DITJEN OTONOMI DAERAH

  • Dirjen Otda pada acara Rakornas Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pusat dan Daerah, 29 Juli 2015

  • Mendagri memberikan Piagam Penghargaan kepada Bapak Susilo selama menjadi Plt. Dirjen Otonomi Daerah, 22 Juli 2015

  • Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Lingkup Kemendagri, 22 Juli 2015

  • Dirjen Otda melakukan dialog dan silahturahmi dengan pegawai Ditjen Otonomi Daerah, 3 Juli 2015

  • Mendagri melantik Bapak S. Sumarsono sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah, 1 Juli 2015

Design by Za Studio

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • Sorong Termaju di Papua

      2015-07-31 02:55:59

      Sorong Termaju di PapuaWali Kota Kota Sorong Lamberthus Jitmau dan Wakil Wali Kota Pahimah Iskandar dilantik pada 11 Juni 2012. Keduanya menyiapkan sejumlah program jangka panjang untuk mewujudkan Kota Sorong menjadi daerah yang termaju di tanah Papua.Lamberthus menyatakan, dirinya telah menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagai dasar kebijakan...

      Read More

    • ANGGARAN PUN DITINGKATKAN

      2015-07-30 10:57:59

      KOMPAS, 30 JULI 2015 Pemerintah Kota Jayapura, Papua, tak hanya berpuas diri dengan raihan penghargaan Adipura sebanyak dua kali berturut-turut. Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano menyiapkan regulasi dan meningkatkan besaran anggaran, khusus di bidang lingkungan. Kepada Kompas di ruang kerjanya, beberapa saat lalu, Benhur yang menjabat sebagai Wali...

      Read More

    • Kearifan Lokal Menjadi Bekal

      2015-07-30 10:47:18

      Kearifan Lokal Menjadi Bekal ARIS PRASETYO/ADI SUCIPTO KISSWARA      Wali Kota Gorontalo Marthen Taha memaparkan konsep "kota cerdas" di hadapan wali kota dari sejumlah negara di tengah hajatan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada April lalu. Bukanlah kecanggihan fasilitas suatu kota yang ia paparkan, melainkan ia justru mengajak mereka yang hadir untuk menengok Gorontalo pada...

      Read More

    • Kekayaan yang Kian Terlupakan

      2015-07-24 02:18:08

      Kekayaan yang Kian Terlupakan Di ruang bg rumah rusak itu, di bawah cahaya bulan purnama, empat pria berbaris menyusun formasi. Hanya desah suara ombak yang terdengar saat mereka mulai mengatur kudelakana-kuda.Salah satu pria di barisan depan, yang terlihat paling senior, menyerukan aba-aba, dan jurus pertama pun dilancarkan. Tangan kanan meluncur memukul ke depan, tangan...

      Read More

    • Menjadi Kota Bermartabat

      2015-07-24 02:07:17

      Menjadi Kota BermartabatMembangun perpustakaan merupakan salah satu program Pemerintah Kota Salatiga dalam mengembangkan sektor pendidikan dan kesehatan. Dua sektor ini menjadi fokus karena Kota Salatiga merupakan kota kecil yang hampir tak memiliki sumber daya alam yang dapat diandalkan untuk memperoleh pendapatan asli daerah. Letaknya strategis, dekat dengan dua kota...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

Desain Baru Pemilukada Cegah Konflik

Sejalan dengan usulan itu, nantinya daerah dengan jumlah penduduk yang sedikit justru tak akan memiliki wakil kepala daerah.Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat itu nanti bisa punya lebih dari satu wakil kepala daerah.

Dampak negatif pemilihan Langsung

Berdasarkan data yang ada,dari 862 pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilukada, hanya 52 pasangan saja yang akur. Sisanya,816 pasangan atau 94 persen pecah kongsi. Selain itu, sekitar 291 bupati/walikota,10 gubernur,dan 1.400 PNS saat ini telah terjerat tindak pidana korupsi. Perpecahan pasangan dan juga banyaknya kasus yang dihadapi kepala daerah memiliki pengaruh yang kuat pada penyelenggaraan pemerintahan.Orang nomor satu dan dua tidak harmonis itu berpengaruh pada birokrasi laoyalis wakilnya.Akibatnya palayan tidak optimal.

Soal sistem pemilukada berkaitan dangan apakah dipilih secara langsung atau melalui DPRD saja,dari sisi pemerintah,kita mengusulkan dipilih oleh DPRD setempat.Selain itu, menentukan cara mengajukan calon kepala daerah dan wakilnya. Apakah masih menggunakan sistem paket atau tidak. Pemerintah mengusulkan agar kepala daerah saja yang dipilih. Adapun,calon wakil kepala daerah dipilih oleh kepala daerah terpilih.

Penyelesaian sengketa

Demikian juga halnya dengan penyelesaian sengketa pemilukada.Opsinya hanya dua tetap di Mahkamah Konstitusi (MK) atau kembali ke Mahkamah Agung (MA). Sedangkan untuk pembiayaan pemilikada,sebut Djohermansyah, opsinya tetap dibiayai APBD dengan konsekuensi sering dijadikan alat politik oleh incumbent atau didanai APBN. Sedangkan, terkait masalah wakil kepala daerah, pemerintah mengusulkan pengisiannya dilakukan oleh kepala daerah terpilih dengan cara mengusulkan calon darin kalangan PNS yang dianggap memenuhi syarat dan mumpuni.

 

Sumber : Republika (2 April 2013)

Info Penting dan Pegawai