DITJEN OTONOMI DAERAH

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • Jerat Politik Uang akan Diperluas

      2016-05-02 09:37:36

      PEMERINTAH bersama DPR berencana akan memperluas definisi politik uang dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Demikian yang disampaikan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono."Pemerintah dan DPR sepakat untuk mempertajam dan meningkatkan kualitas Bawaslu dan sekaligus akan mendefinisikan...

      Read More

    • Jawa Barat Lacak Puluhan Perda

      2016-04-29 08:02:21

      BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengidentifikasi puluhan peraturan daerah serta keputusan kepala daerah 27 kabupaten/kota di Jabar. Langkah itu ditempuh Pemprov Jabar untuk menindak lanjuti perintah pemerintah pusat mencabut Perda penghmbat investasi. "Sejauh ini baru terkumpul puluhan perda dari tujuh daerah, salah satunya Kabupaten...

      Read More

    • Pemungutan Suara Tak Boleh Mundur

      2016-04-29 07:03:52

      JAKARTA - Tertunda pengesahanan revisi UU Nomor 8/2015 tentang Pilkada tidak bisa menjadi alasan untuk memundurkan jadwal pemungutan suara pilkada serentak 15 Februari 2017. "Pilkada serentak harus di laksanakan Februari, karena April anggota KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang sekarang sudah diganti. Sebulan lagi juga tim pansel mulai memilih...

      Read More

    • Inovasi, Keharusan bagi Kepala Daerah

      2016-04-28 09:09:01

      PUNCAK HARI OTDA DI KULONPROGO WATES (KR)- Wakil Presiden (Wapres) HM Jusuf Kalla memberikan apresiasi dan penghargaan kepada tiga provinsi, 10 kabupaten dan 10 kota yang dinilai berhasil menunjukkan kinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pada puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-20 yang dipusatkan di Alun-alun Wates...

      Read More

    • Mendagri : Kota Perlu Wujudkan Smart City

      2016-04-28 08:54:10

      MEA Tak Perlu Dikhawatirkan  [JAKARTA] Indonesia tidak perlu merisaukan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Justru dengan MEA, Indonesia berpeluang memasarkan produk dalam negeri ke negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Demikian disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) dala Seminar Nasional bertema Strategi dan Arah Pengembangan...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

Desain Baru Pemilukada Cegah Konflik

Sejalan dengan usulan itu, nantinya daerah dengan jumlah penduduk yang sedikit justru tak akan memiliki wakil kepala daerah.Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat itu nanti bisa punya lebih dari satu wakil kepala daerah.

Dampak negatif pemilihan Langsung

Berdasarkan data yang ada,dari 862 pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilukada, hanya 52 pasangan saja yang akur. Sisanya,816 pasangan atau 94 persen pecah kongsi. Selain itu, sekitar 291 bupati/walikota,10 gubernur,dan 1.400 PNS saat ini telah terjerat tindak pidana korupsi. Perpecahan pasangan dan juga banyaknya kasus yang dihadapi kepala daerah memiliki pengaruh yang kuat pada penyelenggaraan pemerintahan.Orang nomor satu dan dua tidak harmonis itu berpengaruh pada birokrasi laoyalis wakilnya.Akibatnya palayan tidak optimal.

Soal sistem pemilukada berkaitan dangan apakah dipilih secara langsung atau melalui DPRD saja,dari sisi pemerintah,kita mengusulkan dipilih oleh DPRD setempat.Selain itu, menentukan cara mengajukan calon kepala daerah dan wakilnya. Apakah masih menggunakan sistem paket atau tidak. Pemerintah mengusulkan agar kepala daerah saja yang dipilih. Adapun,calon wakil kepala daerah dipilih oleh kepala daerah terpilih.

Penyelesaian sengketa

Demikian juga halnya dengan penyelesaian sengketa pemilukada.Opsinya hanya dua tetap di Mahkamah Konstitusi (MK) atau kembali ke Mahkamah Agung (MA). Sedangkan untuk pembiayaan pemilikada,sebut Djohermansyah, opsinya tetap dibiayai APBD dengan konsekuensi sering dijadikan alat politik oleh incumbent atau didanai APBN. Sedangkan, terkait masalah wakil kepala daerah, pemerintah mengusulkan pengisiannya dilakukan oleh kepala daerah terpilih dengan cara mengusulkan calon darin kalangan PNS yang dianggap memenuhi syarat dan mumpuni.

 

Sumber : Republika (2 April 2013)

Edisi 1

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

Edisi 2

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

Edisi 3

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

Edisi 4

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

Edisi 5

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

Edisi Khusus

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

WebHostingLab.org

Info Penting dan Pegawai

Rakornas Pilkada Serentak

Pilkada Banten 9 Desember 2015

Visitors Counter

4.png8.png1.png9.png5.png9.png
Today705
Yesterday1064
This week2964
This month3809
Total481959

Who Is Online

7
Online

Wednesday, 04 May 2016 15:30
Powered by CoalaWeb