengalun, mengiringi, doa, seraya membentuk harmoni  yang serasi dengan indahnya alam dan perairan. Rajah (doa dalam bahasa Sunda) terasa lebih sakral dan sangat hening. Begitu sakralnya seraya melahirkan nilai kontemplatif, yang sangat khidmat dalam mendekatkan diri pada Sang Maha Pencipta.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
18
Jul
2014

PEMILIHAN KEPALA DAERAH

JAKARTA, KOMPAS- Dua isu masih mengganjal dalam penyelesaian Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala daerah, yaitu sistem pemilihan wali kota/bupati dan wakil gubernur/wakil wali kota/wakil bupati. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat masih memiliki sikap berbeda terkait kedua isu itu.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan dalam diskusi  “Penguatan  Platform Otonomi Daerah” di Jakarta, Kamis (17/7).

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
18
Jul
2014

30 Persen Dialokasikan untuk Pendidikan

JAYAPURA, KOMPAS – Perbaikan kondisi dan mutu pendidikan menjadi fokus Pemerintah Provinsi Papua guna memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Komitmen untuk memperbaiki mutu pendidikan di Papua itu salah satunya dengan mengalokasikan dana otonomi khusus untuk dana pendidikan.

Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan, penggunaan dana otonomi khusus yang diterima Provinsi Papua pada tahun ini sekitar 80 persen dialokasikan ke daerah-daerah. Dari dana otonomi khusus yang disebar ke daerah itu harus dipastikan sebesar 30 persennya digunakan untuk pendidikan.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
17
Jul
2014

PERJALANAN

Menyusuri sela-sela rumah warga Kampung Sade, Desa Rembitan, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat , bagaikan menelusuri sebuah labirin. Di kiri kanan berdiri rumah tradisional suku Sasak dengan dinding anyaman bumbu dan atap alang-alang. Bagian teras rumah dimanfaatkan sebagai gerai untuk memanjang aneka kain tenun buatan tangan.

Jarum jam menunjuk lepas pukul 10.00 Wita, beberapa saat lalu. Namun, matahari masih redup menyinari Sade akibat terhalang mendung. Kesibukan mencolok tampak di beruga, semacam balai tradisional mirip gazebo yang berada di belakang area parkir,tepat di pinggir jalan utama Sengkol-Kuta di NTB.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
16
Jul
2014

JAKARTA |Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyerukan kepada kedua pasangan calon Presiden agar menyikapi hasil perolehan suara dengan bijak.

"Pada 22 Juli 2014 KPU akan mengumumkan real count tentu ada yang menang ada yang kalah. Menyikapi kemenangan dan kekalahan saya sampaikan yang menang bersyukur tidak perlu arogan. Yang kalah tentu sedih tapi tidak perlu melakukan tindakan yang tidak dibenarkan," kata SBY, saat menyampaikan sambutan dalam buka puasa bersama pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dirumah dinas Ketua Ketua DPD Irman Gusman, Jakarta, Senin (14/7).

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
16
Jul
2014

Medan | Jurnal Nasional

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan koperasi merupakan salah satu pilar penting ekonomi nasional sehingga harus terus dikembangkan peranannya pada masa mendatang.

"Sejak lahirnya gerakan koperasi diniatkan untuk membawa manfaat bersama. Maka koperasi relevan dan penting sepanjang masa," kata Presiden saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari Koperasi di Lapangan Benteng Medan, Selasa sore.

Presiden mengatakan selama beberapa tahun terakhir ini, jumlah anggota koperasi dan juga koperasi terus tumbuh. Hal itu, menandakan kontribusi koperasi yang semakin besar.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
14
Jul
2014

JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginstruksikan para menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II untuk kembali aktif melanjutkan tugasnya. Hal tersebut dikemukakan Presiden SBY berkaitan dengan program 100 hari terakhir pemerintahannya dan usianya kampanye pemilu presiden (pilpres).

“Saya mengajak, mari tuntaskan pekerjaan kita ini, pilpres dan pileg sudah selesai,” kata Presiden SBY saat membuka Rapat Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jumat (11/7). Kepala negara meminta UKP4 dan Kepala Bappenas menyiapkan agenda prioritas yang menjadi pekerjaan rumah pemerintahan saat ini.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
14
Jul
2014

Ada Sanksi bagi Yang Ganggu Rekap Suara

JAKARTA – Banyaknya kepala daerah yang menjadi tim sukses (timses) untuk dua pasangan calon peserta pemilihan umum presiden-wakil presiden (pilpres) 9 Juli kemarin dikhawatirkan sejumlah pihak akan memengaruhi hasil rekapitulasi suara di tingkat daerah. Dominasi pengaruh dan kekuasaan dari kepala daerah, khususnya di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, menjadi salah satu sebabnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyatakan, pihaknya telah menyebarkan surat edaran ke seluruh daerah yang isinya memperingatkan kepala daerah di semua tingkatan agar tetap netral selama masa rekap suara pilpres.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
08
Jul
2014

Puruk Cahu, Pelita

Terhitung sejak 1 Februari 2014 lalu, Dinas Kependudukan Murang Raya (Mura) Kalimantan Tengah, terys melaksanakan pelayanan prima terhadap sebanyak 13 pelayanan yang ada di Disdukcapil diantaranya pelayanan kelahiran, perkawinan,perceraian, kematian, pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak, salinan akta, hingga pada pelayanan pembuatan kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP).

Bahkan dalam pelayanan prima ini, masyarakat pun tidak terlalu lama lagi menunggu proses pembuatan pencatatan kependudukan dan sipil yang terdiri dari 13 pelayanan tersebut, hanya dengan 5 hingga 6 jam proses permohonan pelayanan kependudukan akan selesai dengan cataatan pemohon atau masyarakat dapat memberikan persyaratan yang lengkap kepada petugas Disdukcapil.

Oleh Administrator   
 
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya > Akhir >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Search

Find Us on

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2499
mod_vvisit_counterYesterday4871
mod_vvisit_counterThis week16448
mod_vvisit_counterLast week28643
mod_vvisit_counterThis month99879
mod_vvisit_counterLast month129580
mod_vvisit_counterAll days1791289

News Letter 2013

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"

Kontak
DITJEN OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
JL. Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat 10110
http ://www.otda.kemendagri.go.id
bagren_otda@kemendagri.go.id
No Telp/Fax : 021-34833648 (T.U Ditjen Otda), 021-3859335 (Bagren Otda)
Visi Ditjen Otonomi Daerah:
Terdepan dalam Memantapkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah yang Desentralistik dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Copyright © 2014. ditjen Otda.

Copyright © 2012 Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. All Rights Reserved.