Friday September 19, 2014
  • Raker Pemerintah dengan Pansus DPR-R0I terkait RUU tentang Pemerintahan Daerah, 12 September 2014
  • Dirjen otda bersama timus dan timsin pembahasan RUU Pilkada, 10 September 2014
  • Mendagri melantik Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kab Sumba Barat Daya Prov NTT, 8 September 2014
  • Dirjen Otda menerima Gubernur Maluku Utara, 8 September 2014
  • Mendagri pada pelantikan Pejabat Eselon I, II, dan III, 28 Agusuts 2014
  • Penandatanganan Nota Kesepahaman bersama Kemnakertrans, Kemendagri, Kemeneg PP & PA, dan Kemen PPN/BAPPENAS, 27-08-2014
  • Dirjen otda menerima Gubernur Kepulauan Riau, 25 Agustus 2014
  • Dirjen Otda pada rapat internal Eselon II Lingkup Ditjen Otonomi Daerah, 19 Agustus 2014
  • Upacara Bendera 17 Agustus 2014 Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
  • Dirjen Otda Menerima Tim Asistensi RUU Papua dan Papua Barat, 14 Agustus 2014
  • Pertemuan Mendagri dengan Gubernur Papua, Ketua DPRP dan MRP, 13 Agustus 2014
  • Dirjen Otda Pada Sidang DPOD, 13 Agustus 2014
  • Audiensi Camat se-kabupaten Sumbawa dengan Dirjen Otda, 8 Agustus 2014
  • Newsletter (Info Otda) sbg Media Informasi Ditjen Otda
News Feeds:
PDF
Cetak
E-mail
14
Mei
2014

SERANG (Pos Kota) – Wakil Gubernur Banten Rano Karno resmi menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten. Surat Keputusan Presiden (Keppres) yang mensyahkannya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten. Kepres bernomor 38P Tahun 2014 adalah tentang diserahkan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan, mewakili Menteri Dalam Negeri RI, Selasa (13/5).

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
14
Mei
2014

DJOHERMANSYAH DJOHAN DIRJEN OTONOMI DAERAH KEMENDAGRI

Kepala daerah mencalonkan diri sebagai presiden, apakah akan mengganggu pemerintahan?

Dalam UU Pilkada yang tengah dibahas ini, pemerintah mengusulkan agar kepala daerah bukanlah kader atau pengurus partai politik. Dengan begitu, tidak ada kekhawatiran munculnya tekanan dan permintaan dari petinggi partai yang ingin memanfaatkan posisinya itu. Dengan adanya batasan tersebut, kepala daerah bisa fokus urus daerahnya. Namun, ini kan karier politik, kami juga tidak bisa membatasi asalkan sesuai prosedur. Pemerintahan pun akan berjalan, kan ada wakilnya yang menjadi Plt Gubernur.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
14
Mei
2014

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono meminta pelaksanaan kampanye pilpres menerapkan etika dan kesantunan dalam berpolitik.Capres PDIP Joko Widodo mengungkapkan hal itu seusai ber temu Presiden. “Beliau berpesan mengenai kesantunan dalam berkampanye dan menjaga et dan menjaga etika politik,“ kata Jokowi seusai menyerahkan surat permohonan cuti sebagai Gubernur DKI Jakarta di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
14
Mei
2014

EKONOMIKA

DIRJEN Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan APBN Perubahan 2014 siap diajukan untuk dibahas kepada Badan Anggaran DPR Selasa depan. “Pada 20 (Mei) ke Banggar DPR, nanti dipecah untuk dilakukan pembahasan di komisi,” ujarnya di Jakarta, kemarin. Menurutnya, sebelum disampaikan ke Banggar, draf APBN Perubahan itu akan dilaporkan terlebih dahulu dalam sidang kabinet untuk mendapat persetujuan.

