Friday November 28, 2014
  • Presiden bersama seluruh gubernur republik indonesia, 24 November 2014
  • Dirjen otda pada acr Konsultasi Penyusunan Tata Tartib DPRD Prov Aceh Priode 2014-2019, 20 November 2014
  • Pelantikan Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara, 19 November 2014
  • Dirjen otda pada rapat koordinasi dgn KPU Prov.Kalteng dan Kab.Kotim Pelaksanaan Pilkada Serentak, 19 November 2014
  • Terima kasih Bapak Gamawan Fauzi, selamat datang Bapak Tjahjo Kumolo sebagai Mendagri periode 2014-2019
  • Dirjen otda pada acara bincang pagi Metro TV terkait PLT Gubenur DKI Jakarta, 31 Oktober 2014
  • Dirjen otda membuka pertemuan pusda mempersiapkan pemerintah daerah guna menghadapi pasar tunggal ASEAN 2015, 29 Oktober 2014
  • Mendagri pada upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-86 tahun 2014, 28 Oktober 2014
  • Dirjen otda pada Wawancara Plt Gub DKI Jakarta dgn TV ONE, 24 Oktober 2014
  • Newsletter (Info Otda) sbg Media Informasi Ditjen Otda
News Feeds:
Agenda Pembangunan Pasca-2015 PDF Cetak E-mail
Oleh Administrator   
Jumat, 22 Februari 2013 10:04

AGENDA PEMBANGUNAN PASCA-2015

Ubah Cara Membangun, Aktif Libatkan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS - Pencapaian tujuan agenda pembangunan pasca-2015 mensyaratkan pelibatan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan isu-isu pembangunan yang ditekankan masyarakat dalam konteks agenda pasca-2015.

Itu mengemuka pada hari terakhir Konsultasi Nasional Pembangunan Pasca-2015. Tantangan, Visi,dan Agenda,Kamis (21/2), di Jakarta. Acara 20-21 Februari itu ditutup Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto sabagai Ketua Komite Nasional Perumusan Visi dan Agenda Pembangunan Pasca Sasaran Pembangunan Milenium Tahun 2015 (Komnas Pasca-2015).

Mereka yang dimintai masuknya dibagi menjadi lima kelompok,kelompok sektor publik/pemerintah,kelompok masyarakat sipil (CSO),kelompok pemuda, kelompok akademisi, dan kelompok pengusaha.

Berbagai kelompok menegaskan perlunya pelibatan para pihak dalam proses pembangunan.Pelibatan itu mulai perencanaan,pengambilan kebijakan,implementasi, pengawasan-pelaporan, hingga evaluasi.

“Pada MDG (Tujuan Pembangunan Milenium) sektor privat tak dilibatkan, sekarang dilibatkan dan ada sosialisasi ke sektor privat. Dengan itu, pembangunan jadi milik bersama. Jadi tidak ada waktu yang hilang,” ujar Wilson Siahaan dari Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia.

Risna Utami dari Komite Nasional Difabel yang melaporkan hasil diskusi kelompok CSO menyatakan, “Pemerintah harus  mempublikasikan dokumen pembangunan dan proyek untuk berkala dan tepat waktu yang mudah diakses publik.”

Hamong Santono dari Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRuHA) menegaskan, “Karakter pemerintah sekarang,saat perencanaan ada partipasi masyarakat, saat pelaksanaan masyarakat ditinggalkan, dan sulit diakses dan sulit dikontrol.

Semua masukan akan disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai bahan pertemuan High Level Panel of Eminent Persons (HLPEP), Maret 2013 di Bali. (ISW)

 

 

Search

Find Us on

Info Penting

Perlombaan Pengucapan Panca Prasetya Kopri Dalam Rangka Peringatan HUT Kopri Ke-43 Tahun 2014
Kebijakan Penghematan lingkup Kementerian Dalam Negeri
SE NOMOR 121/6636/SJ ttg Pengisian Jabatan Gubernur,Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota
SE HK 03.03/III/3555/2014 ttg Pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Fasilitas Kesehatan
Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Program Profesi Kepamongprajaan IPD Angkatan II TA. 2014/2015
Perppu No 2 Tentang Pemerintahan Daerah
UU No 23 Tentang Pemerintahan Daerah
Perppu No 1 Tentang Pilkada
UU No 22 Tentang Pilkada
Pengumuman Beasiswa S2 Public Policy and Good Governance (PPGG) 2015
Tindak Lanjut SE No. 446/4789/SJ Tentang Tenaga Kesehatan
SE No. 446/4789/SJ ttg Pemerataan Tenaga Kesehatan Di Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Dasar Milik Pemerintah Daerah
SE No. 555/4802/SJ ttg Penyediaan Informasi Pelayanan Minimal (SPM) Pada Website Pemerintahan Daerah
Fasilitasi Pengawasan Pemilukada Provinsi dan Kabupaten/Kota
Penawaran Beasiswa Pemerintah Singapura
Pembentukan Pimpinan, Penyusunan Tata Tertib dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Permendagri No. 41 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Lingkup Kemendagri
Formasi Pengadaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
PMK 224 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemanatauan dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah
SE. 160/2910/OTDA (Usul Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014
Optimalisasi Penyelenggaraan Simpeg di Lingkungan Kemendagri
SE Mendagri No.450.12/3302/SJ Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat
Program Beasiswa Magister CIO dan LTI 2014
SE Perubahan Penggunaan Istilah
Tawaran Beasiswa Korea International Cooperation Agency Tahun 2014
SE Mendagri No.120/1934/Sj Tanggal 17 April 2014
SE Mendagri No. 120/1235/Sj Tanggal 10 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/1102/Sj Tanggal 3 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/767/Sj Tanggal 11 Februari 2014
Matrik Monev Kinerja Penganggaran Lingkup Ditjen Otda
Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan OTSUS Papua & Papua Barat di K/L

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday923
mod_vvisit_counterYesterday3268
mod_vvisit_counterThis week18061
mod_vvisit_counterLast week27688
mod_vvisit_counterThis month96638
mod_vvisit_counterLast month118660
mod_vvisit_counterAll days2321962

News Letter 2013

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"

Kontak
DITJEN OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
JL. Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat 10110
http ://www.otda.kemendagri.go.id
bagren_otda@kemendagri.go.id
No Telp/Fax : 021-34833648 (T.U Ditjen Otda), 021-3859335 (Bagren Otda)
Visi Ditjen Otonomi Daerah:
Terdepan dalam Memantapkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah yang Desentralistik dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Copyright © 2014. ditjen Otda.

Copyright © 2012 Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. All Rights Reserved.