DITJEN OTONOMI DAERAH

  • Mendagri pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Pelatihan TKW, 21 Mei 2015

  • Rapar Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2015, 4 Mei 2015

  • Bapak Presiden RI pada Peringatan Hari Otonomi Daerah XIX Tahun 2015 di Istana Negara Jakarta, 28 April 2015

  • Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XIX Tahun 2015, 27 April 2015

  • Pelantikan Penjabat Gubernur Kalimantan Utara, 22 April 2015

Design by Za Studio

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • Inpres Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Diluncurkan

      2015-05-27 07:30:36

      JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2015. Peluncuran inpres dilakukan di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (26/5). Selain Menteri PPN/Kepala Bappenas Adrinof Chaniago, tampak sejumlah menteri dan pejabat negara serta...

      Read More

    • Kenalkan Kekhasan Lampung

      2015-05-27 03:19:47

      STRATEGI PEMERINTAHAN Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan 169,21 kilometer persegi yang terbagi ke dalam 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Berdasarkan data kependudukan tahun 2012, "Kota Tapis Berseri" ini dihuni oleh 1.446.160 jiwa. Saat ini, kota yang pada 17 Juni nanti berulang tahun ke-333 merupakan pusat jasa, perdagangan, dan...

      Read More

    • Bupati Tolak Pilkada Terancam Dipecat

      2015-05-26 05:48:54

      AMBON, (PR)- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengancam akan memecat gubernur, wali kota, atau bupati yang menolak pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember 2015. "Kepala daerah yang membangkang, ya kita pecat saja toh," kata Mendagri Tjahjo Kumolo, Senin (25/5/2015), di Ambon .Menurut Mendagri, ada 269 daerah yang akan ikut...

      Read More

    • Melepaskan Diri dari Timah

      2015-05-26 03:11:36

      STRATEGI PEMERINTAHAN Bagi Irwansyah Rebuin (31), menjadi manajer atau wali kota pada prinsipnya tidak banyak berbeda. Manajer ataupun wali kota sama-sama bertujuan mencari cara paling efisiean dan efektif untuk mencapai target dalam kondisi terbatas. Keterbatasan itu antara lain masa tugasnya sebagai Wali Kota Pangkal Pinang periode 2013-2017 dan...

      Read More

    • Memoles Kota di Persimpangan

      2015-05-25 03:34:35

      Memoles Kota di PersimpanganSTRATEGI PEMBANGUNAN Berlatar Bukit Sulap nan hijau, Kota Lubuklinggau tumbuh sebagai kota transit. Ekonomi kota di jalur lintas tengah Sumatera ini digerakkan oleh banyaknya pelintas yang singgah. Kini kota terbesar kedua di Sumatera Selatan itu tengah berbenah. Dengan sentuhan teknologi, kawasan wisata dibenahi untuk memikat banyak lagi orang yang...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

1.878 Perda Dibatalkan

Sebanyak 1.878 Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibatalkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepanjang 2002 sampai 2009.

Untuk 2010, Kemendagri telah melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap 3.000 Perda yang hasilnya ditemukan 407 Perda bermasalah, dan telah ditindaklanjuti dengan surat Mendagri kepada Pemerintah Daerah untuk menghentikan pelaksanaan, merevisi, dan/atau mencabut, Perda bermasalah tersebut.

Sementara itu, untuk tiga bulan terakhir ini (Januari-Maret 2011) Kemendagri menemukan sebanyak empat Perda bermasalah dari 750 Perda yang dikaji. Kebanyakan Perda yang bermasalah tersebut terkait dengan kecenderungan Pemerintah Daerah untuk menciptakan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan kepentingan umum, menghambat arus barang antardaerah, dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Oleh Kemendagri, Perda bermasalah ini telah ditindaklanjuti dengan mengirimkan Surat Mendagri kepada Pemerintah Daerah yang Perda-nya bermasalah tersebut.

Info Penting dan Pegawai