DITJEN OTONOMI DAERAH

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • 101 Daerah Ikut Pilkada Serentak Gelombang Kedua

      2016-02-11 02:30:22

            12 Februari, 7 Gubernur Terpilih Bakal Dilantik di Istana [JAKARTA] Pelaksanaan Pilkada Serentak gelombang kedua jatuh pada Februari 2017. Sebanyak 101 daerah yang akhir masa jabatnnya (AMJ) jatuh pada semester kedua 2016 dan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2017 akan melaksanakan pemilihan kepala daerah.  “Untuk Pilkada Februari...

      Read More

    • Melintasi Perbatasan demi Rp 50.000

      2016-02-10 02:51:41

      Muajir, pemilih yang terdaftar di Tempat Pemungutan Suara 03 Desa Talontam, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, punya tugas berat. Pekerja perkebunan itu mengaku diminta mencoblos salah satu pasangan calon kepala daerah Kabupaten Singingi atau berhenti bekerja. Sebagai bukti, ia diminta merobek kertas suara yang dicoblos di bagian...

      Read More

    • KPU Putuskan Pilkada Serentak Gelombang Kedua pada 15 Februari 2017

      2016-02-10 02:44:30

      PTUN Diminta Tolak Gugatan JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum berharap Mahkamah Agung menolak gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait penetapan hasil pemilihan kepala daerah oleh KPU. Alasannya, Undang-Undang Pilkada menyatakan, gugatan terkait pilkada menjadi ranah Mahkamah Konstitusi.Komisioner KPU Hadar Navis Gumay, di Jakarta,...

      Read More

    • Tujuh Gubernur Dilantik Presiden

      2016-02-09 08:07:24

      JAKARTA -- Presiden Joko Widodo akan segera melantik tujuh gubernur hasil pilkada serentak di Istana Negara. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan, pelantikan tersebut akan digelar pada Jumat, 12 Februari 2016."Pelantikan tanggal 12 Februari di istana," tegas Tjahjo lewat pesan singkat, Ahad (7/2). Tujuh gubernur yang akan dilantik yakni...

      Read More

    • Biaya Penyelenggaraan Ditanggung Pusat

      2016-02-09 03:03:58

      JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Dalam Negeri mengubah skema pembiayaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang sebelumnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan disokong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kini bersumber dari APBN didukung APBD.Perubahan ini tercantum...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

Desain Baru Pemilukada Cegah Konflik

Sejalan dengan usulan itu, nantinya daerah dengan jumlah penduduk yang sedikit justru tak akan memiliki wakil kepala daerah.Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat itu nanti bisa punya lebih dari satu wakil kepala daerah.

Dampak negatif pemilihan Langsung

Berdasarkan data yang ada,dari 862 pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilukada, hanya 52 pasangan saja yang akur. Sisanya,816 pasangan atau 94 persen pecah kongsi. Selain itu, sekitar 291 bupati/walikota,10 gubernur,dan 1.400 PNS saat ini telah terjerat tindak pidana korupsi. Perpecahan pasangan dan juga banyaknya kasus yang dihadapi kepala daerah memiliki pengaruh yang kuat pada penyelenggaraan pemerintahan.Orang nomor satu dan dua tidak harmonis itu berpengaruh pada birokrasi laoyalis wakilnya.Akibatnya palayan tidak optimal.

Soal sistem pemilukada berkaitan dangan apakah dipilih secara langsung atau melalui DPRD saja,dari sisi pemerintah,kita mengusulkan dipilih oleh DPRD setempat.Selain itu, menentukan cara mengajukan calon kepala daerah dan wakilnya. Apakah masih menggunakan sistem paket atau tidak. Pemerintah mengusulkan agar kepala daerah saja yang dipilih. Adapun,calon wakil kepala daerah dipilih oleh kepala daerah terpilih.

Penyelesaian sengketa

Demikian juga halnya dengan penyelesaian sengketa pemilukada.Opsinya hanya dua tetap di Mahkamah Konstitusi (MK) atau kembali ke Mahkamah Agung (MA). Sedangkan untuk pembiayaan pemilikada,sebut Djohermansyah, opsinya tetap dibiayai APBD dengan konsekuensi sering dijadikan alat politik oleh incumbent atau didanai APBN. Sedangkan, terkait masalah wakil kepala daerah, pemerintah mengusulkan pengisiannya dilakukan oleh kepala daerah terpilih dengan cara mengusulkan calon darin kalangan PNS yang dianggap memenuhi syarat dan mumpuni.

 

Sumber : Republika (2 April 2013)

Edisi 1

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

Edisi 2

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

Edisi 3

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

Edisi 4

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

Edisi 5

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

Edisi Khusus

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

WebHostingLab.org

Info Penting dan Pegawai

Rakornas Pilkada Serentak

Pilkada Banten 9 Desember 2015

Visitors Counter

4.png0.png2.png0.png1.png7.png
Today627
Yesterday766
This week7104
This month15135
Total402017

Who Is Online

6
Online

Sunday, 14 February 2016 18:44
Powered by CoalaWeb