DITJEN OTONOMI DAERAH

  • Mendagri pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Pelatihan TKW, 21 Mei 2015

  • Rapar Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2015, 4 Mei 2015

  • Bapak Presiden RI pada Peringatan Hari Otonomi Daerah XIX Tahun 2015 di Istana Negara Jakarta, 28 April 2015

  • Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XIX Tahun 2015, 27 April 2015

  • Pelantikan Penjabat Gubernur Kalimantan Utara, 22 April 2015

Design by Za Studio

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • Bupati Tolak Pilkada Terancam Dipecat

      2015-05-26 05:48:54

      AMBON, (PR)- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengancam akan memecat gubernur, wali kota, atau bupati yang menolak pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember 2015. "Kepala daerah yang membangkang, ya kita pecat saja toh," kata Mendagri Tjahjo Kumolo, Senin (25/5/2015), di Ambon .Menurut Mendagri, ada 269 daerah yang akan ikut...

      Read More

    • Melepaskan Diri dari Timah

      2015-05-26 03:11:36

      STRATEGI PEMERINTAHAN Bagi Irwansyah Rebuin (31), menjadi manajer atau wali kota pada prinsipnya tidak banyak berbeda. Manajer ataupun wali kota sama-sama bertujuan mencari cara paling efisiean dan efektif untuk mencapai target dalam kondisi terbatas. Keterbatasan itu antara lain masa tugasnya sebagai Wali Kota Pangkal Pinang periode 2013-2017 dan...

      Read More

    • Memoles Kota di Persimpangan

      2015-05-25 03:34:35

      Memoles Kota di PersimpanganSTRATEGI PEMBANGUNAN Berlatar Bukit Sulap nan hijau, Kota Lubuklinggau tumbuh sebagai kota transit. Ekonomi kota di jalur lintas tengah Sumatera ini digerakkan oleh banyaknya pelintas yang singgah. Kini kota terbesar kedua di Sumatera Selatan itu tengah berbenah. Dengan sentuhan teknologi, kawasan wisata dibenahi untuk memikat banyak lagi orang yang...

      Read More

    • Mengembalikan Adipura

      2015-05-21 03:31:29

      STRATEGI PEMERINTAHAN Sepanjang tahun 1986-2005, Kota Padang, Sumatera Barat, menjadi kota yang sering mendapatkan penghargaan tertinggi dalam bidang lingkungan hidup. Salah satunya Adipura untuk kota terbersih. Namun, belakangan gelar itu kian jauh dari kota berpenduduk 876.678 jiwa ini. Wali Kota Padang Mahyeldi Ansyarullah saat ditemui di Masjid Al...

      Read More

    • Pilkada Butuh Keyakinan Publik

      2015-05-21 01:45:18

      TAJUK RENCANA Sistem pemilihan langsung sangat tergantung pada partisipasi pemilih. Partisipasi inilah yang akan menentukan kualitas pilkada secara langsung dan bergelombang pada Desember nanti, sebelum dilaksanakan serentak secara nasional pada 2027 mendatang. Partisipasi pemilih memiliki ukuran-ukuran tertentu, tetapi biasanya ukuran kuantitas dan...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

Pilkada: Pemerintah Usulkan Pilkada Bupati/Walikota Dipilih DPRD

 

“Kita akan coba usulkan, bupati dan walikota cukup dipilih DPRD, sedangkan gubernur dipilih langsung,” ujarnya dalam diskusi bertema “Kepala Daerah Pecah Kongsi dan Imbas ke Pembangunan Daerah” yang juga menghadirkan pembicara Anggota DPD, Dani Anwar dan pakar psikologi politik  Hamdi Muluk dari Universitas Indonesia.

Dia menambahkan selama ini banyak bupati dan walikota tidak patuh pada gubernur karena merasa sama-sama dipilih langsung oleh rakyat. Menurut Djohermasyah, pemilihan gubernur secara langsung tidak banyak menggunakan anggaran karena jumlah gubernur hanya 33 orang. Sedangakn di sisi lain, pemerintah pusat juga akan mudah dalam melakukan pengawasan karena yang diawasi jumlahnya terbatas.

Pada bagian lain, untuk mengefektifkan jalannya pemerintahan,  Djohermansyah mengusulkan agar pemilihan langsung hanya dilakukan untuk memilih seorang kepala daerahnya saja. Sedangkan wakilnya akan dipilih setelah terpilihnya kepala daerah dan bisa berasal dari pegawai negeri sipil (PNS).

“Usulan pemerintah wakilnya berasal dari PNS yang diusulkan oleh Kepala Daerah terpilih dan akan dipilih oleh DPRD,” kata Djohermansyah. Djohermansyah menjelaskan soal wakil kepala daerah juga tidak harus selalu ada, apalagi kalau cakupan wilayahnya kecil.

Djohermansyah mengatakan tidak efektifnya jalan pemerintahan akibat kepala daerah dan wakilnya dari parpol terlihat dari 94% pasangan kepala daerah pecah kongsi dengan wakilnya. Akibat perpecahan itu, pembangunan tidak berjalan dengan baik.

“Data Mendagri dari 868 daerah yang akur hanya 52 pasangan saja. Selebihnya pecah kongsi. Jadi 94% kepala daerah pecah kongsi,” kata Djohermansyah.

Sementara Hamdi Muluk menjelaskan secara psikologis dua pimpinan dari parpol pasti akan pecah kongsi. Pasalnya, pasangan kepala daerah selama ini berpasangan dalam waktu yang sangat singkat. Sedangkan ideologi kedua pimpinan tersebut sulit disatukan karena beda partai.

“Dipaksa kawin oleh parpol. Pacaran idiologis saja tidak pernah. Bahkan banyak secara idiologi saja tidak nyambung,” kata Hamdi.  Namun atas usulan pemerintah agar yang dipilih hanya kepala daerahnya dan wakilnya dari PNS, dipastikan akan ditolak oleh parpol.

“Parpol pasti tak rela karena parpol tujuannya mencari kursi dan jabatan,” kata Hamdi.

(Sumber : SOLOPOS.COM, 13 Maret 2013)

Info Penting dan Pegawai