Wednesday November 26, 2014
  • Presiden bersama seluruh gubernur republik indonesia, 24 November 2014
  • Dirjen otda pada acr Konsultasi Penyusunan Tata Tartib DPRD Prov Aceh Priode 2014-2019, 20 November 2014
  • Pelantikan Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara, 19 November 2014
  • Dirjen otda pada rapat koordinasi dgn KPU Prov.Kalteng dan Kab.Kotim Pelaksanaan Pilkada Serentak, 19 November 2014
  • Terima kasih Bapak Gamawan Fauzi, selamat datang Bapak Tjahjo Kumolo sebagai Mendagri periode 2014-2019
  • Dirjen otda pada acara bincang pagi Metro TV terkait PLT Gubenur DKI Jakarta, 31 Oktober 2014
  • Dirjen otda membuka pertemuan pusda mempersiapkan pemerintah daerah guna menghadapi pasar tunggal ASEAN 2015, 29 Oktober 2014
  • Mendagri pada upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-86 tahun 2014, 28 Oktober 2014
  • Dirjen otda pada Wawancara Plt Gub DKI Jakarta dgn TV ONE, 24 Oktober 2014
  • Newsletter (Info Otda) sbg Media Informasi Ditjen Otda
News Feeds:
PDF
Cetak
E-mail
25
Nov
2014

Analisis

BADAN Legislasi DPR telah menyepakati agenda pembahasan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) di luar agenda program legislasi nasional. Kesepakatan tersebut diputuskan sebagai tindak lanjut jalan islah Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat.

Masalahnya, perhatian DPR akhir-akhir ini hanya terfokus pada UU MD3. Padahal, boleh jadi ada peraturan perundang-undangan lain yang mendesak untuk disikapi DPR. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Berbeda dengan UU 22/2014 yang mengatur pilkada melalui DPRD, Perppu 1/2014 mengusung spirit pilkada langsung dipilih oleh rakyat.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
25
Nov
2014

Pusat ingin Pemerintah Aceh berjiwa besar melaksanakan kewajibannya

JAKARTA — Pemerintah pusat menjadwalkan pertemuan dengan pe­merintah dan kelompok masyarakat Aceh untuk mencari titik temu pemba­hasan qanun dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Aceh. Diharapkan, kebuntuan yang sudah berlangsung hampir lima tahun segera berbuah ke­sepakatan.

"Akan dibawa ke rapat pekan depan, diharapkan akan ketemu pemerin­tah pusat tentunya dengan Pemerintah Aceh, gubernur, ketua DPR Aceh, wali Nangroe. Diarahkan pertemuan itu akan dibicarakan dari hati ke hati," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djoherman­syan Djohan di kantor Kemendagri, Ja­karta, Jumat (21/11).

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
25
Nov
2014

PENGHEMATAN

JAKARTA, KOMPAS – Kementerian Dalam Negeri merencanakan untuk menata kembali prosedur dan mekanisme pembahasan rancangan peraturan-peraturan yang selama ini dikeluarkan pemerintah daerah bersama DPRD. Tujuannya agar anggaran untuk proses penerbitan raperda tidak menghabiskan anggaran APBD yang besar.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan, Minggu (23/11), di Jakarta, mengatakan, jika tidak diatur kembali prosedur dan mekanismenya, setiap raperda yang diproduksi tentu akan memboroskan anggaran cukup besar.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
25
Nov
2014

Ahok Punya Dasar Usulkan Wakilnya

KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tata cara seleksi dan pengesahan wakil gubernur turunan dari Perppu Pilkada. Dengan begitu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok punya acuan untuk mengusulkan wakilnya kepada Presiden.

"Kami sedang rapatkan, " kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Dodi Riatmadji kepada rakyat merdeka, kemarin. Diakui, penerbitan PP itu berkejaran dengan waktu. Sebab, Perppu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pilkada mengatur bahwa maksimal 15 hari pasca pelantikan, Gubernur mengusulkan calon wakilnya ke Presiden. Kemudian, paling lama 30 hari terbit Keppres dan dilakukan pelantikan.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
21
Nov
2014

Temuan Riset Otonomi Awards 2014

Surabaya – Tren temuan bidang pelayanan pendidikan di Otonomi Awards (OA) 2014 sangatlah menarik. Berbagai upaya telah dilakukan kabupaten/kota. Di antaranya, pendidikan inklusi, pemberian bantuan operasional daerah (bosda), pendidikan gratis, beasiswa untuk siswa miskin, atau bahkan mengefektifkan gerakan sedekah yang dilakukan, baik oleh guru maupun siswa, untuk membantu siswa kurang mampu.

“Pendidikan di kabupaten dan kota di Jawa Timur makin perhatian kepada kaum miskin dan berkebutuhan khusus,” kata Hariatni Novitasari MPPA dari divisi riset The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi  (JPIP) di Surabaya kemarin (19/11). JPIP bersama tim dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) mengadakan penelitian untuk penilaian Otonomi Awards ke-13 tahun ini. Acara yang didukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Dinas Kesehatan Jatim itu berpuncak pada 26 November di Empire, Surabaya.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
21
Nov
2014

PESONA NUSANTARA

Unik dan memesona. Itulah kalimat yang tepat untuk melukiskan Pulau Balak di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Dalam areal seluas 200 hektar tampak perpaduan antara bebatuan padas di sisi timur dan selatan serta hamparan pasir putih di sisi barat dan utara.

