DITJEN OTONOMI DAERAH

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • Jokowi : Jakarta Butuh Pemimpin Kuat

      2016-09-29 07:19:45

      Jokowi : Jakarta Butuh Pemimpin Kuat Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta akan berlangsung secara demokratis, sehingga dapat memilih pemimpin yang mampu membangun Jakarta. “Ibu kota membutuhkan pemimpin yang kuat, yang mempunyai komitmen dasar untuk memberikan kontribusi besar bagi Indonesia menjadi negara yang besar,” kata...

      Read More

    • Lowongan Calon Anggota KPU dan Bawaslu Periode 2012-2017

      2016-09-27 05:32:28

      Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 98/P Tahun 2016 Tanggal 2 September 2016 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu Periode 2012-2017 telah ditetapkan jadwal pelaksanaan proses seleksi calon anggota KPU RI dan calon anggota Bawaslu RI periode 2012-2017. Informasi lebih lanjut tentang lowongan ini kami bisa di download...

      Read More

    • Mendagri Tegaskan Terpidana Tidak Boleh Mencalonkan Diri

      2016-09-20 07:45:32

      JAKARTA-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan DPR, pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak perlu kembali menggelar rapat terkait polemik Peraturan KPU (PKPU) yang membolehkan terpidana percobaan mencalonkan diri di pilkada. Menurut Tjahjo, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada di pasal 7 ayat 2 butir g...

      Read More

    • Otoritas Plt Kepala Daerah Diperkuat

      2016-09-20 05:44:18

      JAKARTA – Pemerintah akan memperkuat kewenangan pejabat pelaksana tugas (plt) kepala daerah. Ke depan, seorang plt gubernur, bupati, dan wali kota dimungkinkan untuk mengambil kebijakan yang sifatnya strategis. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono mengatakan, penguatan wewenang ini akan diatur dalam...

      Read More

    • Pemerintah Pusat Minta Optimalkan Perda-E

      2016-09-15 09:50:05

      Pemerintah Pusat Minta Optimalkan Perda-EDI tengah situasi persaingan global yang ketat antarnegara, dibutuhkan stabilitas dalam berbagai bidang untuk memenangi persaingan yang bertujuan membuat rakyat sejahtera. Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dalam sambutannya di acara Rapat Koordinasi Nasional Biro Hukum Regional I Wilayah Jawa dan...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

Partisipasi Rendah

Menurut dia, keterlibatan yang rendah itu menjadi bahan evaluasi bagi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi.

“Akhir-akhir ini keterlibatan warga dalam pemilu kepala daerah (pilkada) sekitar 60-65 persen, tetapi di Kota Medan tingkat partisipasinya terlalu kecil, yakni cuma sekitar 36 persen,” tutur Gamawan.

Data dari KPU Kota Medan, Sumut,menyatakan,keterlibatan warga Medan untuk memilih tercatat hanya 36,6 persen dari 2,1 juta pemilih di kota tersebut. Adapun data dari hitung cepat Cyrus Network dan lingkaran Survei Indonesia menyatakan, keterlibatan warga dalam Pilkada Sumut hanya 45,46 persen dan 47,7 persen dari 10,3 juta pemilih. Dijadwalkan, KPU Sumut baru akan menggelar perhitungan suara pada jumat ini.

Tatanan demokrasi

Gamawan mengatakan, apabila ada kesalahan dalam pelaksanaan pilkada tentu harus dikoreksi. Namun, ia menduga masyarakat terlalu jenuh dengan berbagai pemilihan yang diikuti seperti mulai dari pemilihan kepala desa, bupati/wali kota, gubernur, anggota legislative, hingga presiden.

“Yang penting kita melakukan tatanan demokrasi. Masyarakat telah memilih tidak menggunakan haknya,” ucapnya.

Untuk memperbaiki pelaksanaan pilkada, Gamawan menambahkan,sejauh ini pihaknya terus menggondok Undang-Undang Pilkada.

Adapun komisioner KPU Kota Medan Divisi Hukum dan Humas Pendapatan Tamba mengatakan, keterlibatan warga di kota Medan saat pilkada lima tahun silam mencapai 47,8 persen. Saat Pilkada Kota Medan pada 2010, keterlibatan warga hanya sebesar 38 persen. “Segala cara sudah kami upayakan, tetapi tampaknya masyarakat semakin apatis,” tutur Tamba.

Restu Uskup Agung

Akibat batas waktu penyerahan daftar nama pelaksa kampanye dilanggar, seluruh partai politik yang lolos verifikasi KPU terancam tak bias mengikuti kampanye pemilihan umum 2013 di Kabupaten Mesuji, Lampung.

Padahal, menurut Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Kabupaten Mesuji Ali Yasir, sesuai jadwal tahapan yang disusun KPU, tim Pelaksana kampanye selambat-lambatnya harus didaftarkan pada Senin (11/3) lalu.

Di Semarang, Jawa Tengah, ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur meminta restu kepada Uskup Agung Semarang Mgr Johannes Pujasumarta Pr agar dapat memenangkan pilkada pada Mei mendatang.

“Tak ada pembicaraan khusus tentang politik. Mereka hanya meminta restu agar berhasil dalam ajang pemilihan gubernur,” ujarnya.

Di Kudus, Jateng. Panwas menemukan ribuan pemilih ganda dalam daftar pemilih sementara. KPU Kabupaten Kudus diminta segera memperbaiki data tersebut.

Meskipun dilakukan proses pemungutan ulang di Morowali, Sulawesi Tengah, pilkada di kabupaten tersebut berlangsung aman. Pihak KPU menyatakan, pasca-penetapan calon terpilih masih terbuka peluang untuk menggugat hasilnya.

(WSI/JON/HEN/

REN/EGI/WHO)

Edisi 1

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2016

Read more

Edisi 2

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2016

Read more

Edisi 3

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2016

Read more

Info Penting dan Pegawai