DITJEN OTONOMI DAERAH

  • Plt. Dirjen Otda sebagai Narasumber pada Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2015, 11 Maret 2015

  • Plt. Dirjen Otda pada rapat konsolidasi tim penyusun pengaturan UU No. 23 Tahun 2014 & UU No. 2 Tahun 2015, 5 Maret 2015

  • Plt. Dirjen Otda pada Kunjungan US Profesional Fellows Program Visit To Indonesia, 3 Maret 2015

  • Kunjungan Delegasi Pejabat Pemerintah Iraq ke Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, 2 Maret 2015

  • Mendagri bersama DPR RI pada sidang Paripurna pengesahan RUU Penetapan Perppu 1 Thn2014 dan RUU Penetapan Perppu 2 Thn 2014 menjadi Undang-Undang, 20 Januari 2015

Design by Za Studio

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • Kesiapan Daerah Tidak Merata

      2015-03-27 03:29:23

      Pemanfaatan Bonus Demografi Butuh Strategi JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah provinsi di Indonesia terancam tak bisa memanfaatkan bonus demografi pada 2020-2035. Selain perbedaan usia produktif, kesiapan daerah, seperti penyediaan lapangan kerja dan peningkatan mutu pendidikan, jadi penentu mendapat bonus demografi. Karena itu, perlu rencana strategis...

      Read More

    • Perketat Perekrutan Petugas Sementara di Desa

      2015-03-27 01:57:35

      PILKADA SERENTAK JAKARTA, KOMPAS - Pengelolan data dan informasi pemilu kepala daerah bergantung pada kualitas petugas sementara atau ad hoc di tingkat desa. Karena itu, Komisi Pemilihan Umum perlu memperketat perekrutan petugas tersebut untuk menjamin keberhasilan penyelenggaraan pilkada serentak pertama yang transparan. Hal itu mengemuka dalam...

      Read More

    • Bahasa Daerah Terancam

      2015-03-26 02:38:54

      Sebagian dari 749 Bahasa di Nusantara Kian Kehilangan Penutur JAKARTA, KOMPAS — Sebagian bahasa daerah di Nusantara semakin terancam punah, terutama akibat minimnya tradisi pengajaran bahasa daerah yang lintas generasi. Kondisi ini merugikan bangsa Indonesia karena keanekaragaman bahasa, sebagai salah satu unsur penting pembentuk kebudayaan,...

      Read More

    • Kebijakan Inovatif Harus Didukung

      2015-03-26 01:43:14

      Berbagai Upaya untuk Bangun Kota Cerdas JAKARTA, KOMPAS- Pemerintah daerah perlu terus berinovasi dan menjalankan tata kelola pemerintahan yang modern dan akuntabel untuk membangun kota cerdas atau smart city. Selain itu, pemerintah pusat juga perlu mendukung inovasi dari pemerintah daerah dengan menjamin kepastian hukum dan kebijakan....

      Read More

    • Pilkada Serentak Efisienkan Pemilu

      2015-03-24 02:05:38

      Presiden Tandatangani Revisi UU Pilkada dan UU Pemda [JAKARTA] Peneliti senior Forum Masyarakat Pemantau Parlemen ( F o r m a p p i ) To m m y Legowo menilai, pilkada serentak dapat mengefisienkan pilkada langsung. Sebab, pilkada serentak dapat mengefisienkan penyelenggaraan pilkada tanpa harus mengurangi partisipasi masyarakat. “Pilkada serentak...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

1.878 Perda Dibatalkan

Sebanyak 1.878 Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibatalkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepanjang 2002 sampai 2009.

Untuk 2010, Kemendagri telah melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap 3.000 Perda yang hasilnya ditemukan 407 Perda bermasalah, dan telah ditindaklanjuti dengan surat Mendagri kepada Pemerintah Daerah untuk menghentikan pelaksanaan, merevisi, dan/atau mencabut, Perda bermasalah tersebut.

Sementara itu, untuk tiga bulan terakhir ini (Januari-Maret 2011) Kemendagri menemukan sebanyak empat Perda bermasalah dari 750 Perda yang dikaji. Kebanyakan Perda yang bermasalah tersebut terkait dengan kecenderungan Pemerintah Daerah untuk menciptakan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan kepentingan umum, menghambat arus barang antardaerah, dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Oleh Kemendagri, Perda bermasalah ini telah ditindaklanjuti dengan mengirimkan Surat Mendagri kepada Pemerintah Daerah yang Perda-nya bermasalah tersebut.

Info Penting dan Pegawai

SPM dan NSPK

Visitors Counter

1.png0.png6.png1.png0.png9.png
Today206
Yesterday724
This week4898
This month29968
Total106109

Who Is Online

5
Online

Sunday, 29 March 2015 07:16
Powered by CoalaWeb

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"