Monday December 22, 2014
  • Dirjen otda dalam pertemuan dengan jajaran pemerintah Provinsi Aceh, 18 Desember 2014
  • Sosialisasi UU Pemda No 23 Tahun 2014 kepada Kementerian/Lembaga di Jakarta, 18 Desember 2014
  • Presiden bersama seluruh gubernur republik indonesia, 24 November 2014
  • Dirjen otda pada acr Konsultasi Penyusunan Tata Tartib DPRD Prov Aceh Priode 2014-2019, 20 November 2014
  • Pelantikan Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara, 19 November 2014
  • Dirjen otda pada rapat koordinasi dgn KPU Prov.Kalteng dan Kab.Kotim Pelaksanaan Pilkada Serentak, 19 November 2014
  • Terima kasih Bapak Gamawan Fauzi, selamat datang Bapak Tjahjo Kumolo sebagai Mendagri periode 2014-2019
  • Dirjen otda pada acara bincang pagi Metro TV terkait PLT Gubenur DKI Jakarta, 31 Oktober 2014
  • Dirjen otda membuka pertemuan pusda mempersiapkan pemerintah daerah guna menghadapi pasar tunggal ASEAN 2015, 29 Oktober 2014
  • Mendagri pada upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-86 tahun 2014, 28 Oktober 2014
  • Dirjen otda pada Wawancara Plt Gub DKI Jakarta dgn TV ONE, 24 Oktober 2014
  • Newsletter (Info Otda) sbg Media Informasi Ditjen Otda
News Feeds:
PDF
Cetak
E-mail
16
Okt
2014

JAKARTA - Hasil kajian kemitraan berupa Indonesia Governance Index (IGI) 2014 menunjukkan sebagian besar daerah otonomi baru (DOB) berperforma buruk. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mengatakan, DOB yang dinilai gagal bisa dihapus atau dikembalikan ke daerah induk.

"DOB yang sudah ada, yang terbukti tidak mampu (kinerja buruk) bisa dihapus," kata Djohermansyah, di Jakarta, Selasa (14/10). Menurut dia, DOB setelah dievaluasi tiga tahun berturut-tutrut masih tidak ada perbaikan yang signifikan dapat diusulkan untuk dihapuskan dan dikembalikan statusnya ke daerah induk.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
15
Okt
2014

Kemendagri Jelaskan Mekanisme

Jakarta,Pelita - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan menjelaskan mekanisme pengisian wakil gubernur DKI Jakarta jika Wagub Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kelak naik sebagai Gubernur definitif.

"Pengisian wakil gubernur, sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah yang baru yakni Nomor 23 Tahun 2014, tidak melalui usulan dari DPRD. Jadi, nanti Gubernur DKI Jakarta yang akan mengusulkan dua nama kepada Presiden melalui Mendagri. Itu nanti berlaku di pemerintahan yang baru (Kabinet Jokowi-Kalla)," kata Djohermansyah.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
15
Okt
2014

PEJABAT politik di DPRD mempunyai kinerja terendah dan kalah bila dibandingkan dengan birokrat dan masyarakat. Itu terungkap melalui Indonesia Governance Index (IGI) 2012-2014 yang dilakukan Kemitraan terkait kinerja kabupaten/kota di Indonesia.

Hasil tersebut didapat dari data penelitian yang diambil di 34 kabupaten/kota dengan menggunakan 126 indikator penilaian. ''Pejabat publik di provinsi dan kabupaten/kota merupakan arena paling rendah nilainya. Di sisi lain, kinerja DPRD selama ini belum terbukti berhasil,'' ujar Peneliti Utama IGI Kemitraan Lenny Hidayat saat Peluncuran Nasional Indeks Tata Kelola (IGI) di Jakarta, kemarin.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
10
Okt
2014

Hari ini MA Bahas Penanganan Perkara Pemilihan Kepala Daerah

[JAKARTA] kOMISIONER Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay menyatakan, salah satu pasal dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menampung pemungutan suara secara elektronik atau e-voting.

Namun,menurut Haidar, Perppu tersebut sama sekali belum mengatur e-voting secara detail. Untuk itu, kata dia, dengan ruang yang diberikan oleh Perppu tersebut, pihak KPU harus mempersiapkannya dengan serius.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
10
Okt
2014

PEMEKARAN WILAYAH

JAKARTA (Suara Karya); Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi meresmikan tiga Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Muna Barat, Buton Tengah (Buteng) dan Buton Selatan (Busel) di Sulawesi Tenggara (Sultra), sekaligus melantik ketiga pejabat bupati DOB tersebut.

