Saturday November 1, 2014
  • Terima kasih Bapak Gamawan Fauzi, selamat datang Bapak Tjahjo Kumolo sebagai Mendagri periode 2014-2019
  • Dirjen otda membuka pertemuan pusda mempersiapkan pemerintah daerah guna menghadapi pasar tunggal ASEAN 2015, 29 Oktober 2014
  • Mendagri pada upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-86 tahun 2014, 28 Oktober 2014
  • Dirjen otda pada Wawancara Plt Gub DKI Jakarta dgn TV ONE, 24 Oktober 2014
  • Dialog Dirjen Otda dalam program Wide Shot Metro TV tema Warisan Belenggu Korupsi, 16 Okt 2014
  • Dirjen Otda pada Sosialisasi UU No. 23 thn 2014 ttg Pemda dan UU No. 6 Thn 2014 ttg Pemerintah Desa di Prov. Riau, 15 Okt 2014
  • Dirjen otda pada Sosialisasi UU Pilkada di Metro TV, 9 Oktober 2014
  • mendagri bersama dirjen otda pada peresmian 3 dob dan pelantikan Pj Bupati Muna Barat, Buton Tengah & Buton Selatan, 9 Okt 2014
  • Dirjen otda menyerahkan Surat Keputusan pelaksana tugas Gubernur Riau, 7 Oktober 2014
  • Newsletter (Info Otda) sbg Media Informasi Ditjen Otda
News Feeds:
PDF
Cetak
E-mail
01
Sep
2014

JAMBORE PKK

JAKARTA (Suara Karya) : Mendagri Gamawan Fauzi mengakui peran aktif organisasi PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Tanpa PKK, kesetaraan pembangunan nasional sulit terwujud dengan sempurna.

“Tak dapat dipungkiri, PKK telah berperan aktif dalam kesertaan pembangunan nasional yang mampu menggerakkan penduduk, keluarga, dan masyarakat luas untuk bangkit dari ketertinggalan meraih kehidupan yang berkualitas dan sejahtera. Untuk itu saya minta para kader PKK teruslah mengabdi dengan membina kesejahteraan keluarga,” katanya saat membuka Jambore PKK Nasional di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Rabu (27/8).

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
01
Sep
2014

Pemilihan oleh DPRD Tak Sejalan dengan Visi Pemerintah Baru

JAKARTA, KOMPAS-Rancangan Undang-undang tentang pemilihan Kepala Daerah yang sedang dibahas DPR Dan Pemerintah mendesak disahkan. UU itu diperlukan sebagai payung hukum dan pedoman pelaksanaan pilkada di 247 daerah pada 2015.

“Kepentingan  UU (Pilkada) ini mendesak dan penting untuk mengisi kekosongan aturan tentang pilkada. Ini karena pada awal 2015 sudah ada pilkada di 247 daerah di Indonesia,”ujar Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada Komisi II DPR A Hakam Naja, di Jakarta, Minggu (31/8).

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
28
Agu
2014

Abdullah Gampang

Di rumahnya, Abdullah Gampang tampak sedang menyelesaikan dan mengemas genta angin dari limbah kayu berukiran motif Dayak yang dilengkapi dengan ikon khas Kalimantan Tengah, burung tingang. Keringat masih mengucur dari tubuhnya yang telanjang dada. Bapak dua anak kelahiran Jepara 46 tahun lalu bekerja serabutan pada took mebel di Palangkaraya, kini dia menjadi pemilik industry rumah tangga Patra Craft yang mempekerjakan sedikikitnya 15 orang dari lingkungan sekitar tempat tinggalnya.

Meski lahir di Jepara, Jawa Tengah, yang terkenal dengan kerajinan ukir kayunya, gampang, demikian sapaannya, tidak pernah belajar mengukir disana. Dia justru dibesarkan di Lampung hingga lulus SLTA pada 1993.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
27
Agu
2014

Melihat kebiasaan ibu-ibu rumah tangga yang suka menghabiskan waktu untuk sekedar mengobrol, Sunaryati merasa miris. Dia tergerak mengajak mereka untuk memanfaatkan waktu, lahan pekarangan, serta peluang meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan membudidayakan jamur tiram di Desa Sakajang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.

OLEH MEGANDIKA WICAKSONO

Sebagian besar warga Desa Sakakajang mengandalkan hidup dari menyadap getah karet. Umumnya, para suami menyadap karet pada pagi hari sekitar pukul 05.00 hingga pukul 10.00 atau sore hari selepas pukul 15.00.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
27
Agu
2014

Siapkan Bonus Demografi Tak Cukup Perkuat Pendidikan Formal

JAKARTA, KOMPAS – Pendidikan diyakini menjadi salah satu kunci menyiapkan manusia Indonesia produktif agar bonus demografi menjadi berkah, bukan bencana, bagi pembangunan. Namun, tak cukup memperkuat pendidikan formal, pemerintah juga harus mendukung tumbuhnya pusat-pusat pelatihan tenaga kerja di masyarakat.

