Friday August 1, 2014
  • Dirjen Otda dan sesditjen otda pada Apel Pagi lingkup Ditjen Otonomi Daerah, 25 Juli 2014
  • Mendagri pada acr buka bersama dengan wartawan pokja kemendagri, 23 Juli 2014
  • dirjen otda pada wawancara otonomi daerah di TV ONE, 21 Juli 2014
  • Dirjen Otda pada diskusi media penguatan platform otonomi daerah, 17 Juli 2014
  • Dirjen otda dlm peninjauan hasil Pilpres 2014 di Kec Batam Kota, 11 Juli 2014
  • Dirjen otda pada rapat persiapan pelaksanaan pilpres tahun 2014 di sumatera barat
  • Dirjen Otda dalam executive leadership program in service delivery-AIPD, Sydney 22 s.d 24 Juni 2014
  • Dirjen otda dalam seminar nasional IKAPTK Tahun 2014, 21 Juni 2014
  • mendagri pada rapat paripurna DPR-RI tentang pengesahan RUU 3 DOB, 24 Juni 2014
  • Presiden RI pada Pelantikan Praja IPDN Angkatan XXI, 14 Juni 2014
  • Dirjen OTDA bersama Gub Aceh dan Wali Nanggroe dlm perundingan ttg penyelesaian qanun bendera & RPP kewenangan Pemerintah di Aceh, 16 Juni 2014
  • Sesditjen Otda Menyerahkan Keppres Pemberhentian Sementara Ir. H. Joko Widodo Sbg Gub DKI Jakarta Masjab 2012-2017
  • Newsletter (Info Otda) sbg Media Informasi Ditjen Otda
News Feeds:
Kaji Larangan bagi Kerabat PDF Cetak E-mail
Oleh Administrator   
Jumat, 22 Februari 2013 08:59

Ada 30 Praktik Politik Dinasti di Indonesia Saat ini

Jakarta, Kompas - Sebagian besar anggota Panitia Kerja RUU Pemilihan Kepala Daerah di DPR pada prinsipnya menyetujui usulan pemerintah mencegah merebaknya politik kekeluargaan. Namun, mereka meminta pemerintah mengkaji lebih dalam larangan kerabat gubernur mengikuti pilkada.

Pasalnya,larangan itu khawatirkan dianggap mengebiri hak politik warga Negara sehingga rawan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).”Prinsipnya saya setuju (pencegahan politik kekeluargaan), tetapi harus ada jaminan ini tidak digugat ke MK,” kata anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada dari Fraksi Partai Demokrat, Salim Mengga, dalam rapat dengan Kementerian Dalam Negeri, Kamis (21/2).

Agoes Poernomo dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menambahkan, hak politik warga Negara melekat pada individu dan dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, perlu rumusan redaksional yang pas dalam pasal pencegahan politik kekeluargaan atau dinasti.

Larangan kerabat kepala daerah mencalonkan diri pada pilkada itu tertuang dalam pasal 12 Huruf p RUU Pilkada. Pasal tersebut menyebutkan, calon gubernur harus memenuhi syarat tidak mempunyai ikatan perkawinan, garis keturunan lurus ke atas, ke bawah, dank e samping dengan gubernur, kecuali ada selang waktu minimal satu masa jabatan.

Rumusan pasal yang diusulkan pemerintah itu, menurut Agoes, masih belum bagus. Dia mengusulkan syarat , yakni mewajibkan partai politik memublikasikan mekanisme perekrutan calon gubernur.

Unsur pimpinan Panitia Kerja RUU Pilkada, Ganjar Pranowo, juga meminta pemerintah melakukan kajian mendalam, terutama terkait dampak buruk politik dinasti. “Harus dikaji lebih mendalam, kerusakannya sampai seberapa besar,” katanya.

Direktur Jenderal Otonomi daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan menegaskan, politik dinasti dalam pilkada merupakan praktik tidak sehat dan berpotensi merusak demokrasi. Saat ini Kemendagri mengidentifikasi ada 30 praktik politik dinasti.

Selah satunya terlihat di Provinsi Banten. Dua adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, yakni Tubagus Haerul Jaman dan Ratu Tatu Chasanah, menjabat Wali Kota Serang dan Wakil Bupati Serang. Adik ipar Atut, Airin Rachmi Diany, merupakan Wali Kota Tangerang Selatan.

Sementara itu, pengajar Sosiologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Arie Sudjito, di sela-sela seminar sehari “Undang-Undang tentang Desa dan Upaya Menciptakan Kemandirian dalam Mewujudkan Masyarakat Desa yang Sejahtera” di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, kemarin menegaskan, komitmen dan konsistensi pemerintah untuk mengakui keragaman desa dan mendorong kemandirian desa dipertanyakan. Kendati mendengungkan pluralitas desa, RUU Desa yang diajukan pemerintah dan kini dibahas di DPR tidak mencerminkan hal tersebut.

“Kalau mengakui pluralitas struktur masyarakat desa, seharusnya ada perbedaan tipologi desa dalam RUU,” tuturnya.

(Sumber : Kompas, 22 Februari 2013)

 

Search

Find Us on

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1010
mod_vvisit_counterYesterday4228
mod_vvisit_counterThis week22829
mod_vvisit_counterLast week30987
mod_vvisit_counterThis month1010
mod_vvisit_counterLast month136237
mod_vvisit_counterAll days1828657

News Letter 2013

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"

Kontak
DITJEN OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
JL. Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat 10110
http ://www.otda.kemendagri.go.id
bagren_otda@kemendagri.go.id
No Telp/Fax : 021-34833648 (T.U Ditjen Otda), 021-3859335 (Bagren Otda)
Visi Ditjen Otonomi Daerah:
Terdepan dalam Memantapkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah yang Desentralistik dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Copyright © 2014. ditjen Otda.

Copyright © 2012 Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. All Rights Reserved.