Tuesday September 16, 2014
  • Raker Pemerintah dengan Pansus DPR-R0I terkait RUU tentang Pemerintahan Daerah, 12 September 2014
  • Dirjen otda bersama timus dan timsin pembahasan RUU Pilkada, 10 September 2014
  • Mendagri melantik Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kab Sumba Barat Daya Prov NTT, 8 September 2014
  • Dirjen Otda menerima Gubernur Maluku Utara, 8 September 2014
  • Mendagri pada pelantikan Pejabat Eselon I, II, dan III, 28 Agusuts 2014
  • Penandatanganan Nota Kesepahaman bersama Kemnakertrans, Kemendagri, Kemeneg PP & PA, dan Kemen PPN/BAPPENAS, 27-08-2014
  • Dirjen otda menerima Gubernur Kepulauan Riau, 25 Agustus 2014
  • Dirjen Otda pada rapat internal Eselon II Lingkup Ditjen Otonomi Daerah, 19 Agustus 2014
  • Upacara Bendera 17 Agustus 2014 Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
  • Dirjen Otda Menerima Tim Asistensi RUU Papua dan Papua Barat, 14 Agustus 2014
  • Pertemuan Mendagri dengan Gubernur Papua, Ketua DPRP dan MRP, 13 Agustus 2014
  • Dirjen Otda Pada Sidang DPOD, 13 Agustus 2014
  • Audiensi Camat se-kabupaten Sumbawa dengan Dirjen Otda, 8 Agustus 2014
  • Newsletter (Info Otda) sbg Media Informasi Ditjen Otda
News Feeds:
PDF
Cetak
E-mail
16
Sep
2014

JAKARTA – Pemerintah dan DPR telah menyepakati bahwa Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Pemda) akan disahkan 23 September 2014. Salah satu pasal yang disepakati dalam RUU tersebut adalah mekanisme pengusulan daerah otonomi baru (DOB).

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Djohermansyah Djohan mengatakan, dalam RUU Pemda yang disepakati, usulan daerah pemekaran hanya bisa melalui pemerintah. “Satu pintu yakni pemerintah dalam hal ini Kemendagri. Tidak ada pintu DPD maupun DPR RI,” kata dia di Jakarta, Senin (15/9).

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
16
Sep
2014

JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyonocenderung mempertahankan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung dengan catatan memperbaiki dan mencegah ekses-ekses negatif yang berpotensi muncul.

Dia juga mengingatkan bahwa, partainya tidak mau hanya ikut-ikutan dalam menentukan sikap mengenai polemik pilkada langsung atau melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang semakin memanas antara dua kubu.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
16
Sep
2014

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi:

Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah merupakan inisiatif Kementerian Dalam Negeri – diusung sejak 2012. Tentu saja rancangan itu digulirkan atas persetujuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menteri Dalam Negeri Gamawan fauzi melakukan presentasi di depan sidang kabinet sebanyak empat kali sebelum mengusulkan rancangan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Berikut ini petikan wawancara yang dilakukan di kantor Gamawan, Selasa pekan lalu.

Seperti apa idealnya pemilihan kepala daerah di Indonesia? Pemilihan langsung atau lewat DPRD?

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
16
Sep
2014

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melihat pemilihan kepala daerah saat ini banyak kekurangan. Dari sisi biaya maupun kapasitas calon. Berikut wawancara Republika dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Johan, Ahad (15/9).

Bagaimana hasil kajian Kemendagri terkait pilkada?
Hasil kajian dan penelitian kami sejak pilkada dijalankan secara langsung pada 1 juni 2005 sampai sekarang 2014, sudah ada 1.042 pilkada langsung. Dalam praktiknya, terjadi berbagai macam kekurangsempurnaan dan kelemahan. Itu mengakibatkan kami berpikir untuk memperbaiki kekurangan itu dan menyempurnakannya.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
16
Sep
2014

PEREKONOMIAN

BANDA ACEH, KOMPAS – Menyonsong Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir 2015, universitas harus menciptakan mahasiswa yang siap menciptakan lapangan kerja, bukan hanya siap kerja. Hal itu diperlukan untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia agar mampu bersaing dalam perdagangan global di ASEAN.

