Sunday July 13, 2014
  • Dirjen otda pada rapat persiapan pelaksanaan pilpres tahun 2014 di sumatera barat
  • Dirjen Otda dalam executive leadership program in service delivery-AIPD, Sydney 22 s.d 24 Juni 2014
  • Dirjen otda dalam seminar nasional IKAPTK Tahun 2014, 21 Juni 2014
  • mendagri pada rapat paripurna DPR-RI tentang pengesahan RUU 3 DOB, 24 Juni 2014
  • Dirjen OTDA bersama Gub Aceh dan Wali Nanggroe dlm perundingan ttg penyelesaian qanun bendera & RPP kewenangan Pemerintah di Aceh, 16 Juni 2014
  • Presiden RI pada Pelantikan Praja IPDN Angkatan XXI, 14 Juni 2014
  • Rapat Pokja Bidang perimbangan Keuangan Sekretariat DPOD, 10 Juni 2014
  • dirjen otda pada wawancara dengan TV ONE
  • Mendagri Melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Lampung periode 2014-2019, 2 Juni 2014
  • Sesditjen Otda Menyerahkan Keppres Pemberhentian Sementara Ir. H. Joko Widodo Sbg Gub DKI Jakarta Masjab 2012-2017
  • Dirjen otda pada Sosialisasi Manual Sistem Tata Cara Pengukuran Kinerja Terhadap LPPD Tahun 2013, 23 Mei 2014
  • Dirjen otda menerima Gubernur Papua, 23 Mei 2014
  • Newsletter (Info Otda) sbg Media Informasi Ditjen Otda
News Feeds:
PDF
Cetak
E-mail
08
Jul
2014

Puruk Cahu, Pelita

Terhitung sejak 1 Februari 2014 lalu, Dinas Kependudukan Murang Raya (Mura) Kalimantan Tengah, terys melaksanakan pelayanan prima terhadap sebanyak 13 pelayanan yang ada di Disdukcapil diantaranya pelayanan kelahiran, perkawinan,perceraian, kematian, pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak, salinan akta, hingga pada pelayanan pembuatan kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP).

Bahkan dalam pelayanan prima ini, masyarakat pun tidak terlalu lama lagi menunggu proses pembuatan pencatatan kependudukan dan sipil yang terdiri dari 13 pelayanan tersebut, hanya dengan 5 hingga 6 jam proses permohonan pelayanan kependudukan akan selesai dengan cataatan pemohon atau masyarakat dapat memberikan persyaratan yang lengkap kepada petugas Disdukcapil.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
08
Jul
2014

Pemerintah sepakat dengan semangat untuk mempercepat pembangunan di daerah provinsi berciri kepulauan. Namun, pengaturannya dengan undang-undang tersendiri berpotensi over lapping dengan peraturan perundang-undangan. Upaya percepatan pembangunan daerah provinsi berciri kepulauan telah dimuat dalam berbagai undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya yang bersinergis.

Apabila Rancangan Undang-Undang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan (RUU PPDK) disahkan menjadi undang-undang ternyata tidak efektif dan efisien diimplementasikan maka akan menimbulkan masalah hukum yang memicu konflik antarsusunan pemerintahan dan antardaerah, serta akan menimbulkan gangguan hubungan Indonesia dengan negara tetangga. Oleh karena itu, Pemerintah mengusulkan pengintegrasian RUU PPDK ke dalam RUU Pemerintahan Daerah yang tengah dibahas DPR, DPD, dan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
04
Jul
2014

Jakarta - Masalah pelik yang dihadapi bangsa ini dan harus dicarikan solusinya adalah dominasi sosial dan ekonomi di satu sisi dan di sisi lain terjadinya ketidakberdayaan sosial dan ekonomi antar individu atau kelompok masyakat ataupun daerah yang satu dengan yang lainnya.

Dominasi ekonomi jelas terlihat pada masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang lebih beruntung seperti daerah perkotaan apalagi yang dekat dengan Jakarta, atau yang berada di Pulau Jawa.

