DITJEN OTONOMI DAERAH

  • Plt. Dirjen Otda sebagai Narasumber pada Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2015, 11 Maret 2015

  • Plt. Dirjen Otda pada rapat konsolidasi tim penyusun pengaturan UU No. 23 Tahun 2014 & UU No. 2 Tahun 2015, 5 Maret 2015

  • Plt. Dirjen Otda pada Kunjungan US Profesional Fellows Program Visit To Indonesia, 3 Maret 2015

  • Kunjungan Delegasi Pejabat Pemerintah Iraq ke Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, 2 Maret 2015

  • Mendagri bersama DPR RI pada sidang Paripurna pengesahan RUU Penetapan Perppu 1 Thn2014 dan RUU Penetapan Perppu 2 Thn 2014 menjadi Undang-Undang, 20 Januari 2015

Design by Za Studio

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • Kemdagri : Anggaran Pilkada Tanggung Jawab Daerah

      2015-03-30 08:25:38

      [JAKARTA] Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) menolak memberikan bantuan dana untuk daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. Sebab, anggaran pilkada merupakan tanggung jawab daerah. "Ada satu daerah yaitu Majene, Sulawesi Barat yang meminta mengajukan anggaran pilkada ke kami sebesar Rp 13 miliar. Biaya...

      Read More

    • Membatasi Biaya, Menutup celah Korupsi

      2015-03-30 08:09:08

      Membatasi Biaya, Menutup celah KorupsiKAMPANYE PILKADA Untuk pertama kalinya, besaran belanja untuk kampanye saat pemilihan kepala-wakil kepala daerah akan dibatasi. Pembatasan diyakini bisa mencegah calon terpilih terjebak korupsi saat menjabat. Selain itu, bisa menjadi cikal bakal lahirnya aturan serupa pada pemilu legislatif atau pemilu presiden. Ratusan kepala dan wakil kepala...

      Read More

    • RENCANA KERJA PEMERINTAH 2016

      2015-03-30 07:04:37

            Pembangunan Infrastruktur Tetap jadi Prioritas JAKARTA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam menyusun rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2016 terus memprioritaskan dan mempercepat pembangunan infrastruktur. Hal ini dilakukan Bappenas guna menyelesaikan berbagai...

      Read More

    • DPR Sepakat Pilkada Digelar 9 Desember 2015

      2015-03-30 06:41:47

      JAKARTA, (PR) - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat internal secara tertutup membahas rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Komisi II sepakat dengan usulan KPU, pelaksanaan  pilkada serentak digelar pada 9 Desember 2015. Sementara untuk penjadwalan minta disederhanakan. "Jangan diperpanjang seperti dalam verifikasi, parpol...

      Read More

    • DPR Bentuk Panja Pilkada

      2015-03-30 04:28:36

      JAKARTA- Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy mengatakan, Komisi II telah sepakat membentuk panitia kerja (Panja) pemilihan kepala daerah (Pilkada). Panja ini bertujuan untuk masukan kepada KPU dan Bawaslu dalam membuat Peraturan KPU (PKPU) dan peraturan Bawaslu untuk menjaga agar substansi tidak bertentangan  dengan UU Pilkada yang sudah...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

17 Tahun Perjalanan Otonomi Daerah

Dalam Keppres Nomor 11 Tahun1996 itu ditekankan bahwa penerapan otonomi daerah  dititik beratka pada daerah tingkat II pada saat itu undang-undang yang berlaku adalah nomer 5 tahun1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah yang sayang sentralistis,sehingga tidak sejalan dengan semangat Keppres  yang digulirkan.

