Thursday October 23, 2014
  • Dialog Dirjen Otda dalam program Wide Shot Metro TV tema Warisan Belenggu Korupsi, 16 Okt 2014
  • Dirjen Otda pada Sosialisasi UU No. 23 thn 2014 ttg Pemda dan UU No. 6 Thn 2014 ttg Pemerintah Desa di Prov. Riau, 15 Okt 2014
  • Dirjen otda pada Sosialisasi UU Pilkada di Metro TV, 9 Oktober 2014
  • mendagri bersama dirjen otda pada peresmian 3 dob dan pelantikan Pj Bupati Muna Barat, Buton Tengah & Buton Selatan, 9 Okt 2014
  • Dirjen otda menyerahkan Surat Keputusan pelaksana tugas Gubernur Riau, 7 Oktober 2014
  • Upacara Peringatan hari kesaktian pancasila, 1 Oktober 2014
  • Mendagri pada Peresmian Unit Pelayanan Gratifikasi, Unit Layanan Pengadaan, dan Unit Layanan Administrasi Kemendagri, 2 Okt 2014
  • Pengesahan RUU Pilkada & RUU Pemda pada sidang paripurna DPR-RI, 25 & 26 September 2014
  • Mendagri dengan Komisi II DPR RI pada Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Pilkada, 24 September 2014
  • Raker Pemerintah dengan Pansus DPR-R0I terkait RUU tentang Pemerintahan Daerah, 12 September 2014
  • Dirjen otda bersama timus dan timsin pembahasan RUU Pilkada, 10 September 2014
  • Mendagri melantik Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kab Sumba Barat Daya Prov NTT, 8 September 2014
  • Newsletter (Info Otda) sbg Media Informasi Ditjen Otda
News Feeds:
Partisipasi Rendah PDF Cetak E-mail
Oleh Administrator   
Jumat, 15 Maret 2013 06:27

Mendagri Akan Kaji Keterlibatan Warga di Pilkada di Sumut

MEDAN, KOMPAS – Tingkat partisipasi yang rendah saat pemilihan kepala daerah di Sumatera utara, khususnya di Medan, mendorong Kementerian Dalam Negeri melakukan sebuah kejian. Masyarakat diduga mengalami kejenuhan sehingga apatis saat pemungutan suara.

Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sesuai melantik Wakil Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho sebagai Gubernur Sumut pada sisa masa bakti tahun 2008-2013 di Sidang Istimewa DPRD Sumut, Kamis (14/3).

Menurut dia, keterlibatan yang rendah itu menjadi bahan evaluasi bagi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi.

“Akhir-akhir ini keterlibatan warga dalam pemilu kepala daerah (pilkada) sekitar 60-65 persen, tetapi di Kota Medan tingkat partisipasinya terlalu kecil, yakni cuma sekitar 36 persen,” tutur Gamawan.

Data dari KPU Kota Medan, Sumut,menyatakan,keterlibatan warga Medan untuk memilih tercatat hanya 36,6 persen dari 2,1 juta pemilih di kota tersebut. Adapun data dari hitung cepat Cyrus Network dan lingkaran Survei Indonesia menyatakan, keterlibatan warga dalam Pilkada Sumut hanya 45,46 persen dan 47,7 persen dari 10,3 juta pemilih. Dijadwalkan, KPU Sumut baru akan menggelar perhitungan suara pada jumat ini.

Tatanan demokrasi

Gamawan mengatakan, apabila ada kesalahan dalam pelaksanaan pilkada tentu harus dikoreksi. Namun, ia menduga masyarakat terlalu jenuh dengan berbagai pemilihan yang diikuti seperti mulai dari pemilihan kepala desa, bupati/wali kota, gubernur, anggota legislative, hingga presiden.

“Yang penting kita melakukan tatanan demokrasi. Masyarakat telah memilih tidak menggunakan haknya,” ucapnya.

Untuk memperbaiki pelaksanaan pilkada, Gamawan menambahkan,sejauh ini pihaknya terus menggondok Undang-Undang Pilkada.

Adapun komisioner KPU Kota Medan Divisi Hukum dan Humas Pendapatan Tamba mengatakan, keterlibatan warga di kota Medan saat pilkada lima tahun silam mencapai 47,8 persen. Saat Pilkada Kota Medan pada 2010, keterlibatan warga hanya sebesar 38 persen. “Segala cara sudah kami upayakan, tetapi tampaknya masyarakat semakin apatis,” tutur Tamba.

