Wednesday September 17, 2014
  • Raker Pemerintah dengan Pansus DPR-R0I terkait RUU tentang Pemerintahan Daerah, 12 September 2014
  • Dirjen otda bersama timus dan timsin pembahasan RUU Pilkada, 10 September 2014
  • Mendagri melantik Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kab Sumba Barat Daya Prov NTT, 8 September 2014
  • Dirjen Otda menerima Gubernur Maluku Utara, 8 September 2014
  • Mendagri pada pelantikan Pejabat Eselon I, II, dan III, 28 Agusuts 2014
  • Penandatanganan Nota Kesepahaman bersama Kemnakertrans, Kemendagri, Kemeneg PP & PA, dan Kemen PPN/BAPPENAS, 27-08-2014
  • Dirjen otda menerima Gubernur Kepulauan Riau, 25 Agustus 2014
  • Dirjen Otda pada rapat internal Eselon II Lingkup Ditjen Otonomi Daerah, 19 Agustus 2014
  • Upacara Bendera 17 Agustus 2014 Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
  • Dirjen Otda Menerima Tim Asistensi RUU Papua dan Papua Barat, 14 Agustus 2014
  • Pertemuan Mendagri dengan Gubernur Papua, Ketua DPRP dan MRP, 13 Agustus 2014
  • Dirjen Otda Pada Sidang DPOD, 13 Agustus 2014
  • Audiensi Camat se-kabupaten Sumbawa dengan Dirjen Otda, 8 Agustus 2014
  • Newsletter (Info Otda) sbg Media Informasi Ditjen Otda
News Feeds:
17 Tahun Perjalanan Otonomi Daerah PDF Cetak E-mail
Oleh Administrator   
Kamis, 02 Mei 2013 08:51

Tanggal 25 april ditetapkan sebagai hari otonomi daerah melalui keputusan presiden nomer 11 tahun 1996 .kala itu orde baru di ambang kehancuran  mantan Presiden Soeharto sebagai negarawan yang sudah berkuasa selama 32 tahun, tampak membaca adanya tanda-tanda krisis kepercayaan rakyat kepada pemerintah.

Selama lebih dari tiga dekade pemerintahnya dijalankan secatra terpusat dan otoriter sehingga menciptakan suasana yang tidak nyaman  di dalam masyarakat.kehidupan ekonomi semakin terpuruk di warnai berbagai rekayasa.

Dalam Keppres Nomor 11 Tahun1996 itu ditekankan bahwa penerapan otonomi daerah  dititik beratka pada daerah tingkat II pada saat itu undang-undang yang berlaku adalah nomer 5 tahun1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah yang sayang sentralistis,sehingga tidak sejalan dengan semangat Keppres  yang digulirkan.

Keberadaan Keppres yang mengawali penerapan otonomi daerah ini tidak dapat meredam krisis kepercayaan yang terus berkembang.berbagai aksi demo sudah menjadi berita sehari-hari puncaknya  ketika menjadi krisis monometer yang membuat kehidupan ekonomi  rakyat semakin terpuruk Presiden soeharto semakin legowo mengundur diri sebagai presiden saat tanggal 2 mei 1998 , kurang dari dua bulan  masa kekuasaannya yang ketujuh  setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat  mengesahkan kembalinya presiden untuk ketujuh kalinya pada tanggal 17 Maret 1998.seketrika masa presiden habibie inilah di berlakukan unudan-undang nomor22 tahun1999 tentang pemerintah daerah  menindak lanjuti semangat otonomi  di era soeharto.undang-undang yang baru disusun dalam rangka menata hubungan pemerintahan yang baik dan demokratis antara pemerintah pusat dan daerah yang memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah.

Dampak yang diharapkan adalah daerah lebih kreatif dan responsif terhadap tuntutan masyarakat karena daerah dianggap lebih tau keinginan dan tuntutan masyarakat setempat. Jadi pelayanan lebih dekat antara provider dengan user, birokrasi yang panjang diputus sehingga daerah benar-benar memegang kendali dalam pembangunan dan pelayanan publik  termasuk didalamnya penggunaan anggaran.

Dalam pengembangan politik selanjutnya,ternyata dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun1999 yang memberikan kekuasaan penuh kepada DPRD mengevaluasikan  penyelengara kinerja pemerintah daerah berdampak buruk,karena tejadi lobi-lobi  politik yang tidak sehat antara anggota parlement dengan eksekutif daerah yang mengarah pada perilaku KKN.Kalau selama masa Order Baru KKN marak terjadi di pemerintahan pusat ,maka sekarang menyebar  hingga ke daerah-daerah yang menyebabkan pelayanan publik terganggu.

