Friday October 24, 2014
  • Dirjen otda pada Wawancara Plt Gub DKI Jakarta dgn TV ONE, 24 Oktober 2014
  • Dialog Dirjen Otda dalam program Wide Shot Metro TV tema Warisan Belenggu Korupsi, 16 Okt 2014
  • Dirjen Otda pada Sosialisasi UU No. 23 thn 2014 ttg Pemda dan UU No. 6 Thn 2014 ttg Pemerintah Desa di Prov. Riau, 15 Okt 2014
  • Dirjen otda pada Sosialisasi UU Pilkada di Metro TV, 9 Oktober 2014
  • mendagri bersama dirjen otda pada peresmian 3 dob dan pelantikan Pj Bupati Muna Barat, Buton Tengah & Buton Selatan, 9 Okt 2014
  • Dirjen otda menyerahkan Surat Keputusan pelaksana tugas Gubernur Riau, 7 Oktober 2014
  • Upacara Peringatan hari kesaktian pancasila, 1 Oktober 2014
  • Mendagri pada Peresmian Unit Pelayanan Gratifikasi, Unit Layanan Pengadaan, dan Unit Layanan Administrasi Kemendagri, 2 Okt 2014
  • Pengesahan RUU Pilkada & RUU Pemda pada sidang paripurna DPR-RI, 25 & 26 September 2014
  • Mendagri dengan Komisi II DPR RI pada Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Pilkada, 24 September 2014
  • Raker Pemerintah dengan Pansus DPR-R0I terkait RUU tentang Pemerintahan Daerah, 12 September 2014
  • Newsletter (Info Otda) sbg Media Informasi Ditjen Otda
News Feeds:
PDF
Cetak
E-mail
15
Agu
2013

Pesta Teluk Ambon akan digelar di Ambon, Maluku, 11-13 September 2013. Melalui kegiatan pariwisata tahunan ini, jumlah kunjungan wisatawan ke Maluku diharapkan terus meningkat. Tahun ini, kunjungan wisatawan ke Maluku ditargetkan 84.500 orang. Kepala Dinas Pariwisata Maluku Vera Tomasoa, Selasa (13/8) di Ambon, mengatakan, acara-acara yang diselenggarakan selama Pesta Teluk Ambon kali ini lebih banyak dan lebih variatif dibandingkan gelaran serupa tahun-tahun sebelumnya.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
15
Agu
2013

PILKADA JAWA TIMUR

SURABAYA : KOMPAS - Pemilihan Kepala daerah Jawa Timur digelar  Kamis, 29 Agustsus Dalam masa 15 hari yang tersisa tersebut warga tampak antusias mengikuti tahapan demi tahapan, termasuk kampanye calon gubernur dan wakil gubernur.

"Gairah politik yang ditampakkan warga Jawa Timur bersama partai politik pendukung calon pemimpin mereka mengukuhkan provinsi ini sebagai barometer politik nasional menyambut Pemilu 2014," ujar pengamat politik dari Universitas Muhamadiyah Surabaya, Umar Sholahudin, Selasa (13/8).

Pandangan Umar selaras dengan fakta bahwa di Jawa Timur terdapat sekitar 30 juta jumlah pemilih tetap, terbesar kedua setelah Jawa Barat (32,5 juta). Peta politik di Pulau Jawa selalu mencerminkan peta politik nasional.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
15
Agu
2013

[DENPASAR] Menteri Dalam Negeri  (Mendagri), Gamawan Fauzi mengatakan, tingginya perkembangan pembangunan di Bali harus berjalan secara linier dengan pemerataan dan keseimbangan pembangunan antarwilayah.

Selain itu, daerah ini juga harus terus mengoptimalkan program prioritas penanganan kemiskinan dan meningkatkan sinergi dengan pihak lain.

“Adanya stigma yang selama ini memberikan kesan perbedaan perkembangan pembangunan antara kawasan Bali utara dengan selatan, dan itu harus dijawab dengan kebijakan yang dapat mengakselerasi pembangunan di seluruh penjuru wilayah Provinsi Bali,” ujar Mendagri dalam sambutannya  yang dibacakan Gubernur Bali Made Mangku Pastika pada apel peringatan HUT ke-55 Provinsi Bali di Denpasar, Rabu (14/8).

