Thursday August 21, 2014
  • Upacara Bendera 17 Agustus 2014 Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
  • Dirjen Otda Menerima Tim Asistensi RUU Papua dan Papua Barat, 14 Agustus 2014
  • Pertemuan Mendagri dengan Gubernur Papua, Ketua DPRP dan MRP, 13 Agustus 2014
  • Dirjen Otda Pada Sidang DPOD, 13 Agustus 2014
  • Audiensi Camat se-kabupaten Sumbawa dengan Dirjen Otda, 8 Agustus 2014
  • Dirjen otda bersama camat se-Kabupaten Sumbawa Provinsi NTB, 8 Agustus 2014
  • Rapat Tim Teknis DPOD, 7 Agustus 2014
  • Dirjen otda memantau kegiatan pasca libur idul fitri, 5 Agustus 2014
  • Mendagri pada acara Halal bi Halal lingkup Kementerian Dalam Negeri, 4 Agustus 2014
  • Dirjen Otda pada acara Halal bi Halal lingkup Kementerian Dalam Negeri, 4 Agustus 2014
  • Dirjen Otda dan sesditjen otda pada Apel Pagi lingkup Ditjen Otonomi Daerah, 25 Juli 2014
  • Mendagri pada acr buka bersama dengan wartawan pokja kemendagri, 23 Juli 2014
  • dirjen otda pada wawancara otonomi daerah di TV ONE, 21 Juli 2014
  • Newsletter (Info Otda) sbg Media Informasi Ditjen Otda
News Feeds:
PDF
Cetak
E-mail
13
Jun
2014

PNS harus netral meskipun kepala daerah jadi juru kampanye.

JAKARTA – Sebanyak 27 kepala daerah resmi mengajukan cuti kampanye untuk mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) peserta Pemilu 2014. Pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mendapatkan lebih banyak dukungan kepala dari kepala daerah dibandingkan dengan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), yaitu sebanyak 18 kepala daerah.

“Hingga saat ini, data yang kami terima ada 16 gubernur dan 11 wakil gubernur yang mengajukan cuti kampanye pilpres,” kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Didik Suprayitno di Jakarta, Kamis (12/6).

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
12
Jun
2014

Menimbang Visi Otonomi Daerah Capres-Cawapres 2014

Masa depan desenntralisasi dan otonomi daerah turut dipertaruhkan dalam pemilihan umum presiden (pilpres) kali ini. Sebab, siapapun yang melanggeng ke Istana  Merdeka pasti akan ikut menentukan arah otonomi daerah selama lima tahun ke depan. Lalu, pasangan capres-cawapres manakah yang lebih pro-otonomi? Berikut ulasan REDHI SETIADI, peneliti The Jawa Pos Institue of Pro-Otonomi (JPIP).

Senin (9/6) malam, tahapan debat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) dimulai. Meski sudah dibatasi pada topik pembangunan demokrasi, pemerintahan yang bersih dan penegakan hukum,ternyata masing-masing pasangan tidak bisa menahan diri untuk tidak membahas isu desentralisasi dan otonomi daerah.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
12
Jun
2014

Secara Umum Program Bersama Belum Berjalan

SEMARANG-KOMPAS- Kerja sama regional anter kabupaten/kota di Jawa Tengah selama ini belum optimal karena secara umum  belum ada program nyata. Bahkan, detail kerja sama sering kali belum ada. Meskipun begitu, program kerja sama tersebut harus dilanjutkan.

Beberapa program kerja sama regional tersebut antara lain melibatkan Kendal, Demak, dan Ungaran, Kabupaten Semarang,Kabupaten Grobogan, yang disingkat Kedungsepur. Kerja sama yang melibatkan Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten disingkat Subosukawonosraten. Ada juga kerja sama yang melibatkan Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen dan disingkat Barlingmascakep.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
11
Jun
2014

Dalam debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tiga hari yang lalu, masing-masing pasangan telah menyinggung tema desentralisasi> Mereka sama-sama menyatakan keprihatinan bahwa sistem desentralisasi tampaknya telah menjadi beban bagi pemerintah pusat dan bukannya mendorong pembangunan.

