DITJEN OTONOMI DAERAH

  • Mendagri bersama DPR RI pada sidang Paripurna pengesahan RUU Penetapan Perppu 1 Thn2014 dan RUU Penetapan Perppu 2 Thn 2014 menjadi Undang-Undang, 20 Januari 2015

  • Mendagri pada rapat kerja bersama Komisi II DPR-RI, 15 s.d 16 Januari 2015

  • Plt. Dirjen Otda membuka rapat membahas tindaklanjut UU 23 Tahun 2014, 7 Januari 2015

  • Mendagri pada Rapat Koordinasi dengan Ditjen Otda dan Ditjen Kesbangpol, 6 Januari 2015

  • Mendagri pada Rapat koordinasi dengan para wartawan/pers, 6 Januari 2015

Design by Za Studio

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • DPR Minta Masukan MK untuk Revisi UU Pilkada

      2015-01-29 07:54:58

      DPR Minta Masukan MK untuk Revisi UU Pilkada JAKARTA, (PR) - Pimpinan DPR berkonsultasi dengan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang saat ini dalam proses revisi di KOmisi II DPR. "Ini konsultasi dengan pimpinan DPR, Komisi II, dan MK terkait dengan rencana revisi UU Pilkada yang baru...

      Read More

    • Kemdagri Kaji Tahapan Uji Publik

      2015-01-28 09:22:12

      Kemdagri Kaji Tahapan Uji Publik Demokrat: Esensi Perppu Pilkada Langsung Tak Boleh Dihapus Uji publik calon kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) diwacanakan dihapus. Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) akan mengkaji wacana tersebut. “Kita belum kaji soal itu (wacana penghapusan uji publik),” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri)Tjahjo...

      Read More

    • Jokowi Resmikan Pelayan Satu Pintu

      2015-01-27 06:03:58

      Jokowi Resmikan Pelayanan Satu Pintu JAKARTA – Presiden JokoWidodo (Jokowi) meresmikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Senin (26/1). Keberadaan PTSP sangat penting untuk mempercepat investasi dan mendorong per­ tumbuhan ekonomi. “Ini merupakan langkah awal, dengan mengumpulkan...

      Read More

    • Kepala Daerah sebagai Agen Utama Perubahan

      2015-01-27 05:36:25

      Kepala Daerah sebagai Agen Utama Perubahan Pada 2015 ini rencananya pilkada akan diselenggarakan di 239 kabupaten/kota di Indonesia. Terlepas dari perdebatan dan keputusan akhir apakah Pilkada melalui DPRD atau melalui pemilu langsung dari masyarakat, kepala daerah yang akhirnya terpilih harus benar-benar memiliki kompetensi yang mumpuni dan...

      Read More

    • Tahapan Pilkada Serentak Disederhanakan

      2015-01-26 08:58:35

      Tahapan Pilkada Serentak Disederhanakan Komisi II DPR sepakat mempersingkat tahapan pilkada serentak. Keputusan tersebut diambil setelah mendengar kan masukan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) saat rapat konsultasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (22/1). “Komisi II DPR meminta KPU agar...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

17 Tahun Perjalanan Otonomi Daerah

Dalam Keppres Nomor 11 Tahun1996 itu ditekankan bahwa penerapan otonomi daerah  dititik beratka pada daerah tingkat II pada saat itu undang-undang yang berlaku adalah nomer 5 tahun1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah yang sayang sentralistis,sehingga tidak sejalan dengan semangat Keppres  yang digulirkan.

