Thursday December 18, 2014
  • Presiden bersama seluruh gubernur republik indonesia, 24 November 2014
  • Dirjen otda pada acr Konsultasi Penyusunan Tata Tartib DPRD Prov Aceh Priode 2014-2019, 20 November 2014
  • Pelantikan Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara, 19 November 2014
  • Dirjen otda pada rapat koordinasi dgn KPU Prov.Kalteng dan Kab.Kotim Pelaksanaan Pilkada Serentak, 19 November 2014
  • Terima kasih Bapak Gamawan Fauzi, selamat datang Bapak Tjahjo Kumolo sebagai Mendagri periode 2014-2019
  • Dirjen otda pada acara bincang pagi Metro TV terkait PLT Gubenur DKI Jakarta, 31 Oktober 2014
  • Dirjen otda membuka pertemuan pusda mempersiapkan pemerintah daerah guna menghadapi pasar tunggal ASEAN 2015, 29 Oktober 2014
  • Mendagri pada upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-86 tahun 2014, 28 Oktober 2014
  • Dirjen otda pada Wawancara Plt Gub DKI Jakarta dgn TV ONE, 24 Oktober 2014
  • Newsletter (Info Otda) sbg Media Informasi Ditjen Otda
News Feeds:
PDF
Cetak
E-mail
20
Agu
2014

JAKARTA- Tingginya angka tindak pidana korupsi di daerah diyakini bisa diminimalisasi dengan penataan otonomi. Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Djohermasyah Djohan mengatakan, korupsi menjadi salah satu masalah otonomi daerah.

Karena itu, ujarnya, Kemendagri tengah melakukan penataan otonomi daerah melalui perubahan Undang-Undang (UU) No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemda dan Pilkada. "Kalau tidak (ditata), tidak ada artinya otonomi. Sekarang otonomi ramainya kepala daerah ditangkap. Mana soal pelayanan publik yang baik?" ucap Djohan di Jakarta kemarin.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
20
Agu
2014

:: PERAYAAN HUT RI KE-69 RI

JAKARTA – Sebanyak 10 provinsi mendapatkan trofi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai pemenang pawai budaya kreatif dalam rangka memperingati HUT Ke-69 RI. Sepuluh provinsi  tersebut adalah Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jambi, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Lampung, dan Jawa Barat.

Sepuluh provinsi tersebut berhasil mengalahkan 23 provinsi lain yang menampilkan berbagai keindahan perpaduan seni tari, musik, dan kreativitas busana. Sejak pukul 15.00 WIB para peserta festival satu persatu mulai memasuki gerbang Istana Merdeka.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
19
Agu
2014

Pemekaran daerah dinilai hanya memboroskan anggaran.
JAKARTA - Pemekaran daerah diminta untuk sementara tak diteruskan (moratorium). Selain kerap dinilai gagal, suatu daerah pemekaran baru sangat membebani anggaran.

Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng di Jakarta, akhir pekan lalu menuturkan, tatkala satu daerah baru terbentuk, akan diiringi dana perimbangan sendiri. Dana ini, di antaranya dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), maupun dana bagi hasil (DBH).

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
19
Agu
2014

INOVASI DAERAH

MAKASSAR, KOMPAS - Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mulai menerapkan sistem administrasi pemerintah dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Terdapat lima bidang yang menjadi tahap awal digitalisasi administrasi dan pelayanan tersebut.

Program itu dilakukan Pemkot Makassar bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia yang diluncurkan di Balai Kota Makassar, Senin (18/8). Program ini adalah bagian dari "Makassar Smart City" yang telah dicanangkan Wali Kota Makassar M Ramadhan Pomanto saat dilantik pada 8 Mei lalu.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
19
Agu
2014

Tingkatkan Kesejahteraan Warga Di Daerah

PERAN desentralisasi dan otonomi daerah (otda) harus ditingkatkan. Pasalnya, otda sangat penting menciptakan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Demikian pesan yang dikemukakan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri), Prof Djhohermansyah Djohan di Jakarta, kemarin.