Dalam sejumlah forum terkait desentralisasi, para pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota merasa bahwa aturan-aturan yang lahir dari pihak pemerintah pusat terus bermunculan padahal implementasinya sulit dilakukan.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
11
Jun
2014

JAKARTA-Pemerintah daerah kini memegang peranan yang cukup penting. Hal ini terlihat dari sekitar 30% total anggaran pemerintah erupakan dana transfer ke daerah.

"Saat ini kita berbicara soal belanja negara yang sebesar Rp. 1.800 triliun , jadi kalau kita bicara 30%, kita bicara Rp 600 triliun dana yang ditransfer ke pemerintah daerah," kata Menteri Keuangan M.Chatib Basri dalam acara Hadi Soesatro Policy Forum 2014 seperti dikutip di laman Kemenkeu.go.id di Jakarta, Senin (9/6).

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
09
Jun
2014

JAKARTA (Suara Karya) : Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengingatkan jika selama masa kampanye pemilihan presiden ditemukan ada PNS  yang ikut terlibat dalam kegiatan massa partai politik maka dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemberian sanksi tersebut setelah melalui kajian pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Semua PNS tidak boleh ikut kampanye. PNS itu harus netral," kata Mendagri usai membuka Rakornas Pemerintahan Umum di Jakarta, kemarin.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
09
Jun
2014

9 Daerah Pebatasan Lakukan Kerja Sama

KUNINGAN, KOMPAS- Pembangunan infrastruktur dan pendidikan menjadi kunci utama kerja sama sembilan daerah di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat yang tergabung dalam wadah bernama Kunci Bersama. Setelah tiga tahun dideklarasikan, Kunci Bersam ini mulai mengeratkan hubungan antar warga.

Upaya mengeratkan hubungan itu antara lain melalui berbagai kegiatan perlombaan seni dan olahraga. Salah satunya adalah bersepeda bersama-sama yang diselenggarakan pada Minggu, (8/6) di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

Oleh Administrator   
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Search

Find Us on

Info Penting

Sambutan Mendagri Pada Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi Masjab Tahun 2014-2019
Permendagri No. 41 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Lingkup Kemendagri
Formasi Pengadaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
PMK 224 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemanatauan dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah
SE. 160/2910/OTDA (Usul Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014
Optimalisasi Penyelenggaraan Simpeg di Lingkungan Kemendagri
Pelaksanaan Apel Pagi Bulan Juli Tahun 2014
SE Mendagri No.450.12/3302/SJ Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat
Program Beasiswa Magister CIO dan LTI 2014
Penerimaan Mahasiswa Baru Kelas S1 Lanjutan
Penetapan Jam Kerja PNS Selama Bulan Ramadhan
Tugas Belajar Tenaga Kesehatan Papua dan Papua Barat
SE Perubahan Penggunaan Istilah
Tawaran Beasiswa Korea International Cooperation Agency Tahun 2014
SE Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2014
SE Mendagri No.120/1934/Sj Tanggal 17 April 2014
SE Mendagri No. 120/1235/Sj Tanggal 10 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/1102/Sj Tanggal 3 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/767/Sj Tanggal 11 Februari 2014
Matrik Monev Kinerja Penganggaran Lingkup Ditjen Otda
Program Beasiswa Australia Awart Scholarship Tahun 2014
Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
Penawaran pendidikan Pascasarjana Magister & Doktor Ilmu Hukum & Ekonomi UNHAS JAKARTA
Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan OTSUS Papua & Papua Barat di K/L
Materi Dirjen Otonomi Daerah pada Rapat Kerja Gubernur Seluruh Indonesia Tahun 2013

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1556
mod_vvisit_counterYesterday6493
mod_vvisit_counterThis week22451
mod_vvisit_counterLast week31818
mod_vvisit_counterThis month83198
mod_vvisit_counterLast month136237
mod_vvisit_counterAll days1910845

News Letter 2013

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"

Kontak
DITJEN OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
JL. Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat 10110
http ://www.otda.kemendagri.go.id
bagren_otda@kemendagri.go.id
No Telp/Fax : 021-34833648 (T.U Ditjen Otda), 021-3859335 (Bagren Otda)
Visi Ditjen Otonomi Daerah:
Terdepan dalam Memantapkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah yang Desentralistik dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Copyright © 2014. ditjen Otda.

Copyright © 2012 Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. All Rights Reserved.