Monday November 24, 2014
  • Dirjen otda pada acr Konsultasi Penyusunan Tata Tartib DPRD Prov Aceh Priode 2014-2019, 20 November 2014
  • Pelantikan Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara, 19 November 2014
  • Dirjen otda pada rapat koordinasi dgn KPU Prov.Kalteng dan Kab.Kotim Pelaksanaan Pilkada Serentak, 19 November 2014
  • Terima kasih Bapak Gamawan Fauzi, selamat datang Bapak Tjahjo Kumolo sebagai Mendagri periode 2014-2019
  • Dirjen otda pada acara bincang pagi Metro TV terkait PLT Gubenur DKI Jakarta, 31 Oktober 2014
  • Dirjen otda membuka pertemuan pusda mempersiapkan pemerintah daerah guna menghadapi pasar tunggal ASEAN 2015, 29 Oktober 2014
  • Mendagri pada upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-86 tahun 2014, 28 Oktober 2014
  • Dirjen otda pada Wawancara Plt Gub DKI Jakarta dgn TV ONE, 24 Oktober 2014
  • Dialog Dirjen Otda dalam program Wide Shot Metro TV tema Warisan Belenggu Korupsi, 16 Okt 2014
  • Dirjen Otda pada Sosialisasi UU No. 23 thn 2014 ttg Pemda dan UU No. 6 Thn 2014 ttg Pemerintah Desa di Prov. Riau, 15 Okt 2014
  • Newsletter (Info Otda) sbg Media Informasi Ditjen Otda
News Feeds:
PDF
Cetak
E-mail
21
Nov
2014

Temuan Riset Otonomi Awards 2014

Surabaya – Tren temuan bidang pelayanan pendidikan di Otonomi Awards (OA) 2014 sangatlah menarik. Berbagai upaya telah dilakukan kabupaten/kota. Di antaranya, pendidikan inklusi, pemberian bantuan operasional daerah (bosda), pendidikan gratis, beasiswa untuk siswa miskin, atau bahkan mengefektifkan gerakan sedekah yang dilakukan, baik oleh guru maupun siswa, untuk membantu siswa kurang mampu.

“Pendidikan di kabupaten dan kota di Jawa Timur makin perhatian kepada kaum miskin dan berkebutuhan khusus,” kata Hariatni Novitasari MPPA dari divisi riset The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi  (JPIP) di Surabaya kemarin (19/11). JPIP bersama tim dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) mengadakan penelitian untuk penilaian Otonomi Awards ke-13 tahun ini. Acara yang didukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Dinas Kesehatan Jatim itu berpuncak pada 26 November di Empire, Surabaya.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
21
Nov
2014

PESONA NUSANTARA

Unik dan memesona. Itulah kalimat yang tepat untuk melukiskan Pulau Balak di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Dalam areal seluas 200 hektar tampak perpaduan antara bebatuan padas di sisi timur dan selatan serta hamparan pasir putih di sisi barat dan utara.

Pasir putih yang lembut terhampar bagaikan permadani. Pantai berpasir tersebut cukup landai dan luas. Ada sisa-sisa batang kayu di hamaparan pasir itu seolah pernah di tumbuhi pohon. Jika Anda menyusuri sisi timur dan selatan Pulau Balak, tampak tebing bebatuan yang menyerupai diinding setinggi belasan meter.

Pesisir Pulau Balak banyak ditumbuhi tanaman pantai, misalnya ketapang, putat laut,waru laut, dan rumput angin. Di tengah pulau didominasi kelapa, kakao, duku, dan sejumlah tanaman lain.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
18
Nov
2014

BBM Naik Rp 2.000 Per Liter

JAKARTA, KOMPAS- Pada hari ke-29 pemerintahannya, Presiden Joko Widodo mulai meletakkan dasar reformasi fiskal. Hal ini ditandai dengan pengalihan sebagian subsidi bahan bakar minyak untuk program pembangunan. Langkah ini mesti diikuiti dengan kebijakan sistematis lainnya.

"Sebagai konsekuensi dari pengalihan subsidi tersebut,saya selaku Presiden Republik Indonesia menetapkan harga BBM baru yang akan berlaku pukul 00.00 WIB terhitung sejak tanggal 18 November 2014. Harga premium ditetapkan dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500. Harga solar ditetapkan dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500," kata Presiden dalam keterangan pers di Istana Merdeka di Jakarta,Senin (17/11) pukul 21.15.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
17
Nov
2014

Palmerah, Warta Kota- Masyarakat kini tak perlu menggunakan kata "provinsi dalam menyebut Daerah Istimewa Yogyakarta. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sudah mengeluarkan keputusan menghapus kata itu untuk menyebut DI Yogyakarta .