Prof Djo, sapaan akrab Djohermansyah Djohan mengatakan, ada tiga alasan mengapa desentralisasi dan otda jadi jalan terbaik untuk Indonesia. Pertama, Indonesia memiliki wilayah luas. Kedua, Indonesia punya penduduk sangat banyak. Ketiga, kemajemukan dan beragamnya kultur budaya yang ada di indonesia. Dengan tiga dasar itu, maka sejumlah urusan pemeritahan harus didesentralisasi ke daerah-daerah.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
19
Agu
2014

Pemerintah pusat mengalokasikan dana sebesar Rp 640 triliun untuk ditransfer ke daerah sebagai bentuk implementasi desentralisasi fiskal. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, tahun depan merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2015 -2019, sehingga pemerintah perlu melakukan realokasi anggaran belanja pusat yang berbasis desa.

"Selanjutnya, untuk pemenuhan Dana Desa sebesar 10 persen dari dan di luar anggaran transfer ke daerah akan dilakukan secara bertahap. Dalam RAPBN tahun 2015, alokasi anggaran Transfer ke daerah dan dana desa direncanakan mencapai Rp 640 triliun, yang berarti naik Rp 43,5 triliun atau 7,3 persen dari alokasi anggaran transfer ke daerah tahun 2014," kata Presiden, Jumat (15/8/2014).

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
15
Agu
2014

Ini penting dilakukan agar kementerian dan lembaga terkait tak banyak menunggu untuk mengeksekusi anggaran.

JAKARTA- Lantaran sepenuhnya disusun pemerintah saat ini, pemerintah baru hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 tak bisa memasukkan program-program andalannya ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015. Agar tak terpaku postur yang mengikat, pemerintah baru pun disarankan segera menyusun APBN Perubahan (APBNP) sejak saat ini.

Masa transisi yang hanya menyisakan dua bulan lebih tahun fiskal 2014 memang dianggap serbatanggung. Padahal, mau tak mau postur dalam bujet negara sudah harus dibuat dan terpaksa dijalankan pemerintah pengganti, sekalipun tak sesuai visi,misi, dan program andalan.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
15
Agu
2014

PAKAR otonomi daerah LIPI Siti Zuhro mengatakan desentralisasi dan otonomi daerah melahirkan pemerataan kesejahteraan di daerah. Namun, ia meyakini keberhasilan di beberapa daerah ditentukan kualitas kepemimpinan kepala daerah.

''Faktor kepemimpinan menjadi kunci penentu. Dibangun local competitiveness sehingga rakyat berpartisipasi mereformasi birokrasi lokal. Kepala daerah bekerja membangun daerahnya.'' kata Siti di Jakarta, kemarin.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
15
Agu
2014

MENJAGA NUSANTARA

Di Pulau Bangka, lahan 250 hektar bisa menghasilkan puluhan miliar rupiah jika dijadikan areal pertambangan timah. Namun, warga Desa Namang, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, memilih lahan itu dijadikan hutan desa.

Padahal, di lahan itu diperkirakan banyak deposit timah. Perkiraan itu antara lain berdasarkan fakta pohon pelawan (Tristaniopsis marguensis) tumbuh di lahan itu. di kalangan petambang timah Bangka sudah lama dipahami, keberadaan pohon itu adalah indikasi lahan yang mengandung timah.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
15
Agu
2014

Berdayakan Daerah

JAKARTA, KOMPAS – Mengentaskan rakyat dari kemiskinan sulit dilakukan jika hanya mengandalkan program pemerintah pusat dan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pemerintah daerah sebagai garda terdepan terdepan perlu diberdayakan agar lebih kreatif mengembangkan potensi unggulan.

“Dibutuhkan pemimpin daerah yang inovatif dan jeli mendayagunakan peluang yang ada didaerahnya untuk mengatasi masalah kemiskinan.Mereka tahu betul politik anggaran sehingga anggaran daerah yang tidak banyak itu diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan, serta focus pada sektor pengungkit perekonomian,” kata Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksana Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng, Kamis (14/8).

