Friday October 31, 2014
  • Terima kasih Bapak Gamawan Fauzi, selamat datang Bapak Tjahjo Kumolo sebagai Mendagri periode 2014-2019
  • Dirjen otda membuka pertemuan pusda mempersiapkan pemerintah daerah guna menghadapi pasar tunggal ASEAN 2015, 29 Oktober 2014
  • Mendagri pada upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-86 tahun 2014, 28 Oktober 2014
  • Dirjen otda pada Wawancara Plt Gub DKI Jakarta dgn TV ONE, 24 Oktober 2014
  • Dialog Dirjen Otda dalam program Wide Shot Metro TV tema Warisan Belenggu Korupsi, 16 Okt 2014
  • Dirjen Otda pada Sosialisasi UU No. 23 thn 2014 ttg Pemda dan UU No. 6 Thn 2014 ttg Pemerintah Desa di Prov. Riau, 15 Okt 2014
  • Dirjen otda pada Sosialisasi UU Pilkada di Metro TV, 9 Oktober 2014
  • mendagri bersama dirjen otda pada peresmian 3 dob dan pelantikan Pj Bupati Muna Barat, Buton Tengah & Buton Selatan, 9 Okt 2014
  • Dirjen otda menyerahkan Surat Keputusan pelaksana tugas Gubernur Riau, 7 Oktober 2014
  • Newsletter (Info Otda) sbg Media Informasi Ditjen Otda
News Feeds:
PDF
Cetak
E-mail
31
Okt
2014

DPR menyiapkan solusi untuk membuat undang-undang pilkada baru jika perppu ditolak.

JAKARTA — Komisi II Dewan Per­wakilan Rakyat (DPR) yang baru terbentuk langsung menjadwalkan sejumlah agenda untuk dibahas. Komisi yang diketuai Rambe Kamarul Zaman ini akan men­jadikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1/2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada) sebagai prioritas yang akan dibahas.

Wakil Ketua Komisi II DPR Mustafa Kamal mengatakan, pembahasan Perppu Pilkada sudah diusulkan pada pimpinan komisi untuk dibahas. Menurutnya, percepatan pembahasan Perppu Pilkada ini agar memberi ruang yang cukup kepada Kemente­rian Dalam Negeri (Kemen­dagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melak­sanakan tugasnya.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
30
Okt
2014

KEMENDAGRI TERBITKAN SURAT REKOMENDASI

JAKARTA- Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan surat rekomendasi tentang aturan pengisian jabatan gubernur DKI Jakarta. Kemendagri berpendapat, jika terjadi kekosongan jabatan gubernur, wakil gubernur otomatis menggantikan gubernur sampai dengan berakhir masa jabatannya.

Rekomendasi tersebut tertuang dalam surat Kemdagri No.121.32/4438/ OTDA, perihal mekanisme pengangka­tan wakil gubernur DKI Jakarta men­jadi gubernur DKI Jakarta sisa masa jabatan tahun 2012-2017. Surat dituju­kan kepada Pinipinan DPRD Provinsi DKI Jakarta di Jakarta, tertanggal 28 Oktober 2014.

Dengan demikian, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dipastikan naik jabatan menjadi gubernur DKI Jakarta yang baru. "Ahok otomatis naik jadi gubernur. Jadi, pasti akan dilantik. Kalaupun tidak dilantik oleh DPRD, pasti akan dilantik oleh Mend­agri," kata Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, di Balai Kota, Jakarta, Rabu (29/10).

