DITJEN OTONOMI DAERAH

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • Jerat Politik Uang akan Diperluas

      2016-05-02 09:37:36

      PEMERINTAH bersama DPR berencana akan memperluas definisi politik uang dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Demikian yang disampaikan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono."Pemerintah dan DPR sepakat untuk mempertajam dan meningkatkan kualitas Bawaslu dan sekaligus akan mendefinisikan...

      Read More

    • Jawa Barat Lacak Puluhan Perda

      2016-04-29 08:02:21

      BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengidentifikasi puluhan peraturan daerah serta keputusan kepala daerah 27 kabupaten/kota di Jabar. Langkah itu ditempuh Pemprov Jabar untuk menindak lanjuti perintah pemerintah pusat mencabut Perda penghmbat investasi. "Sejauh ini baru terkumpul puluhan perda dari tujuh daerah, salah satunya Kabupaten...

      Read More

    • Pemungutan Suara Tak Boleh Mundur

      2016-04-29 07:03:52

      JAKARTA - Tertunda pengesahanan revisi UU Nomor 8/2015 tentang Pilkada tidak bisa menjadi alasan untuk memundurkan jadwal pemungutan suara pilkada serentak 15 Februari 2017. "Pilkada serentak harus di laksanakan Februari, karena April anggota KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang sekarang sudah diganti. Sebulan lagi juga tim pansel mulai memilih...

      Read More

    • Inovasi, Keharusan bagi Kepala Daerah

      2016-04-28 09:09:01

      PUNCAK HARI OTDA DI KULONPROGO WATES (KR)- Wakil Presiden (Wapres) HM Jusuf Kalla memberikan apresiasi dan penghargaan kepada tiga provinsi, 10 kabupaten dan 10 kota yang dinilai berhasil menunjukkan kinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pada puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-20 yang dipusatkan di Alun-alun Wates...

      Read More

    • Mendagri : Kota Perlu Wujudkan Smart City

      2016-04-28 08:54:10

      MEA Tak Perlu Dikhawatirkan  [JAKARTA] Indonesia tidak perlu merisaukan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Justru dengan MEA, Indonesia berpeluang memasarkan produk dalam negeri ke negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Demikian disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) dala Seminar Nasional bertema Strategi dan Arah Pengembangan...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

Pilkada: Pemerintah Usulkan Pilkada Bupati/Walikota Dipilih DPRD

 

“Kita akan coba usulkan, bupati dan walikota cukup dipilih DPRD, sedangkan gubernur dipilih langsung,” ujarnya dalam diskusi bertema “Kepala Daerah Pecah Kongsi dan Imbas ke Pembangunan Daerah” yang juga menghadirkan pembicara Anggota DPD, Dani Anwar dan pakar psikologi politik  Hamdi Muluk dari Universitas Indonesia.

Dia menambahkan selama ini banyak bupati dan walikota tidak patuh pada gubernur karena merasa sama-sama dipilih langsung oleh rakyat. Menurut Djohermasyah, pemilihan gubernur secara langsung tidak banyak menggunakan anggaran karena jumlah gubernur hanya 33 orang. Sedangakn di sisi lain, pemerintah pusat juga akan mudah dalam melakukan pengawasan karena yang diawasi jumlahnya terbatas.

Pada bagian lain, untuk mengefektifkan jalannya pemerintahan,  Djohermansyah mengusulkan agar pemilihan langsung hanya dilakukan untuk memilih seorang kepala daerahnya saja. Sedangkan wakilnya akan dipilih setelah terpilihnya kepala daerah dan bisa berasal dari pegawai negeri sipil (PNS).

“Usulan pemerintah wakilnya berasal dari PNS yang diusulkan oleh Kepala Daerah terpilih dan akan dipilih oleh DPRD,” kata Djohermansyah. Djohermansyah menjelaskan soal wakil kepala daerah juga tidak harus selalu ada, apalagi kalau cakupan wilayahnya kecil.

Djohermansyah mengatakan tidak efektifnya jalan pemerintahan akibat kepala daerah dan wakilnya dari parpol terlihat dari 94% pasangan kepala daerah pecah kongsi dengan wakilnya. Akibat perpecahan itu, pembangunan tidak berjalan dengan baik.

“Data Mendagri dari 868 daerah yang akur hanya 52 pasangan saja. Selebihnya pecah kongsi. Jadi 94% kepala daerah pecah kongsi,” kata Djohermansyah.

Sementara Hamdi Muluk menjelaskan secara psikologis dua pimpinan dari parpol pasti akan pecah kongsi. Pasalnya, pasangan kepala daerah selama ini berpasangan dalam waktu yang sangat singkat. Sedangkan ideologi kedua pimpinan tersebut sulit disatukan karena beda partai.

“Dipaksa kawin oleh parpol. Pacaran idiologis saja tidak pernah. Bahkan banyak secara idiologi saja tidak nyambung,” kata Hamdi.  Namun atas usulan pemerintah agar yang dipilih hanya kepala daerahnya dan wakilnya dari PNS, dipastikan akan ditolak oleh parpol.

“Parpol pasti tak rela karena parpol tujuannya mencari kursi dan jabatan,” kata Hamdi.

(Sumber : SOLOPOS.COM, 13 Maret 2013)

Edisi 1

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

Edisi 2

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

Edisi 3

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

Edisi 4

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

Edisi 5

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

Edisi Khusus

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

WebHostingLab.org

Info Penting dan Pegawai

Rakornas Pilkada Serentak

Pilkada Banten 9 Desember 2015

Visitors Counter

4.png8.png0.png1.png1.png5.png
Today1120
Yesterday845
This week1120
This month1965
Total480115

Who Is Online

8
Online

Monday, 02 May 2016 21:20
Powered by CoalaWeb