Keberadaan Keppres yang mengawali penerapan otonomi daerah ini tidak dapat meredam krisis kepercayaan yang terus berkembang.berbagai aksi demo sudah menjadi berita sehari-hari puncaknya  ketika menjadi krisis monometer yang membuat kehidupan ekonomi  rakyat semakin terpuruk Presiden soeharto semakin legowo mengundur diri sebagai presiden saat tanggal 2 mei 1998 , kurang dari dua bulan  masa kekuasaannya yang ketujuh  setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat  mengesahkan kembalinya presiden untuk ketujuh kalinya pada tanggal 17 Maret 1998.seketrika masa presiden habibie inilah di berlakukan unudan-undang nomor22 tahun1999 tentang pemerintah daerah  menindak lanjuti semangat otonomi  di era soeharto.undang-undang yang baru disusun dalam rangka menata hubungan pemerintahan yang baik dan demokratis antara pemerintah pusat dan daerah yang memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah.

Dampak yang diharapkan adalah daerah lebih kreatif dan responsif terhadap tuntutan masyarakat karena daerah dianggap lebih tau keinginan dan tuntutan masyarakat setempat. Jadi pelayanan lebih dekat antara provider dengan user, birokrasi yang panjang diputus sehingga daerah benar-benar memegang kendali dalam pembangunan dan pelayanan publik  termasuk didalamnya penggunaan anggaran.

Dalam pengembangan politik selanjutnya,ternyata dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun1999 yang memberikan kekuasaan penuh kepada DPRD mengevaluasikan  penyelengara kinerja pemerintah daerah berdampak buruk,karena tejadi lobi-lobi  politik yang tidak sehat antara anggota parlement dengan eksekutif daerah yang mengarah pada perilaku KKN.Kalau selama masa Order Baru KKN marak terjadi di pemerintahan pusat ,maka sekarang menyebar  hingga ke daerah-daerah yang menyebabkan pelayanan publik terganggu.

Tidak sampai genap empat tahun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dinilai sudah tidak sejalan lagi dengan aspirasi informasi .malah yang terjadi adalahkonspirasi politik serta perilaku korup yang sistematis  dan terlembaga.akibatnya penyelenggara pemerintah di daerah kontraproduktif dan boros.maka pada tahun 2004,tepatnya 15 oktober 2004 tentang pemerintah daerah.

Pemberlakuan Undang-Undang ini memberi harapan baru untuk tersenggaranya pemerintah daerah yang aspiratif.di harapkan masalah-masalah politis tidak berperilaku membebani,sebab laporan pertanggung jawaban atas kinerja pemerintahan selama lima tahun tidak lagi kepada DPRD tetapi pada pemerintah yang tinggi.

Tujuh belas tahun pascapenerapan Keppres No.11 Tahun 1996 tentang penerapan hari otonomi daerah,hasil yang di peroleh masih belum sesuai dengan harapan.percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di daerah masih kalah oleh praktik-praktik perkeliuran masyarakat semakin terpuruk.

Banyak pengamatan menilai ibarat “kuda leupas ti gedogan” pemerintah daerah begitu kuat dan berkembang secara sporadis tanpa dapat di kendalikan oleh pemerintah pusat.oleh karena itu muncul gagasan seperti di ungkapkan oleh wakil mentri pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi Birokrasi baru-baru ini bahwa perlu di lakukan upaya-upaya agar pemerintah pusat dapat turut membina  daerah melalui penguatan peran gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat daerah.selain itu,upaya lain di lakukan Mentri Dalam Negri dalam cara memberikan penghargaan kepada sepuluh kota  sebagai daerah otom terbaik dalam 2012.

Usaha perbaikan penyelenggara otonomi daerah terus di lakukan.namun,17 tahun penantian perubahan nasib masyarakat melalui penerapan otda belumlah cukup.masih perlu kesabaran.paling tidak setelah revisi terhadap Undang-Undang.Nomor 32 Tahun 2004 dilakukan.

(Sumber : Pikiran Rakyat, 1 Mei 2013)

Info Penting dan Pegawai

SPM dan NSPK

Visitors Counter

1.png0.png7.png6.png1.png8.png
Today79
Yesterday955
This week1034
This month31477
Total107618

Who Is Online

11
Online

Tuesday, 31 March 2015 01:55
Powered by CoalaWeb

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"