Tuesday September 2, 2014
  • Mendagri pada pelantikan Pejabat Eselon I, II, dan III, 28 Agusuts 2014
  • Penandatanganan Nota Kesepahaman bersama Kemnakertrans, Kemendagri, Kemeneg PP & PA, dan Kemen PPN/BAPPENAS, 27-08-2014
  • Dirjen otda menerima Gubernur Kepulauan Riau, 25 Agustus 2014
  • Dirjen Otda pada rapat internal Eselon II Lingkup Ditjen Otonomi Daerah, 19 Agustus 2014
  • Upacara Bendera 17 Agustus 2014 Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
  • Dirjen Otda Menerima Tim Asistensi RUU Papua dan Papua Barat, 14 Agustus 2014
  • Pertemuan Mendagri dengan Gubernur Papua, Ketua DPRP dan MRP, 13 Agustus 2014
  • Dirjen Otda Pada Sidang DPOD, 13 Agustus 2014
  • Audiensi Camat se-kabupaten Sumbawa dengan Dirjen Otda, 8 Agustus 2014
  • Dirjen otda bersama camat se-Kabupaten Sumbawa Provinsi NTB, 8 Agustus 2014
  • Rapat Tim Teknis DPOD, 7 Agustus 2014
  • Dirjen otda memantau kegiatan pasca libur idul fitri, 5 Agustus 2014
  • Mendagri pada acara Halal bi Halal lingkup Kementerian Dalam Negeri, 4 Agustus 2014
  • Newsletter (Info Otda) sbg Media Informasi Ditjen Otda
News Feeds:
Pemerintah serahkan 12 UU Daerah Otonomi Baru PDF Cetak E-mail
Oleh Administrator   
Kamis, 28 Februari 2013 04:45

"Pembentukan ini lebih diharapkan dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi,melalui potensi daerah secara efektif dan efisien".

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah, melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menyerahkan 12 Undang-Undang (UU) Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) kepada perwakilan pemerintah daerah induk di Kantor Kemendagri Jakarta, Kamis.

"Baru saja kami menyerahkan 12 UU Pembentukan DOB, yang merupakan hasil pembahasan 19 RUU DOB atas usul DPR selama periode Oktober hingga Desember 2012," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi di Kantor Kemendagri, di Jakarta, Kamis.

Pembahasan serta penetapan keputusan bersama atas RUU tersebut memerlukan pemikiran panjang dan perhitungan yang matang karena masih terdapat sejumlah permasalahan di daerah.

"Beberapa permasalahan terungkap pada saat pembahasan, khususnya menyangkut masalah perbatasan," kata Gamawan.

Oleh karena itu, penetapan UU DOB memerlukan ketelitian dalam memutuskannya, terlebih jika masih terdapat masalah batas wilayah yang dapat menimbulkan konflik.

Dia menambahkan pembentukan DOB tersebut bukan semata-mata untuk mengakomodir kepentingan politik lokal.

"Pembentukan ini lebih diharapkan dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, melalui potensi daerah secara efektif dan efisien," tambahnya.

Ke-12 daerah otonomi baru tersebut terdiri atas satu provinsi dan 11 kabupaten, yaitu:

1. Provinsi Kalimantan Utara

2. Kab. Mahakam Ulu, Kalimantan Timur

3. Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan

4. Kab. Pesisir Barat, Lampung

5. Kab. Pangandaran, Jawa Barat

6. Kab. Malaka, NTT

7. Kab. Banggai Laut, Sulawesi Tengah

8. Kab. Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara

9. Kab. Mamuju Tengah, Sulawesi Barat

10. Kab. Pulau Taliabu, Maluku Utara

11. Kab. Manokwari Selatan, Papua Barat

12. Kab. Pegunungan Arfak, Papua Barat

 

Sumber : antaranews.com (Kamis,28-2-2012)


LAST_UPDATED2
 

Search

Find Us on

Info Penting

Pembentukan Pimpinan, Penyusunan Tata Tertib dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Sambutan Mendagri Pada Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi Masjab Tahun 2014-2019
Permendagri No. 41 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Lingkup Kemendagri
Formasi Pengadaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
PMK 224 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemanatauan dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah
SE. 160/2910/OTDA (Usul Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014
Optimalisasi Penyelenggaraan Simpeg di Lingkungan Kemendagri
Pelaksanaan Apel Pagi Bulan Juli Tahun 2014
SE Mendagri No.450.12/3302/SJ Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat
Program Beasiswa Magister CIO dan LTI 2014
Penerimaan Mahasiswa Baru Kelas S1 Lanjutan
Penetapan Jam Kerja PNS Selama Bulan Ramadhan
Tugas Belajar Tenaga Kesehatan Papua dan Papua Barat
SE Perubahan Penggunaan Istilah
Tawaran Beasiswa Korea International Cooperation Agency Tahun 2014
SE Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2014
SE Mendagri No.120/1934/Sj Tanggal 17 April 2014
SE Mendagri No. 120/1235/Sj Tanggal 10 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/1102/Sj Tanggal 3 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/767/Sj Tanggal 11 Februari 2014
Matrik Monev Kinerja Penganggaran Lingkup Ditjen Otda
Program Beasiswa Australia Awart Scholarship Tahun 2014
Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
Penawaran pendidikan Pascasarjana Magister & Doktor Ilmu Hukum & Ekonomi UNHAS JAKARTA
Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan OTSUS Papua & Papua Barat di K/L
Materi Dirjen Otonomi Daerah pada Rapat Kerja Gubernur Seluruh Indonesia Tahun 2013

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday5064
mod_vvisit_counterYesterday5675
mod_vvisit_counterThis week15840
mod_vvisit_counterLast week38802
mod_vvisit_counterThis month10739
mod_vvisit_counterLast month139783
mod_vvisit_counterAll days1978169

News Letter 2013

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"

Kontak
DITJEN OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
JL. Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat 10110
http ://www.otda.kemendagri.go.id
bagren_otda@kemendagri.go.id
No Telp/Fax : 021-34833648 (T.U Ditjen Otda), 021-3859335 (Bagren Otda)
Visi Ditjen Otonomi Daerah:
Terdepan dalam Memantapkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah yang Desentralistik dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Copyright © 2014. ditjen Otda.

Copyright © 2012 Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. All Rights Reserved.