DITJEN OTONOMI DAERAH

  • Mendagri pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Pelatihan TKW, 21 Mei 2015

  • Rapar Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2015, 4 Mei 2015

  • Bapak Presiden RI pada Peringatan Hari Otonomi Daerah XIX Tahun 2015 di Istana Negara Jakarta, 28 April 2015

  • Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XIX Tahun 2015, 27 April 2015

  • Pelantikan Penjabat Gubernur Kalimantan Utara, 22 April 2015

Design by Za Studio

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • Kenalkan Kekhasan Lampung

      2015-05-27 03:19:47

      STRATEGI PEMERINTAHAN Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan 169,21 kilometer persegi yang terbagi ke dalam 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Berdasarkan data kependudukan tahun 2012, "Kota Tapis Berseri" ini dihuni oleh 1.446.160 jiwa. Saat ini, kota yang pada 17 Juni nanti berulang tahun ke-333 merupakan pusat jasa, perdagangan, dan...

      Read More

    • Bupati Tolak Pilkada Terancam Dipecat

      2015-05-26 05:48:54

      AMBON, (PR)- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengancam akan memecat gubernur, wali kota, atau bupati yang menolak pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember 2015. "Kepala daerah yang membangkang, ya kita pecat saja toh," kata Mendagri Tjahjo Kumolo, Senin (25/5/2015), di Ambon .Menurut Mendagri, ada 269 daerah yang akan ikut...

      Read More

    • Melepaskan Diri dari Timah

      2015-05-26 03:11:36

      STRATEGI PEMERINTAHAN Bagi Irwansyah Rebuin (31), menjadi manajer atau wali kota pada prinsipnya tidak banyak berbeda. Manajer ataupun wali kota sama-sama bertujuan mencari cara paling efisiean dan efektif untuk mencapai target dalam kondisi terbatas. Keterbatasan itu antara lain masa tugasnya sebagai Wali Kota Pangkal Pinang periode 2013-2017 dan...

      Read More

    • Memoles Kota di Persimpangan

      2015-05-25 03:34:35

      Memoles Kota di PersimpanganSTRATEGI PEMBANGUNAN Berlatar Bukit Sulap nan hijau, Kota Lubuklinggau tumbuh sebagai kota transit. Ekonomi kota di jalur lintas tengah Sumatera ini digerakkan oleh banyaknya pelintas yang singgah. Kini kota terbesar kedua di Sumatera Selatan itu tengah berbenah. Dengan sentuhan teknologi, kawasan wisata dibenahi untuk memikat banyak lagi orang yang...

      Read More

    • Mengembalikan Adipura

      2015-05-21 03:31:29

      STRATEGI PEMERINTAHAN Sepanjang tahun 1986-2005, Kota Padang, Sumatera Barat, menjadi kota yang sering mendapatkan penghargaan tertinggi dalam bidang lingkungan hidup. Salah satunya Adipura untuk kota terbersih. Namun, belakangan gelar itu kian jauh dari kota berpenduduk 876.678 jiwa ini. Wali Kota Padang Mahyeldi Ansyarullah saat ditemui di Masjid Al...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

Kaji Larangan bagi Kerabat

Agoes Poernomo dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menambahkan, hak politik warga Negara melekat pada individu dan dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, perlu rumusan redaksional yang pas dalam pasal pencegahan politik kekeluargaan atau dinasti.

Larangan kerabat kepala daerah mencalonkan diri pada pilkada itu tertuang dalam pasal 12 Huruf p RUU Pilkada. Pasal tersebut menyebutkan, calon gubernur harus memenuhi syarat tidak mempunyai ikatan perkawinan, garis keturunan lurus ke atas, ke bawah, dank e samping dengan gubernur, kecuali ada selang waktu minimal satu masa jabatan.

Rumusan pasal yang diusulkan pemerintah itu, menurut Agoes, masih belum bagus. Dia mengusulkan syarat , yakni mewajibkan partai politik memublikasikan mekanisme perekrutan calon gubernur.

Unsur pimpinan Panitia Kerja RUU Pilkada, Ganjar Pranowo, juga meminta pemerintah melakukan kajian mendalam, terutama terkait dampak buruk politik dinasti. “Harus dikaji lebih mendalam, kerusakannya sampai seberapa besar,” katanya.

Direktur Jenderal Otonomi daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan menegaskan, politik dinasti dalam pilkada merupakan praktik tidak sehat dan berpotensi merusak demokrasi. Saat ini Kemendagri mengidentifikasi ada 30 praktik politik dinasti.

Selah satunya terlihat di Provinsi Banten. Dua adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, yakni Tubagus Haerul Jaman dan Ratu Tatu Chasanah, menjabat Wali Kota Serang dan Wakil Bupati Serang. Adik ipar Atut, Airin Rachmi Diany, merupakan Wali Kota Tangerang Selatan.

Sementara itu, pengajar Sosiologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Arie Sudjito, di sela-sela seminar sehari “Undang-Undang tentang Desa dan Upaya Menciptakan Kemandirian dalam Mewujudkan Masyarakat Desa yang Sejahtera” di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, kemarin menegaskan, komitmen dan konsistensi pemerintah untuk mengakui keragaman desa dan mendorong kemandirian desa dipertanyakan. Kendati mendengungkan pluralitas desa, RUU Desa yang diajukan pemerintah dan kini dibahas di DPR tidak mencerminkan hal tersebut.

“Kalau mengakui pluralitas struktur masyarakat desa, seharusnya ada perbedaan tipologi desa dalam RUU,” tuturnya.

(Sumber : Kompas, 22 Februari 2013)

Info Penting dan Pegawai