(021) 3450038
Tugas & Fungsi

Tugas

Tugas Direktorat Jenderal Otonomi Daerah yaitu, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan otonomi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan peran dan kedudukan strategis tersebut, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah selalu dituntut tampil terdepan dalam proses dan dinamika kehidupan politik, pemerintahan dan kemasyarakatan, sehingga seluruh aparatur jajaran Direktorat Jenderal Otonomi Daerah senantiasa proaktif dan responsif serta bertindak tepat dalam menjalankan seluruh tugas dan menyikapi dinamika yang terjadi selama tahun 2018.

Fungsi

01

Perumusan kebijakan di bidang penataan daerah, otonomi khusus dan daerah istimewa, administrasi kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pembinaan umum kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum daerah, serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

02

Pelaksanaan kebijakan dan koordinasi di bidang penataan daerah, otonomi khusus dan daerah istimewa, administrasi kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pembinaan umum kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum daerah, serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

03

Pelaksanaan fasilitasi sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

04

Pelaksanaan pembinaan umum di bidang penataan daerah, otonomi khusus dan daerah istimewa, administrasi kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pembinaan umum kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum daerah, serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

05

Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan daerah, otonomi khusus dan daerah istimewa, pembinaan kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pembinaan umum kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum daerah, serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

06

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan daerah, otonomi khusus dan daerah istimewa, administrasi kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pembinaan umum kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum daerah, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan fasilitasi sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

07

Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

08

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.