DITJEN OTONOMI DAERAH

  • Dirjen Otda melakukan dialog dan silahturahmi dengan pegawai Ditjen Otonomi Daerah, 3 Juli 2015

  • Mendagri melantik Bapak S. Sumarsono sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah, 1 Juli 2015

  • Plt. Dirjen Otda pada acara Bintek Peningkatan Kapasitas Tim Tenkis Daerah EKPPD dalam rangka Pengukuran Kinerja, 25 Juni 2015

  • Mendagri pada Raker bersama komisi II DPRD-RI, 23 Juni 2015

  • Rapat Pilkada bersama para asisten provinsi yang melaksanakan Pilkada, 16 Juni 2015

Design by Za Studio

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • Bangun Tomohon dari Toilet

      2015-07-07 02:30:43

      Bangun Tomohon dari ToiletBerilah bunga, maka semua akan indah. Keindahan inilah yang terlihat jika Anda mengunjungi Kota Tomohon, Sulawesi Utara, setelah melalui jalan berkelok mendaki sepanjang 25 kilometer dari Kota Manado. Namun, perjalanan memakan waktu satu jam dengan aspal hitam mulus itu kini terganggu karena rusaknya dua jembatan di daerah Tambulinas dan Tinoor...

      Read More

    • Kemenkeu Cari Solusi

      2015-07-07 02:25:38

      Pemda diberi Waktu Dua Bulan Gunakan Dana JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Keuangan mencari solusi agar dana APBD yang mengendap di daerah bisa ditekan. Adapun Kementerian Dalam Negeri memberi tenggat dua bulan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan dana itu. Menurut Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, dana...

      Read More

    • Raih Untung dari Pepaya Gunung

      2015-07-06 07:51:53

      Raih Untung dari Pepaya GunungCarica, ikon kuliner Dataran Tinggi Dieng, Jawa Tengah, awalnya berkembang alami di Pegunungan Andes, Amerika Selatan. Dibawa pada masa kolonial Belanda menjelang Perang Dunia II, kini pepaya gunung mampu memaniskan kehidupan warga Dieng. Inovasi olahannya memutar roda ekonomi, pun alternatif rupiah kala budidaya kentang kian redup. Udara dengan...

      Read More

    • Ayo "Mangente" Ambon

      2015-07-06 07:26:09

      Ayo Konflik sosial bernuansa agama selama bertahun-tahun, sejak Januari 1999, menyebabkan citra Kota Ambon, Maluku, rusak. Bahkan, hingga saat ini pandangan bahwa Ambon sebagai daerah konflik masih terlintas di benak banyak orang. Untuk menghilangkan stigma itu, Pemerintah Kota Ambon mendatangi 33 provinsi di Indonesia dan beberapa kota di luar...

      Read More

    • Soal DOB, Kemdagri Pertimbangkan Usulan DPR

      2015-07-03 09:51:47

      [JAKARTA] Pemekaran wilayah harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Desain Besar Penataan Daerah (Disertada). Hal itu sesuai dengan Undang-Undang (UU) No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Disertada merupakan strategi penataaan daerah. Karenanya, pemerintah tidak serta merta akan menyetujui 87 calon daerah otonom baru (DOB) yang...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

1.878 Perda Dibatalkan

Sebanyak 1.878 Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibatalkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepanjang 2002 sampai 2009.

Untuk 2010, Kemendagri telah melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap 3.000 Perda yang hasilnya ditemukan 407 Perda bermasalah, dan telah ditindaklanjuti dengan surat Mendagri kepada Pemerintah Daerah untuk menghentikan pelaksanaan, merevisi, dan/atau mencabut, Perda bermasalah tersebut.

Sementara itu, untuk tiga bulan terakhir ini (Januari-Maret 2011) Kemendagri menemukan sebanyak empat Perda bermasalah dari 750 Perda yang dikaji. Kebanyakan Perda yang bermasalah tersebut terkait dengan kecenderungan Pemerintah Daerah untuk menciptakan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan kepentingan umum, menghambat arus barang antardaerah, dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Oleh Kemendagri, Perda bermasalah ini telah ditindaklanjuti dengan mengirimkan Surat Mendagri kepada Pemerintah Daerah yang Perda-nya bermasalah tersebut.

Info Penting dan Pegawai