Thursday July 24, 2014
News Feeds:
PDF
Cetak
E-mail
14
Mei
2014

DJOHERMANSYAH DJOHAN DIRJEN OTONOMI DAERAH KEMENDAGRI

Kepala daerah mencalonkan diri sebagai presiden, apakah akan mengganggu pemerintahan?

Dalam UU Pilkada yang tengah dibahas ini, pemerintah mengusulkan agar kepala daerah bukanlah kader atau pengurus partai politik. Dengan begitu, tidak ada kekhawatiran munculnya tekanan dan permintaan dari petinggi partai yang ingin memanfaatkan posisinya itu. Dengan adanya batasan tersebut, kepala daerah bisa fokus urus daerahnya. Namun, ini kan karier politik, kami juga tidak bisa membatasi asalkan sesuai prosedur. Pemerintahan pun akan berjalan, kan ada wakilnya yang menjadi Plt Gubernur.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
14
Mei
2014

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono meminta pelaksanaan kampanye pilpres menerapkan etika dan kesantunan dalam berpolitik.Capres PDIP Joko Widodo mengungkapkan hal itu seusai ber temu Presiden. “Beliau berpesan mengenai kesantunan dalam berkampanye dan menjaga et dan menjaga etika politik,“ kata Jokowi seusai menyerahkan surat permohonan cuti sebagai Gubernur DKI Jakarta di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
14
Mei
2014

EKONOMIKA

DIRJEN Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan APBN Perubahan 2014 siap diajukan untuk dibahas kepada Badan Anggaran DPR Selasa depan. “Pada 20 (Mei) ke Banggar DPR, nanti dipecah untuk dilakukan pembahasan di komisi,” ujarnya di Jakarta, kemarin. Menurutnya, sebelum disampaikan ke Banggar, draf APBN Perubahan itu akan dilaporkan terlebih dahulu dalam sidang kabinet untuk mendapat persetujuan.

“Semua akan dilihat, termasuk pendapatan yang bisa dioptimalkan ataupun belanja yang dihemat, yang penting APBN aman,” ujar Askolani.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
14
Mei
2014

A tribute is called for to praise Megawati Soekarnoputri, the chairperson of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P), who has shown her statesmanship and appointed Jakarta Governor Joko “Jokowi” Widodo as her party’s presidential candidate. On her part, it is also a sacrifice, as she has been waiting for her own chance to take the post for the 10 years she has spent in opposition.

Had she had that chance this time, she would have considered it as a continuation of Sukarno’s and her own presidency in 2001-2004.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
14
Mei
2014

Prosesi Kebangsaan Digelar di Ende

KUPANG (Suara karya) : Bupati Ende Marselinus YW Petu mengatakan, dalam rangka memperingati Hari Kelahiran (Harlah) Pancasila 1 Juni 2014 mendatang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ende akan menggelar Prosesi Kebangsaan.

“Prosesi kebangsaan ini dimaksudkan untuk mengenang napak tilas perjalanan Bung Karno ketika dirinya diasingkan bersama keluarganya (1934-1938) di Ende. Ini kisah sejarah yang harus diwariskan terus menenerus kepada generasi muda.” kata Marselinus yang dihubungi, di Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (12/5).

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
12
Mei
2014

Terus Lahirkan Corak Baru

JAKARTA, KOMPAS - Corak batik Indonesia terus diperkaya agar semakin populer dan dapat masuk ke pasar lebih luas. Pengembangan batik tersebut dapat berangkat dari corak tradisional. Untuk itu, diperlukan inisiator yang mau mencipta corak-corak batik baru.

Hal itu terungkap dalam acara bincang batik di mal Kota Kasablanka, Jakarta, Sabtu (10/5). Dalam kesempatan itu, perusahaan Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) meluncurkan batik corak baru hasil pengembangan logo perusahaan yang kemudian dicatatkan di Museum Rekor Indonesia (Muri).

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
09
Mei
2014

Jumat,09 Mei 2014

DJOHERMANSYAH DJOHAN

DIRJEN OTONOMI DAERAH KEMENDAGRI

Bagaimana tanggapan Anda terkait maraknya korupsi yang dilakukan kepala daerah?

Iya, maraknya penangkapan kepala daerah ini sangat mengkhawatirkan. Posisinya sekarang sudah 325 kepala daerah yang terjerat hukum, baik masih berstatus tersangka atau sudah menjadi narapidana. Ini tidak boleh dibiarkan terus berlanjut. Kalau tidak ada perubahan sistem, nanti jumlahnya yang terkena kasus hukum pasti akan bertambah banyak.

Mengapa begitu mudah kepala daerah terkena kasus hukum?

Ini terkait juga dengan besarnya kewenangan kepala daerah. Mereka bisa dengan mudah menjual kebijakannya pada swasta. Jadinya, perizinan alih fungsi tanah, pengelolaan hutan, kawasan pertambangan, pemberdayaan laut, bisa menjadi milik swasta karena diberikan kepala daerah dengan imbalan tertentu. Sistem sekarang membuat sulit bagi pemerintah pusat atau siapa pun mengontrol kebijakan bupati atau wali kota.

Oleh Administrator   
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Search

Find Us on

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday324
mod_vvisit_counterYesterday4239
mod_vvisit_counterThis week18512
mod_vvisit_counterLast week28643
mod_vvisit_counterThis month101943
mod_vvisit_counterLast month129580
mod_vvisit_counterAll days1793353

News Letter 2013

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"

Kontak
DITJEN OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
JL. Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat 10110
http ://www.otda.kemendagri.go.id
bagren_otda@kemendagri.go.id
No Telp/Fax : 021-34833648 (T.U Ditjen Otda), 021-3859335 (Bagren Otda)
Visi Ditjen Otonomi Daerah:
Terdepan dalam Memantapkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah yang Desentralistik dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Copyright © 2014. ditjen Otda.

Copyright © 2012 Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. All Rights Reserved.