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
13
Agu
2014

Pada hari Rabu, 13 Agustus 2014 dilaksanakan Sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) yang dipimpin Dirjen Otonomi Daerah mewakili Menteri Dalam Negeri. Turut hadir Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah mewakili Menteri  Keuangan dan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri. Agenda dalam Sidang DPOD kali ini membahas substansi:

  1. Kebijakan transfer ke Daerah 2015;
  2. Kebijakan transfer ke daerah untuk daerah otonom baru dalam RAPBN 2015;
  3. Kebijakan dana desa dalam dalam RAPBN 2015;
  4. Pengelolaan dana BOS; dan
  5. Revisi PP No. 35 Tahun 2012 tentang Dana Reboisasi.
    Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
13
Agu
2014

Gubernur BI: Industri Berorientasi Ekspor Harus di Daerah

[MANADO] Menghadapi era kompetisi baik regional maupun global, peningkatan iklim inventasi dan daya saing daerah merupakan kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi secara nasional. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama dan koordinasi antara pemerintah pusat, Bank Indonesia (BI), dan pemerintah daerah.

“Kita meyakini percepatan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan melalui percepatan investasi dan daya saing daerah. Kita sepakat masing-masing akan menjalankan tugasnya dan akan berkoordinasi untuk mewujudkannya,” ujar Gubernur BI Agus Martowardojo usai rapat koordinasi BI, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengenai Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional di Manado, Senin (11/8).

Oleh Administrator   
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Search

Find Us on

Info Penting

Upacara Bendera Peringatan Hari Nusantara Tahun 2014
SE MENPAN NO.10 TAHUN 2014 TENTANG PENINGKATAN DAN EFISIENSI KERJA APARATUR NEGARA
Perlombaan Pengucapan Panca Prasetya Kopri Dalam Rangka Peringatan HUT Kopri Ke-43 Tahun 2014
Kebijakan Penghematan lingkup Kementerian Dalam Negeri
SE NOMOR 121/6636/SJ ttg Pengisian Jabatan Gubernur,Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota
SE HK 03.03/III/3555/2014 ttg Pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Fasilitas Kesehatan
Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Program Profesi Kepamongprajaan IPD Angkatan II TA. 2014/2015
Perppu No 2 Tentang Pemerintahan Daerah
UU No 23 Tentang Pemerintahan Daerah
Perppu No 1 Tentang Pilkada
UU No 22 Tentang Pilkada
Pengumuman Beasiswa S2 Public Policy and Good Governance (PPGG) 2015
Tindak Lanjut SE No. 446/4789/SJ Tentang Tenaga Kesehatan
SE No. 446/4789/SJ ttg Pemerataan Tenaga Kesehatan Di Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Dasar Milik Pemerintah Daerah
SE No. 555/4802/SJ ttg Penyediaan Informasi Pelayanan Minimal (SPM) Pada Website Pemerintahan Daerah
Fasilitasi Pengawasan Pemilukada Provinsi dan Kabupaten/Kota
Penawaran Beasiswa Pemerintah Singapura
Pembentukan Pimpinan, Penyusunan Tata Tertib dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Permendagri No. 41 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Lingkup Kemendagri
Formasi Pengadaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
PMK 224 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemanatauan dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah
SE. 160/2910/OTDA (Usul Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014
Optimalisasi Penyelenggaraan Simpeg di Lingkungan Kemendagri
SE Mendagri No.450.12/3302/SJ Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat
Program Beasiswa Magister CIO dan LTI 2014
SE Perubahan Penggunaan Istilah
Tawaran Beasiswa Korea International Cooperation Agency Tahun 2014
SE Mendagri No.120/1934/Sj Tanggal 17 April 2014
SE Mendagri No. 120/1235/Sj Tanggal 10 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/1102/Sj Tanggal 3 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/767/Sj Tanggal 11 Februari 2014
Matrik Monev Kinerja Penganggaran Lingkup Ditjen Otda
Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan OTSUS Papua & Papua Barat di K/L

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1736
mod_vvisit_counterYesterday4094
mod_vvisit_counterThis week14147
mod_vvisit_counterLast week19081
mod_vvisit_counterThis month51993
mod_vvisit_counterLast month104608
mod_vvisit_counterAll days2381925

News Letter 2013

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"

Kontak
DITJEN OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
JL. Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat 10110
http ://www.otda.kemendagri.go.id
bagren_otda@kemendagri.go.id
No Telp/Fax : 021-34833648 (T.U Ditjen Otda), 021-3859335 (Bagren Otda)
Visi Ditjen Otonomi Daerah:
Terdepan dalam Memantapkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah yang Desentralistik dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Copyright © 2014. ditjen Otda.

Copyright © 2012 Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. All Rights Reserved.