Di sisi lain, ia meminta pembangunan Provinsi Bali yang selama ini bertumpu pada tiga sektor utama yakni pariwisata, pertanian arti luas, dan industri kecil menengah harus selalu dikembangkan melalui berbagai inovasi serta iklim investasi yang kondusif.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
14
Agu
2013

PILKADA JAWA TIMUR

Pemilihan Umum Kepala Daerah Jawa timur menjadi ajang uji coba terkahir bagi partai politik untuk mengukur kekuatan menjlang Pemilihan Umum 2014. Pertarungan kekuatan figur pasangan calon kepala daerah melawan mesin partai politik mewarani pemilihan gubernur provinsi itu.

Kecuali pasangan Eggi Sudjana-M Sihat yang mencalonkan diri dari jalur perorangan, tiga pasangan lain diusung parpol yang eksistensinya cukup kuat di Jatim. Passangan Soekarwo-Saefullah Yusuf (Karsa) diusung koalisi Partai Demokrat dengan sembilan parpol. Pasangan Bambang Dwi Hartono -Said Abdullah (Bangsa) diusng tunggal oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.Pasangan Khofifah-Herman S Sumaredja (Berkah) diusung koalisi Partai Kebangkitan Bangsa dan tujuh parpol lain.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
14
Agu
2013

Memiliki daya pikir, rasa, dan karsa setiap manusia berpotensi menciptakan karya intelektual. Kreasinya tertuang dalam bentuk beragam karya cipta, mulai dari seni budaya hingga desain dan rancang bangun teknologi. Semua itu dipandang sebagai aset kekayaan individual yang dilindungi hukum, karena bernilai ekonomi hingga mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya.

Saat ini, kekayaan intelektual itu dikelompokkan dalam delapan rezim perlindungan hukum, yaitu hak cipta, paten, merek, indikasi geografis, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman. Di antara delapan rezim itu, patenlah yang selalu dikedepankan banyak negara di dunia karena dianggap memiliki dampak terbesar bagi peningkatan daya saing bangsa.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
14
Agu
2013

URBANISASI

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bisa menangani masalah urbanisasi sendirian. Masalah ini harus melibatkan pemerintah pusat dengan mendorong investasi di luar DKI Jakarta. Pemerataan pembangunan di banyak tempat dinilai menjadi solusi paling tepat untuk menangani masalah urbanisasi.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
09
Agu
2013

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono melakukan shalat Idul Fitri 1434 H di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis pagi.

Presiden Yudhoyono yang mengenakan jas berwarna hitam dan kain sarung berwarna merah itu duduk di barisan terdepan, tepat di belakang imam shalat, dengan didampingi oleh Wakil Presiden Boediono.

Di sekitar Presiden, tampak sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, para duta besar negara sahabat dan putra Presiden.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
05
Agu
2013

DALAM konsep tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu modal penting yang harus terus diwujudkan. Melalui akuntabilitas dan transparansi, setiap pihak baik aparatur pemerintahan maupun publik, dapat memastikan bahwa program pemerintahan yang telah disusun terlaksana secara efektif dan tepat sasaran.

Begitu pula Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan terus berupaya agar pengelolaan keuangan di lembaga ini dapat terlaksana secara transparan dan bertanggungjawab sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
05
Agu
2013

SBY Ingatkan Tiga Tantangan

SURABAYA (Suara Karya): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, demokrasi di Indonesia menghadapi tiga tantangan yang membutuhkan optimisme sehingga dapat mewujudkan bangsa yang sejahtera, adil, dan maju.

"Pertama, demokrasi atau politik kita baru menuju ke tingkat kematangannya. Belum matang sebenarnya sehingga wajar kalau masih ada konflik, pertentangan, dan sebagainya," kata Presiden saat memberikan sambutan dalam buka bersama dengan forum koordinasi pimpinan daerah, alim ulama dan tyokoh masyarakat Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (1/8).

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
02
Agu
2013

Oleh IRFAN RIDWAN MAKSU, Guru Besar Tetap Ilmu Administasi Publik UI.

Saat ini di tengah kalangan akademisi, praktisi pemerintahan, dan bahkan masyarakat luas berkembang wacana bahwa kehadiran negara-bangsa dimanapun dari sudut waktu, didahului oleh kehadiran pemerintah daerahya.