Peresmian ketiga DOB tersebut ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Mendagri Gamawan Fauzi didampingi Gubernur Sultra Nur Alam, dan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (9/10). Peresmian ketiga DOB turut dihadiri Wagub Sultra HM Saleh Lasata, anggota DPR Amirul Tamim dan Ali Muhtar Ngabalin, para bupati/ wali kota, DPRD Provinsi Sultra dan DPRD serta unsur forum komunikasi pimpinan daerah serta tokoh masyarakat Kabupaten Muna dan Buton.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
09
Okt
2014

Pemangkasan dilakukan agr tugas yang dikerjakan lebih efektif dab lebih maksimal

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengurangi Stanadar Pelayanan Minimum atau SPM kepada rakyat yang dilaksanakan pemerintah daerah. Program SPM yang sebelumnya berjumlah 15 kini dipangkas menjadi 6 SPM.

SPM ini dulu jumlahnya pelayanan 15 program tetapi sekarang 6 program saja. Sehingga dengan jumlah yang lebih sedikit tugas yang dikerjakan lebih efektif dan lebih maksimal,” kata Direktur Jenderal Otonomi DaerahKementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan di Jakarta, Rabu (8/10).

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
06
Okt
2014

KENDARI — Menteri Dafa'm Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, telah menetapkan pennjabat bupati dua daerah otonom baru (DOB), Buton Selatan dan Buton Tengah. di Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Penjabat bu­pati yang ditetapkan tersebut masing-masing adalah La Ode Mustari untuk menjabat Bupa­ti Buton Selatan dan Mansyur Amila yang menjadi penjabat di Bupati Buton Tengah.

"Rencananya, kedua pen­jabat bupati dari dua DOB itu akan dilantik Gubernur Sultral (Sulawesi Tenggara) di Kendari, Kamis (9/10) pekan depan, bersama penjabat Bupati Muna Barat yang juga sudah ditetapkan mendagri," tutor' Wa Ode Insana Maliki, Selcre­taris Daerah (Sekda) Kabupa­ten Buton melalui telepon dari Pasarwajo, ibu kota Kabu­paten Buton, Jumat (3/10).

Oleh Administrator   
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Search

Find Us on

Info Penting

Upacara Bendera Peringatan Hari Nusantara Tahun 2014
SE MENPAN NO.10 TAHUN 2014 TENTANG PENINGKATAN DAN EFISIENSI KERJA APARATUR NEGARA
Perlombaan Pengucapan Panca Prasetya Kopri Dalam Rangka Peringatan HUT Kopri Ke-43 Tahun 2014
Kebijakan Penghematan lingkup Kementerian Dalam Negeri
SE NOMOR 121/6636/SJ ttg Pengisian Jabatan Gubernur,Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota
SE HK 03.03/III/3555/2014 ttg Pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Fasilitas Kesehatan
Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Program Profesi Kepamongprajaan IPD Angkatan II TA. 2014/2015
Perppu No 2 Tentang Pemerintahan Daerah
UU No 23 Tentang Pemerintahan Daerah
Perppu No 1 Tentang Pilkada
UU No 22 Tentang Pilkada
Pengumuman Beasiswa S2 Public Policy and Good Governance (PPGG) 2015
Tindak Lanjut SE No. 446/4789/SJ Tentang Tenaga Kesehatan
SE No. 446/4789/SJ ttg Pemerataan Tenaga Kesehatan Di Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Dasar Milik Pemerintah Daerah
SE No. 555/4802/SJ ttg Penyediaan Informasi Pelayanan Minimal (SPM) Pada Website Pemerintahan Daerah
Fasilitasi Pengawasan Pemilukada Provinsi dan Kabupaten/Kota
Penawaran Beasiswa Pemerintah Singapura
Pembentukan Pimpinan, Penyusunan Tata Tertib dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Permendagri No. 41 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Lingkup Kemendagri
Formasi Pengadaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
PMK 224 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemanatauan dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah
SE. 160/2910/OTDA (Usul Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014
Optimalisasi Penyelenggaraan Simpeg di Lingkungan Kemendagri
SE Mendagri No.450.12/3302/SJ Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat
Program Beasiswa Magister CIO dan LTI 2014
SE Perubahan Penggunaan Istilah
Tawaran Beasiswa Korea International Cooperation Agency Tahun 2014
SE Mendagri No.120/1934/Sj Tanggal 17 April 2014
SE Mendagri No. 120/1235/Sj Tanggal 10 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/1102/Sj Tanggal 3 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/767/Sj Tanggal 11 Februari 2014
Matrik Monev Kinerja Penganggaran Lingkup Ditjen Otda
Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan OTSUS Papua & Papua Barat di K/L

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1512
mod_vvisit_counterYesterday2631
mod_vvisit_counterThis week4143
mod_vvisit_counterLast week23907
mod_vvisit_counterThis month65896
mod_vvisit_counterLast month104608
mod_vvisit_counterAll days2395828

News Letter 2013

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"

Kontak
DITJEN OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
JL. Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat 10110
http ://www.otda.kemendagri.go.id
bagren_otda@kemendagri.go.id
No Telp/Fax : 021-34833648 (T.U Ditjen Otda), 021-3859335 (Bagren Otda)
Visi Ditjen Otonomi Daerah:
Terdepan dalam Memantapkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah yang Desentralistik dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Copyright © 2014. ditjen Otda.

Copyright © 2012 Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. All Rights Reserved.