Sunday November 23, 2014
  • Dirjen otda pada acr Konsultasi Penyusunan Tata Tartib DPRD Prov Aceh Priode 2014-2019, 20 November 2014
  • Pelantikan Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara, 19 November 2014
  • Dirjen otda pada rapat koordinasi dgn KPU Prov.Kalteng dan Kab.Kotim Pelaksanaan Pilkada Serentak, 19 November 2014
  • Terima kasih Bapak Gamawan Fauzi, selamat datang Bapak Tjahjo Kumolo sebagai Mendagri periode 2014-2019
  • Dirjen otda pada acara bincang pagi Metro TV terkait PLT Gubenur DKI Jakarta, 31 Oktober 2014
  • Dirjen otda membuka pertemuan pusda mempersiapkan pemerintah daerah guna menghadapi pasar tunggal ASEAN 2015, 29 Oktober 2014
  • Mendagri pada upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-86 tahun 2014, 28 Oktober 2014
  • Dirjen otda pada Wawancara Plt Gub DKI Jakarta dgn TV ONE, 24 Oktober 2014
  • Dialog Dirjen Otda dalam program Wide Shot Metro TV tema Warisan Belenggu Korupsi, 16 Okt 2014
  • Dirjen Otda pada Sosialisasi UU No. 23 thn 2014 ttg Pemda dan UU No. 6 Thn 2014 ttg Pemerintah Desa di Prov. Riau, 15 Okt 2014
  • Newsletter (Info Otda) sbg Media Informasi Ditjen Otda
News Feeds:
PDF
Cetak
E-mail
18
Sep
2014

JAKARTA-Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan, mengatakan Rancangan Undang Undang Pemilihan Kepala daerah (RUU Pilkada) harus disahkan sebelum masa jabatan DPR periode 2009-2014 berakhir. Jika tidak, periode pembahasan RUU Pilkada oleh DPR periode 2014-2019 mesti dimulai dari awal lagi.

"Kalau kita tidak selesaikan RUU Pilkada ini, maka RUU ini menjadi gagal. Batal. Kemabli menjadi nol," kata Djohan dalam diskusi terbatas Polemik RUU Pilkada, di kantor DPP PDI Perjuangan, Rabu (17/9).

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
18
Sep
2014

Nono Sampono Prihatin UU Sering Digugat Ke MK

Undang-undang (UU) yang telah disahkan kerap kali berujung di Mahkamah Konstitusi (MK). Umur UU tak berlangsung lama. Bahkan, ada UU yang baru diketuk di DPR langsung digugat di MK.

Melihat hal ini, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih dari Dapil Maluku, Nono Sampono sangat prihatin.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
18
Sep
2014

Kewenangan Pusat Makin Kuat Jika RUU Pemda Disahkan

RMOL. Rancangan Undang-undang Pemerintah Daerah (RUU Pemda) yang rencananya disahkan DPR pada 25 September mendatang, akan mengatur dengan jelas hirarki kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Kewenangan pusat makin kuat. Bahkan, jika RUU Pemda disahkan, Presiden baru punya kewenangan memecat gubernur bandel.

Menteri Dalam Negeri (Men­dagri) Gamawan Fauzi menilai, ke­beradaan RUU Pemda ini mem­be­ri­kan keleluasaan bagi Pre­siden baru, Joko Widodo (Jokowi).

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
18
Sep
2014

Produk Legislasi

JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono optimistis pengesahan UU Pemerintahan Daerah (Pemda) yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini bisa mengidentifikasi dan mengikis persoalan yang selama ini terjadi di daerah.

"(Pengesahan) ini adalah satu tonggak sejarah yang akan mengubah wajah pemerintahan dan pembangunan kita di seluruh Tanah Air. Karena setelah 10 tahun kita melaksanakan UU Pemda, kita bisa mengenali sejumlah permasalahan dan tantangan yang berpengaruh langsung terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan," jelas Presiden saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (17/9).

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
18
Sep
2014

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPR Aceh mau berbesar hati menerima usulan pemerintah pusat, agar tiga aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, segera disahkan.

