DITJEN OTONOMI DAERAH

  • Mendagri bersama DPR RI pada sidang Paripurna pengesahan RUU Penetapan Perppu 1 Thn2014 dan RUU Penetapan Perppu 2 Thn 2014 menjadi Undang-Undang, 20 Januari 2015

  • Mendagri pada rapat kerja bersama Komisi II DPR-RI, 15 s.d 16 Januari 2015

  • Plt. Dirjen Otda membuka rapat membahas tindaklanjut UU 23 Tahun 2014, 7 Januari 2015

  • Mendagri pada Rapat Koordinasi dengan Ditjen Otda dan Ditjen Kesbangpol, 6 Januari 2015

  • Mendagri pada Rapat koordinasi dengan para wartawan/pers, 6 Januari 2015

Design by Za Studio

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • KPU Segera Bahas Jadwal dan Tahapan

      2015-02-27 07:32:50

      JAKARTA, KOMPAS- Komisi Pemilihan Umum terus merampungkan 10 peraturan KPU terkait pemilihan kepala daerah serentak, di antaranya berisi tahapan  dan jadwal pelaksanaan pilkada. Menurut rencana, awal April, peraturan KPU itu dibawa ke Komisi II DPR guna dibahas. Hal itu dikatakan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di Jakarta, Kamis (26/2). Hadar...

      Read More

    • Kepala Daerah agar Berani Memutuskan

      2015-02-27 06:53:59

      RAKERNAS APPSI AMBON, KOMPAS- Demi kepastian pelaksanaan program pusat di daerah mulai dari pembangunan infrastruktur, stabilitas produktivitas pertanian, hingga peningkatan investasi, para kepala daerah diharapkan tak ragu mengambil keputusan jika terkait aspek anggaran ataupun hukum dalam setiap kebijakannya. Hal tersebut disebutkan Wakil...

      Read More

    • Mulai Membatasi Politik Dinasti

      2015-02-27 06:39:20

      Mulai Membatasi Politik Dinasti Pembatasan politik dinasti menjadi salah satu topik bahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang disahkan, baru-baru ini. Calon tidak boleh memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan atau garis keturunan pertama lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu; ayah, ibu, mertua, paman,...

      Read More

    • Kekayaan Budaya Jadi Modal Kreativitas Bisnis

      2015-02-27 03:52:35

      EKONOMI KREATIF JAKARTA, KOMPAS- Kreativitas mendesain produk akan mendorong perindustrian Indonesia sehingga perlu terus ditumbuhkan. Kekayaan budaya merupakan potensi bagi industri kreatif. Oleh karena itu, pelaku industri kreatif juga perlu dilindungi melalui regulasi. Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf mengatakan hal itu di sela-sela...

      Read More

    • 100 Perda Dikembalikan

      2015-02-26 09:16:15

      KARENA DIANGGAP GANGGU PANCASILA JAKARTA (KR)- Sejumlah Pemerintahan Daerah (Pemda), dengan berbagai tujuan dan motivasi, menerbitkan peraturan daerah (perda) yang bersifat khas. Antara lain soal pakaian daerah, atau lainnya. Senin (23/2) kemarin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengembalikan 100 Peraturan Daerah (Perda) bermasalah....

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

Desain Baru Pemilukada Cegah Konflik

Sejalan dengan usulan itu, nantinya daerah dengan jumlah penduduk yang sedikit justru tak akan memiliki wakil kepala daerah.Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat itu nanti bisa punya lebih dari satu wakil kepala daerah.

Dampak negatif pemilihan Langsung

Berdasarkan data yang ada,dari 862 pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilukada, hanya 52 pasangan saja yang akur. Sisanya,816 pasangan atau 94 persen pecah kongsi. Selain itu, sekitar 291 bupati/walikota,10 gubernur,dan 1.400 PNS saat ini telah terjerat tindak pidana korupsi. Perpecahan pasangan dan juga banyaknya kasus yang dihadapi kepala daerah memiliki pengaruh yang kuat pada penyelenggaraan pemerintahan.Orang nomor satu dan dua tidak harmonis itu berpengaruh pada birokrasi laoyalis wakilnya.Akibatnya palayan tidak optimal.

Soal sistem pemilukada berkaitan dangan apakah dipilih secara langsung atau melalui DPRD saja,dari sisi pemerintah,kita mengusulkan dipilih oleh DPRD setempat.Selain itu, menentukan cara mengajukan calon kepala daerah dan wakilnya. Apakah masih menggunakan sistem paket atau tidak. Pemerintah mengusulkan agar kepala daerah saja yang dipilih. Adapun,calon wakil kepala daerah dipilih oleh kepala daerah terpilih.

Penyelesaian sengketa

Demikian juga halnya dengan penyelesaian sengketa pemilukada.Opsinya hanya dua tetap di Mahkamah Konstitusi (MK) atau kembali ke Mahkamah Agung (MA). Sedangkan untuk pembiayaan pemilikada,sebut Djohermansyah, opsinya tetap dibiayai APBD dengan konsekuensi sering dijadikan alat politik oleh incumbent atau didanai APBN. Sedangkan, terkait masalah wakil kepala daerah, pemerintah mengusulkan pengisiannya dilakukan oleh kepala daerah terpilih dengan cara mengusulkan calon darin kalangan PNS yang dianggap memenuhi syarat dan mumpuni.

 

Sumber : Republika (2 April 2013)

Info Penting dan Pegawai

SPM dan NSPK

Visitors Counter

0.png7.png6.png0.png0.png1.png
Today1056
Yesterday1256
This week12506
This month37467
Total76001

Who Is Online

5
Online

Saturday, 28 February 2015 20:40
Powered by CoalaWeb

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"