DITJEN OTONOMI DAERAH

  • Mendagri bersama DPR RI pada sidang Paripurna pengesahan RUU Penetapan Perppu 1 Thn2014 dan RUU Penetapan Perppu 2 Thn 2014 menjadi Undang-Undang, 20 Januari 2015

  • Mendagri pada rapat kerja bersama Komisi II DPR-RI, 15 s.d 16 Januari 2015

  • Plt. Dirjen Otda membuka rapat membahas tindaklanjut UU 23 Tahun 2014, 7 Januari 2015

  • Mendagri pada Rapat Koordinasi dengan Ditjen Otda dan Ditjen Kesbangpol, 6 Januari 2015

  • Mendagri pada Rapat koordinasi dengan para wartawan/pers, 6 Januari 2015

Design by Za Studio

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • KPU Segera Bahas Jadwal dan Tahapan

      2015-02-27 07:32:50

      JAKARTA, KOMPAS- Komisi Pemilihan Umum terus merampungkan 10 peraturan KPU terkait pemilihan kepala daerah serentak, di antaranya berisi tahapan  dan jadwal pelaksanaan pilkada. Menurut rencana, awal April, peraturan KPU itu dibawa ke Komisi II DPR guna dibahas. Hal itu dikatakan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di Jakarta, Kamis (26/2). Hadar...

      Read More

    • Kepala Daerah agar Berani Memutuskan

      2015-02-27 06:53:59

      RAKERNAS APPSI AMBON, KOMPAS- Demi kepastian pelaksanaan program pusat di daerah mulai dari pembangunan infrastruktur, stabilitas produktivitas pertanian, hingga peningkatan investasi, para kepala daerah diharapkan tak ragu mengambil keputusan jika terkait aspek anggaran ataupun hukum dalam setiap kebijakannya. Hal tersebut disebutkan Wakil...

      Read More

    • Mulai Membatasi Politik Dinasti

      2015-02-27 06:39:20

      Mulai Membatasi Politik Dinasti Pembatasan politik dinasti menjadi salah satu topik bahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang disahkan, baru-baru ini. Calon tidak boleh memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan atau garis keturunan pertama lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu; ayah, ibu, mertua, paman,...

      Read More

    • Kekayaan Budaya Jadi Modal Kreativitas Bisnis

      2015-02-27 03:52:35

      EKONOMI KREATIF JAKARTA, KOMPAS- Kreativitas mendesain produk akan mendorong perindustrian Indonesia sehingga perlu terus ditumbuhkan. Kekayaan budaya merupakan potensi bagi industri kreatif. Oleh karena itu, pelaku industri kreatif juga perlu dilindungi melalui regulasi. Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf mengatakan hal itu di sela-sela...

      Read More

    • 100 Perda Dikembalikan

      2015-02-26 09:16:15

      KARENA DIANGGAP GANGGU PANCASILA JAKARTA (KR)- Sejumlah Pemerintahan Daerah (Pemda), dengan berbagai tujuan dan motivasi, menerbitkan peraturan daerah (perda) yang bersifat khas. Antara lain soal pakaian daerah, atau lainnya. Senin (23/2) kemarin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengembalikan 100 Peraturan Daerah (Perda) bermasalah....

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

Kaji Larangan bagi Kerabat

Agoes Poernomo dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menambahkan, hak politik warga Negara melekat pada individu dan dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, perlu rumusan redaksional yang pas dalam pasal pencegahan politik kekeluargaan atau dinasti.

Larangan kerabat kepala daerah mencalonkan diri pada pilkada itu tertuang dalam pasal 12 Huruf p RUU Pilkada. Pasal tersebut menyebutkan, calon gubernur harus memenuhi syarat tidak mempunyai ikatan perkawinan, garis keturunan lurus ke atas, ke bawah, dank e samping dengan gubernur, kecuali ada selang waktu minimal satu masa jabatan.

Rumusan pasal yang diusulkan pemerintah itu, menurut Agoes, masih belum bagus. Dia mengusulkan syarat , yakni mewajibkan partai politik memublikasikan mekanisme perekrutan calon gubernur.

Unsur pimpinan Panitia Kerja RUU Pilkada, Ganjar Pranowo, juga meminta pemerintah melakukan kajian mendalam, terutama terkait dampak buruk politik dinasti. “Harus dikaji lebih mendalam, kerusakannya sampai seberapa besar,” katanya.

Direktur Jenderal Otonomi daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan menegaskan, politik dinasti dalam pilkada merupakan praktik tidak sehat dan berpotensi merusak demokrasi. Saat ini Kemendagri mengidentifikasi ada 30 praktik politik dinasti.

Selah satunya terlihat di Provinsi Banten. Dua adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, yakni Tubagus Haerul Jaman dan Ratu Tatu Chasanah, menjabat Wali Kota Serang dan Wakil Bupati Serang. Adik ipar Atut, Airin Rachmi Diany, merupakan Wali Kota Tangerang Selatan.

Sementara itu, pengajar Sosiologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Arie Sudjito, di sela-sela seminar sehari “Undang-Undang tentang Desa dan Upaya Menciptakan Kemandirian dalam Mewujudkan Masyarakat Desa yang Sejahtera” di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, kemarin menegaskan, komitmen dan konsistensi pemerintah untuk mengakui keragaman desa dan mendorong kemandirian desa dipertanyakan. Kendati mendengungkan pluralitas desa, RUU Desa yang diajukan pemerintah dan kini dibahas di DPR tidak mencerminkan hal tersebut.

“Kalau mengakui pluralitas struktur masyarakat desa, seharusnya ada perbedaan tipologi desa dalam RUU,” tuturnya.

(Sumber : Kompas, 22 Februari 2013)

Info Penting dan Pegawai

SPM dan NSPK

Visitors Counter

0.png7.png6.png7.png7.png1.png
Today630
Yesterday1196
This week13276
This month630
Total76771

Who Is Online

6
Online

Sunday, 01 March 2015 12:21
Powered by CoalaWeb

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"