Restu Uskup Agung

Akibat batas waktu penyerahan daftar nama pelaksa kampanye dilanggar, seluruh partai politik yang lolos verifikasi KPU terancam tak bias mengikuti kampanye pemilihan umum 2013 di Kabupaten Mesuji, Lampung.

Padahal, menurut Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Kabupaten Mesuji Ali Yasir, sesuai jadwal tahapan yang disusun KPU, tim Pelaksana kampanye selambat-lambatnya harus didaftarkan pada Senin (11/3) lalu.

Di Semarang, Jawa Tengah, ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur meminta restu kepada Uskup Agung Semarang Mgr Johannes Pujasumarta Pr agar dapat memenangkan pilkada pada Mei mendatang.

“Tak ada pembicaraan khusus tentang politik. Mereka hanya meminta restu agar berhasil dalam ajang pemilihan gubernur,” ujarnya.

Di Kudus, Jateng. Panwas menemukan ribuan pemilih ganda dalam daftar pemilih sementara. KPU Kabupaten Kudus diminta segera memperbaiki data tersebut.

Meskipun dilakukan proses pemungutan ulang di Morowali, Sulawesi Tengah, pilkada di kabupaten tersebut berlangsung aman. Pihak KPU menyatakan, pasca-penetapan calon terpilih masih terbuka peluang untuk menggugat hasilnya.

(WSI/JON/HEN/

REN/EGI/WHO)

 

Search

Find Us on

Info Penting

Apel Bersama dalam rangka Akhir Masa Tugas Menteri Dalam Negeri
Perppu No 2 Tentang Pemerintahan Daerah
UU No 23 Tentang Pemerintahan Daerah
Perppu No 1 Tentang Pilkada
UU No 22 Tentang Pilkada
Pengumuman Beasiswa S2 Public Policy and Good Governance (PPGG) 2015
Tindak Lanjut SE No. 446/4789/SJ Tentang Tenaga Kesehatan
SE No. 446/4789/SJ ttg Pemerataan Tenaga Kesehatan Di Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Dasar Milik Pemerintah Daerah
SE No. 555/4802/SJ ttg Penyediaan Informasi Pelayanan Minimal (SPM) Pada Website Pemerintahan Daerah
Fasilitasi Pengawasan Pemilukada Provinsi dan Kabupaten/Kota
Penawaran Beasiswa Pemerintah Singapura
Pembentukan Pimpinan, Penyusunan Tata Tertib dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Permendagri No. 41 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Lingkup Kemendagri
Formasi Pengadaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
PMK 224 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemanatauan dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah
SE. 160/2910/OTDA (Usul Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014
Optimalisasi Penyelenggaraan Simpeg di Lingkungan Kemendagri
SE Mendagri No.450.12/3302/SJ Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat
Program Beasiswa Magister CIO dan LTI 2014
Tugas Belajar Tenaga Kesehatan Papua dan Papua Barat
SE Perubahan Penggunaan Istilah
Tawaran Beasiswa Korea International Cooperation Agency Tahun 2014
SE Mendagri No.120/1934/Sj Tanggal 17 April 2014
SE Mendagri No. 120/1235/Sj Tanggal 10 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/1102/Sj Tanggal 3 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/767/Sj Tanggal 11 Februari 2014
Matrik Monev Kinerja Penganggaran Lingkup Ditjen Otda
Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan OTSUS Papua & Papua Barat di K/L

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3340
mod_vvisit_counterYesterday3739
mod_vvisit_counterThis week18063
mod_vvisit_counterLast week27195
mod_vvisit_counterThis month84133
mod_vvisit_counterLast month139234
mod_vvisit_counterAll days2190797

News Letter 2013

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"

Kontak
DITJEN OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
JL. Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat 10110
http ://www.otda.kemendagri.go.id
bagren_otda@kemendagri.go.id
No Telp/Fax : 021-34833648 (T.U Ditjen Otda), 021-3859335 (Bagren Otda)
Visi Ditjen Otonomi Daerah:
Terdepan dalam Memantapkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah yang Desentralistik dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Copyright © 2014. ditjen Otda.

Copyright © 2012 Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. All Rights Reserved.