(021) 3450038
Berita dan Informasi
Home / Berita & Informasi / Kajian Perda Harus Dilaksanakan Bapemperda
12
Agustus
2019
Kajian Perda Harus Dilaksanakan Bapemperda

Kepala Pusat Peracangan Undang-Undang Badan Keahlian (BK) DPR RI Inosentius Samsul menjelaskan kepada DPRD Kota Yogyakarta, terkait perlu adanya kajian dalam implementasi peraturan daerah (Perda).

Menurut Inosentius, terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan dalam kajian Perda. Pertama, kajian subtansi Perda harus dilakukan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

“Kedua, diperlukan evaluasi terhadap peraturan pelaksanaan Perda. Ketiga, diperlukan adanya perhatian terhadap faktor-faktor di luar norma yang ada” jelas Sensi, sapaan akrab Inosentius, seusai menerima konsultasi DPRD Kota Yogyakarta, di Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (9/8/2019).

Lengkapnya, Sensi memberi contoh, sarana dan budget diperlukan dalam melaksanakan Perda. Di samping itu, ia juga membahas tentang rencana penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang DPRD. Dengan RUU tersebut, akan mengatur hak dan kewajiban serta mekanisme kerja anggota DPRD.

“RUU tentang DPRD ini dimaksudkan memang untuk membuat DPRD itu lebih independen, lebih menggambarkan sebagai lembaga perwakilan yang tidak tertutup agar seolah-olah berada dibawah eksekutif,” pungkas Sensi.

Karena itu, Sensi mengatakan pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh keluar dari ketentuan yang lebih tinggi, baik secara vertikal dan horizontal. Dan ia berharap DPRD bisa menjadi lembaga politik, dan lembaga perwakilan yang sama dengan DPR RI. (OL-09)

Sumber : mediaindonesia.com, 12 Agustus 2019

Artikel Lainnya
26 Agustus 2019
Pemekaran Daerah akan Temui Hambatan Berlapis
23 Agustus 2019
KDI 2019 untuk Membangun Indonesia dari Daerah
23 Agustus 2019
Di Kaltim, Lokasi Ibu Kota Baru Indonesia
21 Agustus 2019
Kepala Daerah Pilkada 2020 Terancam Hanya Menjabat 4 Tahun
20 Agustus 2019
Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak dalam rangka Menghadapi Pilkada Serentak Tahun 2020 dan Pemilu Serentak Tahun 2024