DITJEN OTONOMI DAERAH

  • Mendagri pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Pelatihan TKW, 21 Mei 2015

  • Rapar Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2015, 4 Mei 2015

  • Bapak Presiden RI pada Peringatan Hari Otonomi Daerah XIX Tahun 2015 di Istana Negara Jakarta, 28 April 2015

  • Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XIX Tahun 2015, 27 April 2015

  • Pelantikan Penjabat Gubernur Kalimantan Utara, 22 April 2015

Design by Za Studio

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • Mengembalikan Adipura

      2015-05-21 03:31:29

      STRATEGI PEMERINTAHAN Sepanjang tahun 1986-2005, Kota Padang, Sumatera Barat, menjadi kota yang sering mendapatkan penghargaan tertinggi dalam bidang lingkungan hidup. Salah satunya Adipura untuk kota terbersih. Namun, belakangan gelar itu kian jauh dari kota berpenduduk 876.678 jiwa ini. Wali Kota Padang Mahyeldi Ansyarullah saat ditemui di Masjid Al...

      Read More

    • Pilkada Butuh Keyakinan Publik

      2015-05-21 01:45:18

      TAJUK RENCANA Sistem pemilihan langsung sangat tergantung pada partisipasi pemilih. Partisipasi inilah yang akan menentukan kualitas pilkada secara langsung dan bergelombang pada Desember nanti, sebelum dilaksanakan serentak secara nasional pada 2027 mendatang. Partisipasi pemilih memiliki ukuran-ukuran tertentu, tetapi biasanya ukuran kuantitas dan...

      Read More

    • Revisi UU Belum disepakati

      2015-05-20 09:54:19

      DPR dan Pemerintah Masih Berbeda Pendapat, Jakarta, KOMPAS – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada dan UU No 2/2011 tentang Partai Politik. Presiden menyatakan akan mendengar lebih dulu masukan Komisi Pemilihan Umum dan menteri terkait. “Kami sudah...

      Read More

    • Perdagangan Terus Digenjot

      2015-05-20 07:18:10

      STRATEGI PEMERINTAHAN Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi tidak dianugerahi sumber daya alam sebagai modal membangun wilayahnya. Karena itu, pemerintah kotanya harus mencari alternatif lain. Pilihan jatuh pada sektor perdagangan dan jasa yang kini terus digenjot. Apalagi, sebagai eks ibu kota Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh juga menjadi...

      Read More

    • Anyaman Bambu yang Menghidupi

      2015-05-18 12:31:48

      KESEJAHTERAAN DAERAH Hari sudah beranjak gelap, tetapi Triyanto (47) belum menyelesaikan pekerjaannya merangkai kipas anyaman bambu. Senin (11/5) petang itu, dia sedang merapikan beberapa kipas yang akan dikirim ke Malaysia. Dengan tekun, dia memotong anyaman yang tak rapi, memberi bingkai di pinggir anyaman, lalu memasang gagang yang terbuat...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

17 Tahun Perjalanan Otonomi Daerah

Dalam Keppres Nomor 11 Tahun1996 itu ditekankan bahwa penerapan otonomi daerah  dititik beratka pada daerah tingkat II pada saat itu undang-undang yang berlaku adalah nomer 5 tahun1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah yang sayang sentralistis,sehingga tidak sejalan dengan semangat Keppres  yang digulirkan.

Keberadaan Keppres yang mengawali penerapan otonomi daerah ini tidak dapat meredam krisis kepercayaan yang terus berkembang.berbagai aksi demo sudah menjadi berita sehari-hari puncaknya  ketika menjadi krisis monometer yang membuat kehidupan ekonomi  rakyat semakin terpuruk Presiden soeharto semakin legowo mengundur diri sebagai presiden saat tanggal 2 mei 1998 , kurang dari dua bulan  masa kekuasaannya yang ketujuh  setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat  mengesahkan kembalinya presiden untuk ketujuh kalinya pada tanggal 17 Maret 1998.seketrika masa presiden habibie inilah di berlakukan unudan-undang nomor22 tahun1999 tentang pemerintah daerah  menindak lanjuti semangat otonomi  di era soeharto.undang-undang yang baru disusun dalam rangka menata hubungan pemerintahan yang baik dan demokratis antara pemerintah pusat dan daerah yang memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah.

Dampak yang diharapkan adalah daerah lebih kreatif dan responsif terhadap tuntutan masyarakat karena daerah dianggap lebih tau keinginan dan tuntutan masyarakat setempat. Jadi pelayanan lebih dekat antara provider dengan user, birokrasi yang panjang diputus sehingga daerah benar-benar memegang kendali dalam pembangunan dan pelayanan publik  termasuk didalamnya penggunaan anggaran.

Dalam pengembangan politik selanjutnya,ternyata dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun1999 yang memberikan kekuasaan penuh kepada DPRD mengevaluasikan  penyelengara kinerja pemerintah daerah berdampak buruk,karena tejadi lobi-lobi  politik yang tidak sehat antara anggota parlement dengan eksekutif daerah yang mengarah pada perilaku KKN.Kalau selama masa Order Baru KKN marak terjadi di pemerintahan pusat ,maka sekarang menyebar  hingga ke daerah-daerah yang menyebabkan pelayanan publik terganggu.

Tidak sampai genap empat tahun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dinilai sudah tidak sejalan lagi dengan aspirasi informasi .malah yang terjadi adalahkonspirasi politik serta perilaku korup yang sistematis  dan terlembaga.akibatnya penyelenggara pemerintah di daerah kontraproduktif dan boros.maka pada tahun 2004,tepatnya 15 oktober 2004 tentang pemerintah daerah.

Pemberlakuan Undang-Undang ini memberi harapan baru untuk tersenggaranya pemerintah daerah yang aspiratif.di harapkan masalah-masalah politis tidak berperilaku membebani,sebab laporan pertanggung jawaban atas kinerja pemerintahan selama lima tahun tidak lagi kepada DPRD tetapi pada pemerintah yang tinggi.

Tujuh belas tahun pascapenerapan Keppres No.11 Tahun 1996 tentang penerapan hari otonomi daerah,hasil yang di peroleh masih belum sesuai dengan harapan.percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di daerah masih kalah oleh praktik-praktik perkeliuran masyarakat semakin terpuruk.

Banyak pengamatan menilai ibarat “kuda leupas ti gedogan” pemerintah daerah begitu kuat dan berkembang secara sporadis tanpa dapat di kendalikan oleh pemerintah pusat.oleh karena itu muncul gagasan seperti di ungkapkan oleh wakil mentri pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi Birokrasi baru-baru ini bahwa perlu di lakukan upaya-upaya agar pemerintah pusat dapat turut membina  daerah melalui penguatan peran gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat daerah.selain itu,upaya lain di lakukan Mentri Dalam Negri dalam cara memberikan penghargaan kepada sepuluh kota  sebagai daerah otom terbaik dalam 2012.

Usaha perbaikan penyelenggara otonomi daerah terus di lakukan.namun,17 tahun penantian perubahan nasib masyarakat melalui penerapan otda belumlah cukup.masih perlu kesabaran.paling tidak setelah revisi terhadap Undang-Undang.Nomor 32 Tahun 2004 dilakukan.

(Sumber : Pikiran Rakyat, 1 Mei 2013)

Info Penting dan Pegawai