DITJEN OTONOMI DAERAH

  • Mendagri bersama DPR RI pada sidang Paripurna pengesahan RUU Penetapan Perppu 1 Thn2014 dan RUU Penetapan Perppu 2 Thn 2014 menjadi Undang-Undang, 20 Januari 2015

  • Mendagri pada rapat kerja bersama Komisi II DPR-RI, 15 s.d 16 Januari 2015

  • Plt. Dirjen Otda membuka rapat membahas tindaklanjut UU 23 Tahun 2014, 7 Januari 2015

  • Mendagri pada Rapat Koordinasi dengan Ditjen Otda dan Ditjen Kesbangpol, 6 Januari 2015

  • Mendagri pada Rapat koordinasi dengan para wartawan/pers, 6 Januari 2015

Design by Za Studio

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • JOKOWI BERI ARAHAN BUPATI KAWASAN INDONESIA TIMUR

      2015-01-30 06:21:55

      JOKOWI BERI ARAHAN BUPATI KAWASAN INDONESIA TIMUR BOGOR-Untuk kali ketiga Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi arahan kepada bupati terkait program perioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Sebanyak 11o bupati wilayah Indonesia timur dikumpulkan di Istana Bogor, Kamis (29/1). Mereka berasal dari Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Barat,...

      Read More

    • DPR Minta Masukan MK untuk Revisi UU Pilkada

      2015-01-29 07:54:58

      DPR Minta Masukan MK untuk Revisi UU Pilkada JAKARTA, (PR) - Pimpinan DPR berkonsultasi dengan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang saat ini dalam proses revisi di KOmisi II DPR. "Ini konsultasi dengan pimpinan DPR, Komisi II, dan MK terkait dengan rencana revisi UU Pilkada yang baru...

      Read More

    • Kemdagri Kaji Tahapan Uji Publik

      2015-01-28 09:22:12

      Kemdagri Kaji Tahapan Uji Publik Demokrat: Esensi Perppu Pilkada Langsung Tak Boleh Dihapus Uji publik calon kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) diwacanakan dihapus. Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) akan mengkaji wacana tersebut. “Kita belum kaji soal itu (wacana penghapusan uji publik),” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri)Tjahjo...

      Read More

    • Jokowi Resmikan Pelayan Satu Pintu

      2015-01-27 06:03:58

      Jokowi Resmikan Pelayanan Satu Pintu JAKARTA – Presiden JokoWidodo (Jokowi) meresmikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Senin (26/1). Keberadaan PTSP sangat penting untuk mempercepat investasi dan mendorong per­ tumbuhan ekonomi. “Ini merupakan langkah awal, dengan mengumpulkan...

      Read More

    • Kepala Daerah sebagai Agen Utama Perubahan

      2015-01-27 05:36:25

      Kepala Daerah sebagai Agen Utama Perubahan Pada 2015 ini rencananya pilkada akan diselenggarakan di 239 kabupaten/kota di Indonesia. Terlepas dari perdebatan dan keputusan akhir apakah Pilkada melalui DPRD atau melalui pemilu langsung dari masyarakat, kepala daerah yang akhirnya terpilih harus benar-benar memiliki kompetensi yang mumpuni dan...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

Partisipasi Rendah

Menurut dia, keterlibatan yang rendah itu menjadi bahan evaluasi bagi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi.

“Akhir-akhir ini keterlibatan warga dalam pemilu kepala daerah (pilkada) sekitar 60-65 persen, tetapi di Kota Medan tingkat partisipasinya terlalu kecil, yakni cuma sekitar 36 persen,” tutur Gamawan.

Data dari KPU Kota Medan, Sumut,menyatakan,keterlibatan warga Medan untuk memilih tercatat hanya 36,6 persen dari 2,1 juta pemilih di kota tersebut. Adapun data dari hitung cepat Cyrus Network dan lingkaran Survei Indonesia menyatakan, keterlibatan warga dalam Pilkada Sumut hanya 45,46 persen dan 47,7 persen dari 10,3 juta pemilih. Dijadwalkan, KPU Sumut baru akan menggelar perhitungan suara pada jumat ini.

Tatanan demokrasi

Gamawan mengatakan, apabila ada kesalahan dalam pelaksanaan pilkada tentu harus dikoreksi. Namun, ia menduga masyarakat terlalu jenuh dengan berbagai pemilihan yang diikuti seperti mulai dari pemilihan kepala desa, bupati/wali kota, gubernur, anggota legislative, hingga presiden.

“Yang penting kita melakukan tatanan demokrasi. Masyarakat telah memilih tidak menggunakan haknya,” ucapnya.

Untuk memperbaiki pelaksanaan pilkada, Gamawan menambahkan,sejauh ini pihaknya terus menggondok Undang-Undang Pilkada.

Adapun komisioner KPU Kota Medan Divisi Hukum dan Humas Pendapatan Tamba mengatakan, keterlibatan warga di kota Medan saat pilkada lima tahun silam mencapai 47,8 persen. Saat Pilkada Kota Medan pada 2010, keterlibatan warga hanya sebesar 38 persen. “Segala cara sudah kami upayakan, tetapi tampaknya masyarakat semakin apatis,” tutur Tamba.

Restu Uskup Agung

Akibat batas waktu penyerahan daftar nama pelaksa kampanye dilanggar, seluruh partai politik yang lolos verifikasi KPU terancam tak bias mengikuti kampanye pemilihan umum 2013 di Kabupaten Mesuji, Lampung.

Padahal, menurut Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Kabupaten Mesuji Ali Yasir, sesuai jadwal tahapan yang disusun KPU, tim Pelaksana kampanye selambat-lambatnya harus didaftarkan pada Senin (11/3) lalu.

Di Semarang, Jawa Tengah, ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur meminta restu kepada Uskup Agung Semarang Mgr Johannes Pujasumarta Pr agar dapat memenangkan pilkada pada Mei mendatang.

“Tak ada pembicaraan khusus tentang politik. Mereka hanya meminta restu agar berhasil dalam ajang pemilihan gubernur,” ujarnya.

Di Kudus, Jateng. Panwas menemukan ribuan pemilih ganda dalam daftar pemilih sementara. KPU Kabupaten Kudus diminta segera memperbaiki data tersebut.

Meskipun dilakukan proses pemungutan ulang di Morowali, Sulawesi Tengah, pilkada di kabupaten tersebut berlangsung aman. Pihak KPU menyatakan, pasca-penetapan calon terpilih masih terbuka peluang untuk menggugat hasilnya.

(WSI/JON/HEN/

REN/EGI/WHO)

Info Penting dan Pegawai

SPM dan NSPK

Visitors Counter

0.png3.png7.png3.png3.png9.png
Today845
Yesterday1245
This week5522
This month30602
Total37339

Who Is Online

6
Online

Friday, 30 January 2015 16:53
Powered by CoalaWeb

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"