DITJEN OTONOMI DAERAH

  • Mendagri bersama DPR RI pada sidang Paripurna pengesahan RUU Penetapan Perppu 1 Thn2014 dan RUU Penetapan Perppu 2 Thn 2014 menjadi Undang-Undang, 20 Januari 2015

  • Mendagri pada rapat kerja bersama Komisi II DPR-RI, 15 s.d 16 Januari 2015

  • Plt. Dirjen Otda membuka rapat membahas tindaklanjut UU 23 Tahun 2014, 7 Januari 2015

  • Mendagri pada Rapat Koordinasi dengan Ditjen Otda dan Ditjen Kesbangpol, 6 Januari 2015

  • Mendagri pada Rapat koordinasi dengan para wartawan/pers, 6 Januari 2015

Design by Za Studio

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • Kepala Daerah sebagai Agen Utama Perubahan

      2015-01-27 05:36:25

      Kepala Daerah sebagai Agen Utama Perubahan Pada 2015 ini rencananya pilkada akan diselenggarakan di 239 kabupaten/kota di Indonesia. Terlepas dari perdebatan dan keputusan akhir apakah Pilkada melalui DPRD atau melalui pemilu langsung dari masyarakat, kepala daerah yang akhirnya terpilih harus benar-benar memiliki kompetensi yang mumpuni dan...

      Read More

    • Tahapan Pilkada Serentak Disederhanakan

      2015-01-26 08:58:35

      Tahapan Pilkada Serentak Disederhanakan Komisi II DPR sepakat mempersingkat tahapan pilkada serentak. Keputusan tersebut diambil setelah mendengar kan masukan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) saat rapat konsultasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (22/1). “Komisi II DPR meminta KPU agar...

      Read More

    • Pembangunan Pusat dan Daerah Harus Sinkron

      2015-01-26 04:28:48

      Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat Kembalikan 106 Perda Bermasalah DEMI mengejar target pertumbuhan ekonomi hingga 5,8%tahun ini, Presiden Joko Widodo menginstruksikan para menteridan kepala daerah untuk memastikan penyerapan anggaran di atas 90%. Ia punmenugaskan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memantau...

      Read More

    • Jokowi Minta Penyerapan Anggaran di Atas 90%

      2015-01-26 04:17:45

      DEMI mengejar target pertumbuhan ekonomi hingga 5,8%tahun ini, Presiden Joko Widodo menginstruksikan para menteridan kepala daerah untuk memastikan penyerapan anggaran di atas 90%. Ia punmenugaskan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memantau pelaksanaannya."Penyerapan anggaran harus di atas 90% (untuk) semua kabupaten,...

      Read More

    • PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA YANG AKAN MELAKSANAKAN PILKADA TAHUN 2015

      2015-01-26 02:07:02

      Provinsi: 8 Daerah Kabupaten: 170 Daerah Kota: 26 Daerah Jumlah: 204 Daerah Kabupaten dan Kota Sumatera Utara 1. Kota Medan 26-7-2015 2. Kab Serdang Bedagai 5-8-2015 3. Kab Tapanuli Selatan 12-8-2015 4. Kab Toba Samosir 12-8-2015 5. Kota Binjai 13-8-2015 6. Kab Labuhan Batu 19-8-2015 7. Kab Asahan 19-8-2015 8. Kota Sibolga 26-8-2015 9. Kab...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

1.878 Perda Dibatalkan

Sebanyak 1.878 Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibatalkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepanjang 2002 sampai 2009.

Untuk 2010, Kemendagri telah melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap 3.000 Perda yang hasilnya ditemukan 407 Perda bermasalah, dan telah ditindaklanjuti dengan surat Mendagri kepada Pemerintah Daerah untuk menghentikan pelaksanaan, merevisi, dan/atau mencabut, Perda bermasalah tersebut.

Sementara itu, untuk tiga bulan terakhir ini (Januari-Maret 2011) Kemendagri menemukan sebanyak empat Perda bermasalah dari 750 Perda yang dikaji. Kebanyakan Perda yang bermasalah tersebut terkait dengan kecenderungan Pemerintah Daerah untuk menciptakan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan kepentingan umum, menghambat arus barang antardaerah, dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Oleh Kemendagri, Perda bermasalah ini telah ditindaklanjuti dengan mengirimkan Surat Mendagri kepada Pemerintah Daerah yang Perda-nya bermasalah tersebut.

Info Penting dan Pegawai

SPM dan NSPK

Visitors Counter

0.png3.png3.png2.png5.png4.png
Today387
Yesterday1050
This week1437
This month26517
Total33254

Who Is Online

8
Online

Tuesday, 27 January 2015 05:39
Powered by CoalaWeb

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"