Wednesday November 26, 2014
  • Presiden bersama seluruh gubernur republik indonesia, 24 November 2014
  • Dirjen otda pada acr Konsultasi Penyusunan Tata Tartib DPRD Prov Aceh Priode 2014-2019, 20 November 2014
  • Pelantikan Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara, 19 November 2014
  • Dirjen otda pada rapat koordinasi dgn KPU Prov.Kalteng dan Kab.Kotim Pelaksanaan Pilkada Serentak, 19 November 2014
  • Terima kasih Bapak Gamawan Fauzi, selamat datang Bapak Tjahjo Kumolo sebagai Mendagri periode 2014-2019
  • Dirjen otda pada acara bincang pagi Metro TV terkait PLT Gubenur DKI Jakarta, 31 Oktober 2014
  • Dirjen otda membuka pertemuan pusda mempersiapkan pemerintah daerah guna menghadapi pasar tunggal ASEAN 2015, 29 Oktober 2014
  • Mendagri pada upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-86 tahun 2014, 28 Oktober 2014
  • Dirjen otda pada Wawancara Plt Gub DKI Jakarta dgn TV ONE, 24 Oktober 2014
  • Newsletter (Info Otda) sbg Media Informasi Ditjen Otda
News Feeds:
PDF
Cetak
E-mail
22
Sep
2014

SIDANG DOKTORAL

JAKARTA (Suara Karya) : Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengusulkan sejumlah saran perbaikan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung untuk mengurangi praktik korupsi yang marak dilakukan bupati, wali kota, dan gubernur.

Selain memperketat seleksi penyelenggara pilkada, Mendagri juga menekankan pentingnya uji publik dari masyarakat terhadap calon kepala daerah dan wakilnya serta memberikan sanksi yang tegas kepada calon kepala daerah yang melakukan praktik politik uang.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
22
Sep
2014

GIRI-BAHARI

Laut adalah masa lalu, juga masa depan negeri ini. Adapun gunung api adalah sumber hidup dengan kelimpahan sumber daya dan rempah-rempah paling dicari pada masa lalu, cengkeh dan pala. Selama berabad-abad, hasil bumi itu meramaikan lautan Nusantara dengan kapal-kapal dari berbagai bangsa. Dua entitas itu, giri (gunung) dan bahari (laut), perlu dikenali karakternya jika akan memajukan negeri.

Jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa, tradisi bahari di Nusantara telah berkembang pesat. Itu ditandai dengan kemampuan membuat kapal, navigasi, dan penguasaan terhadap angin munson, seperti disebut sejarawan Adrian B Lapian (2008). Kalai itu, Nusantara adalah bangsa-bangsa otonom, yang sesekali disatukan dalam kerajaan maritim besar, seperti di era Sriwijaya dan Majapahit.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
22
Sep
2014

RUU PILKADA

JAKARTA, KOMPAS – Tim Perumus Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah akan melaporkan kerja mereka ke panitia Kerja RUU Pilkada DPR, Senin (22/9). Sikap setiap fraksi di DPR terkait mekanisme pilkada akan kembali terlihat.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Dodi Riyadmadji, kemarin, mengatakan, tim perumus bersama pemerintah akan melaporkan dua versi draf RUU Pilkada ke panitia kerja (panja). Pertama, draf RUU pilkada langsung oleh rakyat. Kedua, draf RUU Pilkada oleh DPRD. Dengan dua draf itu, panja akan membahas dan sekaligus akan diketahui sikap terbaru setiap fraksi.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
19
Sep
2014

PEMERINTAHAN DAERAH

Jakarta, Pelita

Kepala daerah yang merangkap jabatan sebagai ketua partai politik terancam sanksi berupa pemberhentian karena melanggar Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang akan di sahkan tanggal 23 September 2014.

“Gubernur, bupati/wali kota beserta wakilnya harus menanggalkan jabatannya sebagai ketua partai politik,” ujar Ketua Tim Kerja Rancangan Undang-Undang Pemda Komite I DPR RI Farouk Muhammad Syechbubakar di Jakarta, Rabu.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
19
Sep
2014

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghendaki adanya mekanisme penghargaan dan sanksi (reward and punishment) berjalan seimbang terkait kinerja kepada daerah. Berdasarkan pengalaman 10 tahun ia memimpin, banyak daerah yang kemajuannya masih di bawah potensi yang dimiliki.