“Semua akan dilihat, termasuk pendapatan yang bisa dioptimalkan ataupun belanja yang dihemat, yang penting APBN aman,” ujar Askolani.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
14
Mei
2014

A tribute is called for to praise Megawati Soekarnoputri, the chairperson of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P), who has shown her statesmanship and appointed Jakarta Governor Joko “Jokowi” Widodo as her party’s presidential candidate. On her part, it is also a sacrifice, as she has been waiting for her own chance to take the post for the 10 years she has spent in opposition.

Had she had that chance this time, she would have considered it as a continuation of Sukarno’s and her own presidency in 2001-2004.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
14
Mei
2014

Prosesi Kebangsaan Digelar di Ende

KUPANG (Suara karya) : Bupati Ende Marselinus YW Petu mengatakan, dalam rangka memperingati Hari Kelahiran (Harlah) Pancasila 1 Juni 2014 mendatang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ende akan menggelar Prosesi Kebangsaan.

“Prosesi kebangsaan ini dimaksudkan untuk mengenang napak tilas perjalanan Bung Karno ketika dirinya diasingkan bersama keluarganya (1934-1938) di Ende. Ini kisah sejarah yang harus diwariskan terus menenerus kepada generasi muda.” kata Marselinus yang dihubungi, di Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (12/5).

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
12
Mei
2014

Terus Lahirkan Corak Baru

JAKARTA, KOMPAS - Corak batik Indonesia terus diperkaya agar semakin populer dan dapat masuk ke pasar lebih luas. Pengembangan batik tersebut dapat berangkat dari corak tradisional. Untuk itu, diperlukan inisiator yang mau mencipta corak-corak batik baru.

Hal itu terungkap dalam acara bincang batik di mal Kota Kasablanka, Jakarta, Sabtu (10/5). Dalam kesempatan itu, perusahaan Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) meluncurkan batik corak baru hasil pengembangan logo perusahaan yang kemudian dicatatkan di Museum Rekor Indonesia (Muri).

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
09
Mei
2014

Jumat,09 Mei 2014

DJOHERMANSYAH DJOHAN

DIRJEN OTONOMI DAERAH KEMENDAGRI

Bagaimana tanggapan Anda terkait maraknya korupsi yang dilakukan kepala daerah?

Iya, maraknya penangkapan kepala daerah ini sangat mengkhawatirkan. Posisinya sekarang sudah 325 kepala daerah yang terjerat hukum, baik masih berstatus tersangka atau sudah menjadi narapidana. Ini tidak boleh dibiarkan terus berlanjut. Kalau tidak ada perubahan sistem, nanti jumlahnya yang terkena kasus hukum pasti akan bertambah banyak.

Mengapa begitu mudah kepala daerah terkena kasus hukum?

Ini terkait juga dengan besarnya kewenangan kepala daerah. Mereka bisa dengan mudah menjual kebijakannya pada swasta. Jadinya, perizinan alih fungsi tanah, pengelolaan hutan, kawasan pertambangan, pemberdayaan laut, bisa menjadi milik swasta karena diberikan kepala daerah dengan imbalan tertentu. Sistem sekarang membuat sulit bagi pemerintah pusat atau siapa pun mengontrol kebijakan bupati atau wali kota.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
09
Mei
2014

Jumat, 09 Mei 2014

Irfan Ridwan Maksum  ;   Ketua Program Pascasarjana Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas Indonesia; Anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Republik Indonesia

Dalam tahun 2014 ini bangsa Indonesia segera mempunyai presiden baru untuk periode 2014-2019. Siapa pun presidennya, kebijakan otonomi merupakan instrumen reformasi administrasi pemerintahannya agar mampu mewujudkan platformnya dengan baik.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
09
Mei
2014

Friday, May 09 2014

President Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) has called for a nationwide movement to protect children from sexual abuse, saying it was a serious problem.

