Saturday October 25, 2014
  • Dirjen otda pada Wawancara Plt Gub DKI Jakarta dgn TV ONE, 24 Oktober 2014
  • Dialog Dirjen Otda dalam program Wide Shot Metro TV tema Warisan Belenggu Korupsi, 16 Okt 2014
  • Dirjen Otda pada Sosialisasi UU No. 23 thn 2014 ttg Pemda dan UU No. 6 Thn 2014 ttg Pemerintah Desa di Prov. Riau, 15 Okt 2014
  • Dirjen otda pada Sosialisasi UU Pilkada di Metro TV, 9 Oktober 2014
  • mendagri bersama dirjen otda pada peresmian 3 dob dan pelantikan Pj Bupati Muna Barat, Buton Tengah & Buton Selatan, 9 Okt 2014
  • Dirjen otda menyerahkan Surat Keputusan pelaksana tugas Gubernur Riau, 7 Oktober 2014
  • Upacara Peringatan hari kesaktian pancasila, 1 Oktober 2014
  • Mendagri pada Peresmian Unit Pelayanan Gratifikasi, Unit Layanan Pengadaan, dan Unit Layanan Administrasi Kemendagri, 2 Okt 2014
  • Pengesahan RUU Pilkada & RUU Pemda pada sidang paripurna DPR-RI, 25 & 26 September 2014
  • Mendagri dengan Komisi II DPR RI pada Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Pilkada, 24 September 2014
  • Raker Pemerintah dengan Pansus DPR-R0I terkait RUU tentang Pemerintahan Daerah, 12 September 2014
  • Newsletter (Info Otda) sbg Media Informasi Ditjen Otda
News Feeds:
PDF
Cetak
E-mail
23
Jan
2014

JAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudyono (SBY) mengemukakan, pengelolaan penanggulangan bencana masih terkendali. Presiden sudah berkomunikasi dengan sejumlah gubernur di Tanah Air, terutama yang sedang terkena bencana agar melakukan yang terbaik terkait penanganan bencana.

“Untuk diketahui, tadi saya bicara langsung dengan gubernur yang sedang menangani musibah bencana lain, antara lain Gubernur Jambi, Bengkulu, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku. Semua sedang mengelola dan menangani banjir di tempatnya masing-masing,” kata Presiden usai memimpin rapat terbatas (Ratas) yang khusus membahas masalah penanggulangan berbagai bencana di Tanah Air, Selasa (21/1).

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
23
Jan
2014

Sistem Baru Perkuat Pengawasan Anggaran Negara

JAKARTA, e-audit merupakan bagian dari pusat data Badan Pemeriksa keuangan (BPK) bersifat online, yang mampu memberikan sinergi antara pengawasan dan pengelolaan keuangan lembaga negara,” ujar Ketua BPK Hadi Poernomo dalam acara penandatanganan Komitmen Bersama “Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Negara” di Jakarta, Rabu (22/1).

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
23
Jan
2014

Amandemen untuk Memperkuat Kewenangan

JAKARTA, KOMPAS - Di tengah terbatasnya kewenangan Dewan Perwakilan Daerah, lembaga itu punya peran penting dalam menopang integrasi bangsa. DPD yang diwakili daerah menjadi salah satu penopang bangsa disamping partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili rakyat serta pemerintah pusat.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
22
Jan
2014

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, mengaku pihaknya kini masih memfokuskan pembahasan pembentukan empat daerah otonomi baru (DOB) yang tersisa dari 19 DOB yang disetujui untuk dibahas sejak 2012 lalu.

Keempat daerah tersebut masing-masing Buton Selatan, Buton Tengah, Muna Barat dan Kota Raha, yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Nantinya setelah pembahasan keempat daerah tersebut selesai dilaksanakan, kata Gamawan, barulah memfokuskan pembahasan terhadap usulan pembentukan 65 DOB baru yang diusulkan sebagai inisiatif DPR.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
22
Jan
2014

Pemekaran dalam realitasnya tidak dapat menjadi solusi mutlak dalam percepatan pembangunan. Apalagi, berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), 80% daerah otonomi baru (DOB) dinilai gagal.

