(021) 3450038
Berita dan Informasi
Home / Berita & Informasi / Peningkatan Kapasitas Pegawai dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Ditjen Otonomi Daerah
07
November
2019
Peningkatan Kapasitas Pegawai dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Ditjen Otonomi Daerah

Bogor (7/11), Transformasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Era Digital 4.0 ini, ditujukan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Indonesia yang Unggul dan Maju.

Untuk meningkatkan kapasitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, Ditjen Otonomi Daerah mengadakan Rapat Peningkatan Kapasitas Pegawai dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Ditjen Otonomi Daerah di Gedung Auditorium Grand Mulya Hotel, Bogor (6-8 Nov 2019).

Kepala Bagian Umum Setditjen Otonomi Daerah Amril Rahim AP SOS, MSi, mewakili Dirjen Otonomi Daerah dalam sambutan pembukaan menyatakan bahwa SDM di Ditjen Otonomi Daerah memiliki kualitas, serta kompetensi dan berlatar belakang pendidikan yang beragam, namun harus berurusan dengan pengadaan barang/jasa. Untuk mewujudkan pengadaan yang efektif, efisien, diperlukan penguatan kapasitas SDM yang menjadi Pejabat Fungsional pengadaan dan jasa.

Seiring dengan dinamika kebijakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan perkembangan perubahan peraturan yang sangat cepat, diperlukan kemampuan para pejabat pengadaan, khususnya pokja UKPBJ, dalam memperbarui serta mengakselerasi pemahaman dan keahliannya.

Fungsional pengadaan yang melakukan pengadaan barang/jasa juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pengadaan barang/jasa pemerintah. Untuk itu diperlukan suatu media peningkatan kapasitas dan kapabilitas bagi para fungsional pengadaan yang bisa mengikuti perkembangan terkini, termasuk peraturan dan teknologi informasi pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara elektronik.

Dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat, paradigma dalam mengelola Barang Milik Negara (BMN) dan anggaran juga harus berubah. Arus perubahan dan perkembangan tersebut mencakup banyak hal, termasuk dalam bidang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 tahun 2018. Peraturan ini dikeluarkan dilatarbelakangi oleh komitmen pemerintah untuk memperbaiki sistem proses PBJ yang lebih modern guna pencapaian hasil barang/jasa yang berkualitas.

Mengutif pernyataan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa/LKPP Roni Dwi Susanto di acara Rakornas LKPP di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019), yang mengatakan bahwa kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah menduduki posisi kedua dalam kasus yang ditangani KPK. Untuk itu, dibutuhkan upaya pencegahan sebagaimana telah diamanatkan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi.

Berdasarkan data LKPP, belanja barang/jasa pemerintah di periode 2015-2019 sebesar Rp 5.335 triliun. Nilai penghematan dari belanja tersebut sebesar Rp 177,9 triliun, didapat dari proses pengadaan lewat _e-tendering_ dan _e-purchasing._

Bentuk modernisasi PBJ dalam berdasarkan Perpres ini salah satunya adalah berupa perubahan kelembagaan. “Pada awalnya bersifat _ad-hoc_ dan berorientasi hanya pada pemilihan penyedia, menjadi kelembagaan yang bersifat permanen dan memiliki perluasan fungsi, seperti diperluas untuk mengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), membina Fungsional PBJ dan pendampingan advokasi PBJ.

Selain itu, didalam Perpres Nomor 16 tahun 2018 terdapat beberapa perubahan istilah dari Perpres sebelumnya, yaitu Perpres Nomor 54 tahun 2010. Istilah baru tersebut diantaranya adalah ULP dan LPSE menjadi UKPBJ, Lelang menjadi Tender, Kelompok Kerja (Pokja) ULP menjadi Pokja Pemilihan, Sistem Gugur menjadi Harga Terendah, Dokumen Pengadaan menjadi Dokumen Pemilihan, dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menjadi Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan. (@OtdaInfo)

Artikel Lainnya
21 November 2019
Daerah belum Ramah Investasi
20 November 2019
Kemendagri-Kemenkes Beri Penghargaan 177 Kabupaten dan Kota Sehat
20 November 2019
Pilkada Langsung versus Pilkada Langsing
19 November 2019
Penyelesaian Permasalahan Aset Daerah Pasca Pemekaran dan Kebijakan Dana Otonomi Khusus Pasca 2021
19 November 2019
Hindari Pecah Kongsi, Kepala Daerah dan Wakil Harus Satu Partai