Wednesday August 20, 2014
  • Upacara Bendera 17 Agustus 2014 Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
  • Dirjen Otda Menerima Tim Asistensi RUU Papua dan Papua Barat, 14 Agustus 2014
  • Pertemuan Mendagri dengan Gubernur Papua, Ketua DPRP dan MRP, 13 Agustus 2014
  • Dirjen Otda Pada Sidang DPOD, 13 Agustus 2014
  • Audiensi Camat se-kabupaten Sumbawa dengan Dirjen Otda, 8 Agustus 2014
  • Dirjen otda bersama camat se-Kabupaten Sumbawa Provinsi NTB, 8 Agustus 2014
  • Rapat Tim Teknis DPOD, 7 Agustus 2014
  • Dirjen otda memantau kegiatan pasca libur idul fitri, 5 Agustus 2014
  • Mendagri pada acara Halal bi Halal lingkup Kementerian Dalam Negeri, 4 Agustus 2014
  • Dirjen Otda pada acara Halal bi Halal lingkup Kementerian Dalam Negeri, 4 Agustus 2014
  • Dirjen Otda dan sesditjen otda pada Apel Pagi lingkup Ditjen Otonomi Daerah, 25 Juli 2014
  • Mendagri pada acr buka bersama dengan wartawan pokja kemendagri, 23 Juli 2014
  • dirjen otda pada wawancara otonomi daerah di TV ONE, 21 Juli 2014
  • Newsletter (Info Otda) sbg Media Informasi Ditjen Otda
News Feeds:
PDF
Cetak
E-mail
21
Apr
2014

Peraturan daerah di Aceh atau qanun mengenai bendera dan symbol menjadi masalah. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengirimkan surat klarifikasi sekaligus meminta TNI menurunkan bendera yang dianggap mirip dengan bendera gerakan Aceh Merdeka itu. Pada Rabu (16/4) pukul 10.00 WIB, Gamawan bertemu dengan Gubernur Aceh Zaini Abdullah. Apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan itu? Berikut wawancara Republika Andi Mohammad Ikhbal dengan Zaini dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Djohermansyah Djohan.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
17
Apr
2014

KOMPAS.com - INDONESIA harus diurus oleh orang baik: bersih dan kompeten. Republik ini didirikan oleh para pemberani: kaum terdidik yang sudah selesai dengan dirinya. Efeknya dahsyat.

Bung Karno dan generasinya membuat sebangsa bergerak. Semua merasa ikut punya Indonesia. Semua beriuran tanpa syarat demi tegaknya bangsa merdeka dan berdaulat. Ada yang beriuran tenaga, pikiran, uang, barang, dan termasuk nyawa. Namun, merdeka itu bukan cuma soal menggulung kolonialisme. Merdeka adalah juga soal menggelar kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Kini kepada siapa republik ini akan dititipkan untuk diurus? Semua yang terpilih dalam pemilu tahun ini akan mengatasnamakan kita semua selama lima tahun ke depan. Semua perkataan dan perbuatan yang dilakukan atas nama kita semua. Semua UU dan peraturan daerah yang dibuat akan mengikat kita semua.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
17
Apr
2014

Kemendagri mengusulkan kepala daeah tak boleh menduduki jabatan politik

Jakarta- Pencalonan Presiden Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menginisiasi sejumlah pihak untuk merevisi aturan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Pemda). Gubernur dan bupati/wali kota terpilih diharapkan nantinya tidak boleh sekenanya berhenti di tengah jalan untuk mengejar jabatan yang lebih tinggi.

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana terkait uji materi Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (3) UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemda pada Selasa (15/4). Kedua pasal tersebut menyebutkan bagaimana mekanisme pemberhentian kepala daerah, khususnya atas permintaan sendiri karena ingin menduduki jabatan politik yang lebih tinggi.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
16
Apr
2014

RUU PILKADA

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah berencana memasukkan larangan kepala daerah menjabat sebagai pengurus partai dalam Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah. Pemerintah ingin kepala daerah lebih memikirkan kepentingan publik daripada partai seperti yang selama ini kerap terjadi.

"Dimasukkannya pasal ini atas pertimbangan banyaknya kepala daerah yang menjabat juga sebagai ketua atau pengurus partai. Dan, selama menjabat, mereka terpasung kepentingan partai dan lebih memikirkan partai daripada masyarakat," ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan, di Jakarta, Selasa (15/4).

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
15
Apr
2014

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (24/10/2013) lalu, menyepakati usulan 65 daerah otonom baru (DOB). Rapat paripurna juga menyetujui 65 RUU pembentukan DOB-nya sebagai usul inisiatif DPR. Calon DOB yang berjumlah 65 itu mencakup delapan provinsi dan 57 kabupaten/kota, di antaranya calon Provinsi Tapanuli dan calon Provinsi Kepulauan Nias—keduanya sebagai pemekaran Provinsi Sumatera Utara.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
15
Apr
2014

Politik Kekerabatan Hilangkan Mekanisme kontrol

JAKARTA, KOMPAS – Setidaknya 11 persen dari seluruh kepala daerah di Indonesia, atau sekitar 60 kepala daerah, memiliki hubungan kekerabatan dengan kepala daerah yang sudah terpilih. Praktik nepotisme yang kini juga melebar ke birokrasi dan legislatif tersebut menjadi awal dari penyelewengan.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
11
Apr
2014

