(021) 3450038
Berita dan Informasi
Home / Berita & Informasi / Penyelesaian Permasalahan Aset Daerah Pasca Pemekaran dan Kebijakan Dana Otonomi Khusus Pasca 2021
19
November
2019
Penyelesaian Permasalahan Aset Daerah Pasca Pemekaran dan Kebijakan Dana Otonomi Khusus Pasca 2021

Jakarta,19 /11/ 2019.

Jakarta (Ditjen Otonomi Daerah)
Pemerintah Pusat mendorong percepatan serah terima aset dari Pemerintah Daerah induk ke Pemerintah DOB dan penajaman mekanisme pengucuran Dana Otonomi Khusus pasca 2021

Direktorat Penataan Daerah, Otsus dan DPOD, Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, menyelenggarakan Rapat Kelompok Kerja di Aryadutha Hotel, Jakarta, terkait penyelesaian serah terima aset antara pemerintah daerah induk dengan pemerintah daerah pemekaran. Daerah yang difasilitasi dalam proses serah terima aset adalah Pemerintah Kabupaten Sorong (daerah induk) dengan Pemerinrah Kota Sorong (daerah pemekaran), dan Pemerintah Kabupaten Bima (daerah induk) dengan Pemerintah Kota Bima (daerah pemekaran).

Adanya kebutuhan akan sarana dan prasarana dalam mendukung menyelenggarakan pemerintahan agar berjalan dengan efektif, Pemerintah Pusat terus mendorong percepatan serah terima aset dari Pemerintah Daerah Induk ke Pemerintah DOB. Meskipun hal tersebut merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan bagi suatu daerah induk untuk menyerahkan aset yang ada di wilayah pemekaran kepada daerah pemekaran, namun ada kenyataannya, daerah induk belum sepenuhnya menyerahkan seluruh aset tanah dan bangunan kantor kepada daerah pemekaran. Kondisi tersebut dapat menjadi hambatan dalam kelancaran pembangunan daerah.

Sebagaimana hal terjadi antara Pemerintah Kabupaten Sorong (sebagai daerah induk) dengan Pemerintah Kota Sorong (DOB). Berdasarkan Pasal 22 UU 45/1999, pelaksanaan penyerahan dari
Kabupaten Induk kepada kabupaten/kota pemekaran, selambat-lambatnya
1 (satu) tahun terhitung sejak diresmikannya kabupaten/kota
hasil pemekaran. Namun, pada kenyataannya, Pemerintah Kabupaten
Sorong belum menyerahkan seluruh aset tanah dan bangunan
kantor kepada Kota Sorong.

Penyerahan aset Pemkab Sorong ke Pemkot Sorong telah dilakukan dua kali yaitu pada bulan Oktober 2019 dan tahun 2014 yang lalu. Namun, serah terima tersebut bukan merupakan akhir dari proses penyerahan aset secara keseluruhan, karena masih terdapat beberapa aset milik Pemerintah Kab. Sorong yang berada di wilayah Kota Sorong yang belum diselesaikan serah terima aset tersebut.

Merujuk pada Surat Walikota Sorong kepada Dirjen Otonomi Daerah Nomor 030/522 tanggal 31 Juli 2019 perihal Permasalahan Aset, terdapat beberapa aset gedung yang belum diserahterimakan
Pemerintah Kab. Sorong kepada Pemerintah Kota Sorong, terdiri dari:
1) Eks Gedung Orari.
2) Eks Dinas P dan P.
3) Eks Dinas Kesehatan.
4) Eks Diklat.
5) Eks Dinas PU.

Begitu juga penyelesaian aset antara Pemerintah Kab. Bima dengan Pemerintah Kota Bima.
Berdasarkan Pasal 13
ayat (2) UU 13/2002, penyerahan aset harus diselesaikan paling
lambat dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak peresmian Kota dan
pelantikan Penjabat Walikota Bima. Namun, pada kenyataannya, Pemerintah Kabupaten Bima belum menyerahkan seluruh aset tanah dan bangunan
kantor kepada Kota Bima.

Merujuk pada Surat Walikota Bima kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 031/545/VII/2019 perihal Mohon Bantuan Penyelesaian Penyerahan Barang Milik Daerah Kabupaten Bima kepada Pemerintah Kota Bima, menyebutkan
bahwa Pemerintah Kota Bima telah mengajukan permohonan/hibah atas
Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Bima dan Pemerintah Kota Bima telah
memberikan hibah uang sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) sebagai kompensasi atas penyerahan BMD tersebut. Namun demikian, sampai saat ini belum ada penyerahan oleh Pemerintah Kabupaten Bima sebagai tindaklanjut dari kesepakatan hibah tersebut.

Untuk itu, melalui Rapat Kelompok Kerja ini didorong penyelesaian permasalahan aset antara Pemerintah Kota Sorong dan Kabupaten
Sorong dan penyelesaian permasalahan aset antara Pemerintah Kota Bima dan Kabupaten Bima.

Hadir pada acara tersebut, perwakilan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sorong dan Kota Sorong, serta Perwakilan Kabupaten Bima dan Kota Bima.

Dana Otonomi Khusus Pasca 2021

Selain pemasalahan aset, dibahas juga dalam Rapat Kelompok Kerja tersebut terkait mekanisme pengucuran dana otonomi khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Program dana Otsus Papua-Papua Barat merupakan¬†upaya pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan di Papua-Papua Barat dan merupakan bentuk “trust” (kepercayaan) pemerintah kepada daerah dalam pengelolaan keuangan.

Pemerintah menyadari masih banyak yang harus diperbaiki terutama terkait mekanisme pencairan dan pengawasan penggunaan dana tersebut.

Sebagaimana amanat UU 21 Tahun 2001, pengucuran dana Otsus bagi Papua dan Papua Barat akan berakhir pada tahun 2021. Psca 2021, pengucuran dana Otsus bagi dua provinsi tersebut dinilai masih sangat dibutuhkan, mengingat prosentase kemiskinan terutama orang asli Papua masih cukup tinggi. Di sisi lain, ketersediaan infrastruktur serta pembangunan sumber daya manusia Papua masih perlu peningkatan.

Namun, diperlukan pengaturan terkait mekanisme pengelolaan dana Otsus agar penggunaan dana tersebut tepat sasaran.

(@OtdaInfo)

Artikel Lainnya
12 Desember 2019
MK Tolak Turunkan Usia Pencalonan Kepala Daerah
11 Desember 2019
Luwu Utara Terbaik Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik
07 Desember 2019
Dirjen Otda pada Perayaan Natal Ikatan ASN Papua-Papua Barat
04 Desember 2019
Mendagri: Working smart not working hard
03 Desember 2019
Sistem Kerja Baru ASN Disiapkan, Lebih Fleksibel dan Ada Tambahan Libur