The President said on Thursday that all parties, including the government, relevant institutions, experts, teachers, women’s organizations, the media, businesspeople and local communities, needed to play greater roles in what he called the “national movement against child sexual abuse”.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
09
Mei
2014

Rabu, 07 Mei 2014

JAKARTA – Pemerintah mengusulkan pembentukan daerah otonom baru (DOB) harus didahului adanya daerah persiapan. Persyaratan daerah persiapan akan diatur melalui peraturan pemerintah sehingga tidak lagi melalui usulan DPR.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan, jika melihat level aturan penetapan daerah persiapan adalah PP maka DPR sebagai lembaga tidak dapat mengusulkan DOB. Pasalnya, PP merupakan aturan yang menjadi kewenangan pemerintah saja.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
09
Mei
2014

Rabu, 7 Mei 2014

Kepada Daerah Minta Petunjuk Pencegahan Korupsi Ke KPK

SEJAK 2005 hingga 2014 April 2014, tercatat 321 kepala daerah bermasalah dengan hukum. Kondisi ini bikin khawatir perwakilan kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Mereka pun mendatangi Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK) untuk meminta masukan dan petunjuk soal pencegahan korupsi di daerah.

Para kepala daerah itu bertemu Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Pradja di Gedung KPK, Jakarta kemarin.

Oleh Administrator   
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Search

Find Us on

Info Penting

SE No. 446/4789/SJ ttg Pemerataan Tenaga Kesehatan Di Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Dasar Milik Pemerintah Daerah
SE No. 555/4802/SJ ttg Penyediaan Informasi Pelayanan Minimal (SPM) Pada Website Pemerintahan Daerah
Fasilitasi Pengawasan Pemilukada Provinsi dan Kabupaten/Kota
Penawaran Beasiswa Pemerintah Singapura
Pembentukan Pimpinan, Penyusunan Tata Tertib dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Sambutan Mendagri Pada Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi Masjab Tahun 2014-2019
Permendagri No. 41 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Lingkup Kemendagri
Formasi Pengadaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
PMK 224 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemanatauan dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah
SE. 160/2910/OTDA (Usul Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014
Optimalisasi Penyelenggaraan Simpeg di Lingkungan Kemendagri
SE Mendagri No.450.12/3302/SJ Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat
Program Beasiswa Magister CIO dan LTI 2014
Penerimaan Mahasiswa Baru Kelas S1 Lanjutan
Tugas Belajar Tenaga Kesehatan Papua dan Papua Barat
SE Perubahan Penggunaan Istilah
Tawaran Beasiswa Korea International Cooperation Agency Tahun 2014
SE Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2014
SE Mendagri No.120/1934/Sj Tanggal 17 April 2014
SE Mendagri No. 120/1235/Sj Tanggal 10 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/1102/Sj Tanggal 3 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/767/Sj Tanggal 11 Februari 2014
Matrik Monev Kinerja Penganggaran Lingkup Ditjen Otda
Program Beasiswa Australia Awart Scholarship Tahun 2014
Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
Penawaran pendidikan Pascasarjana Magister & Doktor Ilmu Hukum & Ekonomi UNHAS JAKARTA
Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan OTSUS Papua & Papua Barat di K/L
Materi Dirjen Otonomi Daerah pada Rapat Kerja Gubernur Seluruh Indonesia Tahun 2013

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday540
mod_vvisit_counterYesterday7496
mod_vvisit_counterThis week27146
mod_vvisit_counterLast week32706
mod_vvisit_counterThis month94057
mod_vvisit_counterLast month139783
mod_vvisit_counterAll days2061487

News Letter 2013

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"

Kontak
DITJEN OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
JL. Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat 10110
http ://www.otda.kemendagri.go.id
bagren_otda@kemendagri.go.id
No Telp/Fax : 021-34833648 (T.U Ditjen Otda), 021-3859335 (Bagren Otda)
Visi Ditjen Otonomi Daerah:
Terdepan dalam Memantapkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah yang Desentralistik dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Copyright © 2014. ditjen Otda.

Copyright © 2012 Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. All Rights Reserved.