Monday September 22, 2014
  • Raker Pemerintah dengan Pansus DPR-R0I terkait RUU tentang Pemerintahan Daerah, 12 September 2014
  • Dirjen otda bersama timus dan timsin pembahasan RUU Pilkada, 10 September 2014
  • Mendagri melantik Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kab Sumba Barat Daya Prov NTT, 8 September 2014
  • Dirjen Otda menerima Gubernur Maluku Utara, 8 September 2014
  • Mendagri pada pelantikan Pejabat Eselon I, II, dan III, 28 Agusuts 2014
  • Penandatanganan Nota Kesepahaman bersama Kemnakertrans, Kemendagri, Kemeneg PP & PA, dan Kemen PPN/BAPPENAS, 27-08-2014
  • Dirjen otda menerima Gubernur Kepulauan Riau, 25 Agustus 2014
  • Dirjen Otda pada rapat internal Eselon II Lingkup Ditjen Otonomi Daerah, 19 Agustus 2014
  • Upacara Bendera 17 Agustus 2014 Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
  • Dirjen Otda Menerima Tim Asistensi RUU Papua dan Papua Barat, 14 Agustus 2014
  • Pertemuan Mendagri dengan Gubernur Papua, Ketua DPRP dan MRP, 13 Agustus 2014
  • Dirjen Otda Pada Sidang DPOD, 13 Agustus 2014
  • Audiensi Camat se-kabupaten Sumbawa dengan Dirjen Otda, 8 Agustus 2014
  • Newsletter (Info Otda) sbg Media Informasi Ditjen Otda
News Feeds:
PDF
Cetak
E-mail
22
Sep
2014

LAPORAN DISKUSI

Lautan masa lalu adalah Mediterania. Lautan masa kini adalah Atlantik. Lautan masa depan adalah Pasifik. Demikian dikatakan Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang dalam diskusi bersama haria Kompas dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Manado, Selasa (16/9), dalam rangka peringatan 50 tahun Sulawesi Utara.

 

Pasifik sudah menjadi masa kini, bukan lagi yang akan datang. Menguasai pelayaran dan lalu lintas perdagangan di lautan Pasifik berarti menguasai dunia. Sulawesi Utara yang berada di bibir Samudera Fasifik merupakan pintu bagi Indonesia untuk menguasai dunia. Syaratnya, menyiapkan konstruksi rumah yang bernama maritim dan mengisi rumah tersebut dengan keunggulan komparatif dan kompetitif.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
22
Sep
2014

Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini bicara mengenai RUU Pilkada, penyelenggaraan Pilkada langsung dan perkembangan demokrasi di Indonesia.

Pembahasan RUU Pilkada yang sedang dibahas di DPR mengundang polemik di masyarakat. Hal itu terutama terkait wacana penghapusan pilkada langsung yang tertuang dalam RUU tersebut. Dengan penghapusan pilkada langsung, maka kepala daerah dipilih oleh DPRD. Hal ini tentu saja mendapat reaksi lantaran dianggap bakal mengebiri hak demokrasi rakyat.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
22
Sep
2014

SIDANG DOKTORAL

JAKARTA (Suara Karya) : Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengusulkan sejumlah saran perbaikan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung untuk mengurangi praktik korupsi yang marak dilakukan bupati, wali kota, dan gubernur.

Selain memperketat seleksi penyelenggara pilkada, Mendagri juga menekankan pentingnya uji publik dari masyarakat terhadap calon kepala daerah dan wakilnya serta memberikan sanksi yang tegas kepada calon kepala daerah yang melakukan praktik politik uang.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
22
Sep
2014

GIRI-BAHARI

Laut adalah masa lalu, juga masa depan negeri ini. Adapun gunung api adalah sumber hidup dengan kelimpahan sumber daya dan rempah-rempah paling dicari pada masa lalu, cengkeh dan pala. Selama berabad-abad, hasil bumi itu meramaikan lautan Nusantara dengan kapal-kapal dari berbagai bangsa. Dua entitas itu, giri (gunung) dan bahari (laut), perlu dikenali karakternya jika akan memajukan negeri.

Jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa, tradisi bahari di Nusantara telah berkembang pesat. Itu ditandai dengan kemampuan membuat kapal, navigasi, dan penguasaan terhadap angin munson, seperti disebut sejarawan Adrian B Lapian (2008). Kalai itu, Nusantara adalah bangsa-bangsa otonom, yang sesekali disatukan dalam kerajaan maritim besar, seperti di era Sriwijaya dan Majapahit.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
22
Sep
2014

RUU PILKADA

JAKARTA, KOMPAS – Tim Perumus Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah akan melaporkan kerja mereka ke panitia Kerja RUU Pilkada DPR, Senin (22/9). Sikap setiap fraksi di DPR terkait mekanisme pilkada akan kembali terlihat.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Dodi Riyadmadji, kemarin, mengatakan, tim perumus bersama pemerintah akan melaporkan dua versi draf RUU Pilkada ke panitia kerja (panja). Pertama, draf RUU pilkada langsung oleh rakyat. Kedua, draf RUU Pilkada oleh DPRD. Dengan dua draf itu, panja akan membahas dan sekaligus akan diketahui sikap terbaru setiap fraksi.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
19
Sep
2014

PEMERINTAHAN DAERAH

Jakarta, Pelita

Kepala daerah yang merangkap jabatan sebagai ketua partai politik terancam sanksi berupa pemberhentian karena melanggar Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang akan di sahkan tanggal 23 September 2014.

“Gubernur, bupati/wali kota beserta wakilnya harus menanggalkan jabatannya sebagai ketua partai politik,” ujar Ketua Tim Kerja Rancangan Undang-Undang Pemda Komite I DPR RI Farouk Muhammad Syechbubakar di Jakarta, Rabu.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
19
Sep
2014

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghendaki adanya mekanisme penghargaan dan sanksi (reward and punishment) berjalan seimbang terkait kinerja kepada daerah. Berdasarkan pengalaman 10 tahun ia memimpin, banyak daerah yang kemajuannya masih di bawah potensi yang dimiliki.

Salah satu di antaranya sistem manajemen di dalam pemerintahan daerah yang masih belum berjalan optimal. Itulah fakta dan realitas," kata Presiden Susilo Bambang Yudoyono di Jakarta, Rabu (17/9).

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
18
Sep
2014

JAKARTA-Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan, mengatakan Rancangan Undang Undang Pemilihan Kepala daerah (RUU Pilkada) harus disahkan sebelum masa jabatan DPR periode 2009-2014 berakhir. Jika tidak, periode pembahasan RUU Pilkada oleh DPR periode 2014-2019 mesti dimulai dari awal lagi.

"Kalau kita tidak selesaikan RUU Pilkada ini, maka RUU ini menjadi gagal. Batal. Kemabli menjadi nol," kata Djohan dalam diskusi terbatas Polemik RUU Pilkada, di kantor DPP PDI Perjuangan, Rabu (17/9).

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
18
Sep
2014

Nono Sampono Prihatin UU Sering Digugat Ke MK

Undang-undang (UU) yang telah disahkan kerap kali berujung di Mahkamah Konstitusi (MK). Umur UU tak berlangsung lama. Bahkan, ada UU yang baru diketuk di DPR langsung digugat di MK.

Melihat hal ini, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih dari Dapil Maluku, Nono Sampono sangat prihatin.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
18
Sep
2014

Kewenangan Pusat Makin Kuat Jika RUU Pemda Disahkan

RMOL. Rancangan Undang-undang Pemerintah Daerah (RUU Pemda) yang rencananya disahkan DPR pada 25 September mendatang, akan mengatur dengan jelas hirarki kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Kewenangan pusat makin kuat. Bahkan, jika RUU Pemda disahkan, Presiden baru punya kewenangan memecat gubernur bandel.

