Saturday November 1, 2014
  • Terima kasih Bapak Gamawan Fauzi, selamat datang Bapak Tjahjo Kumolo sebagai Mendagri periode 2014-2019
  • Dirjen otda membuka pertemuan pusda mempersiapkan pemerintah daerah guna menghadapi pasar tunggal ASEAN 2015, 29 Oktober 2014
  • Mendagri pada upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-86 tahun 2014, 28 Oktober 2014
  • Dirjen otda pada Wawancara Plt Gub DKI Jakarta dgn TV ONE, 24 Oktober 2014
  • Dialog Dirjen Otda dalam program Wide Shot Metro TV tema Warisan Belenggu Korupsi, 16 Okt 2014
  • Dirjen Otda pada Sosialisasi UU No. 23 thn 2014 ttg Pemda dan UU No. 6 Thn 2014 ttg Pemerintah Desa di Prov. Riau, 15 Okt 2014
  • Dirjen otda pada Sosialisasi UU Pilkada di Metro TV, 9 Oktober 2014
  • mendagri bersama dirjen otda pada peresmian 3 dob dan pelantikan Pj Bupati Muna Barat, Buton Tengah & Buton Selatan, 9 Okt 2014
  • Dirjen otda menyerahkan Surat Keputusan pelaksana tugas Gubernur Riau, 7 Oktober 2014
  • Newsletter (Info Otda) sbg Media Informasi Ditjen Otda
News Feeds:
PDF
Cetak
E-mail
30
Jun
2014

Kendala yang dialami pemda dalam memajukan pembangunan di kawasan perbatasan adalah masalah topografi yang beragam.

Nunukan | Jurnal Nasional

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar rapat koordinasi percepatan pembangunan di wilayah perbatasan  Indonesia Malaysia di Kabupaten Nunukan.

Kepala Badan Pengelola Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Udau Robinson di Nunukan, Kamis (26/6) mengatakan, maksud kegiatan ini sebagai upaya menyatukan persepsi terhadap kondisi perbatasan dalam rangka penyusunan langkah-langkah strategi membangun kawasan perbatasan.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
27
Jun
2014

Kreativitas dan komitmen memang sebaiknya dibarengi dengan etika moral yang kuat. Ini mungkin salah satu yang perlu dipegang oleh mereka yang ingin berkecimkpung dalam kepemimpinan daerah di era otonomi. Ketika membicarakan sejumlah kabupaten atau kota dengan prestasi dan kreativitas yang luar biasa, ternyata ujung-ujungnya banyak pemimpin daerah masuk pernjara karena korupsi. Padahal, melalui tangan dingin mereka, daerah menjadi terkenal, menjadi percontohan bagi daerah lain.

Sebut saja Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kabupaten yang terbentuk pada tahun 1999 itu mempunyai pendapatan daerah yang sangat besar. Sebagai gambaran, jumlah penduduk hanya 626.868 jiwa, tetapi pada tahun 2012 mempunyai pendapatan daerah 4,4 triliun. Bupati terpilih yang pertama, Syaukani Hasan Rais, mempunyai gagasan besar untuk memberikan  hiburan sekaligus daya tarik wisata.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
26
Jun
2014

DPR RI kembali mengesahkan tiga daerah otonom baru (DOB) dalam rapat paripurna di Gedung DPR/MPR/DPD RI di Jakarta, Selasa (24/6). Ketiga daerah baru yang disahkan itu adalah Kabupaten Muna Barat, Buton Selatan, dan Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

“Ketiga daerah otonom baru tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk pemekaran, yakni persyaratan teknis, administratif, wilayah strategis, maupun geopolitik, sehingga DPR RI menyetujui pemekarannya,” kata Wakil Komisi II DPR RI Arif Wibowo, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, seperti ditulis Antara, Selasa (24/6).

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
25
Jun
2014

JAKARTA – Direktur Institute for Development (Indef) Enny Sri Hrtati mengatakan, hampir 70% penduduk Indonesia berada di usia produktif sehingga menjadi kekuatan Indonesia. Bonus demografi tidak boleh menjadi beban namun harus jadi modal dasar pembangunan. Untuk mengelola bonus demografi ini maka Presiden terpilih hasil pilpres 2014 sebaiknya fokus pada peningkatan akses dan peningkatan mutu pendidikan. “Saya berpendapat, program beasiswa S2, S3 ke luar negeri yang menyedot dana cukup besar itu baik, namun untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan lebih mendesak,” kata Enny kepada Investor Daily di Jakarta, Senin (23/6).

