(021) 3450038
Berita dan Informasi
Home / Berita & Informasi / Tata Kelola Pemda di Sumatra Lemah
14
Agustus
2019
Tata Kelola Pemda di Sumatra Lemah

PEMERINTAH Pusat mencatat adanya sejumlah kelemahan yang membuat pembangunan di Pulau ­Sumatra belum optimal. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menyoroti lemahnya tata kelola pemerintahan dan institusi.

“Faktor lain ialah korupsi dan birokrasi yang tidak efisien sehingga menjadi keluhan kalangan bisnis. Kami juga menilai Sumatra belum optimal mengembangkan industri berbasis sumber daya alam,” ungkap Bambang di depan para gubernur, wakil gubernur, bupati dan wali kota se-Sumatra di Medan, Sumatra Utara, Selasa (13/8).

Sebagai pusat ­pertumbuhan ekonomi, lanjutnya, Sumatra juga masih terkendala. Pasalnya, sampai saat ini pusat perdagangan komoditas terintegrasi belum terwujud.

Menurut Bambang, kondisi itu timbul akibat belum stabilnya harga komoditas karet dan sawit seiring dengan turunnya kualitas produk. Selain itu, kurang kompetitifnya harga gas untuk industri sehingga menghambat laju produktivitas industri terutama di Sumatra Utara.

“Faktor lain yang harus pula ditangani secara serius ialah masih tingginya ke-timpangan pembangunan di Sumatra bagian barat dan tingkat kemiskinan di Sumatra bagian utara. Selain itu, belum terwujudnya konektivitas intrawilayah dan hub internasional sebagai pintu gerbang perdagangan dan jasa,” lanjutnya.

Untuk itu, pemerintah menekankan pentingnya efi-siensi alokasi APBN. Tiga strategi efiensi pendanaan dilakukan, yakni penguatan program prioritas, inovasi pendanaan, dan penguatan pengendalian program.

Namun, menurut Bambang, pemerintah masih berharap banyak pada potensi Pulau Sumatra. Karena itu, Sumatra tetap diarahkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

“Sumatra diarahkan menjadi pengembangan hub internasional sebagai outlet kawasan barat Indonesia. Strategi utamanya ialah me-ngembangkan potensi pariwisata daerah sebagai motor penggerak pengembangan ekonomi lokal,” tandasnya.

Di lokasi yang sama, Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Gellwynn Jusuf berharap pemda di Sumatra berjalan bersama dan bersinergi.

“Demi tujuan menyejah-terakan masyarakat harus bersama-sama mewujudkan komitmen membangun desa dan memajukan kota di Pulau Sumatra.” (N-2)

Sumber :mediaindonesia.com, 14 Agustus 2019

Artikel Lainnya
26 Agustus 2019
Pemekaran Daerah akan Temui Hambatan Berlapis
23 Agustus 2019
KDI 2019 untuk Membangun Indonesia dari Daerah
23 Agustus 2019
Di Kaltim, Lokasi Ibu Kota Baru Indonesia
21 Agustus 2019
Kepala Daerah Pilkada 2020 Terancam Hanya Menjabat 4 Tahun
20 Agustus 2019
Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak dalam rangka Menghadapi Pilkada Serentak Tahun 2020 dan Pemilu Serentak Tahun 2024