Agar berkesempatan menuai puncak bonus demografi pada 2028-2031, pemerintah harus sedemikian rupa menyiapkan manusia Indonesia yang produktif sehingga kompeten dan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dunia kerja. Pertarungan di antara tenaga kerja akan mengetat seiring terbukanya pasar kerja regional dan internasional.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
26
Agu
2014

JELAJAH SEPEDA SULAWESI

Pada awal tahun ajaran sekolah, Husni (37) tidak risau. Ia memiliki dana cukup untuk memenuhi kebutuhan dua anaknya di bangku sekolah menengah pertama. Uang itu berasal dai penjualan cabai.

Oleh VIDELIS JEMALI

Maret lalu, ia memanen 40 kilogram cabai dari 500 pohon. Dengan harga rata-rata Rp 15.000 per kilogram, Husni mendulang Rp 600.000. “Uang itu cukup untuk membantu kebutuhan sekolah anak-anak. Kami tidak perlu memangkas uang untuk kebutuhan pokok, seperti beras,” kata warga Desa Uso, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, itu, pekan lalu. Sekitar 2.000 pohon cabainya kini belum berubah.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
26
Agu
2014

BERAKHIR sudah kontestasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014. Namun, bagi Jokowi Widodo dan Jusuf Kalla, inilah awal dari tanggung jawab mahaberat untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, Indonesia yang menyejahterakan rakyatnya.

Ditandai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh gugatan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Jokowi-JK sah menjadi presiden dan wakil presiden selama lima tahun ke depan. Tiada lagi aral yang bisa merintangi keduanya menuju kursi RI-1 dan RI-2.

Oleh Administrator   
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Search

Find Us on

Info Penting

Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Program Profesi Kepamongprajaan IPD Angkatan II TA. 2014/2015
Perppu No 2 Tentang Pemerintahan Daerah
UU No 23 Tentang Pemerintahan Daerah
Perppu No 1 Tentang Pilkada
UU No 22 Tentang Pilkada
Pengumuman Beasiswa S2 Public Policy and Good Governance (PPGG) 2015
Tindak Lanjut SE No. 446/4789/SJ Tentang Tenaga Kesehatan
SE No. 446/4789/SJ ttg Pemerataan Tenaga Kesehatan Di Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Dasar Milik Pemerintah Daerah
SE No. 555/4802/SJ ttg Penyediaan Informasi Pelayanan Minimal (SPM) Pada Website Pemerintahan Daerah
Fasilitasi Pengawasan Pemilukada Provinsi dan Kabupaten/Kota
Penawaran Beasiswa Pemerintah Singapura
Pembentukan Pimpinan, Penyusunan Tata Tertib dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Permendagri No. 41 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Lingkup Kemendagri
Formasi Pengadaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
PMK 224 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemanatauan dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah
SE. 160/2910/OTDA (Usul Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014
Optimalisasi Penyelenggaraan Simpeg di Lingkungan Kemendagri
SE Mendagri No.450.12/3302/SJ Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat
Program Beasiswa Magister CIO dan LTI 2014
Tugas Belajar Tenaga Kesehatan Papua dan Papua Barat
SE Perubahan Penggunaan Istilah
Tawaran Beasiswa Korea International Cooperation Agency Tahun 2014
SE Mendagri No.120/1934/Sj Tanggal 17 April 2014
SE Mendagri No. 120/1235/Sj Tanggal 10 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/1102/Sj Tanggal 3 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/767/Sj Tanggal 11 Februari 2014
Matrik Monev Kinerja Penganggaran Lingkup Ditjen Otda
Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan OTSUS Papua & Papua Barat di K/L

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1454
mod_vvisit_counterYesterday3688
mod_vvisit_counterThis week25557
mod_vvisit_counterLast week24777
mod_vvisit_counterThis month1454
mod_vvisit_counterLast month118660
mod_vvisit_counterAll days2226778

News Letter 2013

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"

Kontak
DITJEN OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
JL. Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat 10110
http ://www.otda.kemendagri.go.id
bagren_otda@kemendagri.go.id
No Telp/Fax : 021-34833648 (T.U Ditjen Otda), 021-3859335 (Bagren Otda)
Visi Ditjen Otonomi Daerah:
Terdepan dalam Memantapkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah yang Desentralistik dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Copyright © 2014. ditjen Otda.

Copyright © 2012 Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. All Rights Reserved.