DITJEN OTONOMI DAERAH

  • Penyerahan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Pilkada Serentak Tahun 2015, 17 Maret 2015

  • Rapat DPR-RI Bersama Mendagri, KPU dan Bawaslu, 16 Maret 2015

  • Plt. Dirjen Otda sebagai Narasumber pada Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2015, 11 Maret 2015

  • Plt. Dirjen Otda pada rapat konsolidasi tim penyusun pengaturan UU No. 23 Tahun 2014 & UU No. 2 Tahun 2015, 5 Maret 2015

  • Plt. Dirjen Otda pada Kunjungan US Profesional Fellows Program Visit To Indonesia, 3 Maret 2015

Design by Za Studio

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • Awasi Praktik Politik Uang di Pilkada Serentak

      2015-04-24 09:40:25

      Aturan Politik Dinasti Merupakan Langkah Progesif [JAKARTA] Menteri Dalam Negeri (Mendagri) optimistis praktik money politic atau politik uang dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak dapat diminimalisasi. Sebab, seluruh pihakterkait akan mengawasi pilkada agar berlangsung jujur dan adil. “Saya kira perangkat Bawaslu, perangkat KPU,...

      Read More

    • Asia-Afrika Masa Depan Dunia

      2015-04-23 07:40:49

      Asia-Afrika Masa Depan DuniaJAKARTA - Indonesia mengajak negara-negara di kawasan Asia-Afrika menatap masa depan dengan optimisme. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini, di tangan negara-negara inilah masa depan dunia berada. Pandangan demikian disampaikan Presiden Jokowi saat membuka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Afrika di Jakarta, kemarin. Namun mantan Gubernur DKI...

      Read More

    • Pemerintah Siapkan 8 Penjabat Gubernur

      2015-04-23 07:20:17

      JAKARTA - Pemerintah segera mengangkat penjabat gubernur untuk delapan provinsi yang masa jabatannya akan habis. Para penjabat tersebut berasal dari eselon I di lingkungan kementerian. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya menjamin dalam pengangkatan penjabat gubernur tidak akan politis. Meskipun dirinya berasal dari...

      Read More

    • Memulihkan Bawang Samosir

      2015-04-22 10:30:27

      KESEJAHTERAAN DAERAH “Gok disi hasasang, nang eme, nang bawang, rarak do pinahan di dolok i” (Di sana, berlimpah kacang, padi, bawang, bahkan ternak juga berserak). Sepenggal bait lagu “Pulo Samosir” karya Nahum Situmorang ini menjadi bukti betapa Pulau Samosir pernah berlimpah bawang merah. Setelah hilang belasan tahun, kini komoditas itu...

      Read More

    • Polri dan BIN Petakan Daerah Rawan Konflik Pilkada

      2015-04-22 07:26:07

      PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) yang akan berlangsung serentak di 272 daerah pada 9 Desember mendatang diharapkan berlangsung aman, lancar, dan terkendali. Namun, harapan tersebut bakal tercederai oleh potensi konflik yang dipicu dualisme kepengurusan partai politik yang hingga kini masih melanda Golkar dan PPP. Menurut Menteri Dalam Negeri...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >
Error
  • There was a problem loading image konflik%20pilkada.jpg in mod_featcats

1.878 Perda Dibatalkan

Sebanyak 1.878 Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibatalkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepanjang 2002 sampai 2009.

Untuk 2010, Kemendagri telah melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap 3.000 Perda yang hasilnya ditemukan 407 Perda bermasalah, dan telah ditindaklanjuti dengan surat Mendagri kepada Pemerintah Daerah untuk menghentikan pelaksanaan, merevisi, dan/atau mencabut, Perda bermasalah tersebut.

Sementara itu, untuk tiga bulan terakhir ini (Januari-Maret 2011) Kemendagri menemukan sebanyak empat Perda bermasalah dari 750 Perda yang dikaji. Kebanyakan Perda yang bermasalah tersebut terkait dengan kecenderungan Pemerintah Daerah untuk menciptakan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan kepentingan umum, menghambat arus barang antardaerah, dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Oleh Kemendagri, Perda bermasalah ini telah ditindaklanjuti dengan mengirimkan Surat Mendagri kepada Pemerintah Daerah yang Perda-nya bermasalah tersebut.

Info Penting dan Pegawai

SPM dan NSPK

Visitors Counter

1.png2.png7.png1.png0.png8.png
Today437
Yesterday1254
This week6242
This month18749
Total127108

Who Is Online

9
Online

Saturday, 25 April 2015 10:54
Powered by CoalaWeb

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"