DITJEN OTONOMI DAERAH

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • Perkuat Kolaborasi Daerah Wujudkan Smart City

      2016-08-24 07:53:11

      Perkuat Kolaborasi Daerah Wujudkan Smart CityKonsep pembangunan smart city atau 'kota cerdas' gencar digaungkan sejumlah pemerintah kota di Indonesia. Konsep ini diyakini menjadi sebuah solusi untuk menciptakan sebuah kota bahkan negara yang aman dan kondusif serta lebih menyenangkan, yang ditopang kemajuan teknologi. Kota cerdas merupakan visi pembangunan perkotaan yang mengintegrasikan solusi...

      Read More

    • Inovasi Dongkrak Ekonomi Daerah

      2016-08-15 09:01:35

      Inovasi Dongkrak Ekonomi DaerahBANDUNG– Inovasi memegang peran penting dalam pembangunan daerah. Berbagai terobosan dan ide-ide segar dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan dapat menjadikan daerah lebih maju.Menteri Dalam Negeri (Men dagri) Tjahjo Ku molo me - ngatakan setiap dae rah harus melakukan banyak inovasi dalam pem ba ngunan. Pasalnya sekecil apapun ino -...

      Read More

    • Hari ini, Kemendagri Sosialisasikan PP Perangkat Daerah

      2016-08-05 08:47:07

      JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Hotel Mercure Acol, Jakarta, Jumat (5/8). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, dalam kebijakan penataan perangkat daerah mengatur sejumlah urusan seperti kebijakan debirokratis agar...

      Read More

    • Gubernur yang Maju harus Cuti

      2016-08-04 07:43:02

      Gubernur yang Maju harus CutiPilkada Serentak - Setelah Ditetapkan sebagai Pasangan Calon, Tugas Gubernur Dijalankan Plt Keinginan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama mengajukan uji materi UU Pilkada tak masalah, tetapi secara etika akan timbul penilian beragam banyak pihak.JAKARTA – Keharusan cuti bagi gubernur yang sudah mendaftar dan maju sebagai calon itu akan...

      Read More

    • Gubernur Seluruh Sumatera Harus Saling Dukung

      2016-07-28 08:51:39

      Gubernur Seluruh Sumatera Harus Saling DukungRakorgub Sumatera Lampung – Seluruh pemerintah daerah se-Pulau Sumatera harus saling dukung, dan saling melengkapi. Bukan saling hambat. Sehingga akselerasi pembangunan di seluruh Sumatera bisa melaju kencang. Dan, yang tak kalah penting, pembangunan benar- benar terintegrasi.Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Yuswandi A Temenggung...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

17 Tahun Perjalanan Otonomi Daerah

Dalam Keppres Nomor 11 Tahun1996 itu ditekankan bahwa penerapan otonomi daerah  dititik beratka pada daerah tingkat II pada saat itu undang-undang yang berlaku adalah nomer 5 tahun1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah yang sayang sentralistis,sehingga tidak sejalan dengan semangat Keppres  yang digulirkan.

Keberadaan Keppres yang mengawali penerapan otonomi daerah ini tidak dapat meredam krisis kepercayaan yang terus berkembang.berbagai aksi demo sudah menjadi berita sehari-hari puncaknya  ketika menjadi krisis monometer yang membuat kehidupan ekonomi  rakyat semakin terpuruk Presiden soeharto semakin legowo mengundur diri sebagai presiden saat tanggal 2 mei 1998 , kurang dari dua bulan  masa kekuasaannya yang ketujuh  setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat  mengesahkan kembalinya presiden untuk ketujuh kalinya pada tanggal 17 Maret 1998.seketrika masa presiden habibie inilah di berlakukan unudan-undang nomor22 tahun1999 tentang pemerintah daerah  menindak lanjuti semangat otonomi  di era soeharto.undang-undang yang baru disusun dalam rangka menata hubungan pemerintahan yang baik dan demokratis antara pemerintah pusat dan daerah yang memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah.

Dampak yang diharapkan adalah daerah lebih kreatif dan responsif terhadap tuntutan masyarakat karena daerah dianggap lebih tau keinginan dan tuntutan masyarakat setempat. Jadi pelayanan lebih dekat antara provider dengan user, birokrasi yang panjang diputus sehingga daerah benar-benar memegang kendali dalam pembangunan dan pelayanan publik  termasuk didalamnya penggunaan anggaran.

Dalam pengembangan politik selanjutnya,ternyata dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun1999 yang memberikan kekuasaan penuh kepada DPRD mengevaluasikan  penyelengara kinerja pemerintah daerah berdampak buruk,karena tejadi lobi-lobi  politik yang tidak sehat antara anggota parlement dengan eksekutif daerah yang mengarah pada perilaku KKN.Kalau selama masa Order Baru KKN marak terjadi di pemerintahan pusat ,maka sekarang menyebar  hingga ke daerah-daerah yang menyebabkan pelayanan publik terganggu.

Tidak sampai genap empat tahun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dinilai sudah tidak sejalan lagi dengan aspirasi informasi .malah yang terjadi adalahkonspirasi politik serta perilaku korup yang sistematis  dan terlembaga.akibatnya penyelenggara pemerintah di daerah kontraproduktif dan boros.maka pada tahun 2004,tepatnya 15 oktober 2004 tentang pemerintah daerah.

Pemberlakuan Undang-Undang ini memberi harapan baru untuk tersenggaranya pemerintah daerah yang aspiratif.di harapkan masalah-masalah politis tidak berperilaku membebani,sebab laporan pertanggung jawaban atas kinerja pemerintahan selama lima tahun tidak lagi kepada DPRD tetapi pada pemerintah yang tinggi.

Tujuh belas tahun pascapenerapan Keppres No.11 Tahun 1996 tentang penerapan hari otonomi daerah,hasil yang di peroleh masih belum sesuai dengan harapan.percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di daerah masih kalah oleh praktik-praktik perkeliuran masyarakat semakin terpuruk.

Banyak pengamatan menilai ibarat “kuda leupas ti gedogan” pemerintah daerah begitu kuat dan berkembang secara sporadis tanpa dapat di kendalikan oleh pemerintah pusat.oleh karena itu muncul gagasan seperti di ungkapkan oleh wakil mentri pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi Birokrasi baru-baru ini bahwa perlu di lakukan upaya-upaya agar pemerintah pusat dapat turut membina  daerah melalui penguatan peran gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat daerah.selain itu,upaya lain di lakukan Mentri Dalam Negri dalam cara memberikan penghargaan kepada sepuluh kota  sebagai daerah otom terbaik dalam 2012.

Usaha perbaikan penyelenggara otonomi daerah terus di lakukan.namun,17 tahun penantian perubahan nasib masyarakat melalui penerapan otda belumlah cukup.masih perlu kesabaran.paling tidak setelah revisi terhadap Undang-Undang.Nomor 32 Tahun 2004 dilakukan.

(Sumber : Pikiran Rakyat, 1 Mei 2013)

Edisi 1

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2016

Read more

Edisi 2

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2016

Read more

Edisi 3

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2016

Read more

Info Penting dan Pegawai