DITJEN OTONOMI DAERAH

  • Plt. Dirjen Otda sebagai Narasumber pada Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2015, 11 Maret 2015

  • Plt. Dirjen Otda pada rapat konsolidasi tim penyusun pengaturan UU No. 23 Tahun 2014 & UU No. 2 Tahun 2015, 5 Maret 2015

  • Plt. Dirjen Otda pada Kunjungan US Profesional Fellows Program Visit To Indonesia, 3 Maret 2015

  • Kunjungan Delegasi Pejabat Pemerintah Iraq ke Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, 2 Maret 2015

  • Mendagri bersama DPR RI pada sidang Paripurna pengesahan RUU Penetapan Perppu 1 Thn2014 dan RUU Penetapan Perppu 2 Thn 2014 menjadi Undang-Undang, 20 Januari 2015

Design by Za Studio

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • Kesiapan Daerah Tidak Merata

      2015-03-27 03:29:23

      Pemanfaatan Bonus Demografi Butuh Strategi JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah provinsi di Indonesia terancam tak bisa memanfaatkan bonus demografi pada 2020-2035. Selain perbedaan usia produktif, kesiapan daerah, seperti penyediaan lapangan kerja dan peningkatan mutu pendidikan, jadi penentu mendapat bonus demografi. Karena itu, perlu rencana strategis...

      Read More

    • Perketat Perekrutan Petugas Sementara di Desa

      2015-03-27 01:57:35

      PILKADA SERENTAK JAKARTA, KOMPAS - Pengelolan data dan informasi pemilu kepala daerah bergantung pada kualitas petugas sementara atau ad hoc di tingkat desa. Karena itu, Komisi Pemilihan Umum perlu memperketat perekrutan petugas tersebut untuk menjamin keberhasilan penyelenggaraan pilkada serentak pertama yang transparan. Hal itu mengemuka dalam...

      Read More

    • Bahasa Daerah Terancam

      2015-03-26 02:38:54

      Sebagian dari 749 Bahasa di Nusantara Kian Kehilangan Penutur JAKARTA, KOMPAS — Sebagian bahasa daerah di Nusantara semakin terancam punah, terutama akibat minimnya tradisi pengajaran bahasa daerah yang lintas generasi. Kondisi ini merugikan bangsa Indonesia karena keanekaragaman bahasa, sebagai salah satu unsur penting pembentuk kebudayaan,...

      Read More

    • Kebijakan Inovatif Harus Didukung

      2015-03-26 01:43:14

      Berbagai Upaya untuk Bangun Kota Cerdas JAKARTA, KOMPAS- Pemerintah daerah perlu terus berinovasi dan menjalankan tata kelola pemerintahan yang modern dan akuntabel untuk membangun kota cerdas atau smart city. Selain itu, pemerintah pusat juga perlu mendukung inovasi dari pemerintah daerah dengan menjamin kepastian hukum dan kebijakan....

      Read More

    • Pilkada Serentak Efisienkan Pemilu

      2015-03-24 02:05:38

      Presiden Tandatangani Revisi UU Pilkada dan UU Pemda [JAKARTA] Peneliti senior Forum Masyarakat Pemantau Parlemen ( F o r m a p p i ) To m m y Legowo menilai, pilkada serentak dapat mengefisienkan pilkada langsung. Sebab, pilkada serentak dapat mengefisienkan penyelenggaraan pilkada tanpa harus mengurangi partisipasi masyarakat. “Pilkada serentak...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

Pilkada: Pemerintah Usulkan Pilkada Bupati/Walikota Dipilih DPRD

 

“Kita akan coba usulkan, bupati dan walikota cukup dipilih DPRD, sedangkan gubernur dipilih langsung,” ujarnya dalam diskusi bertema “Kepala Daerah Pecah Kongsi dan Imbas ke Pembangunan Daerah” yang juga menghadirkan pembicara Anggota DPD, Dani Anwar dan pakar psikologi politik  Hamdi Muluk dari Universitas Indonesia.

Dia menambahkan selama ini banyak bupati dan walikota tidak patuh pada gubernur karena merasa sama-sama dipilih langsung oleh rakyat. Menurut Djohermasyah, pemilihan gubernur secara langsung tidak banyak menggunakan anggaran karena jumlah gubernur hanya 33 orang. Sedangakn di sisi lain, pemerintah pusat juga akan mudah dalam melakukan pengawasan karena yang diawasi jumlahnya terbatas.

Pada bagian lain, untuk mengefektifkan jalannya pemerintahan,  Djohermansyah mengusulkan agar pemilihan langsung hanya dilakukan untuk memilih seorang kepala daerahnya saja. Sedangkan wakilnya akan dipilih setelah terpilihnya kepala daerah dan bisa berasal dari pegawai negeri sipil (PNS).

“Usulan pemerintah wakilnya berasal dari PNS yang diusulkan oleh Kepala Daerah terpilih dan akan dipilih oleh DPRD,” kata Djohermansyah. Djohermansyah menjelaskan soal wakil kepala daerah juga tidak harus selalu ada, apalagi kalau cakupan wilayahnya kecil.

Djohermansyah mengatakan tidak efektifnya jalan pemerintahan akibat kepala daerah dan wakilnya dari parpol terlihat dari 94% pasangan kepala daerah pecah kongsi dengan wakilnya. Akibat perpecahan itu, pembangunan tidak berjalan dengan baik.

“Data Mendagri dari 868 daerah yang akur hanya 52 pasangan saja. Selebihnya pecah kongsi. Jadi 94% kepala daerah pecah kongsi,” kata Djohermansyah.

Sementara Hamdi Muluk menjelaskan secara psikologis dua pimpinan dari parpol pasti akan pecah kongsi. Pasalnya, pasangan kepala daerah selama ini berpasangan dalam waktu yang sangat singkat. Sedangkan ideologi kedua pimpinan tersebut sulit disatukan karena beda partai.

“Dipaksa kawin oleh parpol. Pacaran idiologis saja tidak pernah. Bahkan banyak secara idiologi saja tidak nyambung,” kata Hamdi.  Namun atas usulan pemerintah agar yang dipilih hanya kepala daerahnya dan wakilnya dari PNS, dipastikan akan ditolak oleh parpol.

“Parpol pasti tak rela karena parpol tujuannya mencari kursi dan jabatan,” kata Hamdi.

(Sumber : SOLOPOS.COM, 13 Maret 2013)

Info Penting dan Pegawai

SPM dan NSPK

Visitors Counter

1.png0.png5.png0.png1.png1.png
Today563
Yesterday830
This week3800
This month28870
Total105011

Who Is Online

9
Online

Friday, 27 March 2015 15:32
Powered by CoalaWeb

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"