DITJEN OTONOMI DAERAH

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • Perda Bermasalah Dicabut, Ekonomi Daerah Makin Kuat

      2016-06-24 02:15:53

      Perda Bermasalah Dicabut, Ekonomi Daerah Makin KuatMenteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menjabarkan bagaimana dampak dihapuskannya ribuan peraturan daerah (perda), khususnya bagi perekonomian nasional.  Menurutnya, ada poin-poin penting yang menjadi ciri khas mengapa regulasi ini dicabut. Poin tersebut yakni meliputi perijinan dan retribusi yang menghambat berkembangnya dunia usaha di tanah air....

      Read More

    • Kemendagri Rilis 3.143 Perda yang Dibatalkan

      2016-06-23 04:10:20

      JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri telah mengumumkan 3.143 peraturan daerah yang dibatalkan. ”Daftar perda telah dimuat di situs www. kemendagri.go.id sejak hari ini (kemarin),” kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Soni Sumarsono di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta, kemarin. Perda yang dibatalkan itu antara lain meliputi perda...

      Read More

    • Kemendagri : Tidak Ada Perda Syariat atau Intoleren di Indonesia

      2016-06-21 10:25:38

      Kemendagri : Tidak Ada Perda Syariat atau Intoleren di Indonesia  Jakarta - Menyusul pembatalan 3.143 peraturan daerah (perda) yang dibatalkan pemerintah, muncul anggapan ada perda syariah atau perda bernuansa Islam atau perda intoleran yang ikut dibatalkan. Kemendagri membantah adanya pembatalan yang disebut perda syariat bahkan disebut perda intoleran itu.Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono bahkan menyebut...

      Read More

    • Unggah 3.143 Perda, Mendagri Berterimakasih ke Semua Pihak

      2016-06-21 10:04:54

      JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengunggah 3.143 peraturan daerah (Perda), termasuk di dalamnya peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) ke laman resmi www.kemendagri.go.id. Hal tersebut merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menyampaikan terimakasih atas dukungan serta apresiasi...

      Read More

    • Pilkada Hemat Komitmen Bersama

      2016-06-21 03:56:02

      Kemendagri Terus Memonitor Pemerintah Daerah JAKARTA, KOMPAS — Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak dan pemilihan umum semestinya tetap mengedepankan penghematan anggaran. Jika ada pos anggaran yang bisa dikurangi secara rasional, sudah semestinya hal itu dilakukan untuk mengatasi masalah keuangan negara. "Penghematan kepentingan...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

Babad Diponegoro Jadi Ingatan Dunia UNESCO

Saat Peter datang pertama kali ke Indonesia tahun 2008. Wardiman Djojonegoro (mantan Menteri Pendidikan Indonesia) membaca karya Peter tentang Biograsi Diponegoro Power Of Propphecy. Ia antusias memasukkan Babad Diponegoro ke Memory Of The World (WOM).  “Kami mengajukan pertama kali tahun 2011, tetapi dikembalikan UNESCO agar di lengkapi,” kata Wardiman. Ada tiga syarat sebuah arsip bisa masuk MOW, yaitu dampak dalam negeri, dampak Internasional, dan naskah ini harus asli.

Negarakertagama

UNESCO juga menerima Negarakertagama karya pujangga Majapahit Empu Prapanca sebagai ingatan dunia. Tahun 2005, kata Peter. Negarakertagama di terima UNESCO sebagai MOW untuk kawasan Asia Pasifik dan baru tahun ini naik posisinya ke tingkat dunia.

Negarakertagama berkisah kebesaran Kerajaan Majapahit di bawah Hayam Wuruk dan patih Gadjah Mada. Keduanya digambarkan peduli terhadap rakyat,kemakmuran masyarakat, menyokong pluralisme, dan lain-lain.

Pengajuan Babad Diponegoro dan Negarakertagama dilakukan bersama antara Perpustakaan Nasional dan Koninklijk Instituut voor Taal- Land-en Volkenkunde (KITLV) atau lembaga Kerajaan Ilmu Bahasa, Negara, dan Antropologi Belanda.

Menurut Direktur KITLV Kantor Jakarta Roger Tol, pengajuan MOW dilakukan bersama karena naskah Negarakertagama dan Babad Diponegoro tersimpan di Perpustakaan Nasional Indonesia dan KITLV.

Naskah salinan Babad Diponegoro  yang ditulis dalam bahasa Jawa dimiliki Perpustakaan Nasional. Sementara itu, naskah Babad Diponegoro berbentuk manuskrip bertuliskan Arab Gundul, tulisan tangan Diponegoro, di simpan di Belanda.(IND/DOE).

Sumber : Kompas (Jumat, 21 Juni 2013)

Edisi 1

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2016

Read more

Edisi 2

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2016

Read more

Edisi 3

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2016

Read more

WebHostingLab.org

Info Penting dan Pegawai

Rakornas Pilkada Serentak

Pilkada Banten 9 Desember 2015

Visitors Counter

5.png2.png9.png0.png2.png8.png
Today502
Yesterday843
This week6330
This month23576
Total529028

Who Is Online

11
Online

Sunday, 26 June 2016 15:22
Powered by CoalaWeb