Keberadaan Keppres yang mengawali penerapan otonomi daerah ini tidak dapat meredam krisis kepercayaan yang terus berkembang.berbagai aksi demo sudah menjadi berita sehari-hari puncaknya  ketika menjadi krisis monometer yang membuat kehidupan ekonomi  rakyat semakin terpuruk Presiden soeharto semakin legowo mengundur diri sebagai presiden saat tanggal 2 mei 1998 , kurang dari dua bulan  masa kekuasaannya yang ketujuh  setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat  mengesahkan kembalinya presiden untuk ketujuh kalinya pada tanggal 17 Maret 1998.seketrika masa presiden habibie inilah di berlakukan unudan-undang nomor22 tahun1999 tentang pemerintah daerah  menindak lanjuti semangat otonomi  di era soeharto.undang-undang yang baru disusun dalam rangka menata hubungan pemerintahan yang baik dan demokratis antara pemerintah pusat dan daerah yang memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah.

Dampak yang diharapkan adalah daerah lebih kreatif dan responsif terhadap tuntutan masyarakat karena daerah dianggap lebih tau keinginan dan tuntutan masyarakat setempat. Jadi pelayanan lebih dekat antara provider dengan user, birokrasi yang panjang diputus sehingga daerah benar-benar memegang kendali dalam pembangunan dan pelayanan publik  termasuk didalamnya penggunaan anggaran.

Dalam pengembangan politik selanjutnya,ternyata dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun1999 yang memberikan kekuasaan penuh kepada DPRD mengevaluasikan  penyelengara kinerja pemerintah daerah berdampak buruk,karena tejadi lobi-lobi  politik yang tidak sehat antara anggota parlement dengan eksekutif daerah yang mengarah pada perilaku KKN.Kalau selama masa Order Baru KKN marak terjadi di pemerintahan pusat ,maka sekarang menyebar  hingga ke daerah-daerah yang menyebabkan pelayanan publik terganggu.

Tidak sampai genap empat tahun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dinilai sudah tidak sejalan lagi dengan aspirasi informasi .malah yang terjadi adalahkonspirasi politik serta perilaku korup yang sistematis  dan terlembaga.akibatnya penyelenggara pemerintah di daerah kontraproduktif dan boros.maka pada tahun 2004,tepatnya 15 oktober 2004 tentang pemerintah daerah.

Pemberlakuan Undang-Undang ini memberi harapan baru untuk tersenggaranya pemerintah daerah yang aspiratif.di harapkan masalah-masalah politis tidak berperilaku membebani,sebab laporan pertanggung jawaban atas kinerja pemerintahan selama lima tahun tidak lagi kepada DPRD tetapi pada pemerintah yang tinggi.

Tujuh belas tahun pascapenerapan Keppres No.11 Tahun 1996 tentang penerapan hari otonomi daerah,hasil yang di peroleh masih belum sesuai dengan harapan.percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di daerah masih kalah oleh praktik-praktik perkeliuran masyarakat semakin terpuruk.

Banyak pengamatan menilai ibarat “kuda leupas ti gedogan” pemerintah daerah begitu kuat dan berkembang secara sporadis tanpa dapat di kendalikan oleh pemerintah pusat.oleh karena itu muncul gagasan seperti di ungkapkan oleh wakil mentri pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi Birokrasi baru-baru ini bahwa perlu di lakukan upaya-upaya agar pemerintah pusat dapat turut membina  daerah melalui penguatan peran gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat daerah.selain itu,upaya lain di lakukan Mentri Dalam Negri dalam cara memberikan penghargaan kepada sepuluh kota  sebagai daerah otom terbaik dalam 2012.

Usaha perbaikan penyelenggara otonomi daerah terus di lakukan.namun,17 tahun penantian perubahan nasib masyarakat melalui penerapan otda belumlah cukup.masih perlu kesabaran.paling tidak setelah revisi terhadap Undang-Undang.Nomor 32 Tahun 2004 dilakukan.

(Sumber : Pikiran Rakyat, 1 Mei 2013)

Info Penting dan Pegawai

SPM dan NSPK

Visitors Counter

0.png3.png6.png8.png6.png2.png
Today368
Yesterday1245
This week5045
This month30125
Total36862

Who Is Online

10
Online

Friday, 30 January 2015 06:14
Powered by CoalaWeb

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"