(021) 3450038
Berita dan Informasi
Home / Berita & Informasi / ARAH KEBIJAKAN DANA OTSUS PAPUA-PAPUA BARAT PASCA 2021
08
Oktober
2019
ARAH KEBIJAKAN DANA OTSUS PAPUA-PAPUA BARAT PASCA 2021

Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2019.

Jakarta (Ditjen Otonomi Daerah) – Hasil diskusi dari berbagai forum bersama kementerian/lembaga terkait, pada prinsipnya merekomendasikan keberlanjutan dana otsus dengan memperbaiki skema pembagian dan mekanisme transfer dana otsus dengan sasaran utama kesejahteraan OAP (orang asli Papua).

Direktur Penataan Daerah, Otsus dan DPOD, Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Andi Bataralifu pada Rapat Kelompok Kerja Bidang Perimbangan Keuangan di Jakarta, mengatakan, program dana Otsus Papua-Papua Barat merupakan upaya pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan di Papua-Papua Barat dan merupakan bentuk “trust” (kepercayaan) pemerintah kepada daerah dalam pengelolaan keuangan, diharapkan program tersebut menjadi pendorong kesejahteraan bagi orang asli Papua melalui berbagai program pembangunan. Dana Otsus baik melalui dana tambahan infrastruktur maupun bagian-bagian yang lain sejauh ini terbukti telah mempercepat capaian program desentralisasi.

Namun demikian, Pemerintah menyadari terdapat beberapa hal yang masih perlu penyempurnaan diantaranya tata kelola dana Otsus meliputi perencanaan, penyaluran, pembinaan/pengawasan serta format pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.

Keberadaan dana Otsus bagi dua provinsi tersebut dinilai masih sangat dibutuhkan, mengingat prosentase kemiskinan terutama orang asli Papua masih cukup tinggi. Di sisi lain, ketersediaan infrastruktur serta pembangunan sumber daya manusia Papua masih perlu peningkatan. Namun, diperlukan tata kelola penggunaan dana tersebut agar tepat sasaran.

Hadir pada acara tersebut, perwakilan dari Ditjen Strahan Kemenhan, Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Bappenas, Kemenkumham, Kemendes, PDT dan Transmigrasi, Kemenpan RB, Setwapres, Setneg, Setkab, dan Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri.

Rapat Kelompok Kerja tersebut diselenggarakan dalam rangka mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan untuk memberikan pertimbangan mengenai rancangan kebijakan terkait penataan daerah, Otsus dan DPOD. (OtdaInfo).

Artikel Lainnya
22 Oktober 2019
Publik Nantikan Perbaikan Kepemiluan
18 Oktober 2019
Rapat Tim Teknis Penyelesaian Permasalahan Status Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) dan Balai Hiperkes (K3) Surabaya
17 Oktober 2019
ASN Diimbau Agar Hati-hati Beraktivitas di Media Sosial
15 Oktober 2019
Meningkatkan Sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemda Berbasis Digital
14 Oktober 2019
Hari Ini Tenggat Penuntasan Anggaran Pilkada Serentak Tahun 2020