DITJEN OTONOMI DAERAH

  • Mendagri bersama DPR RI pada sidang Paripurna pengesahan RUU Penetapan Perppu 1 Thn2014 dan RUU Penetapan Perppu 2 Thn 2014 menjadi Undang-Undang, 20 Januari 2015

  • Mendagri pada rapat kerja bersama Komisi II DPR-RI, 15 s.d 16 Januari 2015

  • Plt. Dirjen Otda membuka rapat membahas tindaklanjut UU 23 Tahun 2014, 7 Januari 2015

  • Mendagri pada Rapat Koordinasi dengan Ditjen Otda dan Ditjen Kesbangpol, 6 Januari 2015

  • Mendagri pada Rapat koordinasi dengan para wartawan/pers, 6 Januari 2015

Design by Za Studio

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • DPR Minta Masukan MK untuk Revisi UU Pilkada

      2015-01-29 07:54:58

      DPR Minta Masukan MK untuk Revisi UU Pilkada JAKARTA, (PR) - Pimpinan DPR berkonsultasi dengan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang saat ini dalam proses revisi di KOmisi II DPR. "Ini konsultasi dengan pimpinan DPR, Komisi II, dan MK terkait dengan rencana revisi UU Pilkada yang baru...

      Read More

    • Kemdagri Kaji Tahapan Uji Publik

      2015-01-28 09:22:12

      Kemdagri Kaji Tahapan Uji Publik Demokrat: Esensi Perppu Pilkada Langsung Tak Boleh Dihapus Uji publik calon kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) diwacanakan dihapus. Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) akan mengkaji wacana tersebut. “Kita belum kaji soal itu (wacana penghapusan uji publik),” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri)Tjahjo...

      Read More

    • Jokowi Resmikan Pelayan Satu Pintu

      2015-01-27 06:03:58

      Jokowi Resmikan Pelayanan Satu Pintu JAKARTA – Presiden JokoWidodo (Jokowi) meresmikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Senin (26/1). Keberadaan PTSP sangat penting untuk mempercepat investasi dan mendorong per­ tumbuhan ekonomi. “Ini merupakan langkah awal, dengan mengumpulkan...

      Read More

    • Kepala Daerah sebagai Agen Utama Perubahan

      2015-01-27 05:36:25

      Kepala Daerah sebagai Agen Utama Perubahan Pada 2015 ini rencananya pilkada akan diselenggarakan di 239 kabupaten/kota di Indonesia. Terlepas dari perdebatan dan keputusan akhir apakah Pilkada melalui DPRD atau melalui pemilu langsung dari masyarakat, kepala daerah yang akhirnya terpilih harus benar-benar memiliki kompetensi yang mumpuni dan...

      Read More

    • Tahapan Pilkada Serentak Disederhanakan

      2015-01-26 08:58:35

      Tahapan Pilkada Serentak Disederhanakan Komisi II DPR sepakat mempersingkat tahapan pilkada serentak. Keputusan tersebut diambil setelah mendengar kan masukan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) saat rapat konsultasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (22/1). “Komisi II DPR meminta KPU agar...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

Pemerintah serahkan 12 UU Daerah Otonomi Baru

Pembahasan serta penetapan keputusan bersama atas RUU tersebut memerlukan pemikiran panjang dan perhitungan yang matang karena masih terdapat sejumlah permasalahan di daerah.

"Beberapa permasalahan terungkap pada saat pembahasan, khususnya menyangkut masalah perbatasan," kata Gamawan.

Oleh karena itu, penetapan UU DOB memerlukan ketelitian dalam memutuskannya, terlebih jika masih terdapat masalah batas wilayah yang dapat menimbulkan konflik.

Dia menambahkan pembentukan DOB tersebut bukan semata-mata untuk mengakomodir kepentingan politik lokal.

"Pembentukan ini lebih diharapkan dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, melalui potensi daerah secara efektif dan efisien," tambahnya.

Ke-12 daerah otonomi baru tersebut terdiri atas satu provinsi dan 11 kabupaten, yaitu:

1. Provinsi Kalimantan Utara

2. Kab. Mahakam Ulu, Kalimantan Timur

3. Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan

4. Kab. Pesisir Barat, Lampung

5. Kab. Pangandaran, Jawa Barat

6. Kab. Malaka, NTT

7. Kab. Banggai Laut, Sulawesi Tengah

8. Kab. Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara

9. Kab. Mamuju Tengah, Sulawesi Barat

10. Kab. Pulau Taliabu, Maluku Utara

11. Kab. Manokwari Selatan, Papua Barat

12. Kab. Pegunungan Arfak, Papua Barat

 

Sumber : antaranews.com (Kamis,28-2-2012)


Info Penting dan Pegawai

SPM dan NSPK

Visitors Counter

0.png3.png6.png1.png8.png7.png
Today938
Yesterday1226
This week4370
This month29450
Total36187

Who Is Online

8
Online

Thursday, 29 January 2015 16:13
Powered by CoalaWeb

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"