DITJEN OTONOMI DAERAH

  • Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XIX Tahun 2015, 27 April 2015

  • Penyerahan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Pilkada Serentak Tahun 2015, 17 Maret 2015

  • Rapat DPR-RI Bersama Mendagri, KPU dan Bawaslu, 16 Maret 2015

  • Plt. Dirjen Otda sebagai Narasumber pada Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2015, 11 Maret 2015

  • Plt. Dirjen Otda pada rapat konsolidasi tim penyusun pengaturan UU No. 23 Tahun 2014 & UU No. 2 Tahun 2015, 5 Maret 2015

Design by Za Studio

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • Mengenal Ranah Minang

      2015-04-28 07:50:01

      PERJALANAN  Mengawali pengalaman sebagian pecinta petualangan, beberapa waktu lalu saya datang ke ranah minang di Sumatera Barat. Di sana ada Jam Gadang dan Lubang Jepang di Bukit tinggi serta Istano Pagaruyuang (Istana Pagaruyung) di Kecamatan Tanjung Emas, Kota Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar. Pertama saya menyusuri Bukittinngi memiliki...

      Read More

    • Rekomendasi DPR Berpotensi Picu Masalah

      2015-04-28 07:35:42

      PILKADA SERENTAK JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah rekomendasi yang ditawarkan DPR untuk dimasukkan dalam draf Peraturan Komisi Pemilihan Umum dikhawatirkan berpotensi memicu masalah saat pelaksanaan pemilu kepala daerah serentak. Komisi Pemilihan Umum harus mampu bersikap tegas menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara sesuai undang-undang....

      Read More

    • Taat Asas dalam Pilkada

      2015-04-28 07:27:10

      SALAH satu prinsip terpenting dalam sistem ketatanegaraan di negara demokratis ialah taat asas. Institusi-institusi yang ada di negara itu tidak boleh saling mengintervensi, apalagi memaksakan kehendak, demi memenangkan kepentingan sempit para sekutu mereka. Itu disebabkan basis legitimasi institusi-institusi demokrasi tersebut berangkat dari...

      Read More

    • Kalla : Gelombang Pertama Harus Sukses

      2015-04-28 06:00:43

      JAKARTA (SK) – Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak gelombang pertama harus berjalan dan tidak boleh terpengaruh dengan persoalan internal dalam tubuh partai tertentu. “Pilkada harus jalan terus, kalau satu tahun (persoalan internal partai) tidak kelar memangnya tidak mau pilkada selama setahun...

      Read More

    • Mendagri Harap Tidak Ada Daerah Dapat Rapor Merah

      2015-04-28 04:39:43

      HUT OTDA JAKARTA (SK) – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap laporan keuangan daerah pada 2015 menjadi lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. ”Kami ingin (laporan) pertanggungjawaban keuangan daerah di tahun anggaran 2015 ini rapornya tidak merah, karena tahun kemarin saja hanya 36 persen daerah yang mampu mempertanggungjawabkan keuangan...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

Kaji Larangan bagi Kerabat

Agoes Poernomo dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menambahkan, hak politik warga Negara melekat pada individu dan dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, perlu rumusan redaksional yang pas dalam pasal pencegahan politik kekeluargaan atau dinasti.

Larangan kerabat kepala daerah mencalonkan diri pada pilkada itu tertuang dalam pasal 12 Huruf p RUU Pilkada. Pasal tersebut menyebutkan, calon gubernur harus memenuhi syarat tidak mempunyai ikatan perkawinan, garis keturunan lurus ke atas, ke bawah, dank e samping dengan gubernur, kecuali ada selang waktu minimal satu masa jabatan.

Rumusan pasal yang diusulkan pemerintah itu, menurut Agoes, masih belum bagus. Dia mengusulkan syarat , yakni mewajibkan partai politik memublikasikan mekanisme perekrutan calon gubernur.

Unsur pimpinan Panitia Kerja RUU Pilkada, Ganjar Pranowo, juga meminta pemerintah melakukan kajian mendalam, terutama terkait dampak buruk politik dinasti. “Harus dikaji lebih mendalam, kerusakannya sampai seberapa besar,” katanya.

Direktur Jenderal Otonomi daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan menegaskan, politik dinasti dalam pilkada merupakan praktik tidak sehat dan berpotensi merusak demokrasi. Saat ini Kemendagri mengidentifikasi ada 30 praktik politik dinasti.

Selah satunya terlihat di Provinsi Banten. Dua adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, yakni Tubagus Haerul Jaman dan Ratu Tatu Chasanah, menjabat Wali Kota Serang dan Wakil Bupati Serang. Adik ipar Atut, Airin Rachmi Diany, merupakan Wali Kota Tangerang Selatan.

Sementara itu, pengajar Sosiologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Arie Sudjito, di sela-sela seminar sehari “Undang-Undang tentang Desa dan Upaya Menciptakan Kemandirian dalam Mewujudkan Masyarakat Desa yang Sejahtera” di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, kemarin menegaskan, komitmen dan konsistensi pemerintah untuk mengakui keragaman desa dan mendorong kemandirian desa dipertanyakan. Kendati mendengungkan pluralitas desa, RUU Desa yang diajukan pemerintah dan kini dibahas di DPR tidak mencerminkan hal tersebut.

“Kalau mengakui pluralitas struktur masyarakat desa, seharusnya ada perbedaan tipologi desa dalam RUU,” tuturnya.

(Sumber : Kompas, 22 Februari 2013)

Info Penting dan Pegawai

SPM dan NSPK

Visitors Counter

1.png3.png1.png0.png5.png3.png
Today795
Yesterday1512
This week2307
This month22694
Total131053

Who Is Online

17
Online

Tuesday, 28 April 2015 11:45
Powered by CoalaWeb

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"