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
25
Jun
2014

LUKISAN KLASIK BALI

DENPASAR, KOMPAS – Lukisan kisah klasik Bali diusulkan menjadi warisan budaya nasional dan warisan budaya dunia. Seni lukis klasik Bali, yang berkembang pesat pada abad ke-15 Masehi pada masa kepemimpinan Raja Dalem Waturenggong di Klungkung, merefleksikan niali estetika, filosofi agama Hindu, etika, dan sekaligus karya narasi.

Perupa, yang juga pemilik Museum Nyoman Gunarsa, Nyoman Gunarsa, menyatakan, seni lukis klasik merupakan warisan leluhur yang adiluhung. “Seni lukis klasik Bali memiliki nilai seni tertinggi,“ ujar Gunarsa dalam seminar “Seri Sastra Sosial Budaya“ di Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Udayana, Denpasar, Bali, Selasa (24/6).

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
25
Jun
2014

KAWASAN TIMUR INDONESIA

MAKASSAR, KOMPAS – Kawasan timur Indonesia merupakan penyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui ekspor bahan mentah atau bijih tambang mineral dan batubara. Namun, agar mempunyai nilai tambah hasil pertambangan nonmigas itu.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo mengatakan hal itu dalam seminar nasional “Mendorong Percepatan Reformasi Struktural untuk penguatan Kawasan Timur Indonesia” di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (24/6). Kegiatan itu dihadiri kepala daerah dan 15 perwakilan daerah di kawasan timur Indonesia.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
25
Jun
2014

Saat ini publik setidaknya memiliki dua sumber informasi sebagai bahan dasar menilai program otonomi kedua pasangan capres-cawapres, yakni dokumen visi, misi, dan program serta debat pada 9 Juni.

Isi dokumen visi, misi, dan program (VMP) Prabowo Subianto-Hatta Rajasa relatif sepi isu otonomi. Tiadanya platform politik desentralisasi ini bisa ditengarai beragam, termasuk versi yang ekstrem bahwa pasangan ini cenderung anti-otonomi. Namun, hasil debat memberi kita gambaran sedikit lebih optimistis, setidaknya jika melihat afirmasi ,mereka atas opsi pilkada langsung dan reformasi birokrasi sebagai agenda prioritas.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
24
Jun
2014

REVISI UU PEMDA

JAKARTA- Pembahasan revisi UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah baru berhasil menyepakati satu klaster isu dari total 22 klaster isu yang akan dibahas, atau masih terdapat 21 klaster isu yang belum disepakati.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan DPR dan pemerintah baru menyepakati pembahasan otonomi daerah mengenai aturan pemekaran daerah.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
24
Jun
2014

Hari ini Selasa, 24 Juni 2014 melalui rapat Paripurna DPR-RI telah disahkan RUU Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang meliputi Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Buton Selatan. Ketiga RUU dimaksud merupakan RUU inisiatif DPR-RI. Mendagri dalam sambutan mewakili Pemerintah mengatakan bahwa pemekaran daerah otonom baru ini diharapkan dapat mempercepat laju pertumbuhan perekonomian melalui pengelolaan potensi daerah secara lebih efektif dan efisien, peningkatan pelayanan serta terbukanya aksesibilitas di daerah, guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Bagi masyarakat di daerah tersebut Pembentukan daerah agar dijadikan sebagai momentum dimulainya percepatan pencapaian  kesejahteraan rakyat, serta motivasi, kesadaran dan tanggungjawab untuk mengakselerasi agenda-agenda pokok yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan dan pemberdayaan. Dengan disetujuinya RUU tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Buton Selatan menjadi undang-undang, maka jumlah daerah otonom di Indonesia menjadi 542 yang terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota.

