DITJEN OTONOMI DAERAH

  • Dirjen Otda melakukan dialog dan silahturahmi dengan pegawai Ditjen Otonomi Daerah, 3 Juli 2015

  • Mendagri melantik Bapak S. Sumarsono sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah, 1 Juli 2015

  • Plt. Dirjen Otda pada acara Bintek Peningkatan Kapasitas Tim Tenkis Daerah EKPPD dalam rangka Pengukuran Kinerja, 25 Juni 2015

  • Mendagri pada Raker bersama komisi II DPRD-RI, 23 Juni 2015

  • Rapat Pilkada bersama para asisten provinsi yang melaksanakan Pilkada, 16 Juni 2015

Design by Za Studio

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • Soal DOB, Kemdagri Pertimbangkan Usulan DPR

      2015-07-03 09:51:47

      [JAKARTA] Pemekaran wilayah harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Desain Besar Penataan Daerah (Disertada). Hal itu sesuai dengan Undang-Undang (UU) No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Disertada merupakan strategi penataaan daerah. Karenanya, pemerintah tidak serta merta akan menyetujui 87 calon daerah otonom baru (DOB) yang...

      Read More

    • Emmanuelle Suharjendro: "Jangan Sampai Kita Belajar Bahasa Jawa ke Luar Negeri"

      2015-07-03 01:52:14

      Penggunaan bahasa Jawa dalam keseharian maupun di bidang pendidikan semakin berkurang. Mahasiswa yang mendaftarkan diri mengambil jurusan sastra atau bahasa Jawa menurun. Di tengah "krisis" inilah, apa yang dilakukan Emmanuelle Suharjendro (76) menjadi penting. Apalagi, bahasa adalah kunci. Menguasai bahasa berarti mampu mempelajari pengetahuan...

      Read More

    • Memberdayakan Warga

      2015-07-02 07:14:17

      Wakil Wali Kota Pariaman Genius Umar mengatakan, hingga 1,5 tahun yang lalu potensi pantai yang begitu besar di Pariaman belum digarap sama sekali. Ia menyadari itu ketika suatu sore berjalan-jalan ke tepi pantai dan menikmati keindahannya. "Kemudian saya pikir, ini adalah masa depan Pariaman. Saya ingin keindahan ini dapat dinikmati setiap...

      Read More

    • Pilkada dan Netralitas ASN

      2015-07-01 08:19:10

      Pesta demokrasi di tingkat lokal atau pemilihan kepala daerah (pilkada) akan digelar secara serentak dalam waktu dekat. Semua pihak berharap pilkada tahun 2015 ini berlangsung secara jujur, adil, bersih, dan demokratis. Sangat disayangkan jika kecurangan dan ketidaknetralan stakeholders mewarnai proses pilkada. Itu artinya, proses demokratisasi...

      Read More

    • Sengketa Pilkada Tidak Perlu Diperpanjang

      2015-07-01 06:55:16

      JAKARTA-DPR tidak perlu merevisi aturan batas waktu penanganan sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) di Mahkamah Konstitusi. Waktu 45 hari penyelesaian sengketa sudah dianggap cukup panjang. Pengamat hukum tata negara dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), M Imam Nasef mengatakan, MK belum pernah gagal menyelesaikan...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

Desain Baru Pemilukada Cegah Konflik

Sejalan dengan usulan itu, nantinya daerah dengan jumlah penduduk yang sedikit justru tak akan memiliki wakil kepala daerah.Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat itu nanti bisa punya lebih dari satu wakil kepala daerah.

Dampak negatif pemilihan Langsung

Berdasarkan data yang ada,dari 862 pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilukada, hanya 52 pasangan saja yang akur. Sisanya,816 pasangan atau 94 persen pecah kongsi. Selain itu, sekitar 291 bupati/walikota,10 gubernur,dan 1.400 PNS saat ini telah terjerat tindak pidana korupsi. Perpecahan pasangan dan juga banyaknya kasus yang dihadapi kepala daerah memiliki pengaruh yang kuat pada penyelenggaraan pemerintahan.Orang nomor satu dan dua tidak harmonis itu berpengaruh pada birokrasi laoyalis wakilnya.Akibatnya palayan tidak optimal.

Soal sistem pemilukada berkaitan dangan apakah dipilih secara langsung atau melalui DPRD saja,dari sisi pemerintah,kita mengusulkan dipilih oleh DPRD setempat.Selain itu, menentukan cara mengajukan calon kepala daerah dan wakilnya. Apakah masih menggunakan sistem paket atau tidak. Pemerintah mengusulkan agar kepala daerah saja yang dipilih. Adapun,calon wakil kepala daerah dipilih oleh kepala daerah terpilih.

Penyelesaian sengketa

Demikian juga halnya dengan penyelesaian sengketa pemilukada.Opsinya hanya dua tetap di Mahkamah Konstitusi (MK) atau kembali ke Mahkamah Agung (MA). Sedangkan untuk pembiayaan pemilikada,sebut Djohermansyah, opsinya tetap dibiayai APBD dengan konsekuensi sering dijadikan alat politik oleh incumbent atau didanai APBN. Sedangkan, terkait masalah wakil kepala daerah, pemerintah mengusulkan pengisiannya dilakukan oleh kepala daerah terpilih dengan cara mengusulkan calon darin kalangan PNS yang dianggap memenuhi syarat dan mumpuni.

 

Sumber : Republika (2 April 2013)

Info Penting dan Pegawai