DITJEN OTONOMI DAERAH

  • Mendagri bersama DPR RI pada sidang Paripurna pengesahan RUU Penetapan Perppu 1 Thn2014 dan RUU Penetapan Perppu 2 Thn 2014 menjadi Undang-Undang, 20 Januari 2015

  • Mendagri pada rapat kerja bersama Komisi II DPR-RI, 15 s.d 16 Januari 2015

  • Plt. Dirjen Otda membuka rapat membahas tindaklanjut UU 23 Tahun 2014, 7 Januari 2015

  • Mendagri pada Rapat Koordinasi dengan Ditjen Otda dan Ditjen Kesbangpol, 6 Januari 2015

  • Mendagri pada Rapat koordinasi dengan para wartawan/pers, 6 Januari 2015

Design by Za Studio

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • KPU Segera Bahas Jadwal dan Tahapan

      2015-02-27 07:32:50

      JAKARTA, KOMPAS- Komisi Pemilihan Umum terus merampungkan 10 peraturan KPU terkait pemilihan kepala daerah serentak, di antaranya berisi tahapan  dan jadwal pelaksanaan pilkada. Menurut rencana, awal April, peraturan KPU itu dibawa ke Komisi II DPR guna dibahas. Hal itu dikatakan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di Jakarta, Kamis (26/2). Hadar...

      Read More

    • Kepala Daerah agar Berani Memutuskan

      2015-02-27 06:53:59

      RAKERNAS APPSI AMBON, KOMPAS- Demi kepastian pelaksanaan program pusat di daerah mulai dari pembangunan infrastruktur, stabilitas produktivitas pertanian, hingga peningkatan investasi, para kepala daerah diharapkan tak ragu mengambil keputusan jika terkait aspek anggaran ataupun hukum dalam setiap kebijakannya. Hal tersebut disebutkan Wakil...

      Read More

    • Mulai Membatasi Politik Dinasti

      2015-02-27 06:39:20

      Mulai Membatasi Politik Dinasti Pembatasan politik dinasti menjadi salah satu topik bahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang disahkan, baru-baru ini. Calon tidak boleh memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan atau garis keturunan pertama lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu; ayah, ibu, mertua, paman,...

      Read More

    • Kekayaan Budaya Jadi Modal Kreativitas Bisnis

      2015-02-27 03:52:35

      EKONOMI KREATIF JAKARTA, KOMPAS- Kreativitas mendesain produk akan mendorong perindustrian Indonesia sehingga perlu terus ditumbuhkan. Kekayaan budaya merupakan potensi bagi industri kreatif. Oleh karena itu, pelaku industri kreatif juga perlu dilindungi melalui regulasi. Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf mengatakan hal itu di sela-sela...

      Read More

    • 100 Perda Dikembalikan

      2015-02-26 09:16:15

      KARENA DIANGGAP GANGGU PANCASILA JAKARTA (KR)- Sejumlah Pemerintahan Daerah (Pemda), dengan berbagai tujuan dan motivasi, menerbitkan peraturan daerah (perda) yang bersifat khas. Antara lain soal pakaian daerah, atau lainnya. Senin (23/2) kemarin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengembalikan 100 Peraturan Daerah (Perda) bermasalah....

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

1.878 Perda Dibatalkan

Sebanyak 1.878 Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibatalkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepanjang 2002 sampai 2009.

Untuk 2010, Kemendagri telah melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap 3.000 Perda yang hasilnya ditemukan 407 Perda bermasalah, dan telah ditindaklanjuti dengan surat Mendagri kepada Pemerintah Daerah untuk menghentikan pelaksanaan, merevisi, dan/atau mencabut, Perda bermasalah tersebut.

Sementara itu, untuk tiga bulan terakhir ini (Januari-Maret 2011) Kemendagri menemukan sebanyak empat Perda bermasalah dari 750 Perda yang dikaji. Kebanyakan Perda yang bermasalah tersebut terkait dengan kecenderungan Pemerintah Daerah untuk menciptakan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan kepentingan umum, menghambat arus barang antardaerah, dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Oleh Kemendagri, Perda bermasalah ini telah ditindaklanjuti dengan mengirimkan Surat Mendagri kepada Pemerintah Daerah yang Perda-nya bermasalah tersebut.

Info Penting dan Pegawai

SPM dan NSPK

Visitors Counter

0.png7.png6.png2.png7.png6.png
Today135
Yesterday1196
This week12781
This month135
Total76276

Who Is Online

4
Online

Sunday, 01 March 2015 02:47
Powered by CoalaWeb

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"