Thursday October 23, 2014
  • Dialog Dirjen Otda dalam program Wide Shot Metro TV tema Warisan Belenggu Korupsi, 16 Okt 2014
  • Dirjen Otda pada Sosialisasi UU No. 23 thn 2014 ttg Pemda dan UU No. 6 Thn 2014 ttg Pemerintah Desa di Prov. Riau, 15 Okt 2014
  • Dirjen otda pada Sosialisasi UU Pilkada di Metro TV, 9 Oktober 2014
  • mendagri bersama dirjen otda pada peresmian 3 dob dan pelantikan Pj Bupati Muna Barat, Buton Tengah & Buton Selatan, 9 Okt 2014
  • Dirjen otda menyerahkan Surat Keputusan pelaksana tugas Gubernur Riau, 7 Oktober 2014
  • Upacara Peringatan hari kesaktian pancasila, 1 Oktober 2014
  • Mendagri pada Peresmian Unit Pelayanan Gratifikasi, Unit Layanan Pengadaan, dan Unit Layanan Administrasi Kemendagri, 2 Okt 2014
  • Pengesahan RUU Pilkada & RUU Pemda pada sidang paripurna DPR-RI, 25 & 26 September 2014
  • Mendagri dengan Komisi II DPR RI pada Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Pilkada, 24 September 2014
  • Raker Pemerintah dengan Pansus DPR-R0I terkait RUU tentang Pemerintahan Daerah, 12 September 2014
  • Dirjen otda bersama timus dan timsin pembahasan RUU Pilkada, 10 September 2014
  • Mendagri melantik Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kab Sumba Barat Daya Prov NTT, 8 September 2014
  • Newsletter (Info Otda) sbg Media Informasi Ditjen Otda
News Feeds:
PDF
Cetak
E-mail
21
Agu
2014

Rancang Bangun dan Rekayasa Indonesia Kompetitif

JAKARTA-KOMPAS- Kemampuan perusahaan rancang bangun dan perekayasaan di Indonesia akan semakin tumbuh pesat apabila ditopang perkembangan Industrialisasi. Indonesia akan semakin tumbuh pesat apabila ditopang perkembangan industrialisasi. Indonesia punya pengalaman untuk mengembangkan.kemampuan rancang bangun tersebut.

Demikian dikatakan Menteri Perindustrian periode 1983-1993 Hartato Sastrosoenarto saat memberikan orasi ilmiah di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di Jakarta, Rabu (20/8).

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
20
Agu
2014

JAKARTA - Ketua Panja RUU Pilkada Abdul Hakam Naja optimistis jika RUU Pilkada yang sudah dibahas selama dua tahun lebih itu akan segera disahkan DPR RI pada September 2014 mendatang. Sebab saat ini yang belum disepakati bersama pemerintah hanya mengerucut pada masalah wakil kepala daerah.

"Wakil kepala masih pada opsi tidak satu paket, dipilih langsung oleh kepala daerah terpilih serta dari parpol atau PNS? "tutur Hakam Naja dalam diskusi ’RUU Pilkada’ bersama Dirjen Otda Kemendagri Djohermansjah Johan di gedung DPR RI Jakarta, Selasa (19/8).

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
20
Agu
2014

DIREKTUR Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mengemukakan ada 971 kepala daerah yang pecah kongsi.

Itu merupakan 94,64 % dari 1.2026 kepala daerah yang dipilih secara langsung 2005 hingga 2013.

"Fakta itu menunjukan pecah kongsi di antara kepala daerah sangat tinggi sehingga perlu dicari tahu penyebabnya, termasuk dikaji  sistemnya," kata Djohermansyah Djohan pada sebuah diskusi di kompleks parlemen di Senayan, Jakarta, kemarin.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
20
Agu
2014

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) secara resmi meluncurkan uang pecahan Rp. 100.000 desain baru atau dikenal dengan uang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pertama kalinya dalam sejarah, pemerintah diwakili menteri keuangan turut menandatangani uang.

“Sejak 1945 uang kita juga adalah uang NKRI, tapi yang hari ini dikeluarkan betul-betul ditulis uang Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ditandatangani gubernur BI dan Menkeu mewakili pemerintah,” ungkap Gubernur BI Agus DW Martowardojo dalam sambutan “Peluncuran Uang Pecahan Rp100.000 Desain Baru Tahun Emisi 2014” di Jakarta kemarin.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
20
Agu
2014

JAKARTA- Tingginya angka tindak pidana korupsi di daerah diyakini bisa diminimalisasi dengan penataan otonomi. Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Djohermasyah Djohan mengatakan, korupsi menjadi salah satu masalah otonomi daerah.

