DITJEN OTONOMI DAERAH

  • Mendagri Melantik Penjabat Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, 21 Agustus 2015

  • Upacara Peringatan 17 Agustus 2015 di Lapangan Kantor Kementerian Dalam Negeri

  • Mendagri melantik Penjabat Gubernur Provinsi Sumatera Barat, 15 Agusuts 2015

  • Dirjen Otda pada Rapor Koordinasi Desk Pilkada, 14 Agustus 2015

  • Dirjen Otda pada acara Pembekalan, Serah Terima, dan Bimbingan Teknis Siswa Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Papua dan Papua Barat Wilayah Jawa Timur dan Jawa Barat, 9 dan 14 Agustus 2015

Design by Za Studio

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • Potensi Konflik Pilkada Lebih Tinggi

      2015-08-28 08:03:40

      Potensi Konflik Pilkada Lebih Tinggi Mendagri Minta TNI-Polri Jaga Netralitas AMBON - Potensi konflik pada pilkada serentak ini lebih besar dibandingkan dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden pada 2014.Untuk itu jajaran pemerintah daerah dan aparat keamanan, yakni TNI dan Polri, diimbau untuk menjaga netralitas demi terciptanya pilkada damai. Menteri Dalam Negeri (Mendagri)...

      Read More

    • Bawaslu Petakan Daerah Rawan

      2015-08-28 02:36:23

      PILKADA SERENTAK JAKARTA, KOMPAS- Badan Pengawas Pemilihan Umum akan memberikan perhatian lebih terhadap kabupaten/kota yang ditengarai rawan terjadi pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah. Bawaslu telah meneliti semua kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan pilkada bupati/wali kota dan gubernur pada 9 Desember 2015. Hal itu tercermin dari...

      Read More

    • Kesejahteraan, Senjata Ampuh Rawat Kedaulatan

      2015-08-26 08:19:17

      SAUMLAKI, KOMPAS- Masyarakat perbatasan sudah lama menantikan kesejahteraan dengan daerah lain di Indonesia. Diharapkan, Program Gerakan Pembangunan Terpadu yang sedang digalakkan pemerintah saat ini dapat merealisasikan penantian tersebut. "Ketika masyarakat perbatasan sejahtera, itu menjadi senjata paling ampuh merawat kedaulatan...

      Read More

    • UGD Pilkada di Kemendagri

      2015-08-26 08:05:49

      UGD Pilkada di KemendagriPILKADA serentak 2015 boleh dibilang sebagai t yang akan pilot project sangat menentukan masa depan demokrasi di Tanah Air. Karena itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri harus siap untuk sibuk mendapat tugas tambahan ini. Kesibukan itu tampak di ruangan yang sebelumnya merupakan tempat rapat Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri yang...

      Read More

    • Kepala Daerah Harus Berani Berinovasi

      2015-08-26 07:57:11

      RENCANA pemerintah melindungi kepala daerah dari pemidanaan akibat kesalahan administratif akan dilegalkan dalam bentuk peraturan pemerintah (PP). Aturan tersebut akan mengatur diskresi kepala daerah secara lebih luas.Mensesneg Pratikno berharap dengan PP tersebut kepala daerah berani memunculkan inovasi. “Jangan sampai kemudian pengambil...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

Pemerintah serahkan 12 UU Daerah Otonomi Baru

Pembahasan serta penetapan keputusan bersama atas RUU tersebut memerlukan pemikiran panjang dan perhitungan yang matang karena masih terdapat sejumlah permasalahan di daerah.

"Beberapa permasalahan terungkap pada saat pembahasan, khususnya menyangkut masalah perbatasan," kata Gamawan.

Oleh karena itu, penetapan UU DOB memerlukan ketelitian dalam memutuskannya, terlebih jika masih terdapat masalah batas wilayah yang dapat menimbulkan konflik.

Dia menambahkan pembentukan DOB tersebut bukan semata-mata untuk mengakomodir kepentingan politik lokal.

"Pembentukan ini lebih diharapkan dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, melalui potensi daerah secara efektif dan efisien," tambahnya.

Ke-12 daerah otonomi baru tersebut terdiri atas satu provinsi dan 11 kabupaten, yaitu:

1. Provinsi Kalimantan Utara

2. Kab. Mahakam Ulu, Kalimantan Timur

3. Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan

4. Kab. Pesisir Barat, Lampung

5. Kab. Pangandaran, Jawa Barat

6. Kab. Malaka, NTT

7. Kab. Banggai Laut, Sulawesi Tengah

8. Kab. Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara

9. Kab. Mamuju Tengah, Sulawesi Barat

10. Kab. Pulau Taliabu, Maluku Utara

11. Kab. Manokwari Selatan, Papua Barat

12. Kab. Pegunungan Arfak, Papua Barat

 

Sumber : antaranews.com (Kamis,28-2-2012)


Info Penting dan Pegawai