Tidak sampai genap empat tahun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dinilai sudah tidak sejalan lagi dengan aspirasi informasi .malah yang terjadi adalahkonspirasi politik serta perilaku korup yang sistematis  dan terlembaga.akibatnya penyelenggara pemerintah di daerah kontraproduktif dan boros.maka pada tahun 2004,tepatnya 15 oktober 2004 tentang pemerintah daerah.

Pemberlakuan Undang-Undang ini memberi harapan baru untuk tersenggaranya pemerintah daerah yang aspiratif.di harapkan masalah-masalah politis tidak berperilaku membebani,sebab laporan pertanggung jawaban atas kinerja pemerintahan selama lima tahun tidak lagi kepada DPRD tetapi pada pemerintah yang tinggi.

Tujuh belas tahun pascapenerapan Keppres No.11 Tahun 1996 tentang penerapan hari otonomi daerah,hasil yang di peroleh masih belum sesuai dengan harapan.percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di daerah masih kalah oleh praktik-praktik perkeliuran masyarakat semakin terpuruk.

Banyak pengamatan menilai ibarat “kuda leupas ti gedogan” pemerintah daerah begitu kuat dan berkembang secara sporadis tanpa dapat di kendalikan oleh pemerintah pusat.oleh karena itu muncul gagasan seperti di ungkapkan oleh wakil mentri pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi Birokrasi baru-baru ini bahwa perlu di lakukan upaya-upaya agar pemerintah pusat dapat turut membina  daerah melalui penguatan peran gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat daerah.selain itu,upaya lain di lakukan Mentri Dalam Negri dalam cara memberikan penghargaan kepada sepuluh kota  sebagai daerah otom terbaik dalam 2012.

Usaha perbaikan penyelenggara otonomi daerah terus di lakukan.namun,17 tahun penantian perubahan nasib masyarakat melalui penerapan otda belumlah cukup.masih perlu kesabaran.paling tidak setelah revisi terhadap Undang-Undang.Nomor 32 Tahun 2004 dilakukan.

(Sumber : Pikiran Rakyat, 1 Mei 2013)

 

Search

Find Us on

Info Penting

SE No. 555/4802/SJ ttg Penyediaan Informasi Pelayanan Minimal (SPM) Pada Website Pemerintahan Daerah
Fasilitasi Pengawasan Pemilukada Provinsi dan Kabupaten/Kota
Penawaran Beasiswa Pemerintah Singapura
Pembentukan Pimpinan, Penyusunan Tata Tertib dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Sambutan Mendagri Pada Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi Masjab Tahun 2014-2019
Permendagri No. 41 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Lingkup Kemendagri
Formasi Pengadaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
PMK 224 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemanatauan dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah
SE. 160/2910/OTDA (Usul Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014
Optimalisasi Penyelenggaraan Simpeg di Lingkungan Kemendagri
SE Mendagri No.450.12/3302/SJ Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat
Program Beasiswa Magister CIO dan LTI 2014
Penerimaan Mahasiswa Baru Kelas S1 Lanjutan
Tugas Belajar Tenaga Kesehatan Papua dan Papua Barat
SE Perubahan Penggunaan Istilah
Tawaran Beasiswa Korea International Cooperation Agency Tahun 2014
SE Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2014
SE Mendagri No.120/1934/Sj Tanggal 17 April 2014
SE Mendagri No. 120/1235/Sj Tanggal 10 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/1102/Sj Tanggal 3 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/767/Sj Tanggal 11 Februari 2014
Matrik Monev Kinerja Penganggaran Lingkup Ditjen Otda
Program Beasiswa Australia Awart Scholarship Tahun 2014
Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
Penawaran pendidikan Pascasarjana Magister & Doktor Ilmu Hukum & Ekonomi UNHAS JAKARTA
Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan OTSUS Papua & Papua Barat di K/L
Materi Dirjen Otonomi Daerah pada Rapat Kerja Gubernur Seluruh Indonesia Tahun 2013

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday5120
mod_vvisit_counterYesterday5941
mod_vvisit_counterThis week17020
mod_vvisit_counterLast week32706
mod_vvisit_counterThis month83931
mod_vvisit_counterLast month139783
mod_vvisit_counterAll days2051361

News Letter 2013

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"

Kontak
DITJEN OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
JL. Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat 10110
http ://www.otda.kemendagri.go.id
bagren_otda@kemendagri.go.id
No Telp/Fax : 021-34833648 (T.U Ditjen Otda), 021-3859335 (Bagren Otda)
Visi Ditjen Otonomi Daerah:
Terdepan dalam Memantapkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah yang Desentralistik dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Copyright © 2014. ditjen Otda.

Copyright © 2012 Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. All Rights Reserved.