DITJEN OTONOMI DAERAH

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • Mendagri Tegaskan Terpidana Tidak Boleh Mencalonkan Diri

      2016-09-20 07:45:32

      JAKARTA-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan DPR, pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak perlu kembali menggelar rapat terkait polemik Peraturan KPU (PKPU) yang membolehkan terpidana percobaan mencalonkan diri di pilkada. Menurut Tjahjo, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada di pasal 7 ayat 2 butir g...

      Read More

    • Otoritas Plt Kepala Daerah Diperkuat

      2016-09-20 05:44:18

      JAKARTA – Pemerintah akan memperkuat kewenangan pejabat pelaksana tugas (plt) kepala daerah. Ke depan, seorang plt gubernur, bupati, dan wali kota dimungkinkan untuk mengambil kebijakan yang sifatnya strategis. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono mengatakan, penguatan wewenang ini akan diatur dalam...

      Read More

    • Pemerintah Pusat Minta Optimalkan Perda-E

      2016-09-15 09:50:05

      Pemerintah Pusat Minta Optimalkan Perda-EDI tengah situasi persaingan global yang ketat antarnegara, dibutuhkan stabilitas dalam berbagai bidang untuk memenangi persaingan yang bertujuan membuat rakyat sejahtera. Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dalam sambutannya di acara Rapat Koordinasi Nasional Biro Hukum Regional I Wilayah Jawa dan...

      Read More

    • Kemendagri Gandeng UGM dan Microsoft Wujudkan Smart City

      2016-09-08 05:26:18

      Kemendagri Gandeng UGM dan Microsoft Wujudkan Smart CityLiputan6.com, Yogyakarta - Demi mewujudkan konsep smart city di Indonesia, Kementerian Dalam Negeri menggandeng Center for Digital Society (CfDS) Fisipol UGM dan PT Microsoft Indonesia.Baik Microsoft dan UGM akan fokus pada penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan.Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo...

      Read More

    • Tjahjo Kunjungi Kantor Mendagri Pertama RI R.A.A Wiranata di Yogyakarta

      2016-09-08 04:02:10

      Tjahjo Kunjungi Kantor Mendagri Pertama RI R.A.A Wiranata di YogyakartaYogyakarta - Banyak bangunan bersejarah yang masih terawat dengan baik di Yogyakarta, di antaranya adalah bangunan tua yang pernah menjadi kantor Menteri Dalam Negeri pertama Indonesia yang berada di Jalan Melati Kulon No 1 Yogyakakarta.Kantor tersebut sekarang menjadi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Regional (Pusdiklat) Yogyakarta di bawah...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

Pilkada: Pemerintah Usulkan Pilkada Bupati/Walikota Dipilih DPRD

 

“Kita akan coba usulkan, bupati dan walikota cukup dipilih DPRD, sedangkan gubernur dipilih langsung,” ujarnya dalam diskusi bertema “Kepala Daerah Pecah Kongsi dan Imbas ke Pembangunan Daerah” yang juga menghadirkan pembicara Anggota DPD, Dani Anwar dan pakar psikologi politik  Hamdi Muluk dari Universitas Indonesia.

Dia menambahkan selama ini banyak bupati dan walikota tidak patuh pada gubernur karena merasa sama-sama dipilih langsung oleh rakyat. Menurut Djohermasyah, pemilihan gubernur secara langsung tidak banyak menggunakan anggaran karena jumlah gubernur hanya 33 orang. Sedangakn di sisi lain, pemerintah pusat juga akan mudah dalam melakukan pengawasan karena yang diawasi jumlahnya terbatas.

Pada bagian lain, untuk mengefektifkan jalannya pemerintahan,  Djohermansyah mengusulkan agar pemilihan langsung hanya dilakukan untuk memilih seorang kepala daerahnya saja. Sedangkan wakilnya akan dipilih setelah terpilihnya kepala daerah dan bisa berasal dari pegawai negeri sipil (PNS).

“Usulan pemerintah wakilnya berasal dari PNS yang diusulkan oleh Kepala Daerah terpilih dan akan dipilih oleh DPRD,” kata Djohermansyah. Djohermansyah menjelaskan soal wakil kepala daerah juga tidak harus selalu ada, apalagi kalau cakupan wilayahnya kecil.

Djohermansyah mengatakan tidak efektifnya jalan pemerintahan akibat kepala daerah dan wakilnya dari parpol terlihat dari 94% pasangan kepala daerah pecah kongsi dengan wakilnya. Akibat perpecahan itu, pembangunan tidak berjalan dengan baik.

“Data Mendagri dari 868 daerah yang akur hanya 52 pasangan saja. Selebihnya pecah kongsi. Jadi 94% kepala daerah pecah kongsi,” kata Djohermansyah.

Sementara Hamdi Muluk menjelaskan secara psikologis dua pimpinan dari parpol pasti akan pecah kongsi. Pasalnya, pasangan kepala daerah selama ini berpasangan dalam waktu yang sangat singkat. Sedangkan ideologi kedua pimpinan tersebut sulit disatukan karena beda partai.

“Dipaksa kawin oleh parpol. Pacaran idiologis saja tidak pernah. Bahkan banyak secara idiologi saja tidak nyambung,” kata Hamdi.  Namun atas usulan pemerintah agar yang dipilih hanya kepala daerahnya dan wakilnya dari PNS, dipastikan akan ditolak oleh parpol.

“Parpol pasti tak rela karena parpol tujuannya mencari kursi dan jabatan,” kata Hamdi.

(Sumber : SOLOPOS.COM, 13 Maret 2013)

Edisi 1

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2016

Read more

Edisi 2

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2016

Read more

Edisi 3

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2016

Read more

Info Penting dan Pegawai