Tjahjo mengungkapkan bahwa keputusan itu diambil sebagai tindak lanjut dari pertemuannya dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DI Yogyakarta. Menurut Tjahjo, apabila kata provinsi dihilangkan, maka maknanya akan sama saja pakai provinsi atau cukup daerah istimewa," ujar Tjahjo saat dihubungi , Minggu (16/11).

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
17
Nov
2014

MASALAH daerah perbatasan jadi sorotan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Tjahjo mengaku, masalah daerah perbatasan mendesak untuk diselesaikan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun menargetkan dalam satu tahun, masalah di 187 kecamatan  di wilayah perbatasan bisa dituntaskan.

"Dalam satu tahun ke depan kami akan keliling dengan Menhut (Menteri Kehutanan) untuk mempercepat soal batas dan patok di kawasan di kawasan perbatasan.Kami sudah kirim tim untuk kawasan Kalimantan, Sulawesi Utara, Papua, dan NTT," kata Tjahjo, di Jakarta, kemarin.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
13
Nov
2014

Gubernur Lukas Enembe Siapkan Dua Saksi

JAYAPURA, KOMPAS- Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan sanksi pemangkasan anggaran bagi daerah yang tidak optimal menggunakan APBD akan diterapkan tahun 2015.Total dana otonomi khusus yang dibagikan kepada 29 kabupaten/kota sebesar Rp 4 triliun.

Lukas saat dihubungi Kompas dari Jayapura rabu (12/11), memaparkan, terdapat dua sanksi yang dikenakan bagi bupati sesuai kesepakatan bersama. Pertama, pemotongan anggaran hingga 25 persen, jika bupati bersama DPRD terlambat menyusun APBD untuk tahun 2015.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
13
Nov
2014

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) memang telah membuat simulasi tahap pilkada serentak 2015 berdasar estimasi waktu dan aturan dalam Perppu Pilkada. Namun, dalam simulasi tersebut, belum tampak bahwa pemilihan harus dilaksanakan pada 2015 dan dibiayai daerah.

Menanggapi persoalan tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan, 204 daerah yang masa jabatan kepala daerahnya habis pada 2015 harus melakukan pilkada pada tahun yang sama. Pelantikannya pun harus dilaksanakan pada tahun yang sama. Sikap tegas tersebut penting diambil agar cita-cita pelaksanaan pilkada serentak di seluruh Indonesia pada masa mendatang segera terwujud.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
12
Nov
2014

OTONOMI DAERAH

SEMARANG (Suara Karya): Kementerian Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap daerah pemekaran untuk menentukan langkah selan­jutnya karena lebih dari se­tengah daerah baru,dinilai tidak berhasil dan menjadi beban pemerintah pusat.

"Sejak 199 ada 300 dae­rah di Indonesia yang menga­lami pemekaran dan separuh lebih daerah baru hasil  pemekaran gagal mewujudkan cita-cita seperti  mewujudkan  masyarakat yang lebih sejah­tera serta mandiri," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Ku­molo di Semarang, Selasa.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
12
Nov
2014

BEIJING, KOMPAS- Para pemimipin anggoata Kerja Sama Ekonomi Asia Pasific (APEC), Selasa (11/11), sepakat mendukung peta jalan menuju Kawasan Perdagangan Bebas di Asia Pasifik yang diusulkan Beijing. Hal itu dideklarasikan Presiden Tiongkok Xi Jinping sebagai tuan rumah bersama pemimpin 20 anggota lainnya dalam penutupan Konfrensi Tingkat Tinggi APEC di tepi Danau Yangi, seperti dilaporkan wartawan Kompas, C Wahyu Haryo PS, dari Beijing, Tiongkok.

Xi menilai kesepakatan itu sebagai langkah bersejarah yang mencerminkan keyakinan dan komitmen anggota APEC mempromosikan integrasi ekonomi regional. Presiden Tiongkok menyebut, dukungan tersebut melambangkan dimulainya kajian untuk pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas di Asia Pasifik (FTAAP) yang berlangsung selama dua tahun.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
10
Nov
2014

Kebocoran bisa ditelisik jika alokasi dana tiap bidang ditentukan secara tegas.

JAKARTA- Dirrktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mengatakan kementeriannnya akan mengevaluasi dana otonomi khusus Papua yang dikucurkan pemerintah pusat hingga Rp 57 triliun sejak 2002. "Tapi hasilnya tak terasa. Apa persoalannya (sehingga bisa begitu)?" kata Djohermansyah, kemarin.

