DITJEN OTONOMI DAERAH

  • Plt. Dirjen Otda sebagai Narasumber pada Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2015, 11 Maret 2015

  • Plt. Dirjen Otda pada rapat konsolidasi tim penyusun pengaturan UU No. 23 Tahun 2014 & UU No. 2 Tahun 2015, 5 Maret 2015

  • Plt. Dirjen Otda pada Kunjungan US Profesional Fellows Program Visit To Indonesia, 3 Maret 2015

  • Kunjungan Delegasi Pejabat Pemerintah Iraq ke Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, 2 Maret 2015

  • Mendagri bersama DPR RI pada sidang Paripurna pengesahan RUU Penetapan Perppu 1 Thn2014 dan RUU Penetapan Perppu 2 Thn 2014 menjadi Undang-Undang, 20 Januari 2015

Design by Za Studio

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • Kesiapan Daerah Tidak Merata

      2015-03-27 03:29:23

      Pemanfaatan Bonus Demografi Butuh Strategi JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah provinsi di Indonesia terancam tak bisa memanfaatkan bonus demografi pada 2020-2035. Selain perbedaan usia produktif, kesiapan daerah, seperti penyediaan lapangan kerja dan peningkatan mutu pendidikan, jadi penentu mendapat bonus demografi. Karena itu, perlu rencana strategis...

      Read More

    • Perketat Perekrutan Petugas Sementara di Desa

      2015-03-27 01:57:35

      PILKADA SERENTAK JAKARTA, KOMPAS - Pengelolan data dan informasi pemilu kepala daerah bergantung pada kualitas petugas sementara atau ad hoc di tingkat desa. Karena itu, Komisi Pemilihan Umum perlu memperketat perekrutan petugas tersebut untuk menjamin keberhasilan penyelenggaraan pilkada serentak pertama yang transparan. Hal itu mengemuka dalam...

      Read More

    • Bahasa Daerah Terancam

      2015-03-26 02:38:54

      Sebagian dari 749 Bahasa di Nusantara Kian Kehilangan Penutur JAKARTA, KOMPAS — Sebagian bahasa daerah di Nusantara semakin terancam punah, terutama akibat minimnya tradisi pengajaran bahasa daerah yang lintas generasi. Kondisi ini merugikan bangsa Indonesia karena keanekaragaman bahasa, sebagai salah satu unsur penting pembentuk kebudayaan,...

      Read More

    • Kebijakan Inovatif Harus Didukung

      2015-03-26 01:43:14

      Berbagai Upaya untuk Bangun Kota Cerdas JAKARTA, KOMPAS- Pemerintah daerah perlu terus berinovasi dan menjalankan tata kelola pemerintahan yang modern dan akuntabel untuk membangun kota cerdas atau smart city. Selain itu, pemerintah pusat juga perlu mendukung inovasi dari pemerintah daerah dengan menjamin kepastian hukum dan kebijakan....

      Read More

    • Pilkada Serentak Efisienkan Pemilu

      2015-03-24 02:05:38

      Presiden Tandatangani Revisi UU Pilkada dan UU Pemda [JAKARTA] Peneliti senior Forum Masyarakat Pemantau Parlemen ( F o r m a p p i ) To m m y Legowo menilai, pilkada serentak dapat mengefisienkan pilkada langsung. Sebab, pilkada serentak dapat mengefisienkan penyelenggaraan pilkada tanpa harus mengurangi partisipasi masyarakat. “Pilkada serentak...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

Desain Baru Pemilukada Cegah Konflik

Sejalan dengan usulan itu, nantinya daerah dengan jumlah penduduk yang sedikit justru tak akan memiliki wakil kepala daerah.Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat itu nanti bisa punya lebih dari satu wakil kepala daerah.

Dampak negatif pemilihan Langsung

Berdasarkan data yang ada,dari 862 pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilukada, hanya 52 pasangan saja yang akur. Sisanya,816 pasangan atau 94 persen pecah kongsi. Selain itu, sekitar 291 bupati/walikota,10 gubernur,dan 1.400 PNS saat ini telah terjerat tindak pidana korupsi. Perpecahan pasangan dan juga banyaknya kasus yang dihadapi kepala daerah memiliki pengaruh yang kuat pada penyelenggaraan pemerintahan.Orang nomor satu dan dua tidak harmonis itu berpengaruh pada birokrasi laoyalis wakilnya.Akibatnya palayan tidak optimal.

Soal sistem pemilukada berkaitan dangan apakah dipilih secara langsung atau melalui DPRD saja,dari sisi pemerintah,kita mengusulkan dipilih oleh DPRD setempat.Selain itu, menentukan cara mengajukan calon kepala daerah dan wakilnya. Apakah masih menggunakan sistem paket atau tidak. Pemerintah mengusulkan agar kepala daerah saja yang dipilih. Adapun,calon wakil kepala daerah dipilih oleh kepala daerah terpilih.

Penyelesaian sengketa

Demikian juga halnya dengan penyelesaian sengketa pemilukada.Opsinya hanya dua tetap di Mahkamah Konstitusi (MK) atau kembali ke Mahkamah Agung (MA). Sedangkan untuk pembiayaan pemilikada,sebut Djohermansyah, opsinya tetap dibiayai APBD dengan konsekuensi sering dijadikan alat politik oleh incumbent atau didanai APBN. Sedangkan, terkait masalah wakil kepala daerah, pemerintah mengusulkan pengisiannya dilakukan oleh kepala daerah terpilih dengan cara mengusulkan calon darin kalangan PNS yang dianggap memenuhi syarat dan mumpuni.

 

Sumber : Republika (2 April 2013)

Info Penting dan Pegawai

SPM dan NSPK

Visitors Counter

1.png0.png5.png1.png1.png8.png
Today670
Yesterday830
This week3907
This month28977
Total105118

Who Is Online

5
Online

Friday, 27 March 2015 20:46
Powered by CoalaWeb

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"