DITJEN OTONOMI DAERAH

  • Mendagri memberikan Piagam Penghargaan kepada Bapak Susilo selama menjadi Plt. Dirjen Otonomi Daerah, 22 Juli 2015

  • Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Lingkup Kemendagri, 22 Juli 2015

  • Dirjen Otda melakukan dialog dan silahturahmi dengan pegawai Ditjen Otonomi Daerah, 3 Juli 2015

  • Mendagri melantik Bapak S. Sumarsono sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah, 1 Juli 2015

  • Plt. Dirjen Otda pada acara Bintek Peningkatan Kapasitas Tim Teknis Daerah EKPPD dalam rangka Pengukuran Kinerja, 25 Juni 2015

Design by Za Studio

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • Kekayaan yang Kian Terlupakan

      2015-07-24 02:18:08

      Kekayaan yang Kian Terlupakan Di ruang bg rumah rusak itu, di bawah cahaya bulan purnama, empat pria berbaris menyusun formasi. Hanya desah suara ombak yang terdengar saat mereka mulai mengatur kudelakana-kuda.Salah satu pria di barisan depan, yang terlihat paling senior, menyerukan aba-aba, dan jurus pertama pun dilancarkan. Tangan kanan meluncur memukul ke depan, tangan...

      Read More

    • Menjadi Kota Bermartabat

      2015-07-24 02:07:17

      Menjadi Kota BermartabatMembangun perpustakaan merupakan salah satu program Pemerintah Kota Salatiga dalam mengembangkan sektor pendidikan dan kesehatan. Dua sektor ini menjadi fokus karena Kota Salatiga merupakan kota kecil yang hampir tak memiliki sumber daya alam yang dapat diandalkan untuk memperoleh pendapatan asli daerah. Letaknya strategis, dekat dengan dua kota...

      Read More

    • Kemanusiaan Dikedapankan

      2015-07-23 07:48:14

      Pemerintah Kota Solo, Jawa Tengah, berhasil menata ribuan pedagang kaki lima dan juga kawasan permukiman kumuh di bantaran sungai dengan tanpa kekerasan. Jalan dialog dan rasa kemanusiaan dikedepankan. Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menuturkan pengalamannya pernah mengalami penggusuran saat berumur 6 tahun yang memaksa orangtuanya pindah rumah dari...

      Read More

    • Tumbuhkan Kebanggan

      2015-07-22 03:00:04

      Tumbuhkan KebangganCinta itu aksi, tak hanya opini Cinta melindungi, karena rasa memiliki Hidup di Denpasar, ini anugrah besar... Secuplik lirik dari lagu berjudul "Denpasar Bersih" yang dinyanyikan Nanoe Biroe itu menjadi cerminan rasa bangga seniman bernama asli I Made Murdita tersebut terhadap kota tempat lahirnya, Kota Denpasar. Melalui lagu itu, Nanoe...

      Read More

    • Pilkada Sesuai dengan Jadwal

      2015-07-15 07:14:12

      Jokowi Minta Semua Kekurangan Segera Diselesaikan JAKARTA, (PR)-Meski persiapan pemilihan kepala daerah serentak 2015 mendapat catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan, seluruh pemangku kepentingan sepakat melaksanakan pilkada serentak sesuai dengan jadwal, 9 Desember 2015. Hali itu merupakan salah satu kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan di Rumah...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >
Error
  • There was a problem loading image FX%20HADI.jpg in mod_featcats

1.878 Perda Dibatalkan

Sebanyak 1.878 Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibatalkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepanjang 2002 sampai 2009.

Untuk 2010, Kemendagri telah melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap 3.000 Perda yang hasilnya ditemukan 407 Perda bermasalah, dan telah ditindaklanjuti dengan surat Mendagri kepada Pemerintah Daerah untuk menghentikan pelaksanaan, merevisi, dan/atau mencabut, Perda bermasalah tersebut.

Sementara itu, untuk tiga bulan terakhir ini (Januari-Maret 2011) Kemendagri menemukan sebanyak empat Perda bermasalah dari 750 Perda yang dikaji. Kebanyakan Perda yang bermasalah tersebut terkait dengan kecenderungan Pemerintah Daerah untuk menciptakan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan kepentingan umum, menghambat arus barang antardaerah, dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Oleh Kemendagri, Perda bermasalah ini telah ditindaklanjuti dengan mengirimkan Surat Mendagri kepada Pemerintah Daerah yang Perda-nya bermasalah tersebut.

Info Penting dan Pegawai