DITJEN OTONOMI DAERAH

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • Perkuat Kolaborasi Daerah Wujudkan Smart City

      2016-08-24 07:53:11

      Perkuat Kolaborasi Daerah Wujudkan Smart CityKonsep pembangunan smart city atau 'kota cerdas' gencar digaungkan sejumlah pemerintah kota di Indonesia. Konsep ini diyakini menjadi sebuah solusi untuk menciptakan sebuah kota bahkan negara yang aman dan kondusif serta lebih menyenangkan, yang ditopang kemajuan teknologi. Kota cerdas merupakan visi pembangunan perkotaan yang mengintegrasikan solusi...

      Read More

    • Inovasi Dongkrak Ekonomi Daerah

      2016-08-15 09:01:35

      Inovasi Dongkrak Ekonomi DaerahBANDUNG– Inovasi memegang peran penting dalam pembangunan daerah. Berbagai terobosan dan ide-ide segar dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan dapat menjadikan daerah lebih maju.Menteri Dalam Negeri (Men dagri) Tjahjo Ku molo me - ngatakan setiap dae rah harus melakukan banyak inovasi dalam pem ba ngunan. Pasalnya sekecil apapun ino -...

      Read More

    • Hari ini, Kemendagri Sosialisasikan PP Perangkat Daerah

      2016-08-05 08:47:07

      JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Hotel Mercure Acol, Jakarta, Jumat (5/8). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, dalam kebijakan penataan perangkat daerah mengatur sejumlah urusan seperti kebijakan debirokratis agar...

      Read More

    • Gubernur yang Maju harus Cuti

      2016-08-04 07:43:02

      Gubernur yang Maju harus CutiPilkada Serentak - Setelah Ditetapkan sebagai Pasangan Calon, Tugas Gubernur Dijalankan Plt Keinginan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama mengajukan uji materi UU Pilkada tak masalah, tetapi secara etika akan timbul penilian beragam banyak pihak.JAKARTA – Keharusan cuti bagi gubernur yang sudah mendaftar dan maju sebagai calon itu akan...

      Read More

    • Gubernur Seluruh Sumatera Harus Saling Dukung

      2016-07-28 08:51:39

      Gubernur Seluruh Sumatera Harus Saling DukungRakorgub Sumatera Lampung – Seluruh pemerintah daerah se-Pulau Sumatera harus saling dukung, dan saling melengkapi. Bukan saling hambat. Sehingga akselerasi pembangunan di seluruh Sumatera bisa melaju kencang. Dan, yang tak kalah penting, pembangunan benar- benar terintegrasi.Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Yuswandi A Temenggung...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

Kaji Larangan bagi Kerabat

Agoes Poernomo dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menambahkan, hak politik warga Negara melekat pada individu dan dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, perlu rumusan redaksional yang pas dalam pasal pencegahan politik kekeluargaan atau dinasti.

Larangan kerabat kepala daerah mencalonkan diri pada pilkada itu tertuang dalam pasal 12 Huruf p RUU Pilkada. Pasal tersebut menyebutkan, calon gubernur harus memenuhi syarat tidak mempunyai ikatan perkawinan, garis keturunan lurus ke atas, ke bawah, dank e samping dengan gubernur, kecuali ada selang waktu minimal satu masa jabatan.

Rumusan pasal yang diusulkan pemerintah itu, menurut Agoes, masih belum bagus. Dia mengusulkan syarat , yakni mewajibkan partai politik memublikasikan mekanisme perekrutan calon gubernur.

Unsur pimpinan Panitia Kerja RUU Pilkada, Ganjar Pranowo, juga meminta pemerintah melakukan kajian mendalam, terutama terkait dampak buruk politik dinasti. “Harus dikaji lebih mendalam, kerusakannya sampai seberapa besar,” katanya.

Direktur Jenderal Otonomi daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan menegaskan, politik dinasti dalam pilkada merupakan praktik tidak sehat dan berpotensi merusak demokrasi. Saat ini Kemendagri mengidentifikasi ada 30 praktik politik dinasti.

Selah satunya terlihat di Provinsi Banten. Dua adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, yakni Tubagus Haerul Jaman dan Ratu Tatu Chasanah, menjabat Wali Kota Serang dan Wakil Bupati Serang. Adik ipar Atut, Airin Rachmi Diany, merupakan Wali Kota Tangerang Selatan.

Sementara itu, pengajar Sosiologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Arie Sudjito, di sela-sela seminar sehari “Undang-Undang tentang Desa dan Upaya Menciptakan Kemandirian dalam Mewujudkan Masyarakat Desa yang Sejahtera” di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, kemarin menegaskan, komitmen dan konsistensi pemerintah untuk mengakui keragaman desa dan mendorong kemandirian desa dipertanyakan. Kendati mendengungkan pluralitas desa, RUU Desa yang diajukan pemerintah dan kini dibahas di DPR tidak mencerminkan hal tersebut.

“Kalau mengakui pluralitas struktur masyarakat desa, seharusnya ada perbedaan tipologi desa dalam RUU,” tuturnya.

(Sumber : Kompas, 22 Februari 2013)

Edisi 1

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2016

Read more

Edisi 2

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2016

Read more

Edisi 3

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2016

Read more

Info Penting dan Pegawai