Thursday April 24, 2014
News Feeds:
PDF
Cetak
E-mail
22
Apr
2014

JAKARTA – Kepala daerah yang tanpa pertimbangan menunjuk pejabat pemerintahan dari kalangan kerabat serta keluarganya akan diterbitkan. Perilaku nepotis tersebut akan dibatasi aturan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“Kami masih menunggu peraturan pemerintah (PP) dari UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Jadi, Pola rekrutmen birokrasi membaik dengan sendirinya,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, Senin (21/4).

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
22
Apr
2014

PAUS DOAKAN NEGARA-NEGARA KONFLIK

JAKARTA – Perayaan Paskah di berbagai daerah di Tanah Air berlangsung aman dan damai. Umat kristiani di negeri ini memperingati Paskah melalui kegiatan ibadah, prosesi Jalan Salib hingga Pawai Obor untuk mengenang penderitaan dan kebangkitan Yesus Kristus.  

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengucapkan Selamat Hari Paskah bagi umat kristiani di berbagai daerah di Tanah Air. Pesan yang disampaikan Kepala Negara itu disampaikan melalui akun twitter @SBYudhoyono, yang diunggah pada Minggu (20/4). “Selamat merayakan Paskah bagi umat Kristiani. Kiranya momen Paskah membangkitkan motivasi untuk mendatangkan kebaikan bagi sesama,” kata Presiden.   

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
22
Apr
2014

Kurangi Konflik Kepentingan

RANCANGAN Undang-undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah direncanakan kembali dibahas dalam masa siding DPR mendatang. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mau mengusulkan kepala daerah terpilih harus mengundurkan diri dari jabatan pimpinan atau pengurus teras partai politik (parpol).

“Dalam draft Undang-undang Pilkada memang belum ada. Namun kita akan usulkan. Kalau misalnya kepala daerah sudah dipilih, maka dia mengundurkan diri sebagai pimpinan atau pengurus partai,“ kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri, Prof Djohermansyah Djohan saat dihubungi di Jakarta, kemarin.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
21
Apr
2014

Peraturan daerah di Aceh atau qanun mengenai bendera dan symbol menjadi masalah. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengirimkan surat klarifikasi sekaligus meminta TNI menurunkan bendera yang dianggap mirip dengan bendera gerakan Aceh Merdeka itu. Pada Rabu (16/4) pukul 10.00 WIB, Gamawan bertemu dengan Gubernur Aceh Zaini Abdullah. Apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan itu? Berikut wawancara Republika Andi Mohammad Ikhbal dengan Zaini dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Djohermansyah Djohan.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
17
Apr
2014

KOMPAS.com - INDONESIA harus diurus oleh orang baik: bersih dan kompeten. Republik ini didirikan oleh para pemberani: kaum terdidik yang sudah selesai dengan dirinya. Efeknya dahsyat.

Bung Karno dan generasinya membuat sebangsa bergerak. Semua merasa ikut punya Indonesia. Semua beriuran tanpa syarat demi tegaknya bangsa merdeka dan berdaulat. Ada yang beriuran tenaga, pikiran, uang, barang, dan termasuk nyawa. Namun, merdeka itu bukan cuma soal menggulung kolonialisme. Merdeka adalah juga soal menggelar kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Kini kepada siapa republik ini akan dititipkan untuk diurus? Semua yang terpilih dalam pemilu tahun ini akan mengatasnamakan kita semua selama lima tahun ke depan. Semua perkataan dan perbuatan yang dilakukan atas nama kita semua. Semua UU dan peraturan daerah yang dibuat akan mengikat kita semua.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
17
Apr
2014

Kemendagri mengusulkan kepala daeah tak boleh menduduki jabatan politik

Jakarta- Pencalonan Presiden Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menginisiasi sejumlah pihak untuk merevisi aturan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Pemda). Gubernur dan bupati/wali kota terpilih diharapkan nantinya tidak boleh sekenanya berhenti di tengah jalan untuk mengejar jabatan yang lebih tinggi.

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana terkait uji materi Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (3) UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemda pada Selasa (15/4). Kedua pasal tersebut menyebutkan bagaimana mekanisme pemberhentian kepala daerah, khususnya atas permintaan sendiri karena ingin menduduki jabatan politik yang lebih tinggi.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
16
Apr
2014

RUU PILKADA

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah berencana memasukkan larangan kepala daerah menjabat sebagai pengurus partai dalam Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah. Pemerintah ingin kepala daerah lebih memikirkan kepentingan publik daripada partai seperti yang selama ini kerap terjadi.

"Dimasukkannya pasal ini atas pertimbangan banyaknya kepala daerah yang menjabat juga sebagai ketua atau pengurus partai. Dan, selama menjabat, mereka terpasung kepentingan partai dan lebih memikirkan partai daripada masyarakat," ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan, di Jakarta, Selasa (15/4).

Oleh Administrator   
 
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya > Akhir >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Search

Find Us on

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday4139
mod_vvisit_counterYesterday4699
mod_vvisit_counterThis week23300
mod_vvisit_counterLast week20506
mod_vvisit_counterThis month98083
mod_vvisit_counterLast month164210
mod_vvisit_counterAll days1392004

News Letter 2013

By iNow Web Design

Visualisasi Otda

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"

Kontak
DITJEN OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
JL. Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat 10110
http ://www.otda.kemendagri.go.id
bagren_otda@kemendagri.go.id
No Telp/Fax : 021-34833648 (T.U Ditjen Otda), 021-3859335 (Bagren Otda)
Visi Ditjen Otonomi Daerah:
Terdepan dalam Memantapkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah yang Desentralistik dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Copyright © 2014. ditjen Otda.

Copyright © 2012 Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. All Rights Reserved.