DITJEN OTONOMI DAERAH

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • Perkuat Kolaborasi Daerah Wujudkan Smart City

      2016-08-24 07:53:11

      Perkuat Kolaborasi Daerah Wujudkan Smart CityKonsep pembangunan smart city atau 'kota cerdas' gencar digaungkan sejumlah pemerintah kota di Indonesia. Konsep ini diyakini menjadi sebuah solusi untuk menciptakan sebuah kota bahkan negara yang aman dan kondusif serta lebih menyenangkan, yang ditopang kemajuan teknologi. Kota cerdas merupakan visi pembangunan perkotaan yang mengintegrasikan solusi...

      Read More

    • Inovasi Dongkrak Ekonomi Daerah

      2016-08-15 09:01:35

      Inovasi Dongkrak Ekonomi DaerahBANDUNG– Inovasi memegang peran penting dalam pembangunan daerah. Berbagai terobosan dan ide-ide segar dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan dapat menjadikan daerah lebih maju.Menteri Dalam Negeri (Men dagri) Tjahjo Ku molo me - ngatakan setiap dae rah harus melakukan banyak inovasi dalam pem ba ngunan. Pasalnya sekecil apapun ino -...

      Read More

    • Hari ini, Kemendagri Sosialisasikan PP Perangkat Daerah

      2016-08-05 08:47:07

      JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Hotel Mercure Acol, Jakarta, Jumat (5/8). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, dalam kebijakan penataan perangkat daerah mengatur sejumlah urusan seperti kebijakan debirokratis agar...

      Read More

    • Gubernur yang Maju harus Cuti

      2016-08-04 07:43:02

      Gubernur yang Maju harus CutiPilkada Serentak - Setelah Ditetapkan sebagai Pasangan Calon, Tugas Gubernur Dijalankan Plt Keinginan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama mengajukan uji materi UU Pilkada tak masalah, tetapi secara etika akan timbul penilian beragam banyak pihak.JAKARTA – Keharusan cuti bagi gubernur yang sudah mendaftar dan maju sebagai calon itu akan...

      Read More

    • Gubernur Seluruh Sumatera Harus Saling Dukung

      2016-07-28 08:51:39

      Gubernur Seluruh Sumatera Harus Saling DukungRakorgub Sumatera Lampung – Seluruh pemerintah daerah se-Pulau Sumatera harus saling dukung, dan saling melengkapi. Bukan saling hambat. Sehingga akselerasi pembangunan di seluruh Sumatera bisa melaju kencang. Dan, yang tak kalah penting, pembangunan benar- benar terintegrasi.Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Yuswandi A Temenggung...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

1.878 Perda Dibatalkan

Sebanyak 1.878 Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibatalkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepanjang 2002 sampai 2009.

Untuk 2010, Kemendagri telah melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap 3.000 Perda yang hasilnya ditemukan 407 Perda bermasalah, dan telah ditindaklanjuti dengan surat Mendagri kepada Pemerintah Daerah untuk menghentikan pelaksanaan, merevisi, dan/atau mencabut, Perda bermasalah tersebut.

Sementara itu, untuk tiga bulan terakhir ini (Januari-Maret 2011) Kemendagri menemukan sebanyak empat Perda bermasalah dari 750 Perda yang dikaji. Kebanyakan Perda yang bermasalah tersebut terkait dengan kecenderungan Pemerintah Daerah untuk menciptakan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan kepentingan umum, menghambat arus barang antardaerah, dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Oleh Kemendagri, Perda bermasalah ini telah ditindaklanjuti dengan mengirimkan Surat Mendagri kepada Pemerintah Daerah yang Perda-nya bermasalah tersebut.

Edisi 1

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2016

Read more

Edisi 2

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2016

Read more

Edisi 3

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2016

Read more

Info Penting dan Pegawai