(JAKARTA, 24 Juni 2014- INFO OTDA)

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
24
Jun
2014

KETENAGAKERJAAN

JAKARTA-Pemerintah mempercepat dan akan menyederhanakan proses pendaftaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan, proses pendaftaran BPJS biasanya membutuhkan waktu tujuh hari, tetapi kali ini dipersingkat menjadi satu hari. Pemerintah terus melakukan pembenahan kinerja dengan meningkatkan layanan kepada masyarakat dibidang ketenagakerjaan, sekaligus memangkas rantai birokrasi yang selama ini terkesan berbelit-belit dan lama, katanya di Gedung Kemenakertrans kemarin.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
24
Jun
2014

Peningkatan Daya Saing Menjadi Masalah Pokok

MAKASAR, KOMPAS – Pemerintah pusat dan daerah perlu mendorong percepatan ekonomi di kawasan timur Indonesia melalui reformasi struktural. Reformasi itu meliputi tiga pilar utama, yaitu peningkatan daya saing produksi, kemandirian ekonomi, dan sumber pembiayaan pembangunan.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo menyampaikan hal itu dalam seminar nasional “mendorong Percepatan Reformasi Struktural untuk Penguatan Ekonomi Indonesia di Kawasan Indonesia Timur” di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (23/6). Kegiatan tersebut dihadiri kepala daerah dan perwakilan 15 daerah di kawasan timur Indonesia.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
23
Jun
2014

Nadi, Fiji, President Susilo Bambang Yudhoyono said on Thursday that Indonesia seeks to strengthen ties With Pacific Island countries, especially in trade, and plans to commit $20 million toward managing the impact of climate change.

“Indonesia is committed to boosting connectivity with the South Pacific region to overcome the challenge  of distance,” Yudhoyono said during his state visit to Fiji, the first by a sitting Indonesian President. “Better connectivity will help enhance interaction among our people. Therefore, Indonesia involved Pacific Island countries in the discussion of connectivity within APEC during Indonesia’s chairmanships last year,”

Oleh Administrator   
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Search

Find Us on

Info Penting

Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Program Profesi Kepamongprajaan IPD Angkatan II TA. 2014/2015
Perppu No 2 Tentang Pemerintahan Daerah
UU No 23 Tentang Pemerintahan Daerah
Perppu No 1 Tentang Pilkada
UU No 22 Tentang Pilkada
Pengumuman Beasiswa S2 Public Policy and Good Governance (PPGG) 2015
Tindak Lanjut SE No. 446/4789/SJ Tentang Tenaga Kesehatan
SE No. 446/4789/SJ ttg Pemerataan Tenaga Kesehatan Di Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Dasar Milik Pemerintah Daerah
SE No. 555/4802/SJ ttg Penyediaan Informasi Pelayanan Minimal (SPM) Pada Website Pemerintahan Daerah
Fasilitasi Pengawasan Pemilukada Provinsi dan Kabupaten/Kota
Penawaran Beasiswa Pemerintah Singapura
Pembentukan Pimpinan, Penyusunan Tata Tertib dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Permendagri No. 41 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Lingkup Kemendagri
Formasi Pengadaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
PMK 224 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemanatauan dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah
SE. 160/2910/OTDA (Usul Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014
Optimalisasi Penyelenggaraan Simpeg di Lingkungan Kemendagri
SE Mendagri No.450.12/3302/SJ Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat
Program Beasiswa Magister CIO dan LTI 2014
Tugas Belajar Tenaga Kesehatan Papua dan Papua Barat
SE Perubahan Penggunaan Istilah
Tawaran Beasiswa Korea International Cooperation Agency Tahun 2014
SE Mendagri No.120/1934/Sj Tanggal 17 April 2014
SE Mendagri No. 120/1235/Sj Tanggal 10 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/1102/Sj Tanggal 3 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/767/Sj Tanggal 11 Februari 2014
Matrik Monev Kinerja Penganggaran Lingkup Ditjen Otda
Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan OTSUS Papua & Papua Barat di K/L

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2
mod_vvisit_counterYesterday3688
mod_vvisit_counterThis week24105
mod_vvisit_counterLast week24777
mod_vvisit_counterThis month2
mod_vvisit_counterLast month118660
mod_vvisit_counterAll days2225326

News Letter 2013

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"

Kontak
DITJEN OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
JL. Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat 10110
http ://www.otda.kemendagri.go.id
bagren_otda@kemendagri.go.id
No Telp/Fax : 021-34833648 (T.U Ditjen Otda), 021-3859335 (Bagren Otda)
Visi Ditjen Otonomi Daerah:
Terdepan dalam Memantapkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah yang Desentralistik dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Copyright © 2014. ditjen Otda.

Copyright © 2012 Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. All Rights Reserved.