Karena itu, ujarnya, Kemendagri tengah melakukan penataan otonomi daerah melalui perubahan Undang-Undang (UU) No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemda dan Pilkada. "Kalau tidak (ditata), tidak ada artinya otonomi. Sekarang otonomi ramainya kepala daerah ditangkap. Mana soal pelayanan publik yang baik?" ucap Djohan di Jakarta kemarin.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
20
Agu
2014

:: PERAYAAN HUT RI KE-69 RI

JAKARTA – Sebanyak 10 provinsi mendapatkan trofi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai pemenang pawai budaya kreatif dalam rangka memperingati HUT Ke-69 RI. Sepuluh provinsi  tersebut adalah Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jambi, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Lampung, dan Jawa Barat.

Sepuluh provinsi tersebut berhasil mengalahkan 23 provinsi lain yang menampilkan berbagai keindahan perpaduan seni tari, musik, dan kreativitas busana. Sejak pukul 15.00 WIB para peserta festival satu persatu mulai memasuki gerbang Istana Merdeka.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
19
Agu
2014

Pemekaran daerah dinilai hanya memboroskan anggaran.
JAKARTA - Pemekaran daerah diminta untuk sementara tak diteruskan (moratorium). Selain kerap dinilai gagal, suatu daerah pemekaran baru sangat membebani anggaran.

Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng di Jakarta, akhir pekan lalu menuturkan, tatkala satu daerah baru terbentuk, akan diiringi dana perimbangan sendiri. Dana ini, di antaranya dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), maupun dana bagi hasil (DBH).

Oleh Administrator   
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Search

Find Us on

Info Penting

Apel Bersama dalam rangka Akhir Masa Tugas Menteri Dalam Negeri
Perppu No 2 Tentang Pemerintahan Daerah
UU No 23 Tentang Pemerintahan Daerah
Perppu No 1 Tentang Pilkada
UU No 22 Tentang Pilkada
Pengumuman Beasiswa S2 Public Policy and Good Governance (PPGG) 2015
Tindak Lanjut SE No. 446/4789/SJ Tentang Tenaga Kesehatan
SE No. 446/4789/SJ ttg Pemerataan Tenaga Kesehatan Di Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Dasar Milik Pemerintah Daerah
SE No. 555/4802/SJ ttg Penyediaan Informasi Pelayanan Minimal (SPM) Pada Website Pemerintahan Daerah
Fasilitasi Pengawasan Pemilukada Provinsi dan Kabupaten/Kota
Penawaran Beasiswa Pemerintah Singapura
Pembentukan Pimpinan, Penyusunan Tata Tertib dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Permendagri No. 41 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Lingkup Kemendagri
Formasi Pengadaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
PMK 224 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemanatauan dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah
SE. 160/2910/OTDA (Usul Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014
Optimalisasi Penyelenggaraan Simpeg di Lingkungan Kemendagri
SE Mendagri No.450.12/3302/SJ Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat
Program Beasiswa Magister CIO dan LTI 2014
Tugas Belajar Tenaga Kesehatan Papua dan Papua Barat
SE Perubahan Penggunaan Istilah
Tawaran Beasiswa Korea International Cooperation Agency Tahun 2014
SE Mendagri No.120/1934/Sj Tanggal 17 April 2014
SE Mendagri No. 120/1235/Sj Tanggal 10 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/1102/Sj Tanggal 3 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/767/Sj Tanggal 11 Februari 2014
Matrik Monev Kinerja Penganggaran Lingkup Ditjen Otda
Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan OTSUS Papua & Papua Barat di K/L

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1497
mod_vvisit_counterYesterday3463
mod_vvisit_counterThis week15973
mod_vvisit_counterLast week27556
mod_vvisit_counterThis month85753
mod_vvisit_counterLast month139234
mod_vvisit_counterAll days2192417

News Letter 2013

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"

Kontak
DITJEN OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
JL. Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat 10110
http ://www.otda.kemendagri.go.id
bagren_otda@kemendagri.go.id
No Telp/Fax : 021-34833648 (T.U Ditjen Otda), 021-3859335 (Bagren Otda)
Visi Ditjen Otonomi Daerah:
Terdepan dalam Memantapkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah yang Desentralistik dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Copyright © 2014. ditjen Otda.

Copyright © 2012 Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. All Rights Reserved.