Wednesday July 30, 2014
  • Dirjen Otda dan sesditjen otda pada Apel Pagi lingkup Ditjen Otonomi Daerah, 25 Juli 2014
  • Mendagri pada acr buka bersama dengan wartawan pokja kemendagri, 23 Juli 2014
  • dirjen otda pada wawancara otonomi daerah di TV ONE, 21 Juli 2014
  • Dirjen Otda pada diskusi media penguatan platform otonomi daerah, 17 Juli 2014
  • Dirjen otda dlm peninjauan hasil Pilpres 2014 di Kec Batam Kota, 11 Juli 2014
  • Dirjen otda pada rapat persiapan pelaksanaan pilpres tahun 2014 di sumatera barat
  • Dirjen Otda dalam executive leadership program in service delivery-AIPD, Sydney 22 s.d 24 Juni 2014
  • Dirjen otda dalam seminar nasional IKAPTK Tahun 2014, 21 Juni 2014
  • mendagri pada rapat paripurna DPR-RI tentang pengesahan RUU 3 DOB, 24 Juni 2014
  • Presiden RI pada Pelantikan Praja IPDN Angkatan XXI, 14 Juni 2014
  • Dirjen OTDA bersama Gub Aceh dan Wali Nanggroe dlm perundingan ttg penyelesaian qanun bendera & RPP kewenangan Pemerintah di Aceh, 16 Juni 2014
  • Sesditjen Otda Menyerahkan Keppres Pemberhentian Sementara Ir. H. Joko Widodo Sbg Gub DKI Jakarta Masjab 2012-2017
  • Newsletter (Info Otda) sbg Media Informasi Ditjen Otda
News Feeds:
Agenda Pembangunan Pasca-2015 PDF Cetak E-mail
Oleh Administrator   
Jumat, 22 Februari 2013 10:04

AGENDA PEMBANGUNAN PASCA-2015

Ubah Cara Membangun, Aktif Libatkan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS - Pencapaian tujuan agenda pembangunan pasca-2015 mensyaratkan pelibatan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan isu-isu pembangunan yang ditekankan masyarakat dalam konteks agenda pasca-2015.

Itu mengemuka pada hari terakhir Konsultasi Nasional Pembangunan Pasca-2015. Tantangan, Visi,dan Agenda,Kamis (21/2), di Jakarta. Acara 20-21 Februari itu ditutup Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto sabagai Ketua Komite Nasional Perumusan Visi dan Agenda Pembangunan Pasca Sasaran Pembangunan Milenium Tahun 2015 (Komnas Pasca-2015).

Mereka yang dimintai masuknya dibagi menjadi lima kelompok,kelompok sektor publik/pemerintah,kelompok masyarakat sipil (CSO),kelompok pemuda, kelompok akademisi, dan kelompok pengusaha.

Berbagai kelompok menegaskan perlunya pelibatan para pihak dalam proses pembangunan.Pelibatan itu mulai perencanaan,pengambilan kebijakan,implementasi, pengawasan-pelaporan, hingga evaluasi.

“Pada MDG (Tujuan Pembangunan Milenium) sektor privat tak dilibatkan, sekarang dilibatkan dan ada sosialisasi ke sektor privat. Dengan itu, pembangunan jadi milik bersama. Jadi tidak ada waktu yang hilang,” ujar Wilson Siahaan dari Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia.

Risna Utami dari Komite Nasional Difabel yang melaporkan hasil diskusi kelompok CSO menyatakan, “Pemerintah harus  mempublikasikan dokumen pembangunan dan proyek untuk berkala dan tepat waktu yang mudah diakses publik.”

Hamong Santono dari Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRuHA) menegaskan, “Karakter pemerintah sekarang,saat perencanaan ada partipasi masyarakat, saat pelaksanaan masyarakat ditinggalkan, dan sulit diakses dan sulit dikontrol.

Semua masukan akan disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai bahan pertemuan High Level Panel of Eminent Persons (HLPEP), Maret 2013 di Bali. (ISW)

 

 

Search

Find Us on

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2286
mod_vvisit_counterYesterday4390
mod_vvisit_counterThis week15714
mod_vvisit_counterLast week30987
mod_vvisit_counterThis month130132
mod_vvisit_counterLast month129580
mod_vvisit_counterAll days1821542

News Letter 2013

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"

Kontak
DITJEN OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
JL. Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat 10110
http ://www.otda.kemendagri.go.id
bagren_otda@kemendagri.go.id
No Telp/Fax : 021-34833648 (T.U Ditjen Otda), 021-3859335 (Bagren Otda)
Visi Ditjen Otonomi Daerah:
Terdepan dalam Memantapkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah yang Desentralistik dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Copyright © 2014. ditjen Otda.

Copyright © 2012 Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. All Rights Reserved.