DITJEN OTONOMI DAERAH

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • Lowongan Calon Anggota KPU dan Bawaslu Periode 2012-2017

      2016-09-27 05:32:28

      Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 98/P Tahun 2016 Tanggal 2 September 2016 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu Periode 2012-2017 telah ditetapkan jadwal pelaksanaan proses seleksi calon anggota KPU RI dan calon anggota Bawaslu RI periode 2012-2017. Informasi lebih lanjut tentang lowongan ini kami bisa di download...

      Read More

    • Mendagri Tegaskan Terpidana Tidak Boleh Mencalonkan Diri

      2016-09-20 07:45:32

      JAKARTA-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan DPR, pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak perlu kembali menggelar rapat terkait polemik Peraturan KPU (PKPU) yang membolehkan terpidana percobaan mencalonkan diri di pilkada. Menurut Tjahjo, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada di pasal 7 ayat 2 butir g...

      Read More

    • Otoritas Plt Kepala Daerah Diperkuat

      2016-09-20 05:44:18

      JAKARTA – Pemerintah akan memperkuat kewenangan pejabat pelaksana tugas (plt) kepala daerah. Ke depan, seorang plt gubernur, bupati, dan wali kota dimungkinkan untuk mengambil kebijakan yang sifatnya strategis. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono mengatakan, penguatan wewenang ini akan diatur dalam...

      Read More

    • Pemerintah Pusat Minta Optimalkan Perda-E

      2016-09-15 09:50:05

      Pemerintah Pusat Minta Optimalkan Perda-EDI tengah situasi persaingan global yang ketat antarnegara, dibutuhkan stabilitas dalam berbagai bidang untuk memenangi persaingan yang bertujuan membuat rakyat sejahtera. Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dalam sambutannya di acara Rapat Koordinasi Nasional Biro Hukum Regional I Wilayah Jawa dan...

      Read More

    • Kemendagri Gandeng UGM dan Microsoft Wujudkan Smart City

      2016-09-08 05:26:18

      Kemendagri Gandeng UGM dan Microsoft Wujudkan Smart CityLiputan6.com, Yogyakarta - Demi mewujudkan konsep smart city di Indonesia, Kementerian Dalam Negeri menggandeng Center for Digital Society (CfDS) Fisipol UGM dan PT Microsoft Indonesia.Baik Microsoft dan UGM akan fokus pada penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan.Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

Pemerintah serahkan 12 UU Daerah Otonomi Baru

Pembahasan serta penetapan keputusan bersama atas RUU tersebut memerlukan pemikiran panjang dan perhitungan yang matang karena masih terdapat sejumlah permasalahan di daerah.

"Beberapa permasalahan terungkap pada saat pembahasan, khususnya menyangkut masalah perbatasan," kata Gamawan.

Oleh karena itu, penetapan UU DOB memerlukan ketelitian dalam memutuskannya, terlebih jika masih terdapat masalah batas wilayah yang dapat menimbulkan konflik.

Dia menambahkan pembentukan DOB tersebut bukan semata-mata untuk mengakomodir kepentingan politik lokal.

"Pembentukan ini lebih diharapkan dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, melalui potensi daerah secara efektif dan efisien," tambahnya.

Ke-12 daerah otonomi baru tersebut terdiri atas satu provinsi dan 11 kabupaten, yaitu:

1. Provinsi Kalimantan Utara

2. Kab. Mahakam Ulu, Kalimantan Timur

3. Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan

4. Kab. Pesisir Barat, Lampung

5. Kab. Pangandaran, Jawa Barat

6. Kab. Malaka, NTT

7. Kab. Banggai Laut, Sulawesi Tengah

8. Kab. Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara

9. Kab. Mamuju Tengah, Sulawesi Barat

10. Kab. Pulau Taliabu, Maluku Utara

11. Kab. Manokwari Selatan, Papua Barat

12. Kab. Pegunungan Arfak, Papua Barat

 

Sumber : antaranews.com (Kamis,28-2-2012)


Edisi 1

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2016

Read more

Edisi 2

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2016

Read more

Edisi 3

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2016

Read more

Info Penting dan Pegawai