DITJEN OTONOMI DAERAH

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • Indaramayu Sukses Delapan Kali Raih Piala Adipura

      2016-07-27 06:12:51

      Indaramayu Sukses Delapan Kali Raih Piala AdipuraPENGHARGAAN KEBERSIHAN INDRAMAYU (SK) – Fantastis, itulah kata yang patut diucapkan kepada Kabupaten Indramayu di Jawa Barat pada tahun 2016 ini. Kabupaten yang dipimpin oleh Hj. Anna Sophanah tersebut kembali meraih Piala Adipura sebagai kategori kota kecil. Diraihnya Adipura ini merupakan suatu prestasi yang luar biasa karena telah meraih...

      Read More

    • Cerita Mendagri Tjahjo yang Akan Mudik ke Solo Naik Kereta

      2016-07-15 03:20:43

      Jakarta - Mendagri Tjahjo Kumolo juga akan mudik. Dia akan mudik ke kampung halamannya di Solo. Tjahjo tak pakai mobil dinas, tetapi menggunakan kereta api."Saya baru mudik besok naik kereta api," kata Mendagri Tjahjo di KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (14/7/2016).Tjahjo mengatakan, dia akan mudik pada Sabtu (16/7), selain ke Solo dia...

      Read More

    • Tips Sebelum Libur Panjang

      2016-06-30 05:31:12

      Beberapa hari lagi, kita akan menghadapi libur panjang dalam rangka Hari Raya Idul Fitri (1437 H) belum lagi beberapa pegawai menambah libur dengan cuti, berikut beberapa tips menghadapi libur panjang: Buat daftar pekerjaan prioritas yang belum selesai dan dirasa perlu untuk diselesaikan sebelum libur panjang. Bila akan melakukan cuti tambahan...

      Read More

    • Perda Bermasalah Dicabut, Ekonomi Daerah Makin Kuat

      2016-06-24 02:15:53

      Perda Bermasalah Dicabut, Ekonomi Daerah Makin KuatMenteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menjabarkan bagaimana dampak dihapuskannya ribuan peraturan daerah (perda), khususnya bagi perekonomian nasional.  Menurutnya, ada poin-poin penting yang menjadi ciri khas mengapa regulasi ini dicabut. Poin tersebut yakni meliputi perijinan dan retribusi yang menghambat berkembangnya dunia usaha di tanah air....

      Read More

    • Kemendagri Rilis 3.143 Perda yang Dibatalkan

      2016-06-23 04:10:20

      JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri telah mengumumkan 3.143 peraturan daerah yang dibatalkan. ”Daftar perda telah dimuat di situs www. kemendagri.go.id sejak hari ini (kemarin),” kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Soni Sumarsono di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta, kemarin. Perda yang dibatalkan itu antara lain meliputi perda...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

Desain Baru Pemilukada Cegah Konflik

Sejalan dengan usulan itu, nantinya daerah dengan jumlah penduduk yang sedikit justru tak akan memiliki wakil kepala daerah.Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat itu nanti bisa punya lebih dari satu wakil kepala daerah.

Dampak negatif pemilihan Langsung

Berdasarkan data yang ada,dari 862 pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilukada, hanya 52 pasangan saja yang akur. Sisanya,816 pasangan atau 94 persen pecah kongsi. Selain itu, sekitar 291 bupati/walikota,10 gubernur,dan 1.400 PNS saat ini telah terjerat tindak pidana korupsi. Perpecahan pasangan dan juga banyaknya kasus yang dihadapi kepala daerah memiliki pengaruh yang kuat pada penyelenggaraan pemerintahan.Orang nomor satu dan dua tidak harmonis itu berpengaruh pada birokrasi laoyalis wakilnya.Akibatnya palayan tidak optimal.

Soal sistem pemilukada berkaitan dangan apakah dipilih secara langsung atau melalui DPRD saja,dari sisi pemerintah,kita mengusulkan dipilih oleh DPRD setempat.Selain itu, menentukan cara mengajukan calon kepala daerah dan wakilnya. Apakah masih menggunakan sistem paket atau tidak. Pemerintah mengusulkan agar kepala daerah saja yang dipilih. Adapun,calon wakil kepala daerah dipilih oleh kepala daerah terpilih.

Penyelesaian sengketa

Demikian juga halnya dengan penyelesaian sengketa pemilukada.Opsinya hanya dua tetap di Mahkamah Konstitusi (MK) atau kembali ke Mahkamah Agung (MA). Sedangkan untuk pembiayaan pemilikada,sebut Djohermansyah, opsinya tetap dibiayai APBD dengan konsekuensi sering dijadikan alat politik oleh incumbent atau didanai APBN. Sedangkan, terkait masalah wakil kepala daerah, pemerintah mengusulkan pengisiannya dilakukan oleh kepala daerah terpilih dengan cara mengusulkan calon darin kalangan PNS yang dianggap memenuhi syarat dan mumpuni.

 

Sumber : Republika (2 April 2013)

Edisi 1

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2016

Read more

Edisi 2

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2016

Read more

Edisi 3

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2016

Read more

WebHostingLab.org

Info Penting dan Pegawai

Rakornas Pilkada Serentak

Pilkada Banten 9 Desember 2015

Visitors Counter

5.png5.png4.png6.png4.png7.png
Today288
Yesterday1130
This week3566
This month21404
Total554647

Who Is Online

15
Online

Thursday, 28 July 2016 04:40
Powered by CoalaWeb