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
30
Okt
2014

Presiden Jokowi akhirnya memilih dan mengangkat Tjahjo Kumolo sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam Kabinet Kerja 2014-2019. Tak banyak waktu bagi Mendagri. Ia harus berhadapan dengan setumpuk pekerjaan. Mendagri yang baru memiliki sejumlah agenda penting yang harus segera diselesaikan.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
30
Okt
2014

Pejabat negara dan jajaran birokrasi di pemerintahan daerah diharapkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bekerja sepenuh hati melayani masyarakat. Mereka harus bekerja cermat, mempermudah perizinan, serta ketat menegakkan atauran. Hal itu demi pencegahan terulangnya pejabat terjerat kasus hukum yang dalam dua tahun terakhir mencapai 296 orang.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
28
Okt
2014

Dengan penduduk lebih dari seperempat miliar, Indonesia menjadi sasaran penting dari berbagai barang dan jasa. Sasa­ran ini akan menguat di tahun­tahun mendatang dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN, serta semakin tingginya mobilitas orang dan barang. Be­raneka barang dan jasa dibutuhkan mulai dari produk pertanian, makanan/minuman, barang manufaktur, properti, energi, jasa pendidikan, keuangan, transportasi dan banyak lainnya. Barang dan jasaterus mengalir masukdari luar ataupun dalam negeri sendiri. Dan di antara barang dan jasa yang berasal dari dalam negeri, terdapat produk lokal. Karakteristik produk lokal antara lain: bentuknya seder­hana, bahan bakunya dari daerah setempat, identitasnya dikenal masyarakat secara luas, dan konsumen atau produsennya berasal dari daerah setempat.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
28
Okt
2014

JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung menggelar sidang kabinet paripurna yang diikuti seluruh menteri di Kabinet Kerja begitu pasca pelantikan Senin (27/10) kemarin.

Jokowi memberikan sejumlah arahan ke para menteri. Satu pesan pentingnya ialah para menteri bertugas melaksanakan visi misi dan program kerja presiden, bukan menjabarkan visi dan misi sendiri alias sektoral kementerian. "Ego sektoral harus dihentikan, kita harus memulai tradisi baru, lintas sektor, lintas kementerian," katanya.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
27
Okt
2014

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo lahir pada 1 Desember 1957 di Surakarta, Jawa Tengah. Ia menjabat Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan periode 2010-2015.

Dia mengeyam pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar hingga perguruan tinggi di kota Semarang. Setelah lulus SMA, Tjahjo kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan meraih gelar sarjana hukum tahun 1985.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
27
Okt
2014

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengumumkan susunan kabinetnya, Minggu (26/10/2014), di Istana Negara, Jakarta. Ada empat menteri koordinator dengan 34 kementerian. Jokowi-JK menamakan kabinetnya adalah Kabinet Kerja.

"Dan pengumuman ini lebih cepat 8 hari dari batas maksimal 14 hari yang diatur oleh UU Kementerian Negara," kata Jokowi.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
27
Okt
2014

[YOGYAKARTA] Yogyakarta resmi dino­batkan sebagai Kota Batik Dunia atau 'World Batik City' oleh Dewan Kerajinan Dunia atau World Craft Council (WCC). Penobatan tersebut bertepatan dengan acara pembukaan WCC Golden    Jubilee Celebration Summit yang berlangsung sejak 18 hingga 22 Oktober 2014 di Dongyang, Zhejiang, Tiongkok.

Menanggapi hal ter­sebut, Gubemur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengharap­kan seluruh elemen masyarakat: termasuk yang ada di pedesaan harus proaktif dalam pelestarian batik.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
27
Okt
2014

JAKARTA. Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bakal mendapat so­rotan lebih tajam. Pasalnya, pemerintah pusat akan me­ningkatkan pengawasan tugas wakil rakyat di daerah, ini mu­lai tahun 2015 mendatang.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djo­han, mengatakan bahwa pe­ningkatan pengawasan dila­kukan berkaitan dengan perubahan status DPRD yang lebih jelas ketimbang sebe­lumnya. "Status DPRD selama ini tidak jelas, sekarang de­ngan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, status mereka adalah pejabat dae­rah," ujarnya kepada KON­TAN, Rabu (22/10) lalu.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
27
Okt
2014

Jakarta, Pelita

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan menyarankan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera mengirimkan surat kepada DPRD terkait pengunduran dirinya sebagai wakil gubernur, guna mengisi kekosongan jabatan gubernur.

