DITJEN OTONOMI DAERAH

  • Plt. Dirjen Otda sebagai Narasumber pada Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2015, 11 Maret 2015

  • Plt. Dirjen Otda pada rapat konsolidasi tim penyusun pengaturan UU No. 23 Tahun 2014 & UU No. 2 Tahun 2015, 5 Maret 2015

  • Plt. Dirjen Otda pada Kunjungan US Profesional Fellows Program Visit To Indonesia, 3 Maret 2015

  • Kunjungan Delegasi Pejabat Pemerintah Iraq ke Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, 2 Maret 2015

  • Mendagri bersama DPR RI pada sidang Paripurna pengesahan RUU Penetapan Perppu 1 Thn2014 dan RUU Penetapan Perppu 2 Thn 2014 menjadi Undang-Undang, 20 Januari 2015

Design by Za Studio

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • Mendagri : Payung Hukum Anggaran Sudah Siap

      2015-03-31 11:23:24

      Tak sediakan Dana, Daerah Terancam Sanksi [JAKARTA]Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) telah menyiapkan payung hukum anggaran pilkada. Daerah yang belum menyiapkan anggaran dapat melakukan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). “Tentu ada daerah yang belum siap anggaran. Tapi dengan payung hukum itu, daerah bisa gunakan perubahan...

      Read More

    • Kemdagri : Anggaran Pilkada Tanggung Jawab Daerah

      2015-03-30 08:25:38

      [JAKARTA] Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) menolak memberikan bantuan dana untuk daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. Sebab, anggaran pilkada merupakan tanggung jawab daerah. "Ada satu daerah yaitu Majene, Sulawesi Barat yang meminta mengajukan anggaran pilkada ke kami sebesar Rp 13 miliar. Biaya...

      Read More

    • Membatasi Biaya, Menutup celah Korupsi

      2015-03-30 08:09:08

      Membatasi Biaya, Menutup celah KorupsiKAMPANYE PILKADA Untuk pertama kalinya, besaran belanja untuk kampanye saat pemilihan kepala-wakil kepala daerah akan dibatasi. Pembatasan diyakini bisa mencegah calon terpilih terjebak korupsi saat menjabat. Selain itu, bisa menjadi cikal bakal lahirnya aturan serupa pada pemilu legislatif atau pemilu presiden. Ratusan kepala dan wakil kepala...

      Read More

    • RENCANA KERJA PEMERINTAH 2016

      2015-03-30 07:04:37

            Pembangunan Infrastruktur Tetap jadi Prioritas JAKARTA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam menyusun rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2016 terus memprioritaskan dan mempercepat pembangunan infrastruktur. Hal ini dilakukan Bappenas guna menyelesaikan berbagai...

      Read More

    • DPR Sepakat Pilkada Digelar 9 Desember 2015

      2015-03-30 06:41:47

      JAKARTA, (PR) - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat internal secara tertutup membahas rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Komisi II sepakat dengan usulan KPU, pelaksanaan  pilkada serentak digelar pada 9 Desember 2015. Sementara untuk penjadwalan minta disederhanakan. "Jangan diperpanjang seperti dalam verifikasi, parpol...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

Info Penting dan Pegawai

SPM dan NSPK

Visitors Counter

1.png0.png8.png3.png1.png3.png
Today774
Yesterday955
This week1729
This month32172
Total108313

Who Is Online

5
Online

Tuesday, 31 March 2015 21:55
Powered by CoalaWeb

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"