Namun di sisi lain, pemekaran bukanlah hal yang harus dihindari. Pasalnya, tanpa pemekaran, kehadiran negara tidak dapat segera dirasakan di daerahdaerah perbatasan, kepulauan maupun daerah terpencil. Penting bagi pemerintah pusat untuk memberikan perhatian terhadap DOB, khususnya terhadap daerah-daerah yang telanjur dimekarkan dan tidak menunjukkan kemajuan.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
22
Jan
2014

Daerah (RUU Pilkada) yang telah dibahas sejak Januari 2011 atau telah memasuki tahun ketiga ini mulai menemui titik terang penyelesaian.

Komisi II DPR dan pemerintah bersepakat untuk menyelesaikan pembahasan RUU Pilkada pada masa sidang ini dengan memastikan akan dibawa ke rapat paripurna, selesai ataukah belum.

"Kita sepakati selesai masa sidang ini. Kalau juga belum bersepakat, kita akan laporkan kondisi objektif ini ke paripurna untuk selanjutnya dilakukan lobi atau pengambilan suara terbanyak," kata Ketua Komisi II DPR, Agun Gunanjar Sudarsa, seusai rapat konsultasi antara Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/1).

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
22
Jan
2014

Ditjen Otda, Jakarta,

Penetapan Kinerja adalah suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penetapan Kinerja ini merupakan suatu upaya penting untuk mendukung kegiatan reformasi birokrasi.

Oleh Administrator   
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Search

Find Us on

Info Penting

Apel Bersama dalam rangka Akhir Masa Tugas Menteri Dalam Negeri
Perppu No 2 Tentang Pemerintahan Daerah
UU No 23 Tentang Pemerintahan Daerah
Perppu No 1 Tentang Pilkada
UU No 22 Tentang Pilkada
Pengumuman Beasiswa S2 Public Policy and Good Governance (PPGG) 2015
Tindak Lanjut SE No. 446/4789/SJ Tentang Tenaga Kesehatan
SE No. 446/4789/SJ ttg Pemerataan Tenaga Kesehatan Di Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Dasar Milik Pemerintah Daerah
SE No. 555/4802/SJ ttg Penyediaan Informasi Pelayanan Minimal (SPM) Pada Website Pemerintahan Daerah
Fasilitasi Pengawasan Pemilukada Provinsi dan Kabupaten/Kota
Penawaran Beasiswa Pemerintah Singapura
Pembentukan Pimpinan, Penyusunan Tata Tertib dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Permendagri No. 41 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Lingkup Kemendagri
Formasi Pengadaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
PMK 224 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemanatauan dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah
SE. 160/2910/OTDA (Usul Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014
Optimalisasi Penyelenggaraan Simpeg di Lingkungan Kemendagri
SE Mendagri No.450.12/3302/SJ Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat
Program Beasiswa Magister CIO dan LTI 2014
Tugas Belajar Tenaga Kesehatan Papua dan Papua Barat
SE Perubahan Penggunaan Istilah
Tawaran Beasiswa Korea International Cooperation Agency Tahun 2014
SE Mendagri No.120/1934/Sj Tanggal 17 April 2014
SE Mendagri No. 120/1235/Sj Tanggal 10 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/1102/Sj Tanggal 3 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/767/Sj Tanggal 11 Februari 2014
Matrik Monev Kinerja Penganggaran Lingkup Ditjen Otda
Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan OTSUS Papua & Papua Barat di K/L

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1268
mod_vvisit_counterYesterday3392
mod_vvisit_counterThis week23047
mod_vvisit_counterLast week27556
mod_vvisit_counterThis month92827
mod_vvisit_counterLast month139234
mod_vvisit_counterAll days2199491

News Letter 2013

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"

Kontak
DITJEN OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
JL. Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat 10110
http ://www.otda.kemendagri.go.id
bagren_otda@kemendagri.go.id
No Telp/Fax : 021-34833648 (T.U Ditjen Otda), 021-3859335 (Bagren Otda)
Visi Ditjen Otonomi Daerah:
Terdepan dalam Memantapkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah yang Desentralistik dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Copyright © 2014. ditjen Otda.

Copyright © 2012 Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. All Rights Reserved.