DITJEN OTONOMI DAERAH

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • GBHN Perekat Pusat-Daerah

      2016-05-24 05:52:23

      GBHN Perekat Pusat-DaerahJAKARTA (SK) - Pascareformasi, program dan realiasai pembangunan, baik antarinstansi, antara rezin, dan pusat-daerah, berjalan sendiri-sendiri, dan jauh dari koordinasi. Karena itu, menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dinilai menjadi solusi.Hal itu mengemuka dalam diskusi bertema “Urgensi Haluan Negara”, di Jakarta, akhir...

      Read More

    • Mendagri Komit Tidak Akan Pernah Batalkan Perda Miras

      2016-05-24 04:57:53

      Mendagri Komit Tidak Akan Pernah Batalkan Perda Miras JAKARTA (SK) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membantah apabila dirinya akan mengeluarkan kebijakan pembatalan Peraturan Daerah (Perda) tentang Minuman Keras (Miras).Tjahjo menegaskan, semua daerah perlu memiliki perda berisi pelarangan terhadap minuman beralkohol yang tegas. Ini mengingat peredaran minuman keras sudah...

      Read More

    • Mendagri Minta Daerah Punya Perda Antimiras

      2016-05-24 04:49:21

      JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta semua daerah memiliki peraturan daerah (perda) yang melarang minuman keras (miras) atau minuman beralkohol.Perda tersebut dianggap penting mengingat peredaran miras sudah membahayakan masyarakat, khususnya generasi muda bangsa. Dia juga meluruskan isu yang beredar bahwa dirinya...

      Read More

    • Tersangka Korupsi Dilarang Ikut Pilkada

      2016-05-20 08:09:19

      PERSYARATAN calon kepala daerah dalam pilkada serentak yang diselenggarakan Februari tahun depan semakin ketat.Tersangka korupsi tidak lagi diperbolehkan ikut dalam pencalonan. Ketentuan tersebut menurut anggota Kelompok Kerja (Pokja) Revisi UU No 15 Tahun 2015 tentang Pilkada, Tamanuri, telah disepakati dalam konsinyering (konsinyasi) yang...

      Read More

    • Kegagalan MDG Jangan Terulang

      2016-05-20 07:59:34

      Kegagalan MDG Jangan TerulangJAKARTA, KOMPAS- Kegagalan Inndonesia mencapai sejumlah target Tujuan Pembangunan Milenium pada 2015 harus jadi pelajaran. Dengan persiapan lebih panjang dan matang, cita-cita Tujuan Pembangunan Berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkeadilan pada tahun 2030 bisa tercapai.Indonesia, melalui Wakil...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

Kaji Larangan bagi Kerabat

Agoes Poernomo dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menambahkan, hak politik warga Negara melekat pada individu dan dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, perlu rumusan redaksional yang pas dalam pasal pencegahan politik kekeluargaan atau dinasti.

Larangan kerabat kepala daerah mencalonkan diri pada pilkada itu tertuang dalam pasal 12 Huruf p RUU Pilkada. Pasal tersebut menyebutkan, calon gubernur harus memenuhi syarat tidak mempunyai ikatan perkawinan, garis keturunan lurus ke atas, ke bawah, dank e samping dengan gubernur, kecuali ada selang waktu minimal satu masa jabatan.

Rumusan pasal yang diusulkan pemerintah itu, menurut Agoes, masih belum bagus. Dia mengusulkan syarat , yakni mewajibkan partai politik memublikasikan mekanisme perekrutan calon gubernur.

Unsur pimpinan Panitia Kerja RUU Pilkada, Ganjar Pranowo, juga meminta pemerintah melakukan kajian mendalam, terutama terkait dampak buruk politik dinasti. “Harus dikaji lebih mendalam, kerusakannya sampai seberapa besar,” katanya.

Direktur Jenderal Otonomi daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan menegaskan, politik dinasti dalam pilkada merupakan praktik tidak sehat dan berpotensi merusak demokrasi. Saat ini Kemendagri mengidentifikasi ada 30 praktik politik dinasti.

Selah satunya terlihat di Provinsi Banten. Dua adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, yakni Tubagus Haerul Jaman dan Ratu Tatu Chasanah, menjabat Wali Kota Serang dan Wakil Bupati Serang. Adik ipar Atut, Airin Rachmi Diany, merupakan Wali Kota Tangerang Selatan.

Sementara itu, pengajar Sosiologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Arie Sudjito, di sela-sela seminar sehari “Undang-Undang tentang Desa dan Upaya Menciptakan Kemandirian dalam Mewujudkan Masyarakat Desa yang Sejahtera” di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, kemarin menegaskan, komitmen dan konsistensi pemerintah untuk mengakui keragaman desa dan mendorong kemandirian desa dipertanyakan. Kendati mendengungkan pluralitas desa, RUU Desa yang diajukan pemerintah dan kini dibahas di DPR tidak mencerminkan hal tersebut.

“Kalau mengakui pluralitas struktur masyarakat desa, seharusnya ada perbedaan tipologi desa dalam RUU,” tuturnya.

(Sumber : Kompas, 22 Februari 2013)

Edisi 1

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2016

Read more

Edisi 2

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2016

Read more

Edisi 3

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

WebHostingLab.org

Info Penting dan Pegawai

Rakornas Pilkada Serentak

Pilkada Banten 9 Desember 2015

Visitors Counter

4.png9.png9.png0.png4.png3.png
Today63
Yesterday1081
This week2201
This month20893
Total499043

Who Is Online

11
Online

Wednesday, 25 May 2016 01:17
Powered by CoalaWeb