Sementara masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang kurang beruntung seperti di daerah pinggiran/perdesaan atau di luar pulau Jawa atau Indonesia Timur mengalami ketidakberdayaan ekonomi.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
04
Jul
2014

JAKARTA (Suara Karya) : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta jajaran Polri dan TNI tidak mengganggap ringan mengamankan Pemilihan Presiden 2014. Ini menyusul munculnya kecemasan di tengah masyarakat tentang potensi kerusuhan menjelang dan pasca-pilpres.

“Saya mendengar sejumlah kecemasan dari berbagai pihak, kalau-kalau terjadi gangguan keamanan. Masyarakat kita yang ada di dalam dan luar negeri juga mengkhawatirkan bahwa kedua capres ini sama-sama imbang, maka kemungkinan bisa terjadi masalah setelah pemungutan suara dilakukan,“ ujar Presiden saat berbuka puasa bersama dengan TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Kamis (3/7).

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
04
Jul
2014

KELISTRIKAN

WAINGAPU, KOMPAS – Pembangkit listrik berbasis mikrohidro dan tenaga surya serta biogas terus dibangun di  Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kini sekitar 50 persen pasokan listrik di Sumba bersumber enegi terbarukan.

“Total daya EBT (energi terbarukan) di Pulau Sumba Saat ini 5,458 megawat dari total 10,412 MW kebutuhan. Ini menekan biaya produksi listrik dan mengatasi ketergantungan penuh pada bahan bakar minyak yang sangat mahal.  Bahkan di Waingapu Sumba, Sumba Timur, dua mesin diesel yang mengandalkan BBM ditutup dan digantikan dengan EBT,“ kata General Manager PLN Wilayah Kupang Richard Safkaur, Dikupang, Kamis (3/7).

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
03
Jul
2014

DAYA SAING

Tidak bisa tidak, daya saing menjadi salah satu penentu dalam persaingan dagang berkenaan dengan diterapkannya pasar bebas. Sebentar lagi ada Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir 2015. Ada juga Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) yang melibatkan sejumlah negara besar, seperti Amerika Serikat, Jepang, dan China. Persaingan menjadi ketat dibandingkan 10 negara anggota ASEAN.

Masalahnya, daya saing infrastruktur Indonesia praktis tertinggal. Tenaga kerja terampil juga rendah. Data yang menyebutkan, hanya 4,3 persen dari 1.000 orang di Indonesia yang terampil. Kalah telak dibandingkan Filipina sebesar 8,3 persen, Malaysia 32,6 persen, dan Singapura 34,7 persen. Lantas apa yang diandalkan untuk menghadapi pasar bebas.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
03
Jul
2014

SEPULUH tahun belakangan ini, setelah Indonesia melaksanakan sistem pemerintahan yang desentralistis. Bank Dunia menganggap Indonesia sebagai negara di Asia yang sukses mengubah situasi dari sangat sentralistis menjadi negara sangat desentralistis. Bahkan paling desentralistis (from the most decentralized country to the most decentralized country) dengan menyerahkan sebagian besar kewenangan kepada daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Dasar 1945 meletakkan pelaksanaan otonomi daerah pada posisi keharusan (a must system) dengan menghormati kekhasan setiap daerah di Nusantara. Menurut para pendiri bangsa, para founding fathers kita, heterogenitas daerah sebagai sebuah keniscayaan. Pembangunan adalah jantung pembangunan nasional. Teorinya berbunyi, pembangunan nasional tidak kan sukses tanpa pembangunan daerah yang baik.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
01
Jul
2014

REVISI UU PEMDA

JAKARTA- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan klausul tentang Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) diatur di dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah (UU Pemda) dan tidak lagi masuk dalam UU MPR, DPR,DPD. dan DPRD (MD3).

Ketua Pansus RUU Pemda Totok Daryanto mengatakan, usulan ini muncul dalam pembahasan revisi UU Pemda dan UU MD3 yang saat ini masih dibahas di DPR." Ini yang akan kita bahas dengan Pansus (Panitia Khusus) RUU MD3," kata Totok kepada KORANSINDO kemarin.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
01
Jul
2014

Harga semko relatif terjaga sejauh ini

Jakarta | Jurnal Nasional

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono meminta jajaran Kementerian Perekonomian untuk mengelola stabilitas harga-harga bahan pokok.

