DITJEN OTONOMI DAERAH

  • Mendagri Melantik Penjabat Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, 21 Agustus 2015

  • Upacara Peringatan 17 Agustus 2015 di Lapangan Kantor Kementerian Dalam Negeri

  • Mendagri melantik Penjabat Gubernur Provinsi Sumatera Barat, 15 Agusuts 2015

  • Dirjen Otda pada Rapor Koordinasi Desk Pilkada, 14 Agustus 2015

  • Dirjen Otda pada acara Pembekalan, Serah Terima, dan Bimbingan Teknis Siswa Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Papua dan Papua Barat Wilayah Jawa Timur dan Jawa Barat, 9 dan 14 Agustus 2015

Design by Za Studio

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • Publik dan Pilkada

      2015-08-31 07:56:00

      Publik dan PilkadaJEJAK PENDAPAT "KOMPAS" Pemilihan kepala daerah yang akan dilakukan secara serentak 9 Desember nanti akan menguji kemampuan daerah untuk menyerap esensi demokrasi. Sejauh ini, dengan berbagai kekurangannya, pilkada dinilai telah memberi harapan tumbuhnya iklim demokrasi yang sejuk di daerah.Dalam waktu tiga bulan ke depan, 250-an pemerintahan daerah...

      Read More

    • Kematangan Demokrasi Diuji

      2015-08-31 07:36:11

      Kematangan Demokrasi DiujiPelaksanaan Pilkada di 262 Daerah Tinggal 3,5 Bulan Lagi JAKARTA, KOMPAS — Kematangan demokrasi Indonesia diuji kembali dalam pemilihan kepala daerah secara serentak pada 9 Desember 2015. Kali ini adalah pesta demokrasi di 262 daerah yang pelaksanaannya tinggal 3,5 bulan lagi. Hal ini menjadi tantangan bagi demokrasi selanjutnya di tingkat...

      Read More

    • Potensi Konflik Pilkada Lebih Tinggi

      2015-08-28 08:03:40

      Potensi Konflik Pilkada Lebih Tinggi Mendagri Minta TNI-Polri Jaga Netralitas AMBON - Potensi konflik pada pilkada serentak ini lebih besar dibandingkan dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden pada 2014.Untuk itu jajaran pemerintah daerah dan aparat keamanan, yakni TNI dan Polri, diimbau untuk menjaga netralitas demi terciptanya pilkada damai. Menteri Dalam Negeri (Mendagri)...

      Read More

    • Bawaslu Petakan Daerah Rawan

      2015-08-28 02:36:23

      PILKADA SERENTAK JAKARTA, KOMPAS- Badan Pengawas Pemilihan Umum akan memberikan perhatian lebih terhadap kabupaten/kota yang ditengarai rawan terjadi pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah. Bawaslu telah meneliti semua kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan pilkada bupati/wali kota dan gubernur pada 9 Desember 2015. Hal itu tercermin dari...

      Read More

    • Kesejahteraan, Senjata Ampuh Rawat Kedaulatan

      2015-08-26 08:19:17

      SAUMLAKI, KOMPAS- Masyarakat perbatasan sudah lama menantikan kesejahteraan dengan daerah lain di Indonesia. Diharapkan, Program Gerakan Pembangunan Terpadu yang sedang digalakkan pemerintah saat ini dapat merealisasikan penantian tersebut. "Ketika masyarakat perbatasan sejahtera, itu menjadi senjata paling ampuh merawat kedaulatan...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

Partisipasi Rendah

Menurut dia, keterlibatan yang rendah itu menjadi bahan evaluasi bagi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi.

“Akhir-akhir ini keterlibatan warga dalam pemilu kepala daerah (pilkada) sekitar 60-65 persen, tetapi di Kota Medan tingkat partisipasinya terlalu kecil, yakni cuma sekitar 36 persen,” tutur Gamawan.

Data dari KPU Kota Medan, Sumut,menyatakan,keterlibatan warga Medan untuk memilih tercatat hanya 36,6 persen dari 2,1 juta pemilih di kota tersebut. Adapun data dari hitung cepat Cyrus Network dan lingkaran Survei Indonesia menyatakan, keterlibatan warga dalam Pilkada Sumut hanya 45,46 persen dan 47,7 persen dari 10,3 juta pemilih. Dijadwalkan, KPU Sumut baru akan menggelar perhitungan suara pada jumat ini.

Tatanan demokrasi

Gamawan mengatakan, apabila ada kesalahan dalam pelaksanaan pilkada tentu harus dikoreksi. Namun, ia menduga masyarakat terlalu jenuh dengan berbagai pemilihan yang diikuti seperti mulai dari pemilihan kepala desa, bupati/wali kota, gubernur, anggota legislative, hingga presiden.

“Yang penting kita melakukan tatanan demokrasi. Masyarakat telah memilih tidak menggunakan haknya,” ucapnya.

Untuk memperbaiki pelaksanaan pilkada, Gamawan menambahkan,sejauh ini pihaknya terus menggondok Undang-Undang Pilkada.

Adapun komisioner KPU Kota Medan Divisi Hukum dan Humas Pendapatan Tamba mengatakan, keterlibatan warga di kota Medan saat pilkada lima tahun silam mencapai 47,8 persen. Saat Pilkada Kota Medan pada 2010, keterlibatan warga hanya sebesar 38 persen. “Segala cara sudah kami upayakan, tetapi tampaknya masyarakat semakin apatis,” tutur Tamba.

Restu Uskup Agung

Akibat batas waktu penyerahan daftar nama pelaksa kampanye dilanggar, seluruh partai politik yang lolos verifikasi KPU terancam tak bias mengikuti kampanye pemilihan umum 2013 di Kabupaten Mesuji, Lampung.

Padahal, menurut Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Kabupaten Mesuji Ali Yasir, sesuai jadwal tahapan yang disusun KPU, tim Pelaksana kampanye selambat-lambatnya harus didaftarkan pada Senin (11/3) lalu.

Di Semarang, Jawa Tengah, ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur meminta restu kepada Uskup Agung Semarang Mgr Johannes Pujasumarta Pr agar dapat memenangkan pilkada pada Mei mendatang.

“Tak ada pembicaraan khusus tentang politik. Mereka hanya meminta restu agar berhasil dalam ajang pemilihan gubernur,” ujarnya.

Di Kudus, Jateng. Panwas menemukan ribuan pemilih ganda dalam daftar pemilih sementara. KPU Kabupaten Kudus diminta segera memperbaiki data tersebut.

Meskipun dilakukan proses pemungutan ulang di Morowali, Sulawesi Tengah, pilkada di kabupaten tersebut berlangsung aman. Pihak KPU menyatakan, pasca-penetapan calon terpilih masih terbuka peluang untuk menggugat hasilnya.

(WSI/JON/HEN/

REN/EGI/WHO)

Info Penting dan Pegawai