DITJEN OTONOMI DAERAH

  • Bapak Presiden RI pada Peringatan Hari Otonomi Daerah XIX Tahun 2015 di Istana Negara Jakarta, 28 April 2015

  • Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XIX Tahun 2015, 27 April 2015

  • Penyerahan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Pilkada Serentak Tahun 2015, 17 Maret 2015

  • Rapat DPR-RI Bersama Mendagri, KPU dan Bawaslu, 16 Maret 2015

  • Plt. Dirjen Otda sebagai Narasumber pada Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2015, 11 Maret 2015

Design by Za Studio

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • 23 Kepala Daerah Terima Penghargaan

      2015-04-30 07:25:22

      JAKARTA (KR)- Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan kepada beberapa kepala daerah yang dianggap berprestasi, dalam rangka hari Otonomi Daerah. Penerima penghargaan itu antara lain Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Bupati Bantul Hj Sri Surya Widati, Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, serta...

      Read More

    • 84 Kota Terdaftar Ikut Rakernas Apeksi

      2015-04-30 07:08:38

      84 Kota Terdaftar Ikut Rakernas ApeksiAmbon, Sebanyak 84 pemerintah kota terdaftar mengikuti Rapat kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di Kota Ambon, Maluku, 5-10 Mei 2015. "Data yang kami himpun selaku panitia lokal sampai hari ini kurang lebih 84 kota telah menyatakan diri untuk mengikuti rakernas Apeksi," kata kepala Bagian Pemerintahan Kota Ambon Steven...

      Read More

    • DIY Panen Penghargaan Kinerja Terbaik

      2015-04-30 04:16:07

      PERINGATAN HARI OTONOMI DAERAH JAKARTA (KR)- Bersamaan peringatan Hari Otonomi Daerah ke-19, DIY panen penghargaan Kinerja Terbaik. Prestasi ini diraih Pemprov DIY (Provinsi Berkinerja Terbaik), Pemkot Yogyakarta (Pemkot Berkinerja Terbaik, beritanya di halaman 2) dan tiga kabupaten se-DIY, yaitu Bantul, Sleman, dan Kulonprogo (Kabupaten...

      Read More

    • Pemkot Raih Penghargaan Kinerja Terbaik

      2015-04-30 03:50:38

      JAKARTA – Pemkot Semarang menerima penghargaan Pemerintahan Daerah Berprestasi Kinerja Terbaik Nasional dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Penghargaan diserahkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi pada upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke XIX di halaman Kantor Kementerian Dalam Negeri...

      Read More

    • Optimalkan Otonomi untuk Kepentingan Nasional

      2015-04-30 03:34:17

      Optimalkan Otonomi untuk Kepentingan NasionalPRESIDEN Joko Widodo meminta para kepala daerah memanfaatkan otonomi daerah sebagai jalan untuk meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi masing-masing. "Otonomi telah menumbuhkan inovasi dan praktik yang baik. Jika tidak ada otonomi, saya yakin inovasi di daerah pun terbatas," kata Presiden saat memberikan sambutan pada peringatan...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

Pilkada: Pemerintah Usulkan Pilkada Bupati/Walikota Dipilih DPRD

 

“Kita akan coba usulkan, bupati dan walikota cukup dipilih DPRD, sedangkan gubernur dipilih langsung,” ujarnya dalam diskusi bertema “Kepala Daerah Pecah Kongsi dan Imbas ke Pembangunan Daerah” yang juga menghadirkan pembicara Anggota DPD, Dani Anwar dan pakar psikologi politik  Hamdi Muluk dari Universitas Indonesia.

Dia menambahkan selama ini banyak bupati dan walikota tidak patuh pada gubernur karena merasa sama-sama dipilih langsung oleh rakyat. Menurut Djohermasyah, pemilihan gubernur secara langsung tidak banyak menggunakan anggaran karena jumlah gubernur hanya 33 orang. Sedangakn di sisi lain, pemerintah pusat juga akan mudah dalam melakukan pengawasan karena yang diawasi jumlahnya terbatas.

Pada bagian lain, untuk mengefektifkan jalannya pemerintahan,  Djohermansyah mengusulkan agar pemilihan langsung hanya dilakukan untuk memilih seorang kepala daerahnya saja. Sedangkan wakilnya akan dipilih setelah terpilihnya kepala daerah dan bisa berasal dari pegawai negeri sipil (PNS).

“Usulan pemerintah wakilnya berasal dari PNS yang diusulkan oleh Kepala Daerah terpilih dan akan dipilih oleh DPRD,” kata Djohermansyah. Djohermansyah menjelaskan soal wakil kepala daerah juga tidak harus selalu ada, apalagi kalau cakupan wilayahnya kecil.

Djohermansyah mengatakan tidak efektifnya jalan pemerintahan akibat kepala daerah dan wakilnya dari parpol terlihat dari 94% pasangan kepala daerah pecah kongsi dengan wakilnya. Akibat perpecahan itu, pembangunan tidak berjalan dengan baik.

“Data Mendagri dari 868 daerah yang akur hanya 52 pasangan saja. Selebihnya pecah kongsi. Jadi 94% kepala daerah pecah kongsi,” kata Djohermansyah.

Sementara Hamdi Muluk menjelaskan secara psikologis dua pimpinan dari parpol pasti akan pecah kongsi. Pasalnya, pasangan kepala daerah selama ini berpasangan dalam waktu yang sangat singkat. Sedangkan ideologi kedua pimpinan tersebut sulit disatukan karena beda partai.

“Dipaksa kawin oleh parpol. Pacaran idiologis saja tidak pernah. Bahkan banyak secara idiologi saja tidak nyambung,” kata Hamdi.  Namun atas usulan pemerintah agar yang dipilih hanya kepala daerahnya dan wakilnya dari PNS, dipastikan akan ditolak oleh parpol.

“Parpol pasti tak rela karena parpol tujuannya mencari kursi dan jabatan,” kata Hamdi.

(Sumber : SOLOPOS.COM, 13 Maret 2013)

Info Penting dan Pegawai