Monday December 22, 2014
  • Dirjen otda dalam pertemuan dengan jajaran pemerintah Provinsi Aceh, 18 Desember 2014
  • Sosialisasi UU Pemda No 23 Tahun 2014 kepada Kementerian/Lembaga di Jakarta, 18 Desember 2014
  • Presiden bersama seluruh gubernur republik indonesia, 24 November 2014
  • Dirjen otda pada acr Konsultasi Penyusunan Tata Tartib DPRD Prov Aceh Priode 2014-2019, 20 November 2014
  • Pelantikan Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara, 19 November 2014
  • Dirjen otda pada rapat koordinasi dgn KPU Prov.Kalteng dan Kab.Kotim Pelaksanaan Pilkada Serentak, 19 November 2014
  • Terima kasih Bapak Gamawan Fauzi, selamat datang Bapak Tjahjo Kumolo sebagai Mendagri periode 2014-2019
  • Dirjen otda pada acara bincang pagi Metro TV terkait PLT Gubenur DKI Jakarta, 31 Oktober 2014
  • Dirjen otda membuka pertemuan pusda mempersiapkan pemerintah daerah guna menghadapi pasar tunggal ASEAN 2015, 29 Oktober 2014
  • Mendagri pada upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-86 tahun 2014, 28 Oktober 2014
  • Dirjen otda pada Wawancara Plt Gub DKI Jakarta dgn TV ONE, 24 Oktober 2014
  • Newsletter (Info Otda) sbg Media Informasi Ditjen Otda
News Feeds:
PDF
Cetak
E-mail
22
Des
2014

Pelaksanaan serentak pilkada langsung pada 2015 terancam molor atau bahkan bataL Sebabnya, DPR baru akan membahas Perppu Pilkada pada awal 2015

KISRUH politik antara koalisi pemerintah dan Koalisi Merah PutIH sejak pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat telah menghambat kinerja parlemen. Meskipun perseteruan telah berakhir sejak kedua koaliasi berbagi kekuasan, efek akibat konflik itu masih terasa hingga kini. Salah satunya adalah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang terancam mundur dari jadwal semula, yakni November atau Desember 2015.

Rencana pilkada serentak pada 2015 memang sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Peng­ganti Undang-Undang Nomor 1 Ta­hun 2014 tentang Pemilihan Guber­nur, Bupati, dan Walikota. Perppu ini dibuat dan ditandatangani oleh pemerintahan Presiden Susilo Barn-bang Yudhoyono untuk mengganti­kan Undang-Undang Nomor 22 Ta­hun 2014 yang kontroversial itu. Un­dang-Undang itu disahkan DPR le­wat voting yang diwarnai walkout Fraksi Partai Demokrat. Undang­Undang itu juga diprotes banyak orang karena mengembalikan pernil­ihan kepala daerah ke tangan DPRD, tidak lagi langsung oleh rakyat.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
22
Des
2014

PEMBANGUNAN DAERAH

KUPANG (Suara Karya); Pre­siden Joko Widod'o (Jokowi) berjanji akan memerintahkan para menteri Kabinet Kerja, terutama menteri per­,tanian,dan menteri pariwisa­ta, untuk memberi perhatian terhadap NTT karena daerah, ini memiliki potensi yang luar biasa.

Presiden Jokowi me­nyampaikan  ini  pada acara peringatan HUT  NTT ke- 56 bertempat di aula rumah jabatan Gubernur NTT, Sabtu (20/12).

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
22
Des
2014

HARI IBU

Tiga perempuan itu bergegas menuju balai pertemuan kelompok Maju Mandiri Bersama Keluarga di Dusun Kiu Tetah, Desa Noelbaiki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur, Minggu lalu.

Sepekan sebelum merayakan Hari Ibu, 22 Desember, mereka melakukukan pertemuan bersama. Mereka mengevaluasi usaha kelompok tahun 2014 dan membuat program kegiatan untuk tahun 2015. Kelompok perempuan yang terbentuk tahun 1997 itu telah mendorong kemandirian ekonomi 52 kelompok tani di Kupang.

Ketiga ibu itu adalah pengurus inti jaringan perempuan untuk usaha kecil dan menengah keluarga, yang beranggotakan 645 perempuan dan sebagian kecil kaum pria. Mereka adalah Martha Kewuan (54), Wakil Ketua Jaringan Perempuan untuk Usaha Kreatif (Jarpuk); Clara Tawa Wenggu (35), Ketua Kelompok Wanita Tani Cinta Damai; dan Henny Padeda Amekan, Ketua Jarpuk.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
19
Des
2014

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyarankan pelaksanaan pilkada serentak diundurkan hingga 2016 untuk memastikan pemilihan kepala daerah (pilkada) dilaksanakan secara bersama.

