(021) 3450038
Berita dan Informasi
Home / Berita & Informasi / Asistensi dan Supervisi Penyusunan Perdasi dan Perdasus Provinsi Papua dan Papua Barat
05
November
2019
Asistensi dan Supervisi Penyusunan Perdasi dan Perdasus Provinsi Papua dan Papua Barat

(5/11) Forum Asistensi dan Supervisi Penyusunan Perdasi dan Perdasus di Provinsi Papua dan Papua Barat dibuka oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Akmal Malik di Hotel Claro, Makassar. Forum ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi rutin/berkala para pemangku di pusat dan unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Papua dan Papua Barat, khususnya terhadap proses penyusunan perdasi dan perdasus sebagaimana amanat UU No 21 Tahun 2001 jo UU No 35 Tahun 2008.

“Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka NKRI dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan moneter dan fiskal, agama, dan peradilan serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dan diatur lebih lanjut dengan Perdasus dan Perdasi,” papar Akmal.

Secara nasional, penyelenggara pemerintah daerah ialah DPRD dan Kepala Daerah beserta perangkat daerahnya, namun di Papua dan Papua Barat terdapat pilar ketiga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yakni Majelis Rakyat Papua (MRP). “Khusus di Papua dan Papua Barat terdapat MRP yang menjadi representasi kultural yang memiliki kewenangan dalam perlindungan hak-hak orang asli Papua yang dilandasi adat, agama dan pemberdayaan perempuan,” jelas Akmal

Selain MRP, terdapat pula DPRP/PB yang akan memperjuangkan hak-hak masyarakat asli Papua secara politik di legislatif agar terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Masukan-masukan teman-teman sekalian akan menjadi energi yang positif untuk membangun Papua, sehingga harus selalu berjalan komunikasi dan koordinasi kita,” tambah Akmal.

Forum ini dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dipimpin oleh moderator Saydiman Marto,
Kasubdit penataan daerah wilayah 1 Direktorat PD Otsus dan DPOD Ditjen Otda, dengan pemateri Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD Ditjen Otda, Andi Bataralifu dan Kabag Dokumentasi Hukum Biro Hukum Kemendagri, Belly Isnaeni. (@OtdaInfo)

Artikel Lainnya
21 November 2019
Daerah belum Ramah Investasi
20 November 2019
Kemendagri-Kemenkes Beri Penghargaan 177 Kabupaten dan Kota Sehat
20 November 2019
Pilkada Langsung versus Pilkada Langsing
19 November 2019
Penyelesaian Permasalahan Aset Daerah Pasca Pemekaran dan Kebijakan Dana Otonomi Khusus Pasca 2021
19 November 2019
Hindari Pecah Kongsi, Kepala Daerah dan Wakil Harus Satu Partai