(021) 3450038
Berita dan Informasi
Home / Berita & Informasi / Meningkatkan Sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemda Berbasis Digital
15
Oktober
2019
Meningkatkan Sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemda Berbasis Digital

(15/10) Sosialisasi Permendagri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dibuka Oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Dirjen Bina Pembangunan Daerah kemendagri dan Ketua KPK di Grand Paragon Ballroom, Gajah Mada. Sosialisasi ini dihadiri antara lain oleh Sekda Provinsi, Kabupaten/Kota dan pejabat daerah.

SIPD terdiri dari e-Database, e-Planning, e-Monev, dan e-Reporting. SPID ini merupakan amanat dari Pasal 262 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).

SIPD ini merujuk pada arahan bapak Presiden untuk membangun hubungan tata kelola pemerintah pusat dan daerah yang lebih efektif, efisien, taat kepada hukum, mempercepat Reformasi Birokrasi, dalam upaya penguatan otonomi daerah.

SIPD bertujuan untuk memberi kemudahan untuk penyampaian informasi kepada masyarakat dan untuk menghubungkan informasi berbasis elektronik. Sistem informasi ini berbasis web dan dapat di akses melalui situs jaringan resmi Kemendagri. SIPD memuat Informasi pembangunan daerah, keuangan daerah, dan pemerintahan daerah lainnya.
Pelaporan SIPD disajikan dalam bentuk informasi dan mudah untuk digunakan.

Terdapat area-area rawan korupsi antara lain: perencanaan anggaran, pengelolaan barang dan jasa, jual beli jabatan, hibah dan bansos, pajak dan retribusi daerah. Sistem Informasi Pembangunan Daerah diharapkan dapat mengurangi adanya potensi penyimpangan maupun celah korupsi selama proses penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah.

Dirjen otda sebagai narasumber pada acara ini memaparkan ‘saya apresiasi dan bangga atas sinergitas yang semakin baik di Kemendagri, salah satunya kita menunjukkan dengan adanya SIPD. Presiden tidak bisa menyelesaikan visi misi jika eksekutornya (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) tidak terkonsolidasi dengan baik karena luasnya daerah Indonesia. Teknologi inilah menjadi jawabannya”.

Aplikasi e-Database dan e-Planning diterapkan di 171 daerah peserta Pilkada serentak tahun 2018 dalam rangka penyusunan dokumen RPJMD dan RKPD yang kedepannya akan diterapkan secara nasional. (@OtdaInfo)

Artikel Lainnya
21 November 2019
Daerah belum Ramah Investasi
20 November 2019
Kemendagri-Kemenkes Beri Penghargaan 177 Kabupaten dan Kota Sehat
20 November 2019
Pilkada Langsung versus Pilkada Langsing
19 November 2019
Penyelesaian Permasalahan Aset Daerah Pasca Pemekaran dan Kebijakan Dana Otonomi Khusus Pasca 2021
19 November 2019
Hindari Pecah Kongsi, Kepala Daerah dan Wakil Harus Satu Partai