Pasalnya, masa bakti pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan berakhir 20 Oktober 2014. Sementara, isu krusial hingga kini masih menjadi perdebatan dan tak juga mencapai titik temu. Padahal, hanya tinggal terkait dua hal saja. Yakni, pembagian hasil minyak lepas pantai dan pertanahan.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
17
Sep
2014

Oleh Gamawan Fauzi

Menteri Dalam Negeri

Pemerintah akan menghormati keputusan DPR yang akan diambil terkait sistem pemilihan kepala daerah dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Dalam negara demokrasi, tentu saja, ada yang menolak dan ada yang setuju. Hal itu merupakan sah-sah saja.

Oleh karena itu, terkait RUU Pilkada, Pemerintah akan menyerahkan, menunggu, dan menghormati sepenuhnya kepada DPR. Baik pemilihannya langsung maupun melalui perwakilan DPRD, maka Pemerintahan melalui Kementerian Dalam Negeri telah menyiapkan dua rancangan mekanisme terkait RUU tersebut.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
17
Sep
2014

RUU Pilkada

JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat. Meski begitu, 10 tahun pelaksanaannya tetap harus dievaluasi. Itulah sebabnya pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah ke DPR.

“Beliau melihat bahwa akan sangat ideal jika menjalankan pilkada langsung dengan tanpa ekses negatif,” kata Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (16/9).

Oleh Administrator   
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Search

Find Us on

Info Penting

Perlombaan Pengucapan Panca Prasetya Kopri Dalam Rangka Peringatan HUT Kopri Ke-43 Tahun 2014
Kebijakan Penghematan lingkup Kementerian Dalam Negeri
SE NOMOR 121/6636/SJ ttg Pengisian Jabatan Gubernur,Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota
SE HK 03.03/III/3555/2014 ttg Pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Fasilitas Kesehatan
Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Program Profesi Kepamongprajaan IPD Angkatan II TA. 2014/2015
Perppu No 2 Tentang Pemerintahan Daerah
UU No 23 Tentang Pemerintahan Daerah
Perppu No 1 Tentang Pilkada
UU No 22 Tentang Pilkada
Pengumuman Beasiswa S2 Public Policy and Good Governance (PPGG) 2015
Tindak Lanjut SE No. 446/4789/SJ Tentang Tenaga Kesehatan
SE No. 446/4789/SJ ttg Pemerataan Tenaga Kesehatan Di Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Dasar Milik Pemerintah Daerah
SE No. 555/4802/SJ ttg Penyediaan Informasi Pelayanan Minimal (SPM) Pada Website Pemerintahan Daerah
Fasilitasi Pengawasan Pemilukada Provinsi dan Kabupaten/Kota
Penawaran Beasiswa Pemerintah Singapura
Pembentukan Pimpinan, Penyusunan Tata Tertib dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Permendagri No. 41 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Lingkup Kemendagri
Formasi Pengadaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
PMK 224 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemanatauan dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah
SE. 160/2910/OTDA (Usul Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014
Optimalisasi Penyelenggaraan Simpeg di Lingkungan Kemendagri
SE Mendagri No.450.12/3302/SJ Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat
Program Beasiswa Magister CIO dan LTI 2014
SE Perubahan Penggunaan Istilah
Tawaran Beasiswa Korea International Cooperation Agency Tahun 2014
SE Mendagri No.120/1934/Sj Tanggal 17 April 2014
SE Mendagri No. 120/1235/Sj Tanggal 10 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/1102/Sj Tanggal 3 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/767/Sj Tanggal 11 Februari 2014
Matrik Monev Kinerja Penganggaran Lingkup Ditjen Otda
Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan OTSUS Papua & Papua Barat di K/L

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1040
mod_vvisit_counterYesterday2883
mod_vvisit_counterThis week1040
mod_vvisit_counterLast week27688
mod_vvisit_counterThis month79617
mod_vvisit_counterLast month118660
mod_vvisit_counterAll days2304941

News Letter 2013

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"

Kontak
DITJEN OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
JL. Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat 10110
http ://www.otda.kemendagri.go.id
bagren_otda@kemendagri.go.id
No Telp/Fax : 021-34833648 (T.U Ditjen Otda), 021-3859335 (Bagren Otda)
Visi Ditjen Otonomi Daerah:
Terdepan dalam Memantapkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah yang Desentralistik dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Copyright © 2014. ditjen Otda.

Copyright © 2012 Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. All Rights Reserved.