DITJEN OTONOMI DAERAH

  • Rapar Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2015, 4 Mei 2015

  • Bapak Presiden RI pada Peringatan Hari Otonomi Daerah XIX Tahun 2015 di Istana Negara Jakarta, 28 April 2015

  • Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XIX Tahun 2015, 27 April 2015

  • Penyerahan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Pilkada Serentak Tahun 2015, 17 Maret 2015

  • Rapat DPR-RI Bersama Mendagri, KPU dan Bawaslu, 16 Maret 2015

Design by Za Studio

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • Pilkada Serentak gelombang Pertama Digelar Desember 2015

      2015-05-06 05:30:23

      Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo tentang Persiapan Pilkada Serentak Senin, 4 Mei 2015, Kementerian Dalam Negeri menggelar hajatan penting, Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Pilkada 2015. Seperti diketahui, pada 9 Desember 2015 nanti 269 daerah akan menggelar pemilihan kepala daerah secara serentak. Dalam acara itu, seluruh kepala daerah dan...

      Read More

    • Berat Urus Cerai

      2015-05-06 05:13:26

      SOSOK HARI-hari Mendagri Tjahjo Kumolo lagi sibuk. Jika tidak melakukan rapat koordinasi, kunjungan atau memenuhi undangan di daerah, Menteri keahiran Solo, 57 tahun silam ini harus mengulak-alik berkas di meja kerjanya. Ada tumpukan berkas, katanya. Ada berkas dengan urusan kelas kakap yang meminta persetujuan soal kebijakan, namun ada juga yang...

      Read More

    • Partisipasi Masyarakat Diharapkan Meningkat

      2015-05-06 01:55:31

      Parpol Bersengketa Sebaiknya Islah [JAKARTA] Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 9 Desember 2015 diharapkan dapat tinggi. Karena itulah, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) berperan aktif mengingatkan 269 daerah yang akan menggelar pilkada. “Kami ikut mengimbau pemerintah daerah untuk berikan pemahaman...

      Read More

    • 23 Kepala Daerah Terima Penghargaan

      2015-04-30 07:25:22

      JAKARTA (KR)- Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan kepada beberapa kepala daerah yang dianggap berprestasi, dalam rangka hari Otonomi Daerah. Penerima penghargaan itu antara lain Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Bupati Bantul Hj Sri Surya Widati, Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, serta...

      Read More

    • 84 Kota Terdaftar Ikut Rakernas Apeksi

      2015-04-30 07:08:38

      84 Kota Terdaftar Ikut Rakernas ApeksiAmbon, Sebanyak 84 pemerintah kota terdaftar mengikuti Rapat kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di Kota Ambon, Maluku, 5-10 Mei 2015. "Data yang kami himpun selaku panitia lokal sampai hari ini kurang lebih 84 kota telah menyatakan diri untuk mengikuti rakernas Apeksi," kata kepala Bagian Pemerintahan Kota Ambon Steven...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

Desain Baru Pemilukada Cegah Konflik

Sejalan dengan usulan itu, nantinya daerah dengan jumlah penduduk yang sedikit justru tak akan memiliki wakil kepala daerah.Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat itu nanti bisa punya lebih dari satu wakil kepala daerah.

Dampak negatif pemilihan Langsung

Berdasarkan data yang ada,dari 862 pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilukada, hanya 52 pasangan saja yang akur. Sisanya,816 pasangan atau 94 persen pecah kongsi. Selain itu, sekitar 291 bupati/walikota,10 gubernur,dan 1.400 PNS saat ini telah terjerat tindak pidana korupsi. Perpecahan pasangan dan juga banyaknya kasus yang dihadapi kepala daerah memiliki pengaruh yang kuat pada penyelenggaraan pemerintahan.Orang nomor satu dan dua tidak harmonis itu berpengaruh pada birokrasi laoyalis wakilnya.Akibatnya palayan tidak optimal.

Soal sistem pemilukada berkaitan dangan apakah dipilih secara langsung atau melalui DPRD saja,dari sisi pemerintah,kita mengusulkan dipilih oleh DPRD setempat.Selain itu, menentukan cara mengajukan calon kepala daerah dan wakilnya. Apakah masih menggunakan sistem paket atau tidak. Pemerintah mengusulkan agar kepala daerah saja yang dipilih. Adapun,calon wakil kepala daerah dipilih oleh kepala daerah terpilih.

Penyelesaian sengketa

Demikian juga halnya dengan penyelesaian sengketa pemilukada.Opsinya hanya dua tetap di Mahkamah Konstitusi (MK) atau kembali ke Mahkamah Agung (MA). Sedangkan untuk pembiayaan pemilikada,sebut Djohermansyah, opsinya tetap dibiayai APBD dengan konsekuensi sering dijadikan alat politik oleh incumbent atau didanai APBN. Sedangkan, terkait masalah wakil kepala daerah, pemerintah mengusulkan pengisiannya dilakukan oleh kepala daerah terpilih dengan cara mengusulkan calon darin kalangan PNS yang dianggap memenuhi syarat dan mumpuni.

 

Sumber : Republika (2 April 2013)

Info Penting dan Pegawai