DITJEN OTONOMI DAERAH

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • Perda Bermasalah Dicabut, Ekonomi Daerah Makin Kuat

      2016-06-24 02:15:53

      Perda Bermasalah Dicabut, Ekonomi Daerah Makin KuatMenteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menjabarkan bagaimana dampak dihapuskannya ribuan peraturan daerah (perda), khususnya bagi perekonomian nasional.  Menurutnya, ada poin-poin penting yang menjadi ciri khas mengapa regulasi ini dicabut. Poin tersebut yakni meliputi perijinan dan retribusi yang menghambat berkembangnya dunia usaha di tanah air....

      Read More

    • Kemendagri Rilis 3.143 Perda yang Dibatalkan

      2016-06-23 04:10:20

      JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri telah mengumumkan 3.143 peraturan daerah yang dibatalkan. ”Daftar perda telah dimuat di situs www. kemendagri.go.id sejak hari ini (kemarin),” kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Soni Sumarsono di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta, kemarin. Perda yang dibatalkan itu antara lain meliputi perda...

      Read More

    • Kemendagri : Tidak Ada Perda Syariat atau Intoleren di Indonesia

      2016-06-21 10:25:38

      Kemendagri : Tidak Ada Perda Syariat atau Intoleren di Indonesia  Jakarta - Menyusul pembatalan 3.143 peraturan daerah (perda) yang dibatalkan pemerintah, muncul anggapan ada perda syariah atau perda bernuansa Islam atau perda intoleran yang ikut dibatalkan. Kemendagri membantah adanya pembatalan yang disebut perda syariat bahkan disebut perda intoleran itu.Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono bahkan menyebut...

      Read More

    • Unggah 3.143 Perda, Mendagri Berterimakasih ke Semua Pihak

      2016-06-21 10:04:54

      JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengunggah 3.143 peraturan daerah (Perda), termasuk di dalamnya peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) ke laman resmi www.kemendagri.go.id. Hal tersebut merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menyampaikan terimakasih atas dukungan serta apresiasi...

      Read More

    • Pilkada Hemat Komitmen Bersama

      2016-06-21 03:56:02

      Kemendagri Terus Memonitor Pemerintah Daerah JAKARTA, KOMPAS — Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak dan pemilihan umum semestinya tetap mengedepankan penghematan anggaran. Jika ada pos anggaran yang bisa dikurangi secara rasional, sudah semestinya hal itu dilakukan untuk mengatasi masalah keuangan negara. "Penghematan kepentingan...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

17 Tahun Perjalanan Otonomi Daerah

Dalam Keppres Nomor 11 Tahun1996 itu ditekankan bahwa penerapan otonomi daerah  dititik beratka pada daerah tingkat II pada saat itu undang-undang yang berlaku adalah nomer 5 tahun1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah yang sayang sentralistis,sehingga tidak sejalan dengan semangat Keppres  yang digulirkan.

Keberadaan Keppres yang mengawali penerapan otonomi daerah ini tidak dapat meredam krisis kepercayaan yang terus berkembang.berbagai aksi demo sudah menjadi berita sehari-hari puncaknya  ketika menjadi krisis monometer yang membuat kehidupan ekonomi  rakyat semakin terpuruk Presiden soeharto semakin legowo mengundur diri sebagai presiden saat tanggal 2 mei 1998 , kurang dari dua bulan  masa kekuasaannya yang ketujuh  setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat  mengesahkan kembalinya presiden untuk ketujuh kalinya pada tanggal 17 Maret 1998.seketrika masa presiden habibie inilah di berlakukan unudan-undang nomor22 tahun1999 tentang pemerintah daerah  menindak lanjuti semangat otonomi  di era soeharto.undang-undang yang baru disusun dalam rangka menata hubungan pemerintahan yang baik dan demokratis antara pemerintah pusat dan daerah yang memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah.

Dampak yang diharapkan adalah daerah lebih kreatif dan responsif terhadap tuntutan masyarakat karena daerah dianggap lebih tau keinginan dan tuntutan masyarakat setempat. Jadi pelayanan lebih dekat antara provider dengan user, birokrasi yang panjang diputus sehingga daerah benar-benar memegang kendali dalam pembangunan dan pelayanan publik  termasuk didalamnya penggunaan anggaran.

Dalam pengembangan politik selanjutnya,ternyata dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun1999 yang memberikan kekuasaan penuh kepada DPRD mengevaluasikan  penyelengara kinerja pemerintah daerah berdampak buruk,karena tejadi lobi-lobi  politik yang tidak sehat antara anggota parlement dengan eksekutif daerah yang mengarah pada perilaku KKN.Kalau selama masa Order Baru KKN marak terjadi di pemerintahan pusat ,maka sekarang menyebar  hingga ke daerah-daerah yang menyebabkan pelayanan publik terganggu.

Tidak sampai genap empat tahun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dinilai sudah tidak sejalan lagi dengan aspirasi informasi .malah yang terjadi adalahkonspirasi politik serta perilaku korup yang sistematis  dan terlembaga.akibatnya penyelenggara pemerintah di daerah kontraproduktif dan boros.maka pada tahun 2004,tepatnya 15 oktober 2004 tentang pemerintah daerah.

Pemberlakuan Undang-Undang ini memberi harapan baru untuk tersenggaranya pemerintah daerah yang aspiratif.di harapkan masalah-masalah politis tidak berperilaku membebani,sebab laporan pertanggung jawaban atas kinerja pemerintahan selama lima tahun tidak lagi kepada DPRD tetapi pada pemerintah yang tinggi.

Tujuh belas tahun pascapenerapan Keppres No.11 Tahun 1996 tentang penerapan hari otonomi daerah,hasil yang di peroleh masih belum sesuai dengan harapan.percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di daerah masih kalah oleh praktik-praktik perkeliuran masyarakat semakin terpuruk.

Banyak pengamatan menilai ibarat “kuda leupas ti gedogan” pemerintah daerah begitu kuat dan berkembang secara sporadis tanpa dapat di kendalikan oleh pemerintah pusat.oleh karena itu muncul gagasan seperti di ungkapkan oleh wakil mentri pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi Birokrasi baru-baru ini bahwa perlu di lakukan upaya-upaya agar pemerintah pusat dapat turut membina  daerah melalui penguatan peran gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat daerah.selain itu,upaya lain di lakukan Mentri Dalam Negri dalam cara memberikan penghargaan kepada sepuluh kota  sebagai daerah otom terbaik dalam 2012.

Usaha perbaikan penyelenggara otonomi daerah terus di lakukan.namun,17 tahun penantian perubahan nasib masyarakat melalui penerapan otda belumlah cukup.masih perlu kesabaran.paling tidak setelah revisi terhadap Undang-Undang.Nomor 32 Tahun 2004 dilakukan.

(Sumber : Pikiran Rakyat, 1 Mei 2013)

Edisi 1

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2016

Read more

Edisi 2

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2016

Read more

Edisi 3

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2016

Read more

WebHostingLab.org

Info Penting dan Pegawai

Rakornas Pilkada Serentak

Pilkada Banten 9 Desember 2015

Visitors Counter

5.png2.png9.png1.png6.png5.png
Today639
Yesterday843
This week6467
This month23713
Total529165

Who Is Online

5
Online

Sunday, 26 June 2016 20:45
Powered by CoalaWeb