Pemunduran waktu dianggap lebih mengakomodasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang apabila pelaksanaan pilkada tetap dipaksakan pada 2015 kurang maksimal. “Jadi kalau KPU menganggap itu tidak memungkinkan dilakukan (secara serentak), bisa saja dilakukan perubahan perppu ini. Pilkada serentaknya digeser ke 2016,” ungkap Direktorat Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan saat ditemui di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KPU di Jakarta kemarin.

Menurut dia, yang dimaksud dengan pilkada serentak sesuai amanat Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang (Perppu) Nomor 1/2014 memang harus dilakukan dalam satu tahun yang sama. Tidak hanya soal pencoblosan atau pemungutan suaranya, tetapi juga hingga proses pelantikannya.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
17
Des
2014

Di tengah ketidakpastian regulasi penyelenggaraan pilkada serentak pada 2015, pemerintah mulai menyiapkan sejumlah langkah antisipasi jika tahapan pilkada serentak ini mundur dari jadwal.

Salah satu dampak yang ditimbulkan akibat molornya pilkada serentak adalah kekosongan pemerintahan karena kepala daerah berakhir masa jabatannya. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengantisipasi hal tersebut dengan menyiapkan penjabat (pj) untuk posisi gubernur, dan pelaksana tugas (plt) untuk bupati, maupun wali kota.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
17
Des
2014

Melihat Nusantara dari Liyangan

Anyaman bambu dan kayu bekas bangunan muncul dari balik tanah di kaki gunung Sindoro, Sekepal nasi, beras, tongkol jagung, biji pala, hingga ribuan pecahan keramik memberi bukti peradaban kuno yang hilang. Letusan gunung api sekitar 1.000 tahun silam menjadi sumber petaka itu.

oleh AHMAD ARIF

Orangtua kami memang sering menceritakan di sini pernah jadi pasar dan akan kembali jadi pasar lagi. Kami tahunya, ya pasar pasir. Ternyata di bawah pasir ini ada peninggalan sejarah,kata Suyitno Kayat (75), warga Dusun Liyangan, Desa Purbosari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung Jawa Tengah.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
17
Des
2014

LAPORAN AKHIR TAHUN

Sore masih panas pada Rabu pekan ketiga November 2014 di Pura Uluwatu, Bali. Namun, bangku penonton di panggung terbuka berkapasitas sekitar 1.000 orang itu telah penuh. Tari kecak dengan cerita Ramayana segera disuguhkan. Ramai pertunjukan ini tidak mengenal hari, begitu kata seorang pemandu wisata dari Mai Bali Tour.

Oleh SUSI IVVATY

Tidak harus menunggu sampai akhir pekan atau hari libur untuk menyaksikan teater arena itu penuh. Wisatawan berdatangan tidak hanya terpikat tarian atau suara cak-cak-cak... yang khas itu, tetapi juga daya magis dan kelakar pemainnya.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
16
Des
2014

PAD Dinilai Minim, 539 Pemda Andalkan Anggaran Dari Pusat

Dari 542 daerah di Indonesia, baru tiga daerah yang mampu membiayai pemerintah serta pembangunan secara mandiri dengan mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan, sisanya, 539 daerah masih bergantung atau mengandalkan kucuran anggaran dari pemerintah pusat.

DIREKTUR Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Ne­geri (Kemendagri) Reydonnyzar Moenek mengungkapkan, ratu­san daerah itu masih bergantung kucuran dana dari pemerintah pusat.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
16
Des
2014

Presiden telah mengeluarkan Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dalam perppu tersebut, pemilihan kepala daerah digelar secara langsung, bukan melalui DPRD. Dalam perppu itu juga disebutkan bahwa pilkada hanya memilih gubernur/bupati/wali kota, sedangkan wakilnya ditunjuk oleh kepala daerah dengan persyaratan tertentu. Tata cara tersebut diatur dalam peraturan pemerintah yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo.

JUMLAH WAKIL GUBERNUR

- Jumlah penduduk provinsi 1.000.000 jiwa tidak memiliki wakil gubernur (wagub)

- Jumlah penduduk 1 juta - 3 juta jiwa memiliki 1 wagub

- Penduduk di atas 3 juta - 10 juta jiwa dapat memiliki 2 wagub

- Penduduk di atas 10 juta dapat memiliki 3 wagub

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
12
Des
2014

JAKARTA (Suara Karya): Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, banyak pandangan yang berkembang bahwa hampir semua kekayaan Papua diambil pemerintah. Padahal tidak demikian, karena pemerintah memberikan subsidi tiap tahun kepada Papua sebesar Rp 17 triliun.

