DITJEN OTONOMI DAERAH

  • Mendagri Melantik Penjabat Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, 21 Agustus 2015

  • Upacara Peringatan 17 Agustus 2015 di Lapangan Kantor Kementerian Dalam Negeri

  • Mendagri melantik Penjabat Gubernur Provinsi Sumatera Barat, 15 Agusuts 2015

  • Dirjen Otda pada Rapor Koordinasi Desk Pilkada, 14 Agustus 2015

  • Dirjen Otda pada acara Pembekalan, Serah Terima, dan Bimbingan Teknis Siswa Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Papua dan Papua Barat Wilayah Jawa Timur dan Jawa Barat, 9 dan 14 Agustus 2015

Design by Za Studio

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • Potensi Konflik Pilkada Lebih Tinggi

      2015-08-28 08:03:40

      Potensi Konflik Pilkada Lebih Tinggi Mendagri Minta TNI-Polri Jaga Netralitas AMBON - Potensi konflik pada pilkada serentak ini lebih besar dibandingkan dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden pada 2014.Untuk itu jajaran pemerintah daerah dan aparat keamanan, yakni TNI dan Polri, diimbau untuk menjaga netralitas demi terciptanya pilkada damai. Menteri Dalam Negeri (Mendagri)...

      Read More

    • Bawaslu Petakan Daerah Rawan

      2015-08-28 02:36:23

      PILKADA SERENTAK JAKARTA, KOMPAS- Badan Pengawas Pemilihan Umum akan memberikan perhatian lebih terhadap kabupaten/kota yang ditengarai rawan terjadi pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah. Bawaslu telah meneliti semua kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan pilkada bupati/wali kota dan gubernur pada 9 Desember 2015. Hal itu tercermin dari...

      Read More

    • Kesejahteraan, Senjata Ampuh Rawat Kedaulatan

      2015-08-26 08:19:17

      SAUMLAKI, KOMPAS- Masyarakat perbatasan sudah lama menantikan kesejahteraan dengan daerah lain di Indonesia. Diharapkan, Program Gerakan Pembangunan Terpadu yang sedang digalakkan pemerintah saat ini dapat merealisasikan penantian tersebut. "Ketika masyarakat perbatasan sejahtera, itu menjadi senjata paling ampuh merawat kedaulatan...

      Read More

    • UGD Pilkada di Kemendagri

      2015-08-26 08:05:49

      UGD Pilkada di KemendagriPILKADA serentak 2015 boleh dibilang sebagai t yang akan pilot project sangat menentukan masa depan demokrasi di Tanah Air. Karena itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri harus siap untuk sibuk mendapat tugas tambahan ini. Kesibukan itu tampak di ruangan yang sebelumnya merupakan tempat rapat Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri yang...

      Read More

    • Kepala Daerah Harus Berani Berinovasi

      2015-08-26 07:57:11

      RENCANA pemerintah melindungi kepala daerah dari pemidanaan akibat kesalahan administratif akan dilegalkan dalam bentuk peraturan pemerintah (PP). Aturan tersebut akan mengatur diskresi kepala daerah secara lebih luas.Mensesneg Pratikno berharap dengan PP tersebut kepala daerah berani memunculkan inovasi. “Jangan sampai kemudian pengambil...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

Kaji Larangan bagi Kerabat

Agoes Poernomo dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menambahkan, hak politik warga Negara melekat pada individu dan dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, perlu rumusan redaksional yang pas dalam pasal pencegahan politik kekeluargaan atau dinasti.

Larangan kerabat kepala daerah mencalonkan diri pada pilkada itu tertuang dalam pasal 12 Huruf p RUU Pilkada. Pasal tersebut menyebutkan, calon gubernur harus memenuhi syarat tidak mempunyai ikatan perkawinan, garis keturunan lurus ke atas, ke bawah, dank e samping dengan gubernur, kecuali ada selang waktu minimal satu masa jabatan.

Rumusan pasal yang diusulkan pemerintah itu, menurut Agoes, masih belum bagus. Dia mengusulkan syarat , yakni mewajibkan partai politik memublikasikan mekanisme perekrutan calon gubernur.

Unsur pimpinan Panitia Kerja RUU Pilkada, Ganjar Pranowo, juga meminta pemerintah melakukan kajian mendalam, terutama terkait dampak buruk politik dinasti. “Harus dikaji lebih mendalam, kerusakannya sampai seberapa besar,” katanya.

Direktur Jenderal Otonomi daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan menegaskan, politik dinasti dalam pilkada merupakan praktik tidak sehat dan berpotensi merusak demokrasi. Saat ini Kemendagri mengidentifikasi ada 30 praktik politik dinasti.

Selah satunya terlihat di Provinsi Banten. Dua adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, yakni Tubagus Haerul Jaman dan Ratu Tatu Chasanah, menjabat Wali Kota Serang dan Wakil Bupati Serang. Adik ipar Atut, Airin Rachmi Diany, merupakan Wali Kota Tangerang Selatan.

Sementara itu, pengajar Sosiologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Arie Sudjito, di sela-sela seminar sehari “Undang-Undang tentang Desa dan Upaya Menciptakan Kemandirian dalam Mewujudkan Masyarakat Desa yang Sejahtera” di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, kemarin menegaskan, komitmen dan konsistensi pemerintah untuk mengakui keragaman desa dan mendorong kemandirian desa dipertanyakan. Kendati mendengungkan pluralitas desa, RUU Desa yang diajukan pemerintah dan kini dibahas di DPR tidak mencerminkan hal tersebut.

“Kalau mengakui pluralitas struktur masyarakat desa, seharusnya ada perbedaan tipologi desa dalam RUU,” tuturnya.

(Sumber : Kompas, 22 Februari 2013)

Info Penting dan Pegawai