DITJEN OTONOMI DAERAH

  • Plt. Dirjen Otda sebagai Narasumber pada Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2015, 11 Maret 2015

  • Plt. Dirjen Otda pada rapat konsolidasi tim penyusun pengaturan UU No. 23 Tahun 2014 & UU No. 2 Tahun 2015, 5 Maret 2015

  • Plt. Dirjen Otda pada Kunjungan US Profesional Fellows Program Visit To Indonesia, 3 Maret 2015

  • Kunjungan Delegasi Pejabat Pemerintah Iraq ke Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, 2 Maret 2015

  • Mendagri bersama DPR RI pada sidang Paripurna pengesahan RUU Penetapan Perppu 1 Thn2014 dan RUU Penetapan Perppu 2 Thn 2014 menjadi Undang-Undang, 20 Januari 2015

Design by Za Studio

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • TAMBORA MENYAPA DUNIA

      2015-04-01 02:33:16

      Mendulang "Emas Coklat" di Teluk Cempi Suharti (30) sibuk menjejalkan rumput laut ke karung di tepi Jalan Lintas Lakey, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, Senin (23/3). Kedua anaknya juga ikut membantu mengumpulkan "emas" coklat kehitaman karena kering setelah dijemur seharian itu. Aktivitas serupa banyak dijumpai saat Kompas melintas di jalan...

      Read More

    • Mendagri : Payung Hukum Anggaran Sudah Siap

      2015-03-31 11:23:24

      Tak sediakan Dana, Daerah Terancam Sanksi [JAKARTA]Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) telah menyiapkan payung hukum anggaran pilkada. Daerah yang belum menyiapkan anggaran dapat melakukan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). “Tentu ada daerah yang belum siap anggaran. Tapi dengan payung hukum itu, daerah bisa gunakan perubahan...

      Read More

    • Kemdagri : Anggaran Pilkada Tanggung Jawab Daerah

      2015-03-30 08:25:38

      [JAKARTA] Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) menolak memberikan bantuan dana untuk daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. Sebab, anggaran pilkada merupakan tanggung jawab daerah. "Ada satu daerah yaitu Majene, Sulawesi Barat yang meminta mengajukan anggaran pilkada ke kami sebesar Rp 13 miliar. Biaya...

      Read More

    • Membatasi Biaya, Menutup celah Korupsi

      2015-03-30 08:09:08

      Membatasi Biaya, Menutup celah KorupsiKAMPANYE PILKADA Untuk pertama kalinya, besaran belanja untuk kampanye saat pemilihan kepala-wakil kepala daerah akan dibatasi. Pembatasan diyakini bisa mencegah calon terpilih terjebak korupsi saat menjabat. Selain itu, bisa menjadi cikal bakal lahirnya aturan serupa pada pemilu legislatif atau pemilu presiden. Ratusan kepala dan wakil kepala...

      Read More

    • RENCANA KERJA PEMERINTAH 2016

      2015-03-30 07:04:37

            Pembangunan Infrastruktur Tetap jadi Prioritas JAKARTA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam menyusun rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2016 terus memprioritaskan dan mempercepat pembangunan infrastruktur. Hal ini dilakukan Bappenas guna menyelesaikan berbagai...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

Partisipasi Rendah

Menurut dia, keterlibatan yang rendah itu menjadi bahan evaluasi bagi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi.

“Akhir-akhir ini keterlibatan warga dalam pemilu kepala daerah (pilkada) sekitar 60-65 persen, tetapi di Kota Medan tingkat partisipasinya terlalu kecil, yakni cuma sekitar 36 persen,” tutur Gamawan.

Data dari KPU Kota Medan, Sumut,menyatakan,keterlibatan warga Medan untuk memilih tercatat hanya 36,6 persen dari 2,1 juta pemilih di kota tersebut. Adapun data dari hitung cepat Cyrus Network dan lingkaran Survei Indonesia menyatakan, keterlibatan warga dalam Pilkada Sumut hanya 45,46 persen dan 47,7 persen dari 10,3 juta pemilih. Dijadwalkan, KPU Sumut baru akan menggelar perhitungan suara pada jumat ini.

Tatanan demokrasi

Gamawan mengatakan, apabila ada kesalahan dalam pelaksanaan pilkada tentu harus dikoreksi. Namun, ia menduga masyarakat terlalu jenuh dengan berbagai pemilihan yang diikuti seperti mulai dari pemilihan kepala desa, bupati/wali kota, gubernur, anggota legislative, hingga presiden.

“Yang penting kita melakukan tatanan demokrasi. Masyarakat telah memilih tidak menggunakan haknya,” ucapnya.

Untuk memperbaiki pelaksanaan pilkada, Gamawan menambahkan,sejauh ini pihaknya terus menggondok Undang-Undang Pilkada.

Adapun komisioner KPU Kota Medan Divisi Hukum dan Humas Pendapatan Tamba mengatakan, keterlibatan warga di kota Medan saat pilkada lima tahun silam mencapai 47,8 persen. Saat Pilkada Kota Medan pada 2010, keterlibatan warga hanya sebesar 38 persen. “Segala cara sudah kami upayakan, tetapi tampaknya masyarakat semakin apatis,” tutur Tamba.

Restu Uskup Agung

Akibat batas waktu penyerahan daftar nama pelaksa kampanye dilanggar, seluruh partai politik yang lolos verifikasi KPU terancam tak bias mengikuti kampanye pemilihan umum 2013 di Kabupaten Mesuji, Lampung.

Padahal, menurut Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Kabupaten Mesuji Ali Yasir, sesuai jadwal tahapan yang disusun KPU, tim Pelaksana kampanye selambat-lambatnya harus didaftarkan pada Senin (11/3) lalu.

Di Semarang, Jawa Tengah, ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur meminta restu kepada Uskup Agung Semarang Mgr Johannes Pujasumarta Pr agar dapat memenangkan pilkada pada Mei mendatang.

“Tak ada pembicaraan khusus tentang politik. Mereka hanya meminta restu agar berhasil dalam ajang pemilihan gubernur,” ujarnya.

Di Kudus, Jateng. Panwas menemukan ribuan pemilih ganda dalam daftar pemilih sementara. KPU Kabupaten Kudus diminta segera memperbaiki data tersebut.

Meskipun dilakukan proses pemungutan ulang di Morowali, Sulawesi Tengah, pilkada di kabupaten tersebut berlangsung aman. Pihak KPU menyatakan, pasca-penetapan calon terpilih masih terbuka peluang untuk menggugat hasilnya.

(WSI/JON/HEN/

REN/EGI/WHO)

Info Penting dan Pegawai

SPM dan NSPK

Visitors Counter

1.png0.png8.png9.png6.png8.png
Today609
Yesterday820
This week2384
This month609
Total108968

Who Is Online

12
Online

Wednesday, 01 April 2015 14:19
Powered by CoalaWeb

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"