Menurut dia, penggunaan dana tersebut tidak berefek pada peningkatan kesejahteraan rakyat Papua. Padahal, sejak awal, dana itu dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan dengan cara memajukan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
10
Nov
2014

LAPORAN KEUANGAN DAERAH

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengungkapkan hanya 33 persen pengelolaan keuangan daerah yang dilaporkan secara jujur, alias transparan dan akuntabel. Menurut Tjahjo, angka ini merujuk laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2013.

“Sedihnya, kami dapat laporan dari BPK hanya 33 persen pengelolaan keuangan daerah yang dilaporkan secara jujur,” kata Tjahjo kepada SH dalam sebuah kunjungan ke kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (5/11).

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
10
Nov
2014

KESEJAHTERAAN DAERAH

Alunan musik gong dan gendang bertalu-talu di Dusun Cecer, Desa Liang Ndara, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Jumat (17/10). Musik tradisional itu menjemput rombongan Duta Besar Uni Eropa yang menjadi sponsor kegiatan ekowisata di enam desa terpencil di Manggarai Barat.

Di depan gerbang masuk Sanggar Riang Tanah Tiwa, seekor ayam jantan putih, simbol ketulusan dan kejujuran masyarakat menerima tamu, diberikan kepada Duta Besar Uni Eropa Olog Skong, Kepala Bagian Kerja Sama Delegasi Uni Eropa Franck Viault, dan rombongan.

Oleh Administrator   
 
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya > Akhir >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Search

Find Us on

Info Penting

Perlombaan Pengucapan Panca Prasetya Kopri Dalam Rangka Peringatan HUT Kopri Ke-43 Tahun 2014
Kebijakan Penghematan lingkup Kementerian Dalam Negeri
SE NOMOR 121/6636/SJ ttg Pengisian Jabatan Gubernur,Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota
SE HK 03.03/III/3555/2014 ttg Pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Fasilitas Kesehatan
Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Program Profesi Kepamongprajaan IPD Angkatan II TA. 2014/2015
Perppu No 2 Tentang Pemerintahan Daerah
UU No 23 Tentang Pemerintahan Daerah
Perppu No 1 Tentang Pilkada
UU No 22 Tentang Pilkada
Pengumuman Beasiswa S2 Public Policy and Good Governance (PPGG) 2015
Tindak Lanjut SE No. 446/4789/SJ Tentang Tenaga Kesehatan
SE No. 446/4789/SJ ttg Pemerataan Tenaga Kesehatan Di Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Dasar Milik Pemerintah Daerah
SE No. 555/4802/SJ ttg Penyediaan Informasi Pelayanan Minimal (SPM) Pada Website Pemerintahan Daerah
Fasilitasi Pengawasan Pemilukada Provinsi dan Kabupaten/Kota
Penawaran Beasiswa Pemerintah Singapura
Pembentukan Pimpinan, Penyusunan Tata Tertib dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Permendagri No. 41 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Lingkup Kemendagri
Formasi Pengadaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
PMK 224 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemanatauan dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah
SE. 160/2910/OTDA (Usul Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014
Optimalisasi Penyelenggaraan Simpeg di Lingkungan Kemendagri
SE Mendagri No.450.12/3302/SJ Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat
Program Beasiswa Magister CIO dan LTI 2014
SE Perubahan Penggunaan Istilah
Tawaran Beasiswa Korea International Cooperation Agency Tahun 2014
SE Mendagri No.120/1934/Sj Tanggal 17 April 2014
SE Mendagri No. 120/1235/Sj Tanggal 10 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/1102/Sj Tanggal 3 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/767/Sj Tanggal 11 Februari 2014
Matrik Monev Kinerja Penganggaran Lingkup Ditjen Otda
Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan OTSUS Papua & Papua Barat di K/L

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday100
mod_vvisit_counterYesterday3255
mod_vvisit_counterThis week3355
mod_vvisit_counterLast week27688
mod_vvisit_counterThis month81932
mod_vvisit_counterLast month118660
mod_vvisit_counterAll days2307256

News Letter 2013

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"

Kontak
DITJEN OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
JL. Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat 10110
http ://www.otda.kemendagri.go.id
bagren_otda@kemendagri.go.id
No Telp/Fax : 021-34833648 (T.U Ditjen Otda), 021-3859335 (Bagren Otda)
Visi Ditjen Otonomi Daerah:
Terdepan dalam Memantapkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah yang Desentralistik dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Copyright © 2014. ditjen Otda.

Copyright © 2012 Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. All Rights Reserved.