DITJEN OTONOMI DAERAH

  • Plt. Dirjen Otda pada rapat konsolidasi tim penyusun pengaturan UU No. 23 Tahun 2014 & UU No. 2 Tahun 2015, 5 Maret 2015

  • Plt. Dirjen Otda pada Kunjungan US Profesional Fellows Program Visit To Indonesia, 3 Maret 2015

  • Kunjungan Delegasi Pejabat Pemerintah Iraq ke Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, 2 Maret 2015

  • Mendagri bersama DPR RI pada sidang Paripurna pengesahan RUU Penetapan Perppu 1 Thn2014 dan RUU Penetapan Perppu 2 Thn 2014 menjadi Undang-Undang, 20 Januari 2015

  • Mendagri pada rapat kerja bersama Komisi II DPR-RI, 15 s.d 16 Januari 2015

Design by Za Studio

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • Kementerian Siapkan Payung Hukum Anggaran Pilkada

      2015-03-05 06:57:28

      Kementerian Siapkan Payung Hukum Anggaran PilkadaBANDUNG - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah serentak pada tidak akan terkena kendala anggaran Kementerian telah menyiapkan payung hukum yang membolehkan pemerintah daerah menggunakan anggaran dari pos lain untuk membiayai penyelenggaraan pilkada serentak Payung hukum itu sebagai...

      Read More

    • DPR Optimistis Politik Uang Pilkada Bisa Dicegah

      2015-03-03 03:18:19

      WAKIL Ketua Komisi II DPR Lukman Edy yakin politik uang dalam pelaksanan pilkada langsung secara serentak dapat dicegah dengan sistem diskualifiaksi bagi calon dan parpol yang terbukti melakukan politik uang. "Revisi UU Pilkada memiliki perubahan dibandingkan yang lama, ada substansi yang menyebabkan calon itu kena diskualifiklasi ketika...

      Read More

    • Hindari Konflik, JK Ingatkan Soal Kemajuan Dan Keadilan

      2015-03-03 02:27:47

      Buka Rakernas APPSI, JK Terkenag Masa Lalu Di Ambon Untuk menghindari terjadinya konflik di suatu daerah, wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK), mengingatkan seluruh pimpinan di daerah, yakni gubernur. walikota dan bupati untuk mengingat dua hal yakni terkait kemajuan dan keadilan. Jika kedua hal ini bisa diperhatikan maka jika kedua...

      Read More

    • KPU Segera Bahas Jadwal dan Tahapan

      2015-02-27 07:32:50

      JAKARTA, KOMPAS- Komisi Pemilihan Umum terus merampungkan 10 peraturan KPU terkait pemilihan kepala daerah serentak, di antaranya berisi tahapan  dan jadwal pelaksanaan pilkada. Menurut rencana, awal April, peraturan KPU itu dibawa ke Komisi II DPR guna dibahas. Hal itu dikatakan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di Jakarta, Kamis (26/2). Hadar...

      Read More

    • Kepala Daerah agar Berani Memutuskan

      2015-02-27 06:53:59

      RAKERNAS APPSI AMBON, KOMPAS- Demi kepastian pelaksanaan program pusat di daerah mulai dari pembangunan infrastruktur, stabilitas produktivitas pertanian, hingga peningkatan investasi, para kepala daerah diharapkan tak ragu mengambil keputusan jika terkait aspek anggaran ataupun hukum dalam setiap kebijakannya. Hal tersebut disebutkan Wakil...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

Babad Diponegoro Jadi Ingatan Dunia UNESCO

Saat Peter datang pertama kali ke Indonesia tahun 2008. Wardiman Djojonegoro (mantan Menteri Pendidikan Indonesia) membaca karya Peter tentang Biograsi Diponegoro Power Of Propphecy. Ia antusias memasukkan Babad Diponegoro ke Memory Of The World (WOM).  “Kami mengajukan pertama kali tahun 2011, tetapi dikembalikan UNESCO agar di lengkapi,” kata Wardiman. Ada tiga syarat sebuah arsip bisa masuk MOW, yaitu dampak dalam negeri, dampak Internasional, dan naskah ini harus asli.

Negarakertagama

UNESCO juga menerima Negarakertagama karya pujangga Majapahit Empu Prapanca sebagai ingatan dunia. Tahun 2005, kata Peter. Negarakertagama di terima UNESCO sebagai MOW untuk kawasan Asia Pasifik dan baru tahun ini naik posisinya ke tingkat dunia.

Negarakertagama berkisah kebesaran Kerajaan Majapahit di bawah Hayam Wuruk dan patih Gadjah Mada. Keduanya digambarkan peduli terhadap rakyat,kemakmuran masyarakat, menyokong pluralisme, dan lain-lain.

Pengajuan Babad Diponegoro dan Negarakertagama dilakukan bersama antara Perpustakaan Nasional dan Koninklijk Instituut voor Taal- Land-en Volkenkunde (KITLV) atau lembaga Kerajaan Ilmu Bahasa, Negara, dan Antropologi Belanda.

Menurut Direktur KITLV Kantor Jakarta Roger Tol, pengajuan MOW dilakukan bersama karena naskah Negarakertagama dan Babad Diponegoro tersimpan di Perpustakaan Nasional Indonesia dan KITLV.

Naskah salinan Babad Diponegoro  yang ditulis dalam bahasa Jawa dimiliki Perpustakaan Nasional. Sementara itu, naskah Babad Diponegoro berbentuk manuskrip bertuliskan Arab Gundul, tulisan tangan Diponegoro, di simpan di Belanda.(IND/DOE).

Sumber : Kompas (Jumat, 21 Juni 2013)

Info Penting dan Pegawai

SPM dan NSPK

Visitors Counter

0.png8.png4.png4.png0.png8.png
Today1018
Yesterday3758
This week7184
This month8267
Total84408

Who Is Online

5
Online

Thursday, 05 March 2015 18:34
Powered by CoalaWeb

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"