Menteri Dalam Negeri (Men­dagri) Gamawan Fauzi menilai, ke­beradaan RUU Pemda ini mem­be­ri­kan keleluasaan bagi Pre­siden baru, Joko Widodo (Jokowi).

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
18
Sep
2014

Produk Legislasi

JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono optimistis pengesahan UU Pemerintahan Daerah (Pemda) yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini bisa mengidentifikasi dan mengikis persoalan yang selama ini terjadi di daerah.

"(Pengesahan) ini adalah satu tonggak sejarah yang akan mengubah wajah pemerintahan dan pembangunan kita di seluruh Tanah Air. Karena setelah 10 tahun kita melaksanakan UU Pemda, kita bisa mengenali sejumlah permasalahan dan tantangan yang berpengaruh langsung terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan," jelas Presiden saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (17/9).

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
18
Sep
2014

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPR Aceh mau berbesar hati menerima usulan pemerintah pusat, agar tiga aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, segera disahkan.

Pasalnya, masa bakti pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan berakhir 20 Oktober 2014. Sementara, isu krusial hingga kini masih menjadi perdebatan dan tak juga mencapai titik temu. Padahal, hanya tinggal terkait dua hal saja. Yakni, pembagian hasil minyak lepas pantai dan pertanahan.

Oleh Administrator   
 
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya > Akhir >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Search

Find Us on

Info Penting

SE No. 446/4789/SJ ttg Pemerataan Tenaga Kesehatan Di Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Dasar Milik Pemerintah Daerah
SE No. 555/4802/SJ ttg Penyediaan Informasi Pelayanan Minimal (SPM) Pada Website Pemerintahan Daerah
Fasilitasi Pengawasan Pemilukada Provinsi dan Kabupaten/Kota
Penawaran Beasiswa Pemerintah Singapura
Pembentukan Pimpinan, Penyusunan Tata Tertib dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Sambutan Mendagri Pada Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi Masjab Tahun 2014-2019
Permendagri No. 41 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Lingkup Kemendagri
Formasi Pengadaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
PMK 224 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemanatauan dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah
SE. 160/2910/OTDA (Usul Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014
Optimalisasi Penyelenggaraan Simpeg di Lingkungan Kemendagri
SE Mendagri No.450.12/3302/SJ Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat
Program Beasiswa Magister CIO dan LTI 2014
Penerimaan Mahasiswa Baru Kelas S1 Lanjutan
Tugas Belajar Tenaga Kesehatan Papua dan Papua Barat
SE Perubahan Penggunaan Istilah
Tawaran Beasiswa Korea International Cooperation Agency Tahun 2014
SE Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2014
SE Mendagri No.120/1934/Sj Tanggal 17 April 2014
SE Mendagri No. 120/1235/Sj Tanggal 10 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/1102/Sj Tanggal 3 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/767/Sj Tanggal 11 Februari 2014
Matrik Monev Kinerja Penganggaran Lingkup Ditjen Otda
Program Beasiswa Australia Awart Scholarship Tahun 2014
Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
Penawaran pendidikan Pascasarjana Magister & Doktor Ilmu Hukum & Ekonomi UNHAS JAKARTA
Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan OTSUS Papua & Papua Barat di K/L
Materi Dirjen Otonomi Daerah pada Rapat Kerja Gubernur Seluruh Indonesia Tahun 2013

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1927
mod_vvisit_counterYesterday0
mod_vvisit_counterThis week1927
mod_vvisit_counterLast week35128
mod_vvisit_counterThis month103966
mod_vvisit_counterLast month139783
mod_vvisit_counterAll days2071396

News Letter 2013

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"

Kontak
DITJEN OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
JL. Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat 10110
http ://www.otda.kemendagri.go.id
bagren_otda@kemendagri.go.id
No Telp/Fax : 021-34833648 (T.U Ditjen Otda), 021-3859335 (Bagren Otda)
Visi Ditjen Otonomi Daerah:
Terdepan dalam Memantapkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah yang Desentralistik dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Copyright © 2014. ditjen Otda.

Copyright © 2012 Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. All Rights Reserved.