Saturday July 26, 2014
  • Dirjen Otda dan sesditjen otda pada Apel Pagi lingkup Ditjen Otonomi Daerah, 25 Juli 2014
  • Mendagri pada acr buka bersama dengan wartawan pokja kemendagri, 23 Juli 2014
  • dirjen otda pada wawancara otonomi daerah di TV ONE, 21 Juli 2014
  • Dirjen Otda pada diskusi media penguatan platform otonomi daerah, 17 Juli 2014
  • Dirjen otda dlm peninjauan hasil Pilpres 2014 di Kec Batam Kota, 11 Juli 2014
  • Dirjen otda pada rapat persiapan pelaksanaan pilpres tahun 2014 di sumatera barat
  • Dirjen Otda dalam executive leadership program in service delivery-AIPD, Sydney 22 s.d 24 Juni 2014
  • Dirjen otda dalam seminar nasional IKAPTK Tahun 2014, 21 Juni 2014
  • mendagri pada rapat paripurna DPR-RI tentang pengesahan RUU 3 DOB, 24 Juni 2014
  • Presiden RI pada Pelantikan Praja IPDN Angkatan XXI, 14 Juni 2014
  • Dirjen OTDA bersama Gub Aceh dan Wali Nanggroe dlm perundingan ttg penyelesaian qanun bendera & RPP kewenangan Pemerintah di Aceh, 16 Juni 2014
  • Sesditjen Otda Menyerahkan Keppres Pemberhentian Sementara Ir. H. Joko Widodo Sbg Gub DKI Jakarta Masjab 2012-2017
  • Newsletter (Info Otda) sbg Media Informasi Ditjen Otda
News Feeds:
Desain Baru Pemilukada Cegah Konflik PDF Cetak E-mail
Oleh Administrator   
Selasa, 02 April 2013 09:23

Djohermansyah Djohan, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri
Desain Baru Pemilukada Cegah Konflik

Solusi untuk menekan masalah pemilukada

Pemerintah melalui Kemendagri telah mengajukan usulan agar jabatan wakil kepala daerah diambil dari pegawai negeri sipil (PNS). Usulan itu sudah dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (RUU Pemda) yang direncanakan akan difinalisasikan pada awal April 2013.

Jika nanti wakil kepala daerah diisi dari PNS, pemilihan kepala daerah tidak dilakukan secara berpasangan (paket).Pemilihan, baik langsung maupun melalui DPRD, hanya memilih kepala daerah. Usulan ini merupakan konsep monoeksekutif dan pemerintah mengajukan usulan ini demi efektivitas pemerintahan.

Sejalan dengan usulan itu, nantinya daerah dengan jumlah penduduk yang sedikit justru tak akan memiliki wakil kepala daerah.Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat itu nanti bisa punya lebih dari satu wakil kepala daerah.

Dampak negatif pemilihan Langsung

Berdasarkan data yang ada,dari 862 pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilukada, hanya 52 pasangan saja yang akur. Sisanya,816 pasangan atau 94 persen pecah kongsi. Selain itu, sekitar 291 bupati/walikota,10 gubernur,dan 1.400 PNS saat ini telah terjerat tindak pidana korupsi. Perpecahan pasangan dan juga banyaknya kasus yang dihadapi kepala daerah memiliki pengaruh yang kuat pada penyelenggaraan pemerintahan.Orang nomor satu dan dua tidak harmonis itu berpengaruh pada birokrasi laoyalis wakilnya.Akibatnya palayan tidak optimal.

Soal sistem pemilukada berkaitan dangan apakah dipilih secara langsung atau melalui DPRD saja,dari sisi pemerintah,kita mengusulkan dipilih oleh DPRD setempat.Selain itu, menentukan cara mengajukan calon kepala daerah dan wakilnya. Apakah masih menggunakan sistem paket atau tidak. Pemerintah mengusulkan agar kepala daerah saja yang dipilih. Adapun,calon wakil kepala daerah dipilih oleh kepala daerah terpilih.

Penyelesaian sengketa

Demikian juga halnya dengan penyelesaian sengketa pemilukada.Opsinya hanya dua tetap di Mahkamah Konstitusi (MK) atau kembali ke Mahkamah Agung (MA). Sedangkan untuk pembiayaan pemilikada,sebut Djohermansyah, opsinya tetap dibiayai APBD dengan konsekuensi sering dijadikan alat politik oleh incumbent atau didanai APBN. Sedangkan, terkait masalah wakil kepala daerah, pemerintah mengusulkan pengisiannya dilakukan oleh kepala daerah terpilih dengan cara mengusulkan calon darin kalangan PNS yang dianggap memenuhi syarat dan mumpuni.

 

Sumber : Republika (2 April 2013)

LAST_UPDATED2
 

Search

Find Us on

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1923
mod_vvisit_counterYesterday4414
mod_vvisit_counterThis week28674
mod_vvisit_counterLast week28643
mod_vvisit_counterThis month112105
mod_vvisit_counterLast month129580
mod_vvisit_counterAll days1803515

News Letter 2013

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"

Kontak
DITJEN OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
JL. Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat 10110
http ://www.otda.kemendagri.go.id
bagren_otda@kemendagri.go.id
No Telp/Fax : 021-34833648 (T.U Ditjen Otda), 021-3859335 (Bagren Otda)
Visi Ditjen Otonomi Daerah:
Terdepan dalam Memantapkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah yang Desentralistik dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Copyright © 2014. ditjen Otda.

Copyright © 2012 Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. All Rights Reserved.