DITJEN OTONOMI DAERAH

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • Tahapan Pilkada Tunggu Revisi Rampung

      2016-02-05 08:49:06

      Tahapan Pilkada Tunggu Revisi RampungJAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menargetkan revisi Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pemilihan Kepala Daerah rampung sebelum Agustus 2016. Tjahjo berharap pembahasan revisi ini tak bertele-tele karena tahapan pilkada tahun depan sudah dimulai pada tahun ini."Tidak akan alot.Kami sudah undang berbagai pihak untuk memberikan masukan...

      Read More

    • Lindungi Masyarakat Adat dengan Perdasus

      2016-02-05 01:21:36

      Metrotvnews.com, Kutai Barat: Terkikisnya wilayah hutan adat menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan hidup masyarakat adat di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah daerah (pemda) perlu membuat peraturan daerah khusus (perdasus) untuk mengatasinya."Kami mengalami banyak masalah terkait dengan kepemilikan dan hak atas lahan," ujar Kabid Hukum...

      Read More

    • Pelantikan Kepala daerah Berjenjang Perkuat Koordinasi

      2016-02-04 09:14:05

      JAKARTA- Pelantikan kepala daerah yang dilakukan secara berjenjang, yakni gubernur dilantik presiden dan bupati/wali kota dilantik gubernur, diharapkan semakin memperkuat koordinasi. Model pelantikan yang diatur rezim Undang-Undang (UU) Nomor 8/2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Menjadi UU...

      Read More

    • Pelantikan Tiga Gelombang

      2016-02-03 09:02:21

      JAKARTA- Jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2015 akhirnya mendapat kepastian. Mendagri menjadwalkan pelantikan tidak jadi dilaksanakan secara serentak di Jakarta karena berkaitan dengan aturan di Undang-Undang (UU) Pilkada. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menjelaskan, pelantikan kepala daerah akan...

      Read More

    • Presiden Lantik Gubernur Terpilih 11-12 Februari

      2016-02-03 08:36:08

      JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada tanggal 11 dan 12 Februari mendatang melantik para pasangan gubernur dan wakil gubernur hail Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, yang digelar pada 9 Desember 2015. Seperti dilansir laman resmi Sekretariat Kabinet, upacara pelantikan akan digelar di Istana Negara Jakarta, disaksikan Wapres...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

Pilkada: Pemerintah Usulkan Pilkada Bupati/Walikota Dipilih DPRD

 

“Kita akan coba usulkan, bupati dan walikota cukup dipilih DPRD, sedangkan gubernur dipilih langsung,” ujarnya dalam diskusi bertema “Kepala Daerah Pecah Kongsi dan Imbas ke Pembangunan Daerah” yang juga menghadirkan pembicara Anggota DPD, Dani Anwar dan pakar psikologi politik  Hamdi Muluk dari Universitas Indonesia.

Dia menambahkan selama ini banyak bupati dan walikota tidak patuh pada gubernur karena merasa sama-sama dipilih langsung oleh rakyat. Menurut Djohermasyah, pemilihan gubernur secara langsung tidak banyak menggunakan anggaran karena jumlah gubernur hanya 33 orang. Sedangakn di sisi lain, pemerintah pusat juga akan mudah dalam melakukan pengawasan karena yang diawasi jumlahnya terbatas.

Pada bagian lain, untuk mengefektifkan jalannya pemerintahan,  Djohermansyah mengusulkan agar pemilihan langsung hanya dilakukan untuk memilih seorang kepala daerahnya saja. Sedangkan wakilnya akan dipilih setelah terpilihnya kepala daerah dan bisa berasal dari pegawai negeri sipil (PNS).

“Usulan pemerintah wakilnya berasal dari PNS yang diusulkan oleh Kepala Daerah terpilih dan akan dipilih oleh DPRD,” kata Djohermansyah. Djohermansyah menjelaskan soal wakil kepala daerah juga tidak harus selalu ada, apalagi kalau cakupan wilayahnya kecil.

Djohermansyah mengatakan tidak efektifnya jalan pemerintahan akibat kepala daerah dan wakilnya dari parpol terlihat dari 94% pasangan kepala daerah pecah kongsi dengan wakilnya. Akibat perpecahan itu, pembangunan tidak berjalan dengan baik.

“Data Mendagri dari 868 daerah yang akur hanya 52 pasangan saja. Selebihnya pecah kongsi. Jadi 94% kepala daerah pecah kongsi,” kata Djohermansyah.

Sementara Hamdi Muluk menjelaskan secara psikologis dua pimpinan dari parpol pasti akan pecah kongsi. Pasalnya, pasangan kepala daerah selama ini berpasangan dalam waktu yang sangat singkat. Sedangkan ideologi kedua pimpinan tersebut sulit disatukan karena beda partai.

“Dipaksa kawin oleh parpol. Pacaran idiologis saja tidak pernah. Bahkan banyak secara idiologi saja tidak nyambung,” kata Hamdi.  Namun atas usulan pemerintah agar yang dipilih hanya kepala daerahnya dan wakilnya dari PNS, dipastikan akan ditolak oleh parpol.

“Parpol pasti tak rela karena parpol tujuannya mencari kursi dan jabatan,” kata Hamdi.

(Sumber : SOLOPOS.COM, 13 Maret 2013)

Edisi 1

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

Edisi 2

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

Edisi 3

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

Edisi 4

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

Edisi 5

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

Edisi Khusus

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

WebHostingLab.org

Info Penting dan Pegawai

Rakornas Pilkada Serentak

Pilkada Banten 9 Desember 2015

Visitors Counter

3.png9.png4.png8.png5.png2.png
Today774
Yesterday935
This week7970
This month7970
Total394852

Who Is Online

3
Online

Sunday, 07 February 2016 21:23
Powered by CoalaWeb