"Sejauh ini saya mengamati relatif terjaga harga bahan pokok itu dan saya harap dijaga pengelolaannya menjelang Idul Fitri," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat pengantar Rapat Kabinet Terbatas Bidang Perekonomian di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (30/6).

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
30
Jun
2014

Sejak negara ini bediri, niat para pendiri dan pendahulu kita telah sepakat untuk mendirikan negara kesatuan.

Diakui, walau keadaan negara kita terdiri dari pelbagai daerah yang berbineka, beraneka budaya, bermacam etnis, pelbagai bahasa, dan lainnya,negara kita ini berprinsip sebagai negara kesatuan berdasarkan Pancasil. Bung Hatta menyatakan bahwa negara kita terdiri atas pelbagai aneka perbedaan, tetapi kita kenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Panasila.

Prinsip suatu negara kesatuan amat berbeda dengan negara federalistik yang sering kali menggoda kita unutk mencobanya, baik oleh gesekan maupun pengaruh dari perkembangan politik dan manajemen pemerintahan. Pada 1950, kita pernah tergoda untuk mempraktikan pemerintahan negara feralistik. Tak terlalu lama, kita pun kembali lagi ke sistem negara kesatua. Akhir-akhir ini juga ada suatu tulisan menimbang kemabli praktik sistem federalistik.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
01
Jul
2014

“Saya enggak punya target jumlah wisatawan yang berkunjung ke Festival Teluk Jailolo. Target saya hanya bagaimana orang tahu dan dapat berkunjung ke Jailolo,” kata Bupati Halmahera Barat, Maluku Utara, Namto H Roba, di Jakarta, beberapa waktu lalu, menjelang pelaksanaan Festival Teluk Jailolo Ke-6.

Acara tahunan di dekat Pelabuhan Teluk Jailolo itu memang dimaksudkan sebagai pintu masuk untuk menarik wisatawan datang ke Halmahera Barat yang selama ini lebih dikenal sebagai penghasilan rempah-rempah. Dengan datang ke Festival Teluk Jailolo, wisatawan juga diharapkan mengunjungi tempat wisata yang ditawarkan.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
01
Jul
2014

Bagi warga desa yang hidup di kawasan lereng gunung di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, seni bukanlah sekedar sebagai hiburan. Seni adalah nyawa, kekuatan yang selalu ada, baik di musim tanam maupun panen, musim hujan atau kemarau, saat sengang atau bendanan menghadang. Seni adalah bagian hidup yang tak pernah selesai.

Semangat berkesenian yang terus langgeng ini terlihat dari penyelenggaraan Festifal Lima Gunung (FLG) sejak tahun 2002 hingga sekarang. FLG adalah ajang kesenian yang dimotori oleh masyarakat penggiat seni, Komunitas Lima Gunung.  Nama Lima Gunung dipakai untung menggambarkan gunung yang menanungi mereka, yaitu Gunung Merapi, Merbabu, Sumbing, Andong, dan Menoreh. Khususnya Menoreh sebenarnya lebih cocok disebut bukit.

Oleh Administrator   
 
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya > Akhir >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Search

Find Us on

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2610
mod_vvisit_counterYesterday3890
mod_vvisit_counterThis week2610
mod_vvisit_counterLast week29519
mod_vvisit_counterThis month57398
mod_vvisit_counterLast month129580
mod_vvisit_counterAll days1748808

News Letter 2013

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"

Kontak
DITJEN OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
JL. Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat 10110
http ://www.otda.kemendagri.go.id
bagren_otda@kemendagri.go.id
No Telp/Fax : 021-34833648 (T.U Ditjen Otda), 021-3859335 (Bagren Otda)
Visi Ditjen Otonomi Daerah:
Terdepan dalam Memantapkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah yang Desentralistik dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Copyright © 2014. ditjen Otda.

Copyright © 2012 Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. All Rights Reserved.