Jadi, usia Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) lebih muda daripada pemda-pemda yang ada, bahkan dengan desa-desa yang hidup di bumi nusantara. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa sebelum merdeka telah ada masyarakat kita dengan corak pemerintahan lokal khas masing-masing.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
02
Agu
2013

Jakarta, sebanyak enam kementerian berkolaborasi memberdayakan ekonomi umat melalui lembaga pondok pesantren dan koperasi pondok pesantren.

Deputi Bidang Pengembangan Sumber daya Manusia Kementerian Koperasi dan UKM Prakoso Budi Susetio mengemukakan keenam kementerian tersebut telah melakukan penandatanganan naskah kerja sama di Mataram, Nusa Tenggara Barat, belum lama ini. Dasar kerja sama itu adalah Keputusan Presiden Nomor 84/P/2009.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
02
Agu
2013

Kamis, 01 Agustus 2013 21:20 WIB

JAKARTA - Pemerintah Aceh meminta pemerintah pusat memenuhi janji untuk menerbitkan peraturan pemerintah (PP) terkait wewenang pemerintah Aceh untuk mengelola sendiri sumber daya minyak dan gas (migas), tanah, keagamaan dan pendidikan. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas penerbitan formulasi PP itu dengan kementerian terkait.

"Kami sudah rapat antar-kementerian tentang dua PP dan keppres (keputusan presiden) menyangkut UU 11 itu (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh," ujar Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di kantornya, Kamis (1/8/2013).

Oleh Administrator   
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Search

Find Us on

Info Penting

Apel Bersama dalam rangka Akhir Masa Tugas Menteri Dalam Negeri
Perppu No 2 Tentang Pemerintahan Daerah
UU No 23 Tentang Pemerintahan Daerah
Perppu No 1 Tentang Pilkada
UU No 22 Tentang Pilkada
Pengumuman Beasiswa S2 Public Policy and Good Governance (PPGG) 2015
Tindak Lanjut SE No. 446/4789/SJ Tentang Tenaga Kesehatan
SE No. 446/4789/SJ ttg Pemerataan Tenaga Kesehatan Di Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Dasar Milik Pemerintah Daerah
SE No. 555/4802/SJ ttg Penyediaan Informasi Pelayanan Minimal (SPM) Pada Website Pemerintahan Daerah
Fasilitasi Pengawasan Pemilukada Provinsi dan Kabupaten/Kota
Penawaran Beasiswa Pemerintah Singapura
Pembentukan Pimpinan, Penyusunan Tata Tertib dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Permendagri No. 41 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Lingkup Kemendagri
Formasi Pengadaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
PMK 224 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemanatauan dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah
SE. 160/2910/OTDA (Usul Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014
Optimalisasi Penyelenggaraan Simpeg di Lingkungan Kemendagri
SE Mendagri No.450.12/3302/SJ Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat
Program Beasiswa Magister CIO dan LTI 2014
Tugas Belajar Tenaga Kesehatan Papua dan Papua Barat
SE Perubahan Penggunaan Istilah
Tawaran Beasiswa Korea International Cooperation Agency Tahun 2014
SE Mendagri No.120/1934/Sj Tanggal 17 April 2014
SE Mendagri No. 120/1235/Sj Tanggal 10 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/1102/Sj Tanggal 3 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/767/Sj Tanggal 11 Februari 2014
Matrik Monev Kinerja Penganggaran Lingkup Ditjen Otda
Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan OTSUS Papua & Papua Barat di K/L

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2530
mod_vvisit_counterYesterday3911
mod_vvisit_counterThis week20917
mod_vvisit_counterLast week27556
mod_vvisit_counterThis month90697
mod_vvisit_counterLast month139234
mod_vvisit_counterAll days2197361

News Letter 2013

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"

Kontak
DITJEN OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
JL. Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat 10110
http ://www.otda.kemendagri.go.id
bagren_otda@kemendagri.go.id
No Telp/Fax : 021-34833648 (T.U Ditjen Otda), 021-3859335 (Bagren Otda)
Visi Ditjen Otonomi Daerah:
Terdepan dalam Memantapkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah yang Desentralistik dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Copyright © 2014. ditjen Otda.

Copyright © 2012 Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. All Rights Reserved.