Thursday October 2, 2014
  • Upacara Peringatan hari kesaktian pancasila, 1 Oktober 2014
  • Pengesahan RUU Pilkada & RUU Pemda pada sidang paripurna DPR-RI, 25 & 26 September 2014
  • Mendagri dengan Komisi II DPR RI pada Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Pilkada, 24 September 2014
  • Raker Pemerintah dengan Pansus DPR-R0I terkait RUU tentang Pemerintahan Daerah, 12 September 2014
  • Dirjen otda bersama timus dan timsin pembahasan RUU Pilkada, 10 September 2014
  • Mendagri melantik Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kab Sumba Barat Daya Prov NTT, 8 September 2014
  • Dirjen Otda menerima Gubernur Maluku Utara, 8 September 2014
  • Mendagri pada pelantikan Pejabat Eselon I, II, dan III, 28 Agusuts 2014
  • Penandatanganan Nota Kesepahaman bersama Kemnakertrans, Kemendagri, Kemeneg PP & PA, dan Kemen PPN/BAPPENAS, 27-08-2014
  • Dirjen otda menerima Gubernur Kepulauan Riau, 25 Agustus 2014
  • Dirjen Otda pada rapat internal Eselon II Lingkup Ditjen Otonomi Daerah, 19 Agustus 2014
  • Upacara Bendera 17 Agustus 2014 Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
  • Dirjen Otda Menerima Tim Asistensi RUU Papua dan Papua Barat, 14 Agustus 2014
  • Pertemuan Mendagri dengan Gubernur Papua, Ketua DPRP dan MRP, 13 Agustus 2014
  • Newsletter (Info Otda) sbg Media Informasi Ditjen Otda
News Feeds:
PDF
Cetak
E-mail
09
Jan
2014

PEMERINTAHAN DAERAH

SLAWI,  KOMPAS- Dalang kondang dari Kabupaten Tegal, Ki Enthus Susmono, resmi menjadi sebagai Bupati Tegal periode 2014-2019 setelah dilantik Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Tegal,Rabu (8/1) Enthus dilantik bersama Wakil Bupati Umi Azizah.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
09
Jan
2014

HUTAN ADAT

JAKARTA, KOMPAS – Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif menawarkan hasil pemetaannya bersama masyarakat adat di berbagai hutan adat. Peta itu diharapkan bisa menjadi alat untuk menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 yang memisahkan hutan adat dari hutan Negara.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
08
Jan
2014

"Daerah Otonomi Baru (DOB) dijadikan dagangan, oleh para politisi, pejabat, pengusaha yang sempit cara berpikirnya, hanya demi kursi dan uang."

Skalanews - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), diimbau untuk lebih berhati-hati dalam memekarkan suatu daerah. Karean dikhawatirkan bisa menyuburkan praktik korupsi di daerah.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
08
Jan
2014

DENPASAR - Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pariwisata Provinsi Bali menargetkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan Nusantara meningkat pada 2014. Tahun ini, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali di targetkan mencapai 3,5 juta  orang. Sementara jumlah wisatawan Nusantara ke Bali ditargetkan menebus 6,4 juta orang.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
08
Jan
2014

Struktur import negeri ini didominasi produk pangan dan energi. Pertumbuhan kelas menengah dengan pendapatan yang meningkat mendorong permintaan pangan dan energi di dalam negeri. Akan tetapi, hal utama karena produksi dalam negeri. Akan tetapi, hal utama karena produksi dalam negeri, terutama pangan praktis terbengkalai.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
07
Jan
2014

PESONA NUSANTARA

Muhammad Ruby berjalan tergopoh melewati kepungan kabut di kawasan Kalimati, Gunung Semeru, Jawa Timur, Rabu (1/1), yang berada di ketinggian 2.700 meter di atas permukaan laut. Meski letih, kegembiraan terpancar di wajah pria asal Pekanbaru, Riau, tersebut.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
07
Jan
2014

UNDANG-UNDANG DESA

PURWOKERTO – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman menekankan agar desa menjadi pusat pertumbuhan dan pembangunan di daerah. Pengesahan UU tentang Desa pada 18 Desember 2013 memberi angin segar bagi pemerintah daerah. UU Desa telah memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan dan pembangunan. Dengan begitu,

Oleh Administrator   
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Search

Find Us on

Info Penting

Pengumuman Ibadah Qurban Tahun 1435 H/2014 M
Tindak Lanjut SE No. 446/4789/SJ Tentang Tenaga Kesehatan
SE No. 446/4789/SJ ttg Pemerataan Tenaga Kesehatan Di Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Dasar Milik Pemerintah Daerah
SE No. 555/4802/SJ ttg Penyediaan Informasi Pelayanan Minimal (SPM) Pada Website Pemerintahan Daerah
Fasilitasi Pengawasan Pemilukada Provinsi dan Kabupaten/Kota
Penawaran Beasiswa Pemerintah Singapura
Pembentukan Pimpinan, Penyusunan Tata Tertib dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Sambutan Mendagri Pada Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi Masjab Tahun 2014-2019
Permendagri No. 41 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Lingkup Kemendagri
Formasi Pengadaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
PMK 224 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemanatauan dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah
SE. 160/2910/OTDA (Usul Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014
Optimalisasi Penyelenggaraan Simpeg di Lingkungan Kemendagri
SE Mendagri No.450.12/3302/SJ Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat
Program Beasiswa Magister CIO dan LTI 2014
Penerimaan Mahasiswa Baru Kelas S1 Lanjutan
Tugas Belajar Tenaga Kesehatan Papua dan Papua Barat
SE Perubahan Penggunaan Istilah
Tawaran Beasiswa Korea International Cooperation Agency Tahun 2014
SE Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2014
SE Mendagri No.120/1934/Sj Tanggal 17 April 2014
SE Mendagri No. 120/1235/Sj Tanggal 10 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/1102/Sj Tanggal 3 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/767/Sj Tanggal 11 Februari 2014
Matrik Monev Kinerja Penganggaran Lingkup Ditjen Otda
Program Beasiswa Australia Awart Scholarship Tahun 2014
Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
Penawaran pendidikan Pascasarjana Magister & Doktor Ilmu Hukum & Ekonomi UNHAS JAKARTA
Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan OTSUS Papua & Papua Barat di K/L
Materi Dirjen Otonomi Daerah pada Rapat Kerja Gubernur Seluruh Indonesia Tahun 2013

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1536
mod_vvisit_counterYesterday4115
mod_vvisit_counterThis week17538
mod_vvisit_counterLast week25308
mod_vvisit_counterThis month5651
mod_vvisit_counterLast month139234
mod_vvisit_counterAll days2112315

News Letter 2013

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"

Kontak
DITJEN OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
JL. Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat 10110
http ://www.otda.kemendagri.go.id
bagren_otda@kemendagri.go.id
No Telp/Fax : 021-34833648 (T.U Ditjen Otda), 021-3859335 (Bagren Otda)
Visi Ditjen Otonomi Daerah:
Terdepan dalam Memantapkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah yang Desentralistik dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Copyright © 2014. ditjen Otda.

Copyright © 2012 Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. All Rights Reserved.