Pasir putih yang lembut terhampar bagaikan permadani. Pantai berpasir tersebut cukup landai dan luas. Ada sisa-sisa batang kayu di hamaparan pasir itu seolah pernah di tumbuhi pohon. Jika Anda menyusuri sisi timur dan selatan Pulau Balak, tampak tebing bebatuan yang menyerupai diinding setinggi belasan meter.

Pesisir Pulau Balak banyak ditumbuhi tanaman pantai, misalnya ketapang, putat laut,waru laut, dan rumput angin. Di tengah pulau didominasi kelapa, kakao, duku, dan sejumlah tanaman lain.

Oleh Administrator   
 
PDF
Cetak
E-mail
18
Nov
2014

BBM Naik Rp 2.000 Per Liter

JAKARTA, KOMPAS- Pada hari ke-29 pemerintahannya, Presiden Joko Widodo mulai meletakkan dasar reformasi fiskal. Hal ini ditandai dengan pengalihan sebagian subsidi bahan bakar minyak untuk program pembangunan. Langkah ini mesti diikuiti dengan kebijakan sistematis lainnya.

"Sebagai konsekuensi dari pengalihan subsidi tersebut,saya selaku Presiden Republik Indonesia menetapkan harga BBM baru yang akan berlaku pukul 00.00 WIB terhitung sejak tanggal 18 November 2014. Harga premium ditetapkan dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500. Harga solar ditetapkan dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500," kata Presiden dalam keterangan pers di Istana Merdeka di Jakarta,Senin (17/11) pukul 21.15.

Oleh Administrator   
 
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya > Akhir >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Search

Find Us on

Info Penting

Perlombaan Pengucapan Panca Prasetya Kopri Dalam Rangka Peringatan HUT Kopri Ke-43 Tahun 2014
Kebijakan Penghematan lingkup Kementerian Dalam Negeri
SE NOMOR 121/6636/SJ ttg Pengisian Jabatan Gubernur,Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota
SE HK 03.03/III/3555/2014 ttg Pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Fasilitas Kesehatan
Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Program Profesi Kepamongprajaan IPD Angkatan II TA. 2014/2015
Perppu No 2 Tentang Pemerintahan Daerah
UU No 23 Tentang Pemerintahan Daerah
Perppu No 1 Tentang Pilkada
UU No 22 Tentang Pilkada
Pengumuman Beasiswa S2 Public Policy and Good Governance (PPGG) 2015
Tindak Lanjut SE No. 446/4789/SJ Tentang Tenaga Kesehatan
SE No. 446/4789/SJ ttg Pemerataan Tenaga Kesehatan Di Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Dasar Milik Pemerintah Daerah
SE No. 555/4802/SJ ttg Penyediaan Informasi Pelayanan Minimal (SPM) Pada Website Pemerintahan Daerah
Fasilitasi Pengawasan Pemilukada Provinsi dan Kabupaten/Kota
Penawaran Beasiswa Pemerintah Singapura
Pembentukan Pimpinan, Penyusunan Tata Tertib dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Permendagri No. 41 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Lingkup Kemendagri
Formasi Pengadaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
PMK 224 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemanatauan dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah
SE. 160/2910/OTDA (Usul Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014
Optimalisasi Penyelenggaraan Simpeg di Lingkungan Kemendagri
SE Mendagri No.450.12/3302/SJ Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat
Program Beasiswa Magister CIO dan LTI 2014
SE Perubahan Penggunaan Istilah
Tawaran Beasiswa Korea International Cooperation Agency Tahun 2014
SE Mendagri No.120/1934/Sj Tanggal 17 April 2014
SE Mendagri No. 120/1235/Sj Tanggal 10 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/1102/Sj Tanggal 3 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/767/Sj Tanggal 11 Februari 2014
Matrik Monev Kinerja Penganggaran Lingkup Ditjen Otda
Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan OTSUS Papua & Papua Barat di K/L

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday10
mod_vvisit_counterYesterday3692
mod_vvisit_counterThis week10467
mod_vvisit_counterLast week27688
mod_vvisit_counterThis month89044
mod_vvisit_counterLast month118660
mod_vvisit_counterAll days2314368

News Letter 2013

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"

Kontak
DITJEN OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
JL. Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat 10110
http ://www.otda.kemendagri.go.id
bagren_otda@kemendagri.go.id
No Telp/Fax : 021-34833648 (T.U Ditjen Otda), 021-3859335 (Bagren Otda)
Visi Ditjen Otonomi Daerah:
Terdepan dalam Memantapkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah yang Desentralistik dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Copyright © 2014. ditjen Otda.

Copyright © 2012 Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. All Rights Reserved.