DITJEN OTONOMI DAERAH

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • Indaramayu Sukses Delapan Kali Raih Piala Adipura

      2016-07-27 06:12:51

      Indaramayu Sukses Delapan Kali Raih Piala AdipuraPENGHARGAAN KEBERSIHAN INDRAMAYU (SK) – Fantastis, itulah kata yang patut diucapkan kepada Kabupaten Indramayu di Jawa Barat pada tahun 2016 ini. Kabupaten yang dipimpin oleh Hj. Anna Sophanah tersebut kembali meraih Piala Adipura sebagai kategori kota kecil. Diraihnya Adipura ini merupakan suatu prestasi yang luar biasa karena telah meraih...

      Read More

    • Cerita Mendagri Tjahjo yang Akan Mudik ke Solo Naik Kereta

      2016-07-15 03:20:43

      Jakarta - Mendagri Tjahjo Kumolo juga akan mudik. Dia akan mudik ke kampung halamannya di Solo. Tjahjo tak pakai mobil dinas, tetapi menggunakan kereta api."Saya baru mudik besok naik kereta api," kata Mendagri Tjahjo di KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (14/7/2016).Tjahjo mengatakan, dia akan mudik pada Sabtu (16/7), selain ke Solo dia...

      Read More

    • Tips Sebelum Libur Panjang

      2016-06-30 05:31:12

      Beberapa hari lagi, kita akan menghadapi libur panjang dalam rangka Hari Raya Idul Fitri (1437 H) belum lagi beberapa pegawai menambah libur dengan cuti, berikut beberapa tips menghadapi libur panjang: Buat daftar pekerjaan prioritas yang belum selesai dan dirasa perlu untuk diselesaikan sebelum libur panjang. Bila akan melakukan cuti tambahan...

      Read More

    • Perda Bermasalah Dicabut, Ekonomi Daerah Makin Kuat

      2016-06-24 02:15:53

      Perda Bermasalah Dicabut, Ekonomi Daerah Makin KuatMenteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menjabarkan bagaimana dampak dihapuskannya ribuan peraturan daerah (perda), khususnya bagi perekonomian nasional.  Menurutnya, ada poin-poin penting yang menjadi ciri khas mengapa regulasi ini dicabut. Poin tersebut yakni meliputi perijinan dan retribusi yang menghambat berkembangnya dunia usaha di tanah air....

      Read More

    • Kemendagri Rilis 3.143 Perda yang Dibatalkan

      2016-06-23 04:10:20

      JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri telah mengumumkan 3.143 peraturan daerah yang dibatalkan. ”Daftar perda telah dimuat di situs www. kemendagri.go.id sejak hari ini (kemarin),” kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Soni Sumarsono di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta, kemarin. Perda yang dibatalkan itu antara lain meliputi perda...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

Pilkada: Pemerintah Usulkan Pilkada Bupati/Walikota Dipilih DPRD

 

“Kita akan coba usulkan, bupati dan walikota cukup dipilih DPRD, sedangkan gubernur dipilih langsung,” ujarnya dalam diskusi bertema “Kepala Daerah Pecah Kongsi dan Imbas ke Pembangunan Daerah” yang juga menghadirkan pembicara Anggota DPD, Dani Anwar dan pakar psikologi politik  Hamdi Muluk dari Universitas Indonesia.

Dia menambahkan selama ini banyak bupati dan walikota tidak patuh pada gubernur karena merasa sama-sama dipilih langsung oleh rakyat. Menurut Djohermasyah, pemilihan gubernur secara langsung tidak banyak menggunakan anggaran karena jumlah gubernur hanya 33 orang. Sedangakn di sisi lain, pemerintah pusat juga akan mudah dalam melakukan pengawasan karena yang diawasi jumlahnya terbatas.

Pada bagian lain, untuk mengefektifkan jalannya pemerintahan,  Djohermansyah mengusulkan agar pemilihan langsung hanya dilakukan untuk memilih seorang kepala daerahnya saja. Sedangkan wakilnya akan dipilih setelah terpilihnya kepala daerah dan bisa berasal dari pegawai negeri sipil (PNS).

“Usulan pemerintah wakilnya berasal dari PNS yang diusulkan oleh Kepala Daerah terpilih dan akan dipilih oleh DPRD,” kata Djohermansyah. Djohermansyah menjelaskan soal wakil kepala daerah juga tidak harus selalu ada, apalagi kalau cakupan wilayahnya kecil.

Djohermansyah mengatakan tidak efektifnya jalan pemerintahan akibat kepala daerah dan wakilnya dari parpol terlihat dari 94% pasangan kepala daerah pecah kongsi dengan wakilnya. Akibat perpecahan itu, pembangunan tidak berjalan dengan baik.

“Data Mendagri dari 868 daerah yang akur hanya 52 pasangan saja. Selebihnya pecah kongsi. Jadi 94% kepala daerah pecah kongsi,” kata Djohermansyah.

Sementara Hamdi Muluk menjelaskan secara psikologis dua pimpinan dari parpol pasti akan pecah kongsi. Pasalnya, pasangan kepala daerah selama ini berpasangan dalam waktu yang sangat singkat. Sedangkan ideologi kedua pimpinan tersebut sulit disatukan karena beda partai.

“Dipaksa kawin oleh parpol. Pacaran idiologis saja tidak pernah. Bahkan banyak secara idiologi saja tidak nyambung,” kata Hamdi.  Namun atas usulan pemerintah agar yang dipilih hanya kepala daerahnya dan wakilnya dari PNS, dipastikan akan ditolak oleh parpol.

“Parpol pasti tak rela karena parpol tujuannya mencari kursi dan jabatan,” kata Hamdi.

(Sumber : SOLOPOS.COM, 13 Maret 2013)

Edisi 1

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2016

Read more

Edisi 2

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2016

Read more

Edisi 3

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2016

Read more

WebHostingLab.org

Info Penting dan Pegawai

Rakornas Pilkada Serentak

Pilkada Banten 9 Desember 2015

Visitors Counter

5.png5.png3.png9.png2.png3.png
Today694
Yesterday1030
This week2842
This month20680
Total553923

Who Is Online

7
Online

Wednesday, 27 July 2016 11:28
Powered by CoalaWeb