“Hasil Pajak, royalty, dan kekayaan lain di Papua hanya Rp 18 triliun. Sementara kebutuhan untuk pembangunan Papua mencapai Rp35 triliun. Dengan demikian harus disubsidi sebesar Rp 17 triliun,” kata Jusuf Kalla usai acara Penandatanganan MoU antara Palang Merah Indonesia (PMI) dengan TNI, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
12
Des
2014

SOLO - Inovasi memegang peran penting dalam pembangunan daerah. Berbagai terobosan dan ide-ide segar dalam sistem birokrasi akan mendorong daerah berkembang lebih maju.  Inovasi juga menjadi salah satu jalan bagi daerah untuk meraih prestasi.

Inovasi menjadi penting dalam sistem pemerintahan daerah diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) pada Malam Penganugerahan Kepala Daerah Inovatif 2014 yang diselenggarakan KORAN SINDO di Hotel Lorin Solo tadi malam.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
12
Des
2014

PENCEGAHAN KORUPSI

JAKARTA, KOMPAS – Meski belum sempurna, sejumlah pemerintah daerah berkomitmen memperbaiki tata kelola pemerintahan untuk mencegah korupsi. Perubahan ini diharapkan bisa meluas ke daerah-daerah.

Keinginan berubah terlihat dari hasil koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di 33 provinsi, 32 kota, dan 66 kabupaten.

Oleh Administrator   
 
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya > Akhir >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Search

Find Us on

Info Penting

Upacara Bendera Peringatan Hari Nusantara Tahun 2014
SE MENPAN NO.10 TAHUN 2014 TENTANG PENINGKATAN DAN EFISIENSI KERJA APARATUR NEGARA
Perlombaan Pengucapan Panca Prasetya Kopri Dalam Rangka Peringatan HUT Kopri Ke-43 Tahun 2014
Kebijakan Penghematan lingkup Kementerian Dalam Negeri
SE NOMOR 121/6636/SJ ttg Pengisian Jabatan Gubernur,Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota
SE HK 03.03/III/3555/2014 ttg Pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Fasilitas Kesehatan
Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Program Profesi Kepamongprajaan IPD Angkatan II TA. 2014/2015
Perppu No 2 Tentang Pemerintahan Daerah
UU No 23 Tentang Pemerintahan Daerah
Perppu No 1 Tentang Pilkada
UU No 22 Tentang Pilkada
Pengumuman Beasiswa S2 Public Policy and Good Governance (PPGG) 2015
Tindak Lanjut SE No. 446/4789/SJ Tentang Tenaga Kesehatan
SE No. 446/4789/SJ ttg Pemerataan Tenaga Kesehatan Di Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Dasar Milik Pemerintah Daerah
SE No. 555/4802/SJ ttg Penyediaan Informasi Pelayanan Minimal (SPM) Pada Website Pemerintahan Daerah
Fasilitasi Pengawasan Pemilukada Provinsi dan Kabupaten/Kota
Penawaran Beasiswa Pemerintah Singapura
Pembentukan Pimpinan, Penyusunan Tata Tertib dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Permendagri No. 41 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Lingkup Kemendagri
Formasi Pengadaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
PMK 224 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemanatauan dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah
SE. 160/2910/OTDA (Usul Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014
Optimalisasi Penyelenggaraan Simpeg di Lingkungan Kemendagri
SE Mendagri No.450.12/3302/SJ Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat
Program Beasiswa Magister CIO dan LTI 2014
SE Perubahan Penggunaan Istilah
Tawaran Beasiswa Korea International Cooperation Agency Tahun 2014
SE Mendagri No.120/1934/Sj Tanggal 17 April 2014
SE Mendagri No. 120/1235/Sj Tanggal 10 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/1102/Sj Tanggal 3 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/767/Sj Tanggal 11 Februari 2014
Matrik Monev Kinerja Penganggaran Lingkup Ditjen Otda
Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan OTSUS Papua & Papua Barat di K/L

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2026
mod_vvisit_counterYesterday2631
mod_vvisit_counterThis week4657
mod_vvisit_counterLast week23907
mod_vvisit_counterThis month66410
mod_vvisit_counterLast month104608
mod_vvisit_counterAll days2396342

News Letter 2013

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"

Kontak
DITJEN OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
JL. Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat 10110
http ://www.otda.kemendagri.go.id
bagren_otda@kemendagri.go.id
No Telp/Fax : 021-34833648 (T.U Ditjen Otda), 021-3859335 (Bagren Otda)
Visi Ditjen Otonomi Daerah:
Terdepan dalam Memantapkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah yang Desentralistik dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Copyright © 2014. ditjen Otda.

Copyright © 2012 Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. All Rights Reserved.