DITJEN OTONOMI DAERAH

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • Jawa Barat Lacak Puluhan Perda

      2016-04-29 08:02:21

      BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengidentifikasi puluhan peraturan daerah serta keputusan kepala daerah 27 kabupaten/kota di Jabar. Langkah itu ditempuh Pemprov Jabar untuk menindak lanjuti perintah pemerintah pusat mencabut Perda penghmbat investasi. "Sejauh ini baru terkumpul puluhan perda dari tujuh daerah, salah satunya Kabupaten...

      Read More

    • Pemungutan Suara Tak Boleh Mundur

      2016-04-29 07:03:52

      JAKARTA - Tertunda pengesahanan revisi UU Nomor 8/2015 tentang Pilkada tidak bisa menjadi alasan untuk memundurkan jadwal pemungutan suara pilkada serentak 15 Februari 2017. "Pilkada serentak harus di laksanakan Februari, karena April anggota KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang sekarang sudah diganti. Sebulan lagi juga tim pansel mulai memilih...

      Read More

    • Inovasi, Keharusan bagi Kepala Daerah

      2016-04-28 09:09:01

      PUNCAK HARI OTDA DI KULONPROGO WATES (KR)- Wakil Presiden (Wapres) HM Jusuf Kalla memberikan apresiasi dan penghargaan kepada tiga provinsi, 10 kabupaten dan 10 kota yang dinilai berhasil menunjukkan kinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pada puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-20 yang dipusatkan di Alun-alun Wates...

      Read More

    • Mendagri : Kota Perlu Wujudkan Smart City

      2016-04-28 08:54:10

      MEA Tak Perlu Dikhawatirkan  [JAKARTA] Indonesia tidak perlu merisaukan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Justru dengan MEA, Indonesia berpeluang memasarkan produk dalam negeri ke negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Demikian disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) dala Seminar Nasional bertema Strategi dan Arah Pengembangan...

      Read More

    • Penerapan Otonomi Masih Banyak Tantangan

      2016-04-28 03:28:51

      Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Soni Sumarsono dalam Rangka Hari Otonomi Daerah ke XX Tanggal 25 April, selalu diperingati sebagai hari Otonomi Daerah (Otda). Hari otonomi sendiri ditetapkan lewat Kepres No 11/1996 tertanggal 7 Februari 1996.Artinya, sudah 20 tahun lebih usia Otda di republik ini. Ssejak UU itu digulirkan,...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

Kaji Larangan bagi Kerabat

Agoes Poernomo dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menambahkan, hak politik warga Negara melekat pada individu dan dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, perlu rumusan redaksional yang pas dalam pasal pencegahan politik kekeluargaan atau dinasti.

Larangan kerabat kepala daerah mencalonkan diri pada pilkada itu tertuang dalam pasal 12 Huruf p RUU Pilkada. Pasal tersebut menyebutkan, calon gubernur harus memenuhi syarat tidak mempunyai ikatan perkawinan, garis keturunan lurus ke atas, ke bawah, dank e samping dengan gubernur, kecuali ada selang waktu minimal satu masa jabatan.

Rumusan pasal yang diusulkan pemerintah itu, menurut Agoes, masih belum bagus. Dia mengusulkan syarat , yakni mewajibkan partai politik memublikasikan mekanisme perekrutan calon gubernur.

Unsur pimpinan Panitia Kerja RUU Pilkada, Ganjar Pranowo, juga meminta pemerintah melakukan kajian mendalam, terutama terkait dampak buruk politik dinasti. “Harus dikaji lebih mendalam, kerusakannya sampai seberapa besar,” katanya.

Direktur Jenderal Otonomi daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan menegaskan, politik dinasti dalam pilkada merupakan praktik tidak sehat dan berpotensi merusak demokrasi. Saat ini Kemendagri mengidentifikasi ada 30 praktik politik dinasti.

Selah satunya terlihat di Provinsi Banten. Dua adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, yakni Tubagus Haerul Jaman dan Ratu Tatu Chasanah, menjabat Wali Kota Serang dan Wakil Bupati Serang. Adik ipar Atut, Airin Rachmi Diany, merupakan Wali Kota Tangerang Selatan.

Sementara itu, pengajar Sosiologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Arie Sudjito, di sela-sela seminar sehari “Undang-Undang tentang Desa dan Upaya Menciptakan Kemandirian dalam Mewujudkan Masyarakat Desa yang Sejahtera” di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, kemarin menegaskan, komitmen dan konsistensi pemerintah untuk mengakui keragaman desa dan mendorong kemandirian desa dipertanyakan. Kendati mendengungkan pluralitas desa, RUU Desa yang diajukan pemerintah dan kini dibahas di DPR tidak mencerminkan hal tersebut.

“Kalau mengakui pluralitas struktur masyarakat desa, seharusnya ada perbedaan tipologi desa dalam RUU,” tuturnya.

(Sumber : Kompas, 22 Februari 2013)

Edisi 1

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

Edisi 2

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

Edisi 3

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

Edisi 4

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

Edisi 5

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

Edisi Khusus

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

WebHostingLab.org

Info Penting dan Pegawai

Rakornas Pilkada Serentak

Pilkada Banten 9 Desember 2015

Visitors Counter

4.png7.png8.png1.png6.png5.png
Today15
Yesterday862
This week7609
This month15
Total478165

Who Is Online

8
Online

Sunday, 01 May 2016 00:28
Powered by CoalaWeb