DITJEN OTONOMI DAERAH

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • Presiden Lantik Kepala Daerah

      2016-05-26 08:50:50

      [JAKARTA] Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan melantik pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) terpilih, Sugianto Sabaran, Habib Said Ismail. Pelantikan dijadwalkan berlangsung pukul 15.30 WIB di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25,5) Pada kesempatan yang sama. Presiden juga melantik tiga pelaksana tugas...

      Read More

    • GBHN Perekat Pusat-Daerah

      2016-05-24 05:52:23

      GBHN Perekat Pusat-DaerahJAKARTA (SK) - Pascareformasi, program dan realiasai pembangunan, baik antarinstansi, antara rezin, dan pusat-daerah, berjalan sendiri-sendiri, dan jauh dari koordinasi. Karena itu, menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dinilai menjadi solusi.Hal itu mengemuka dalam diskusi bertema “Urgensi Haluan Negara”, di Jakarta, akhir...

      Read More

    • Mendagri Komit Tidak Akan Pernah Batalkan Perda Miras

      2016-05-24 04:57:53

      Mendagri Komit Tidak Akan Pernah Batalkan Perda Miras JAKARTA (SK) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membantah apabila dirinya akan mengeluarkan kebijakan pembatalan Peraturan Daerah (Perda) tentang Minuman Keras (Miras).Tjahjo menegaskan, semua daerah perlu memiliki perda berisi pelarangan terhadap minuman beralkohol yang tegas. Ini mengingat peredaran minuman keras sudah...

      Read More

    • Mendagri Minta Daerah Punya Perda Antimiras

      2016-05-24 04:49:21

      JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta semua daerah memiliki peraturan daerah (perda) yang melarang minuman keras (miras) atau minuman beralkohol.Perda tersebut dianggap penting mengingat peredaran miras sudah membahayakan masyarakat, khususnya generasi muda bangsa. Dia juga meluruskan isu yang beredar bahwa dirinya...

      Read More

    • Tersangka Korupsi Dilarang Ikut Pilkada

      2016-05-20 08:09:19

      PERSYARATAN calon kepala daerah dalam pilkada serentak yang diselenggarakan Februari tahun depan semakin ketat.Tersangka korupsi tidak lagi diperbolehkan ikut dalam pencalonan. Ketentuan tersebut menurut anggota Kelompok Kerja (Pokja) Revisi UU No 15 Tahun 2015 tentang Pilkada, Tamanuri, telah disepakati dalam konsinyering (konsinyasi) yang...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

Desain Baru Pemilukada Cegah Konflik

Sejalan dengan usulan itu, nantinya daerah dengan jumlah penduduk yang sedikit justru tak akan memiliki wakil kepala daerah.Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat itu nanti bisa punya lebih dari satu wakil kepala daerah.

Dampak negatif pemilihan Langsung

Berdasarkan data yang ada,dari 862 pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilukada, hanya 52 pasangan saja yang akur. Sisanya,816 pasangan atau 94 persen pecah kongsi. Selain itu, sekitar 291 bupati/walikota,10 gubernur,dan 1.400 PNS saat ini telah terjerat tindak pidana korupsi. Perpecahan pasangan dan juga banyaknya kasus yang dihadapi kepala daerah memiliki pengaruh yang kuat pada penyelenggaraan pemerintahan.Orang nomor satu dan dua tidak harmonis itu berpengaruh pada birokrasi laoyalis wakilnya.Akibatnya palayan tidak optimal.

Soal sistem pemilukada berkaitan dangan apakah dipilih secara langsung atau melalui DPRD saja,dari sisi pemerintah,kita mengusulkan dipilih oleh DPRD setempat.Selain itu, menentukan cara mengajukan calon kepala daerah dan wakilnya. Apakah masih menggunakan sistem paket atau tidak. Pemerintah mengusulkan agar kepala daerah saja yang dipilih. Adapun,calon wakil kepala daerah dipilih oleh kepala daerah terpilih.

Penyelesaian sengketa

Demikian juga halnya dengan penyelesaian sengketa pemilukada.Opsinya hanya dua tetap di Mahkamah Konstitusi (MK) atau kembali ke Mahkamah Agung (MA). Sedangkan untuk pembiayaan pemilikada,sebut Djohermansyah, opsinya tetap dibiayai APBD dengan konsekuensi sering dijadikan alat politik oleh incumbent atau didanai APBN. Sedangkan, terkait masalah wakil kepala daerah, pemerintah mengusulkan pengisiannya dilakukan oleh kepala daerah terpilih dengan cara mengusulkan calon darin kalangan PNS yang dianggap memenuhi syarat dan mumpuni.

 

Sumber : Republika (2 April 2013)

Edisi 1

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2016

Read more

Edisi 2

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2016

Read more

Edisi 3

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

WebHostingLab.org

Info Penting dan Pegawai

Rakornas Pilkada Serentak

Pilkada Banten 9 Desember 2015

Visitors Counter

5.png0.png0.png7.png0.png6.png
Today745
Yesterday981
This week3864
This month22556
Total500706

Who Is Online

10
Online

Thursday, 26 May 2016 14:27
Powered by CoalaWeb