Tuesday October 21, 2014
  • Dialog Dirjen Otda dalam program Wide Shot Metro TV tema Warisan Belenggu Korupsi, 16 Okt 2014
  • Dirjen Otda pada Sosialisasi UU No. 23 thn 2014 ttg Pemda dan UU No. 6 Thn 2014 ttg Pemerintah Desa di Prov. Riau, 15 Okt 2014
  • Dirjen otda pada Sosialisasi UU Pilkada di Metro TV, 9 Oktober 2014
  • mendagri bersama dirjen otda pada peresmian 3 dob dan pelantikan Pj Bupati Muna Barat, Buton Tengah & Buton Selatan, 9 Okt 2014
  • Dirjen otda menyerahkan Surat Keputusan pelaksana tugas Gubernur Riau, 7 Oktober 2014
  • Upacara Peringatan hari kesaktian pancasila, 1 Oktober 2014
  • Mendagri pada Peresmian Unit Pelayanan Gratifikasi, Unit Layanan Pengadaan, dan Unit Layanan Administrasi Kemendagri, 2 Okt 2014
  • Pengesahan RUU Pilkada & RUU Pemda pada sidang paripurna DPR-RI, 25 & 26 September 2014
  • Mendagri dengan Komisi II DPR RI pada Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Pilkada, 24 September 2014
  • Raker Pemerintah dengan Pansus DPR-R0I terkait RUU tentang Pemerintahan Daerah, 12 September 2014
  • Dirjen otda bersama timus dan timsin pembahasan RUU Pilkada, 10 September 2014
  • Mendagri melantik Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kab Sumba Barat Daya Prov NTT, 8 September 2014
  • Newsletter (Info Otda) sbg Media Informasi Ditjen Otda
News Feeds:
PDF
Cetak
E-mail
14
Agu
2013

URBANISASI

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bisa menangani masalah urbanisasi sendirian. Masalah ini harus melibatkan pemerintah pusat dengan mendorong investasi di luar DKI Jakarta. Pemerataan pembangunan di banyak tempat dinilai menjadi solusi paling tepat untuk menangani masalah urbanisasi.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
09
Agu
2013

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono melakukan shalat Idul Fitri 1434 H di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis pagi.

Presiden Yudhoyono yang mengenakan jas berwarna hitam dan kain sarung berwarna merah itu duduk di barisan terdepan, tepat di belakang imam shalat, dengan didampingi oleh Wakil Presiden Boediono.

Di sekitar Presiden, tampak sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, para duta besar negara sahabat dan putra Presiden.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
05
Agu
2013

DALAM konsep tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu modal penting yang harus terus diwujudkan. Melalui akuntabilitas dan transparansi, setiap pihak baik aparatur pemerintahan maupun publik, dapat memastikan bahwa program pemerintahan yang telah disusun terlaksana secara efektif dan tepat sasaran.

Begitu pula Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan terus berupaya agar pengelolaan keuangan di lembaga ini dapat terlaksana secara transparan dan bertanggungjawab sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
05
Agu
2013

SBY Ingatkan Tiga Tantangan

SURABAYA (Suara Karya): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, demokrasi di Indonesia menghadapi tiga tantangan yang membutuhkan optimisme sehingga dapat mewujudkan bangsa yang sejahtera, adil, dan maju.

"Pertama, demokrasi atau politik kita baru menuju ke tingkat kematangannya. Belum matang sebenarnya sehingga wajar kalau masih ada konflik, pertentangan, dan sebagainya," kata Presiden saat memberikan sambutan dalam buka bersama dengan forum koordinasi pimpinan daerah, alim ulama dan tyokoh masyarakat Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (1/8).

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
02
Agu
2013

Oleh IRFAN RIDWAN MAKSU, Guru Besar Tetap Ilmu Administasi Publik UI.

Saat ini di tengah kalangan akademisi, praktisi pemerintahan, dan bahkan masyarakat luas berkembang wacana bahwa kehadiran negara-bangsa dimanapun dari sudut waktu, didahului oleh kehadiran pemerintah daerahya.

Jadi, usia Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) lebih muda daripada pemda-pemda yang ada, bahkan dengan desa-desa yang hidup di bumi nusantara. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa sebelum merdeka telah ada masyarakat kita dengan corak pemerintahan lokal khas masing-masing.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
02
Agu
2013

Jakarta, sebanyak enam kementerian berkolaborasi memberdayakan ekonomi umat melalui lembaga pondok pesantren dan koperasi pondok pesantren.

Deputi Bidang Pengembangan Sumber daya Manusia Kementerian Koperasi dan UKM Prakoso Budi Susetio mengemukakan keenam kementerian tersebut telah melakukan penandatanganan naskah kerja sama di Mataram, Nusa Tenggara Barat, belum lama ini. Dasar kerja sama itu adalah Keputusan Presiden Nomor 84/P/2009.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
02
Agu
2013

Kamis, 01 Agustus 2013 21:20 WIB

JAKARTA - Pemerintah Aceh meminta pemerintah pusat memenuhi janji untuk menerbitkan peraturan pemerintah (PP) terkait wewenang pemerintah Aceh untuk mengelola sendiri sumber daya minyak dan gas (migas), tanah, keagamaan dan pendidikan. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas penerbitan formulasi PP itu dengan kementerian terkait.

