Friday August 1, 2014
  • Dirjen Otda dan sesditjen otda pada Apel Pagi lingkup Ditjen Otonomi Daerah, 25 Juli 2014
  • Mendagri pada acr buka bersama dengan wartawan pokja kemendagri, 23 Juli 2014
  • dirjen otda pada wawancara otonomi daerah di TV ONE, 21 Juli 2014
  • Dirjen Otda pada diskusi media penguatan platform otonomi daerah, 17 Juli 2014
  • Dirjen otda dlm peninjauan hasil Pilpres 2014 di Kec Batam Kota, 11 Juli 2014
  • Dirjen otda pada rapat persiapan pelaksanaan pilpres tahun 2014 di sumatera barat
  • Dirjen Otda dalam executive leadership program in service delivery-AIPD, Sydney 22 s.d 24 Juni 2014
  • Dirjen otda dalam seminar nasional IKAPTK Tahun 2014, 21 Juni 2014
  • mendagri pada rapat paripurna DPR-RI tentang pengesahan RUU 3 DOB, 24 Juni 2014
  • Presiden RI pada Pelantikan Praja IPDN Angkatan XXI, 14 Juni 2014
  • Dirjen OTDA bersama Gub Aceh dan Wali Nanggroe dlm perundingan ttg penyelesaian qanun bendera & RPP kewenangan Pemerintah di Aceh, 16 Juni 2014
  • Sesditjen Otda Menyerahkan Keppres Pemberhentian Sementara Ir. H. Joko Widodo Sbg Gub DKI Jakarta Masjab 2012-2017
  • Newsletter (Info Otda) sbg Media Informasi Ditjen Otda
News Feeds:
Pemerintah serahkan 12 UU Daerah Otonomi Baru PDF Cetak E-mail
Oleh Administrator   
Kamis, 28 Februari 2013 04:45

"Pembentukan ini lebih diharapkan dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi,melalui potensi daerah secara efektif dan efisien".

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah, melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menyerahkan 12 Undang-Undang (UU) Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) kepada perwakilan pemerintah daerah induk di Kantor Kemendagri Jakarta, Kamis.

"Baru saja kami menyerahkan 12 UU Pembentukan DOB, yang merupakan hasil pembahasan 19 RUU DOB atas usul DPR selama periode Oktober hingga Desember 2012," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi di Kantor Kemendagri, di Jakarta, Kamis.

Pembahasan serta penetapan keputusan bersama atas RUU tersebut memerlukan pemikiran panjang dan perhitungan yang matang karena masih terdapat sejumlah permasalahan di daerah.

"Beberapa permasalahan terungkap pada saat pembahasan, khususnya menyangkut masalah perbatasan," kata Gamawan.

Oleh karena itu, penetapan UU DOB memerlukan ketelitian dalam memutuskannya, terlebih jika masih terdapat masalah batas wilayah yang dapat menimbulkan konflik.

Dia menambahkan pembentukan DOB tersebut bukan semata-mata untuk mengakomodir kepentingan politik lokal.

"Pembentukan ini lebih diharapkan dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, melalui potensi daerah secara efektif dan efisien," tambahnya.

Ke-12 daerah otonomi baru tersebut terdiri atas satu provinsi dan 11 kabupaten, yaitu:

1. Provinsi Kalimantan Utara

2. Kab. Mahakam Ulu, Kalimantan Timur

3. Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan

4. Kab. Pesisir Barat, Lampung

5. Kab. Pangandaran, Jawa Barat

6. Kab. Malaka, NTT

7. Kab. Banggai Laut, Sulawesi Tengah

8. Kab. Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara

9. Kab. Mamuju Tengah, Sulawesi Barat

10. Kab. Pulau Taliabu, Maluku Utara

11. Kab. Manokwari Selatan, Papua Barat

12. Kab. Pegunungan Arfak, Papua Barat

 

Sumber : antaranews.com (Kamis,28-2-2012)


LAST_UPDATED2
 

Search

Find Us on

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2088
mod_vvisit_counterYesterday4228
mod_vvisit_counterThis week23907
mod_vvisit_counterLast week30987
mod_vvisit_counterThis month2088
mod_vvisit_counterLast month136237
mod_vvisit_counterAll days1829735

News Letter 2013

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"

Kontak
DITJEN OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
JL. Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat 10110
http ://www.otda.kemendagri.go.id
bagren_otda@kemendagri.go.id
No Telp/Fax : 021-34833648 (T.U Ditjen Otda), 021-3859335 (Bagren Otda)
Visi Ditjen Otonomi Daerah:
Terdepan dalam Memantapkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah yang Desentralistik dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Copyright © 2014. ditjen Otda.

Copyright © 2012 Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. All Rights Reserved.