DITJEN OTONOMI DAERAH

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • 101 Daerah Ikut Pilkada Serentak Gelombang Kedua

      2016-02-11 02:30:22

            12 Februari, 7 Gubernur Terpilih Bakal Dilantik di Istana [JAKARTA] Pelaksanaan Pilkada Serentak gelombang kedua jatuh pada Februari 2017. Sebanyak 101 daerah yang akhir masa jabatnnya (AMJ) jatuh pada semester kedua 2016 dan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2017 akan melaksanakan pemilihan kepala daerah.  “Untuk Pilkada Februari...

      Read More

    • Melintasi Perbatasan demi Rp 50.000

      2016-02-10 02:51:41

      Muajir, pemilih yang terdaftar di Tempat Pemungutan Suara 03 Desa Talontam, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, punya tugas berat. Pekerja perkebunan itu mengaku diminta mencoblos salah satu pasangan calon kepala daerah Kabupaten Singingi atau berhenti bekerja. Sebagai bukti, ia diminta merobek kertas suara yang dicoblos di bagian...

      Read More

    • KPU Putuskan Pilkada Serentak Gelombang Kedua pada 15 Februari 2017

      2016-02-10 02:44:30

      PTUN Diminta Tolak Gugatan JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum berharap Mahkamah Agung menolak gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait penetapan hasil pemilihan kepala daerah oleh KPU. Alasannya, Undang-Undang Pilkada menyatakan, gugatan terkait pilkada menjadi ranah Mahkamah Konstitusi.Komisioner KPU Hadar Navis Gumay, di Jakarta,...

      Read More

    • Tujuh Gubernur Dilantik Presiden

      2016-02-09 08:07:24

      JAKARTA -- Presiden Joko Widodo akan segera melantik tujuh gubernur hasil pilkada serentak di Istana Negara. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan, pelantikan tersebut akan digelar pada Jumat, 12 Februari 2016."Pelantikan tanggal 12 Februari di istana," tegas Tjahjo lewat pesan singkat, Ahad (7/2). Tujuh gubernur yang akan dilantik yakni...

      Read More

    • Biaya Penyelenggaraan Ditanggung Pusat

      2016-02-09 03:03:58

      JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Dalam Negeri mengubah skema pembiayaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang sebelumnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan disokong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kini bersumber dari APBN didukung APBD.Perubahan ini tercantum...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

Kaji Larangan bagi Kerabat

Agoes Poernomo dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menambahkan, hak politik warga Negara melekat pada individu dan dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, perlu rumusan redaksional yang pas dalam pasal pencegahan politik kekeluargaan atau dinasti.

Larangan kerabat kepala daerah mencalonkan diri pada pilkada itu tertuang dalam pasal 12 Huruf p RUU Pilkada. Pasal tersebut menyebutkan, calon gubernur harus memenuhi syarat tidak mempunyai ikatan perkawinan, garis keturunan lurus ke atas, ke bawah, dank e samping dengan gubernur, kecuali ada selang waktu minimal satu masa jabatan.

Rumusan pasal yang diusulkan pemerintah itu, menurut Agoes, masih belum bagus. Dia mengusulkan syarat , yakni mewajibkan partai politik memublikasikan mekanisme perekrutan calon gubernur.

Unsur pimpinan Panitia Kerja RUU Pilkada, Ganjar Pranowo, juga meminta pemerintah melakukan kajian mendalam, terutama terkait dampak buruk politik dinasti. “Harus dikaji lebih mendalam, kerusakannya sampai seberapa besar,” katanya.

Direktur Jenderal Otonomi daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan menegaskan, politik dinasti dalam pilkada merupakan praktik tidak sehat dan berpotensi merusak demokrasi. Saat ini Kemendagri mengidentifikasi ada 30 praktik politik dinasti.

Selah satunya terlihat di Provinsi Banten. Dua adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, yakni Tubagus Haerul Jaman dan Ratu Tatu Chasanah, menjabat Wali Kota Serang dan Wakil Bupati Serang. Adik ipar Atut, Airin Rachmi Diany, merupakan Wali Kota Tangerang Selatan.

Sementara itu, pengajar Sosiologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Arie Sudjito, di sela-sela seminar sehari “Undang-Undang tentang Desa dan Upaya Menciptakan Kemandirian dalam Mewujudkan Masyarakat Desa yang Sejahtera” di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, kemarin menegaskan, komitmen dan konsistensi pemerintah untuk mengakui keragaman desa dan mendorong kemandirian desa dipertanyakan. Kendati mendengungkan pluralitas desa, RUU Desa yang diajukan pemerintah dan kini dibahas di DPR tidak mencerminkan hal tersebut.

“Kalau mengakui pluralitas struktur masyarakat desa, seharusnya ada perbedaan tipologi desa dalam RUU,” tuturnya.

(Sumber : Kompas, 22 Februari 2013)

Edisi 1

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

Edisi 2

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

Edisi 3

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

Edisi 4

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

Edisi 5

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

Edisi Khusus

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

WebHostingLab.org

Info Penting dan Pegawai

Rakornas Pilkada Serentak

Pilkada Banten 9 Desember 2015

Visitors Counter

4.png0.png0.png3.png7.png7.png
Today976
Yesterday1225
This week5464
This month13495
Total400377

Who Is Online

4
Online

Friday, 12 February 2016 15:57
Powered by CoalaWeb