Salah satu di antaranya sistem manajemen di dalam pemerintahan daerah yang masih belum berjalan optimal. Itulah fakta dan realitas," kata Presiden Susilo Bambang Yudoyono di Jakarta, Rabu (17/9).

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
18
Sep
2014

JAKARTA-Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan, mengatakan Rancangan Undang Undang Pemilihan Kepala daerah (RUU Pilkada) harus disahkan sebelum masa jabatan DPR periode 2009-2014 berakhir. Jika tidak, periode pembahasan RUU Pilkada oleh DPR periode 2014-2019 mesti dimulai dari awal lagi.

"Kalau kita tidak selesaikan RUU Pilkada ini, maka RUU ini menjadi gagal. Batal. Kemabli menjadi nol," kata Djohan dalam diskusi terbatas Polemik RUU Pilkada, di kantor DPP PDI Perjuangan, Rabu (17/9).

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
18
Sep
2014

Nono Sampono Prihatin UU Sering Digugat Ke MK

Undang-undang (UU) yang telah disahkan kerap kali berujung di Mahkamah Konstitusi (MK). Umur UU tak berlangsung lama. Bahkan, ada UU yang baru diketuk di DPR langsung digugat di MK.

Melihat hal ini, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih dari Dapil Maluku, Nono Sampono sangat prihatin.

Oleh Administrator   
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Search

Find Us on

Info Penting

Perlombaan Pengucapan Panca Prasetya Kopri Dalam Rangka Peringatan HUT Kopri Ke-43 Tahun 2014
Kebijakan Penghematan lingkup Kementerian Dalam Negeri
SE NOMOR 121/6636/SJ ttg Pengisian Jabatan Gubernur,Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota
SE HK 03.03/III/3555/2014 ttg Pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Fasilitas Kesehatan
Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Program Profesi Kepamongprajaan IPD Angkatan II TA. 2014/2015
Perppu No 2 Tentang Pemerintahan Daerah
UU No 23 Tentang Pemerintahan Daerah
Perppu No 1 Tentang Pilkada
UU No 22 Tentang Pilkada
Pengumuman Beasiswa S2 Public Policy and Good Governance (PPGG) 2015
Tindak Lanjut SE No. 446/4789/SJ Tentang Tenaga Kesehatan
SE No. 446/4789/SJ ttg Pemerataan Tenaga Kesehatan Di Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Dasar Milik Pemerintah Daerah
SE No. 555/4802/SJ ttg Penyediaan Informasi Pelayanan Minimal (SPM) Pada Website Pemerintahan Daerah
Fasilitasi Pengawasan Pemilukada Provinsi dan Kabupaten/Kota
Penawaran Beasiswa Pemerintah Singapura
Pembentukan Pimpinan, Penyusunan Tata Tertib dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Permendagri No. 41 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Lingkup Kemendagri
Formasi Pengadaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
PMK 224 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemanatauan dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah
SE. 160/2910/OTDA (Usul Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014
Optimalisasi Penyelenggaraan Simpeg di Lingkungan Kemendagri
SE Mendagri No.450.12/3302/SJ Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat
Program Beasiswa Magister CIO dan LTI 2014
SE Perubahan Penggunaan Istilah
Tawaran Beasiswa Korea International Cooperation Agency Tahun 2014
SE Mendagri No.120/1934/Sj Tanggal 17 April 2014
SE Mendagri No. 120/1235/Sj Tanggal 10 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/1102/Sj Tanggal 3 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/767/Sj Tanggal 11 Februari 2014
Matrik Monev Kinerja Penganggaran Lingkup Ditjen Otda
Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan OTSUS Papua & Papua Barat di K/L

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday963
mod_vvisit_counterYesterday3692
mod_vvisit_counterThis week11420
mod_vvisit_counterLast week27688
mod_vvisit_counterThis month89997
mod_vvisit_counterLast month118660
mod_vvisit_counterAll days2315321

News Letter 2013

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"

Kontak
DITJEN OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
JL. Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat 10110
http ://www.otda.kemendagri.go.id
bagren_otda@kemendagri.go.id
No Telp/Fax : 021-34833648 (T.U Ditjen Otda), 021-3859335 (Bagren Otda)
Visi Ditjen Otonomi Daerah:
Terdepan dalam Memantapkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah yang Desentralistik dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Copyright © 2014. ditjen Otda.

Copyright © 2012 Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. All Rights Reserved.