Ahok tinggal mengirim surat saja ke DPRD, bahwa dia akan mengundurkan diri sebagai Wakil Gubernur karena akan mengisi jabatan gubernur karena berhalangan tetap,” kata Djohermansyah Djohan ditemui di kantornya di Gedung Kemendagri Jakarta, Kamis seperti dikutip dari Antara.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
22
Okt
2014

JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik, mengatakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 188 daerah pada tahun 2015, akan dilaksanakan di bulan September mendatang.Meskipun sampai saat ini belum ditentukan tanggal digelarnya pilkada tersebut.

"Sampai saat ini yang paling banyak didiskusikan adalah September. Tapi tanggalnya belum ada pembahasan.Karena itu, kita perlu terus berkoordinasi, termasuk dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan juga pemerintah daerah masing-masing. Agar tidak terjadi tumpang tindih pada pelaksanaanya," kata Husni di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (21/10).

Oleh Administrator   
 
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya > Akhir >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Search

Find Us on

Info Penting

Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Program Profesi Kepamongprajaan IPD Angkatan II TA. 2014/2015
Perppu No 2 Tentang Pemerintahan Daerah
UU No 23 Tentang Pemerintahan Daerah
Perppu No 1 Tentang Pilkada
UU No 22 Tentang Pilkada
Pengumuman Beasiswa S2 Public Policy and Good Governance (PPGG) 2015
Tindak Lanjut SE No. 446/4789/SJ Tentang Tenaga Kesehatan
SE No. 446/4789/SJ ttg Pemerataan Tenaga Kesehatan Di Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Dasar Milik Pemerintah Daerah
SE No. 555/4802/SJ ttg Penyediaan Informasi Pelayanan Minimal (SPM) Pada Website Pemerintahan Daerah
Fasilitasi Pengawasan Pemilukada Provinsi dan Kabupaten/Kota
Penawaran Beasiswa Pemerintah Singapura
Pembentukan Pimpinan, Penyusunan Tata Tertib dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Permendagri No. 41 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Lingkup Kemendagri
Formasi Pengadaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
PMK 224 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemanatauan dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah
SE. 160/2910/OTDA (Usul Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014
Optimalisasi Penyelenggaraan Simpeg di Lingkungan Kemendagri
SE Mendagri No.450.12/3302/SJ Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat
Program Beasiswa Magister CIO dan LTI 2014
Tugas Belajar Tenaga Kesehatan Papua dan Papua Barat
SE Perubahan Penggunaan Istilah
Tawaran Beasiswa Korea International Cooperation Agency Tahun 2014
SE Mendagri No.120/1934/Sj Tanggal 17 April 2014
SE Mendagri No. 120/1235/Sj Tanggal 10 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/1102/Sj Tanggal 3 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/767/Sj Tanggal 11 Februari 2014
Matrik Monev Kinerja Penganggaran Lingkup Ditjen Otda
Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan OTSUS Papua & Papua Barat di K/L

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2732
mod_vvisit_counterYesterday4210
mod_vvisit_counterThis week23147
mod_vvisit_counterLast week24777
mod_vvisit_counterThis month117704
mod_vvisit_counterLast month139234
mod_vvisit_counterAll days2224368

News Letter 2013

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"

Kontak
DITJEN OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
JL. Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat 10110
http ://www.otda.kemendagri.go.id
bagren_otda@kemendagri.go.id
No Telp/Fax : 021-34833648 (T.U Ditjen Otda), 021-3859335 (Bagren Otda)
Visi Ditjen Otonomi Daerah:
Terdepan dalam Memantapkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah yang Desentralistik dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Copyright © 2014. ditjen Otda.

Copyright © 2012 Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. All Rights Reserved.