Demikian terungkap dalam Rapat Senat Terbuka dalam Peringatan Hari Jadi Ke-53 Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) sekaligus Orasi Ilmiah Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Chairul Tanjung bertema “Peran Perguruan Tinggi dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015” di Banda Aceh, Sabtu (13/9).

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
16
Sep
2014

KESEJAHTERAAN DAERAH

Kreativitas warga Desa Tutul, Kecamatan Balung, di Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengantar desanya yang miskin menjadi desa wirausaha. Desa itu juga disebut desa tanpa penganggur karena hampir seluruh warganya mampu bekerja mandiri.

Pernahkah Anda membeli cendera mata berupa kalung, gelang, atau tasbih di tempat wisata di Bali atau Yogyakarta, bahkan Tanah Abang? Sebagian perhiasan itu ternyata dibuat oleh warga di Desa Tutul, Kecamatan Balung, Jember.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
12
Sep
2014

Pemerintah Ngikut Apa Maunya DPR

MENDAGRI Gamawan Fauzi memastikan, pemerintah tidak bisa mencabut usulan RUU Pilkada. Menurut Gamawan, yang bisa dilakukan pihaknya saat ini hanyalah membuat draft RUU yang berbeda. Yang satu merumuskan soal pilkada lewat DPRD, satunya tetap dengan opsi pilkada langsung.

Hal ini diutarakan Gamawan menanggapi aksi protes yang dilakukan 46 bupati dan walikota di Puri Agung Ballroom, Hotel Syahid, Jakarta, kemarin. Para kepala daerah ini tidak setuju jika pilkada ditentukan oleh DPRD.

Oleh Administrator   
 
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya > Akhir >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Search

Find Us on

Info Penting

Penawaran Beasiswa Pemerintah Singapura
Pembentukan Pimpinan, Penyusunan Tata Tertib dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Sambutan Mendagri Pada Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi Masjab Tahun 2014-2019
Permendagri No. 41 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Lingkup Kemendagri
Formasi Pengadaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
PMK 224 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemanatauan dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah
SE. 160/2910/OTDA (Usul Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014
Optimalisasi Penyelenggaraan Simpeg di Lingkungan Kemendagri
SE Mendagri No.450.12/3302/SJ Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat
Program Beasiswa Magister CIO dan LTI 2014
Penerimaan Mahasiswa Baru Kelas S1 Lanjutan
Tugas Belajar Tenaga Kesehatan Papua dan Papua Barat
SE Perubahan Penggunaan Istilah
Tawaran Beasiswa Korea International Cooperation Agency Tahun 2014
SE Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2014
SE Mendagri No.120/1934/Sj Tanggal 17 April 2014
SE Mendagri No. 120/1235/Sj Tanggal 10 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/1102/Sj Tanggal 3 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/767/Sj Tanggal 11 Februari 2014
Matrik Monev Kinerja Penganggaran Lingkup Ditjen Otda
Program Beasiswa Australia Awart Scholarship Tahun 2014
Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
Penawaran pendidikan Pascasarjana Magister & Doktor Ilmu Hukum & Ekonomi UNHAS JAKARTA
Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan OTSUS Papua & Papua Barat di K/L
Materi Dirjen Otonomi Daerah pada Rapat Kerja Gubernur Seluruh Indonesia Tahun 2013

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday4638
mod_vvisit_counterYesterday5959
mod_vvisit_counterThis week10597
mod_vvisit_counterLast week32706
mod_vvisit_counterThis month77508
mod_vvisit_counterLast month139783
mod_vvisit_counterAll days2044938

News Letter 2013

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"

Kontak
DITJEN OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
JL. Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat 10110
http ://www.otda.kemendagri.go.id
bagren_otda@kemendagri.go.id
No Telp/Fax : 021-34833648 (T.U Ditjen Otda), 021-3859335 (Bagren Otda)
Visi Ditjen Otonomi Daerah:
Terdepan dalam Memantapkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah yang Desentralistik dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Copyright © 2014. ditjen Otda.

Copyright © 2012 Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. All Rights Reserved.