Thursday September 18, 2014
  • Raker Pemerintah dengan Pansus DPR-R0I terkait RUU tentang Pemerintahan Daerah, 12 September 2014
  • Dirjen otda bersama timus dan timsin pembahasan RUU Pilkada, 10 September 2014
  • Mendagri melantik Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kab Sumba Barat Daya Prov NTT, 8 September 2014
  • Dirjen Otda menerima Gubernur Maluku Utara, 8 September 2014
  • Mendagri pada pelantikan Pejabat Eselon I, II, dan III, 28 Agusuts 2014
  • Penandatanganan Nota Kesepahaman bersama Kemnakertrans, Kemendagri, Kemeneg PP & PA, dan Kemen PPN/BAPPENAS, 27-08-2014
  • Dirjen otda menerima Gubernur Kepulauan Riau, 25 Agustus 2014
  • Dirjen Otda pada rapat internal Eselon II Lingkup Ditjen Otonomi Daerah, 19 Agustus 2014
  • Upacara Bendera 17 Agustus 2014 Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
  • Dirjen Otda Menerima Tim Asistensi RUU Papua dan Papua Barat, 14 Agustus 2014
  • Pertemuan Mendagri dengan Gubernur Papua, Ketua DPRP dan MRP, 13 Agustus 2014
  • Dirjen Otda Pada Sidang DPOD, 13 Agustus 2014
  • Audiensi Camat se-kabupaten Sumbawa dengan Dirjen Otda, 8 Agustus 2014
  • Newsletter (Info Otda) sbg Media Informasi Ditjen Otda
News Feeds:
Agenda Pembangunan Pasca-2015 PDF Cetak E-mail
Oleh Administrator   
Jumat, 22 Februari 2013 10:04

AGENDA PEMBANGUNAN PASCA-2015

Ubah Cara Membangun, Aktif Libatkan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS - Pencapaian tujuan agenda pembangunan pasca-2015 mensyaratkan pelibatan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan isu-isu pembangunan yang ditekankan masyarakat dalam konteks agenda pasca-2015.

Itu mengemuka pada hari terakhir Konsultasi Nasional Pembangunan Pasca-2015. Tantangan, Visi,dan Agenda,Kamis (21/2), di Jakarta. Acara 20-21 Februari itu ditutup Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto sabagai Ketua Komite Nasional Perumusan Visi dan Agenda Pembangunan Pasca Sasaran Pembangunan Milenium Tahun 2015 (Komnas Pasca-2015).

Mereka yang dimintai masuknya dibagi menjadi lima kelompok,kelompok sektor publik/pemerintah,kelompok masyarakat sipil (CSO),kelompok pemuda, kelompok akademisi, dan kelompok pengusaha.

Berbagai kelompok menegaskan perlunya pelibatan para pihak dalam proses pembangunan.Pelibatan itu mulai perencanaan,pengambilan kebijakan,implementasi, pengawasan-pelaporan, hingga evaluasi.

“Pada MDG (Tujuan Pembangunan Milenium) sektor privat tak dilibatkan, sekarang dilibatkan dan ada sosialisasi ke sektor privat. Dengan itu, pembangunan jadi milik bersama. Jadi tidak ada waktu yang hilang,” ujar Wilson Siahaan dari Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia.

Risna Utami dari Komite Nasional Difabel yang melaporkan hasil diskusi kelompok CSO menyatakan, “Pemerintah harus  mempublikasikan dokumen pembangunan dan proyek untuk berkala dan tepat waktu yang mudah diakses publik.”

Hamong Santono dari Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRuHA) menegaskan, “Karakter pemerintah sekarang,saat perencanaan ada partipasi masyarakat, saat pelaksanaan masyarakat ditinggalkan, dan sulit diakses dan sulit dikontrol.

Semua masukan akan disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai bahan pertemuan High Level Panel of Eminent Persons (HLPEP), Maret 2013 di Bali. (ISW)

 

 

Search

Find Us on

Info Penting

SE No. 446/4789/SJ ttg Pemerataan Tenaga Kesehatan Di Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Dasar Milik Pemerintah Daerah
SE No. 555/4802/SJ ttg Penyediaan Informasi Pelayanan Minimal (SPM) Pada Website Pemerintahan Daerah
Fasilitasi Pengawasan Pemilukada Provinsi dan Kabupaten/Kota
Penawaran Beasiswa Pemerintah Singapura
Pembentukan Pimpinan, Penyusunan Tata Tertib dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Sambutan Mendagri Pada Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi Masjab Tahun 2014-2019
Permendagri No. 41 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Lingkup Kemendagri
Formasi Pengadaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
PMK 224 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemanatauan dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah
SE. 160/2910/OTDA (Usul Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014
Optimalisasi Penyelenggaraan Simpeg di Lingkungan Kemendagri
SE Mendagri No.450.12/3302/SJ Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat
Program Beasiswa Magister CIO dan LTI 2014
Penerimaan Mahasiswa Baru Kelas S1 Lanjutan
Tugas Belajar Tenaga Kesehatan Papua dan Papua Barat
SE Perubahan Penggunaan Istilah
Tawaran Beasiswa Korea International Cooperation Agency Tahun 2014
SE Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2014
SE Mendagri No.120/1934/Sj Tanggal 17 April 2014
SE Mendagri No. 120/1235/Sj Tanggal 10 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/1102/Sj Tanggal 3 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/767/Sj Tanggal 11 Februari 2014
Matrik Monev Kinerja Penganggaran Lingkup Ditjen Otda
Program Beasiswa Australia Awart Scholarship Tahun 2014
Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
Penawaran pendidikan Pascasarjana Magister & Doktor Ilmu Hukum & Ekonomi UNHAS JAKARTA
Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan OTSUS Papua & Papua Barat di K/L
Materi Dirjen Otonomi Daerah pada Rapat Kerja Gubernur Seluruh Indonesia Tahun 2013

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday5044
mod_vvisit_counterYesterday7210
mod_vvisit_counterThis week24154
mod_vvisit_counterLast week32706
mod_vvisit_counterThis month91065
mod_vvisit_counterLast month139783
mod_vvisit_counterAll days2058495

News Letter 2013

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"

Kontak
DITJEN OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
JL. Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat 10110
http ://www.otda.kemendagri.go.id
bagren_otda@kemendagri.go.id
No Telp/Fax : 021-34833648 (T.U Ditjen Otda), 021-3859335 (Bagren Otda)
Visi Ditjen Otonomi Daerah:
Terdepan dalam Memantapkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah yang Desentralistik dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Copyright © 2014. ditjen Otda.

Copyright © 2012 Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. All Rights Reserved.