DITJEN OTONOMI DAERAH

  • Mendagri pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Pelatihan TKW, 21 Mei 2015

  • Rapar Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2015, 4 Mei 2015

  • Bapak Presiden RI pada Peringatan Hari Otonomi Daerah XIX Tahun 2015 di Istana Negara Jakarta, 28 April 2015

  • Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XIX Tahun 2015, 27 April 2015

  • Pelantikan Penjabat Gubernur Kalimantan Utara, 22 April 2015

Design by Za Studio

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • Inpres Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Diluncurkan

      2015-05-27 07:30:36

      JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2015. Peluncuran inpres dilakukan di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (26/5). Selain Menteri PPN/Kepala Bappenas Adrinof Chaniago, tampak sejumlah menteri dan pejabat negara serta...

      Read More

    • Kenalkan Kekhasan Lampung

      2015-05-27 03:19:47

      STRATEGI PEMERINTAHAN Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan 169,21 kilometer persegi yang terbagi ke dalam 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Berdasarkan data kependudukan tahun 2012, "Kota Tapis Berseri" ini dihuni oleh 1.446.160 jiwa. Saat ini, kota yang pada 17 Juni nanti berulang tahun ke-333 merupakan pusat jasa, perdagangan, dan...

      Read More

    • Bupati Tolak Pilkada Terancam Dipecat

      2015-05-26 05:48:54

      AMBON, (PR)- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengancam akan memecat gubernur, wali kota, atau bupati yang menolak pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember 2015. "Kepala daerah yang membangkang, ya kita pecat saja toh," kata Mendagri Tjahjo Kumolo, Senin (25/5/2015), di Ambon .Menurut Mendagri, ada 269 daerah yang akan ikut...

      Read More

    • Melepaskan Diri dari Timah

      2015-05-26 03:11:36

      STRATEGI PEMERINTAHAN Bagi Irwansyah Rebuin (31), menjadi manajer atau wali kota pada prinsipnya tidak banyak berbeda. Manajer ataupun wali kota sama-sama bertujuan mencari cara paling efisiean dan efektif untuk mencapai target dalam kondisi terbatas. Keterbatasan itu antara lain masa tugasnya sebagai Wali Kota Pangkal Pinang periode 2013-2017 dan...

      Read More

    • Memoles Kota di Persimpangan

      2015-05-25 03:34:35

      Memoles Kota di PersimpanganSTRATEGI PEMBANGUNAN Berlatar Bukit Sulap nan hijau, Kota Lubuklinggau tumbuh sebagai kota transit. Ekonomi kota di jalur lintas tengah Sumatera ini digerakkan oleh banyaknya pelintas yang singgah. Kini kota terbesar kedua di Sumatera Selatan itu tengah berbenah. Dengan sentuhan teknologi, kawasan wisata dibenahi untuk memikat banyak lagi orang yang...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

Partisipasi Rendah

Menurut dia, keterlibatan yang rendah itu menjadi bahan evaluasi bagi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi.

“Akhir-akhir ini keterlibatan warga dalam pemilu kepala daerah (pilkada) sekitar 60-65 persen, tetapi di Kota Medan tingkat partisipasinya terlalu kecil, yakni cuma sekitar 36 persen,” tutur Gamawan.

Data dari KPU Kota Medan, Sumut,menyatakan,keterlibatan warga Medan untuk memilih tercatat hanya 36,6 persen dari 2,1 juta pemilih di kota tersebut. Adapun data dari hitung cepat Cyrus Network dan lingkaran Survei Indonesia menyatakan, keterlibatan warga dalam Pilkada Sumut hanya 45,46 persen dan 47,7 persen dari 10,3 juta pemilih. Dijadwalkan, KPU Sumut baru akan menggelar perhitungan suara pada jumat ini.

Tatanan demokrasi

Gamawan mengatakan, apabila ada kesalahan dalam pelaksanaan pilkada tentu harus dikoreksi. Namun, ia menduga masyarakat terlalu jenuh dengan berbagai pemilihan yang diikuti seperti mulai dari pemilihan kepala desa, bupati/wali kota, gubernur, anggota legislative, hingga presiden.

“Yang penting kita melakukan tatanan demokrasi. Masyarakat telah memilih tidak menggunakan haknya,” ucapnya.

Untuk memperbaiki pelaksanaan pilkada, Gamawan menambahkan,sejauh ini pihaknya terus menggondok Undang-Undang Pilkada.

Adapun komisioner KPU Kota Medan Divisi Hukum dan Humas Pendapatan Tamba mengatakan, keterlibatan warga di kota Medan saat pilkada lima tahun silam mencapai 47,8 persen. Saat Pilkada Kota Medan pada 2010, keterlibatan warga hanya sebesar 38 persen. “Segala cara sudah kami upayakan, tetapi tampaknya masyarakat semakin apatis,” tutur Tamba.

Restu Uskup Agung

Akibat batas waktu penyerahan daftar nama pelaksa kampanye dilanggar, seluruh partai politik yang lolos verifikasi KPU terancam tak bias mengikuti kampanye pemilihan umum 2013 di Kabupaten Mesuji, Lampung.

Padahal, menurut Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Kabupaten Mesuji Ali Yasir, sesuai jadwal tahapan yang disusun KPU, tim Pelaksana kampanye selambat-lambatnya harus didaftarkan pada Senin (11/3) lalu.

Di Semarang, Jawa Tengah, ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur meminta restu kepada Uskup Agung Semarang Mgr Johannes Pujasumarta Pr agar dapat memenangkan pilkada pada Mei mendatang.

“Tak ada pembicaraan khusus tentang politik. Mereka hanya meminta restu agar berhasil dalam ajang pemilihan gubernur,” ujarnya.

Di Kudus, Jateng. Panwas menemukan ribuan pemilih ganda dalam daftar pemilih sementara. KPU Kabupaten Kudus diminta segera memperbaiki data tersebut.

Meskipun dilakukan proses pemungutan ulang di Morowali, Sulawesi Tengah, pilkada di kabupaten tersebut berlangsung aman. Pihak KPU menyatakan, pasca-penetapan calon terpilih masih terbuka peluang untuk menggugat hasilnya.

(WSI/JON/HEN/

REN/EGI/WHO)

Info Penting dan Pegawai