DITJEN OTONOMI DAERAH

  • Dirjen Otda melakukan dialog dan silahturahmi dengan pegawai Ditjen Otonomi Daerah, 3 Juli 2015

  • Mendagri melantik Bapak S. Sumarsono sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah, 1 Juli 2015

  • Plt. Dirjen Otda pada acara Bintek Peningkatan Kapasitas Tim Tenkis Daerah EKPPD dalam rangka Pengukuran Kinerja, 25 Juni 2015

  • Mendagri pada Raker bersama komisi II DPRD-RI, 23 Juni 2015

  • Rapat Pilkada bersama para asisten provinsi yang melaksanakan Pilkada, 16 Juni 2015

Design by Za Studio

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • Soal DOB, Kemdagri Pertimbangkan Usulan DPR

      2015-07-03 09:51:47

      [JAKARTA] Pemekaran wilayah harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Desain Besar Penataan Daerah (Disertada). Hal itu sesuai dengan Undang-Undang (UU) No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Disertada merupakan strategi penataaan daerah. Karenanya, pemerintah tidak serta merta akan menyetujui 87 calon daerah otonom baru (DOB) yang...

      Read More

    • Emmanuelle Suharjendro: "Jangan Sampai Kita Belajar Bahasa Jawa ke Luar Negeri"

      2015-07-03 01:52:14

      Penggunaan bahasa Jawa dalam keseharian maupun di bidang pendidikan semakin berkurang. Mahasiswa yang mendaftarkan diri mengambil jurusan sastra atau bahasa Jawa menurun. Di tengah "krisis" inilah, apa yang dilakukan Emmanuelle Suharjendro (76) menjadi penting. Apalagi, bahasa adalah kunci. Menguasai bahasa berarti mampu mempelajari pengetahuan...

      Read More

    • Memberdayakan Warga

      2015-07-02 07:14:17

      Wakil Wali Kota Pariaman Genius Umar mengatakan, hingga 1,5 tahun yang lalu potensi pantai yang begitu besar di Pariaman belum digarap sama sekali. Ia menyadari itu ketika suatu sore berjalan-jalan ke tepi pantai dan menikmati keindahannya. "Kemudian saya pikir, ini adalah masa depan Pariaman. Saya ingin keindahan ini dapat dinikmati setiap...

      Read More

    • Pilkada dan Netralitas ASN

      2015-07-01 08:19:10

      Pesta demokrasi di tingkat lokal atau pemilihan kepala daerah (pilkada) akan digelar secara serentak dalam waktu dekat. Semua pihak berharap pilkada tahun 2015 ini berlangsung secara jujur, adil, bersih, dan demokratis. Sangat disayangkan jika kecurangan dan ketidaknetralan stakeholders mewarnai proses pilkada. Itu artinya, proses demokratisasi...

      Read More

    • Sengketa Pilkada Tidak Perlu Diperpanjang

      2015-07-01 06:55:16

      JAKARTA-DPR tidak perlu merevisi aturan batas waktu penanganan sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) di Mahkamah Konstitusi. Waktu 45 hari penyelesaian sengketa sudah dianggap cukup panjang. Pengamat hukum tata negara dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), M Imam Nasef mengatakan, MK belum pernah gagal menyelesaikan...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

Pemerintah serahkan 12 UU Daerah Otonomi Baru

Pembahasan serta penetapan keputusan bersama atas RUU tersebut memerlukan pemikiran panjang dan perhitungan yang matang karena masih terdapat sejumlah permasalahan di daerah.

"Beberapa permasalahan terungkap pada saat pembahasan, khususnya menyangkut masalah perbatasan," kata Gamawan.

Oleh karena itu, penetapan UU DOB memerlukan ketelitian dalam memutuskannya, terlebih jika masih terdapat masalah batas wilayah yang dapat menimbulkan konflik.

Dia menambahkan pembentukan DOB tersebut bukan semata-mata untuk mengakomodir kepentingan politik lokal.

"Pembentukan ini lebih diharapkan dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, melalui potensi daerah secara efektif dan efisien," tambahnya.

Ke-12 daerah otonomi baru tersebut terdiri atas satu provinsi dan 11 kabupaten, yaitu:

1. Provinsi Kalimantan Utara

2. Kab. Mahakam Ulu, Kalimantan Timur

3. Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan

4. Kab. Pesisir Barat, Lampung

5. Kab. Pangandaran, Jawa Barat

6. Kab. Malaka, NTT

7. Kab. Banggai Laut, Sulawesi Tengah

8. Kab. Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara

9. Kab. Mamuju Tengah, Sulawesi Barat

10. Kab. Pulau Taliabu, Maluku Utara

11. Kab. Manokwari Selatan, Papua Barat

12. Kab. Pegunungan Arfak, Papua Barat

 

Sumber : antaranews.com (Kamis,28-2-2012)


Info Penting dan Pegawai