"Kami sudah rapat antar-kementerian tentang dua PP dan keppres (keputusan presiden) menyangkut UU 11 itu (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh," ujar Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di kantornya, Kamis (1/8/2013).

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
01
Agu
2013

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan pemerintah pusat dan Gubernur Aceh Zaini Abdullah sepakat membentuk tim bersama untuk menyelesaikan kisruh soal qanun atau peraturan daerah mengenai bendera dan lambang Aceh Keputusan itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan di Banda Aceh dua pekan lalu.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
01
Agu
2013

Kota Sawahlunto, Sumatera Barat terancam menjadi kota mati begitu aktivitas penambangan batubara surut akhir tahun 1999. Sejak tahun 1891 denyut kota itu memang dipicu oleh aktivitas tambang batu bara.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
01
Agu
2013

SAIL KOMODO

Sejumlah baliho besar dan pamplet terpanjang di sejumlah ruas jalan strategis di Kota Kupang dan kota lain di Nusa Tenggara Timur. "Sukseskan Sail Komodo 2013, 4 Agustus - 14 September". Dana yang digelontorkan untuk Sail Komodo pun sekitar Rp 3 triliun. Kegiatan ini harus berdampak lanjutan bagi ekonomi masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
01
Agu
2013

Menatap "teater alam" Nusantara tak akan pernah ada habisnya, ada saja lakon-lakon anyar tercipta yang kemudian menggoda dan memaksa kita untuk berucap dalam hati, "aku akan menghampirimu." Dari seabrek destinasi wisata yang tersimpan di negara kepulauan ini, tiga titik surga penuh berikut ini patut Anda nikmati.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
31
Jul
2013

PEMILIHAN KEPALA DESA

JEMBRANA, KOMPAS - Untuk pertama kalinya, Senin (29/7), sistem pemilihan voting elektronik atau e-voting digunakan di Indonesia untuk memilih perbekel atau kepala desa di Desa Mendoyo, Kecamatan Mendoyo Dangin Tukad, Kabupaten Jembrana, Bali.

Oleh Administrator   
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Search

Find Us on

Info Penting

Apel Bersama dalam rangka Akhir Masa Tugas Menteri Dalam Negeri
Perppu No 2 Tentang Pemerintahan Daerah
UU No 23 Tentang Pemerintahan Daerah
Perppu No 1 Tentang Pilkada
UU No 22 Tentang Pilkada
Pengumuman Beasiswa S2 Public Policy and Good Governance (PPGG) 2015
Tindak Lanjut SE No. 446/4789/SJ Tentang Tenaga Kesehatan
SE No. 446/4789/SJ ttg Pemerataan Tenaga Kesehatan Di Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Dasar Milik Pemerintah Daerah
SE No. 555/4802/SJ ttg Penyediaan Informasi Pelayanan Minimal (SPM) Pada Website Pemerintahan Daerah
Fasilitasi Pengawasan Pemilukada Provinsi dan Kabupaten/Kota
Penawaran Beasiswa Pemerintah Singapura
Pembentukan Pimpinan, Penyusunan Tata Tertib dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Permendagri No. 41 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Lingkup Kemendagri
Formasi Pengadaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
PMK 224 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemanatauan dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah
SE. 160/2910/OTDA (Usul Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014
Optimalisasi Penyelenggaraan Simpeg di Lingkungan Kemendagri
SE Mendagri No.450.12/3302/SJ Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat
Program Beasiswa Magister CIO dan LTI 2014
Tugas Belajar Tenaga Kesehatan Papua dan Papua Barat
SE Perubahan Penggunaan Istilah
Tawaran Beasiswa Korea International Cooperation Agency Tahun 2014
SE Mendagri No.120/1934/Sj Tanggal 17 April 2014
SE Mendagri No. 120/1235/Sj Tanggal 10 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/1102/Sj Tanggal 3 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/767/Sj Tanggal 11 Februari 2014
Matrik Monev Kinerja Penganggaran Lingkup Ditjen Otda
Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan OTSUS Papua & Papua Barat di K/L

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday913
mod_vvisit_counterYesterday3595
mod_vvisit_counterThis week8187
mod_vvisit_counterLast week27556
mod_vvisit_counterThis month77967
mod_vvisit_counterLast month139234
mod_vvisit_counterAll days2184631

News Letter 2013

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"

Kontak
DITJEN OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
JL. Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat 10110
http ://www.otda.kemendagri.go.id
bagren_otda@kemendagri.go.id
No Telp/Fax : 021-34833648 (T.U Ditjen Otda), 021-3859335 (Bagren Otda)
Visi Ditjen Otonomi Daerah:
Terdepan dalam Memantapkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah yang Desentralistik dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Copyright © 2014. ditjen Otda.

Copyright © 2012 Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. All Rights Reserved.