DITJEN OTONOMI DAERAH

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • Mendagri Tegaskan Terpidana Tidak Boleh Mencalonkan Diri

      2016-09-20 07:45:32

      JAKARTA-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan DPR, pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak perlu kembali menggelar rapat terkait polemik Peraturan KPU (PKPU) yang membolehkan terpidana percobaan mencalonkan diri di pilkada. Menurut Tjahjo, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada di pasal 7 ayat 2 butir g...

      Read More

    • Otoritas Plt Kepala Daerah Diperkuat

      2016-09-20 05:44:18

      JAKARTA – Pemerintah akan memperkuat kewenangan pejabat pelaksana tugas (plt) kepala daerah. Ke depan, seorang plt gubernur, bupati, dan wali kota dimungkinkan untuk mengambil kebijakan yang sifatnya strategis. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono mengatakan, penguatan wewenang ini akan diatur dalam...

      Read More

    • Pemerintah Pusat Minta Optimalkan Perda-E

      2016-09-15 09:50:05

      Pemerintah Pusat Minta Optimalkan Perda-EDI tengah situasi persaingan global yang ketat antarnegara, dibutuhkan stabilitas dalam berbagai bidang untuk memenangi persaingan yang bertujuan membuat rakyat sejahtera. Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dalam sambutannya di acara Rapat Koordinasi Nasional Biro Hukum Regional I Wilayah Jawa dan...

      Read More

    • Kemendagri Gandeng UGM dan Microsoft Wujudkan Smart City

      2016-09-08 05:26:18

      Kemendagri Gandeng UGM dan Microsoft Wujudkan Smart CityLiputan6.com, Yogyakarta - Demi mewujudkan konsep smart city di Indonesia, Kementerian Dalam Negeri menggandeng Center for Digital Society (CfDS) Fisipol UGM dan PT Microsoft Indonesia.Baik Microsoft dan UGM akan fokus pada penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan.Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo...

      Read More

    • Tjahjo Kunjungi Kantor Mendagri Pertama RI R.A.A Wiranata di Yogyakarta

      2016-09-08 04:02:10

      Tjahjo Kunjungi Kantor Mendagri Pertama RI R.A.A Wiranata di YogyakartaYogyakarta - Banyak bangunan bersejarah yang masih terawat dengan baik di Yogyakarta, di antaranya adalah bangunan tua yang pernah menjadi kantor Menteri Dalam Negeri pertama Indonesia yang berada di Jalan Melati Kulon No 1 Yogyakakarta.Kantor tersebut sekarang menjadi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Regional (Pusdiklat) Yogyakarta di bawah...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

1.878 Perda Dibatalkan

Sebanyak 1.878 Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibatalkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepanjang 2002 sampai 2009.

Untuk 2010, Kemendagri telah melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap 3.000 Perda yang hasilnya ditemukan 407 Perda bermasalah, dan telah ditindaklanjuti dengan surat Mendagri kepada Pemerintah Daerah untuk menghentikan pelaksanaan, merevisi, dan/atau mencabut, Perda bermasalah tersebut.

Sementara itu, untuk tiga bulan terakhir ini (Januari-Maret 2011) Kemendagri menemukan sebanyak empat Perda bermasalah dari 750 Perda yang dikaji. Kebanyakan Perda yang bermasalah tersebut terkait dengan kecenderungan Pemerintah Daerah untuk menciptakan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan kepentingan umum, menghambat arus barang antardaerah, dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Oleh Kemendagri, Perda bermasalah ini telah ditindaklanjuti dengan mengirimkan Surat Mendagri kepada Pemerintah Daerah yang Perda-nya bermasalah tersebut.

Edisi 1

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2016

Read more

Edisi 2

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2016

Read more

Edisi 3

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2016

Read more

Info Penting dan Pegawai