Jakarta,@otdainfo – Dalam rangkaian kegiatan menyambut Hari Otonomi Daerah XVIII, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri kembali menyelenggarakan Lomba Karya Tulis Jurnalistik dengan tema “Otonomi Daerah Untuk Kesejahteraan Rakyat”.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
11
Apr
2014

Kepulauan Selayar, salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan, memiliki lebih dari 120 pulau  yang membentang dari utara ke selatan. Kepulauan yang menjadikan Pulau Selayar sebagai pulau utama dan Kota Benteng sebagai ibu kotanya ini memiliki wilayah perairan luas, sekitar 80 persen dari total daerahnya, yang otomatis membuatnya sebagai salah satu “Surga” wisata bahari di Nusantara.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
10
Apr
2014

BOGOR, KOMPAS – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerukan agar semua pihak menerima hasil pemilu legislatif yang digelar hari Rabu kemarin. Bangsa Indonesia juga harus siap menerima tatanan politik baru, sesuai dengan hasil pemilu.

“Marilah kita hormati, kita terima hasil pemilihan umum ini,” kata Yudhoyono, Rabu (9/4), di Sekolah Alam Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
08
Apr
2014

With the legislative election only one day away, the country’s security forces have been readied to safeguard the election across the archipelago, with special attention being paid to conflict-prone areas, including Aceh and Papua.

In a joint press briefing at his office in Central Jakarta on Monday, Coordinating Political, Legal and Security Affairs Minister Djoko Suyanto emphasized that although the election might not run smoothly everywhere on Wednesday, the Indonesian Military (TNI) and the National Police would work hand-in-hand to ensure this year’s election was a peaceful one.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
08
Apr
2014
  • 1. Apakah Anda pemilih terdaftar?

Sudahkah terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT)/Daftar Pemilih Khusus (DPK)?

Jika sudah mendapatkan surat pemberitahuan memilih atau undangan memilih, sudah pasti Anda masuk dalam daftar pemilih.

  • 2. Bagaimana jika Anda tak menerima undangan memilih?

Bisa jadi Anda sudah terdaftar, tetapi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tak sempat menyerahkan undangan kepada Anda.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
07
Apr
2014

STRATEGI

Jakarta, Pelita

Strategi pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan kedaulatan dan pendekatan kesejahteraan.

Sehingga penegelolaan pulau terdepan/terluar selain diharapkan dapat memperkuat integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan meningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharip Cicip Sutardjo pada acara launching buku "Manikam Biru di Pagar Nusantara" di Jakarta, kemarin, mengatakan, dari 92 PPKT, pulau yang berpendudukan berjumlah 31 pulau, dan yang tidak berpenduduk.

Oleh Administrator   
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Search

Find Us on

Info Penting

Sambutan Mendagri Pada Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi Masjab Tahun 2014-2019
Permendagri No. 41 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Lingkup Kemendagri
Formasi Pengadaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
PMK 224 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemanatauan dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah
SE. 160/2910/OTDA (Usul Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014
Optimalisasi Penyelenggaraan Simpeg di Lingkungan Kemendagri
Pelaksanaan Apel Pagi Bulan Juli Tahun 2014
SE Mendagri No.450.12/3302/SJ Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat
Program Beasiswa Magister CIO dan LTI 2014
Penerimaan Mahasiswa Baru Kelas S1 Lanjutan
Penetapan Jam Kerja PNS Selama Bulan Ramadhan
Tugas Belajar Tenaga Kesehatan Papua dan Papua Barat
SE Perubahan Penggunaan Istilah
Tawaran Beasiswa Korea International Cooperation Agency Tahun 2014
SE Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2014
SE Mendagri No.120/1934/Sj Tanggal 17 April 2014
SE Mendagri No. 120/1235/Sj Tanggal 10 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/1102/Sj Tanggal 3 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/767/Sj Tanggal 11 Februari 2014
Matrik Monev Kinerja Penganggaran Lingkup Ditjen Otda
Program Beasiswa Australia Awart Scholarship Tahun 2014
Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
Penawaran pendidikan Pascasarjana Magister & Doktor Ilmu Hukum & Ekonomi UNHAS JAKARTA
Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan OTSUS Papua & Papua Barat di K/L
Materi Dirjen Otonomi Daerah pada Rapat Kerja Gubernur Seluruh Indonesia Tahun 2013

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday5596
mod_vvisit_counterYesterday5394
mod_vvisit_counterThis week19998
mod_vvisit_counterLast week31818
mod_vvisit_counterThis month80745
mod_vvisit_counterLast month136237
mod_vvisit_counterAll days1908392

News Letter 2013

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"

Kontak
DITJEN OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
JL. Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat 10110
http ://www.otda.kemendagri.go.id
bagren_otda@kemendagri.go.id
No Telp/Fax : 021-34833648 (T.U Ditjen Otda), 021-3859335 (Bagren Otda)
Visi Ditjen Otonomi Daerah:
Terdepan dalam Memantapkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah yang Desentralistik dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Copyright © 2014. ditjen Otda.

Copyright © 2012 Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. All Rights Reserved.