DITJEN OTONOMI DAERAH

  • Pelantikan Penjabat Gubernur Provinsi Jambi dan Provinsi Kalimantan Tengah oleh Menteri Dalam Negeri, 5 Agustus 2015

  • Dirjen Otda pada acara Rakornas Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pusat dan Daerah, 29 Juli 2015

  • Mendagri memberikan Piagam Penghargaan kepada Bapak Susilo selama menjadi Plt. Dirjen Otonomi Daerah, 22 Juli 2015

  • Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Lingkup Kemendagri, 22 Juli 2015

  • Mendagri melantik Bapak S. Sumarsono sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah, 1 Juli 2015

Design by Za Studio

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • Sorong Termaju di Papua

      2015-07-31 02:55:59

      Sorong Termaju di PapuaWali Kota Kota Sorong Lamberthus Jitmau dan Wakil Wali Kota Pahimah Iskandar dilantik pada 11 Juni 2012. Keduanya menyiapkan sejumlah program jangka panjang untuk mewujudkan Kota Sorong menjadi daerah yang termaju di tanah Papua.Lamberthus menyatakan, dirinya telah menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagai dasar kebijakan...

      Read More

    • ANGGARAN PUN DITINGKATKAN

      2015-07-30 10:57:59

      KOMPAS, 30 JULI 2015 Pemerintah Kota Jayapura, Papua, tak hanya berpuas diri dengan raihan penghargaan Adipura sebanyak dua kali berturut-turut. Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano menyiapkan regulasi dan meningkatkan besaran anggaran, khusus di bidang lingkungan. Kepada Kompas di ruang kerjanya, beberapa saat lalu, Benhur yang menjabat sebagai Wali...

      Read More

    • Kearifan Lokal Menjadi Bekal

      2015-07-30 10:47:18

      Kearifan Lokal Menjadi Bekal ARIS PRASETYO/ADI SUCIPTO KISSWARA      Wali Kota Gorontalo Marthen Taha memaparkan konsep "kota cerdas" di hadapan wali kota dari sejumlah negara di tengah hajatan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada April lalu. Bukanlah kecanggihan fasilitas suatu kota yang ia paparkan, melainkan ia justru mengajak mereka yang hadir untuk menengok Gorontalo pada...

      Read More

    • Kekayaan yang Kian Terlupakan

      2015-07-24 02:18:08

      Kekayaan yang Kian Terlupakan Di ruang bg rumah rusak itu, di bawah cahaya bulan purnama, empat pria berbaris menyusun formasi. Hanya desah suara ombak yang terdengar saat mereka mulai mengatur kudelakana-kuda.Salah satu pria di barisan depan, yang terlihat paling senior, menyerukan aba-aba, dan jurus pertama pun dilancarkan. Tangan kanan meluncur memukul ke depan, tangan...

      Read More

    • Menjadi Kota Bermartabat

      2015-07-24 02:07:17

      Menjadi Kota BermartabatMembangun perpustakaan merupakan salah satu program Pemerintah Kota Salatiga dalam mengembangkan sektor pendidikan dan kesehatan. Dua sektor ini menjadi fokus karena Kota Salatiga merupakan kota kecil yang hampir tak memiliki sumber daya alam yang dapat diandalkan untuk memperoleh pendapatan asli daerah. Letaknya strategis, dekat dengan dua kota...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

Kaji Larangan bagi Kerabat

Agoes Poernomo dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menambahkan, hak politik warga Negara melekat pada individu dan dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, perlu rumusan redaksional yang pas dalam pasal pencegahan politik kekeluargaan atau dinasti.

Larangan kerabat kepala daerah mencalonkan diri pada pilkada itu tertuang dalam pasal 12 Huruf p RUU Pilkada. Pasal tersebut menyebutkan, calon gubernur harus memenuhi syarat tidak mempunyai ikatan perkawinan, garis keturunan lurus ke atas, ke bawah, dank e samping dengan gubernur, kecuali ada selang waktu minimal satu masa jabatan.

Rumusan pasal yang diusulkan pemerintah itu, menurut Agoes, masih belum bagus. Dia mengusulkan syarat , yakni mewajibkan partai politik memublikasikan mekanisme perekrutan calon gubernur.

Unsur pimpinan Panitia Kerja RUU Pilkada, Ganjar Pranowo, juga meminta pemerintah melakukan kajian mendalam, terutama terkait dampak buruk politik dinasti. “Harus dikaji lebih mendalam, kerusakannya sampai seberapa besar,” katanya.

Direktur Jenderal Otonomi daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan menegaskan, politik dinasti dalam pilkada merupakan praktik tidak sehat dan berpotensi merusak demokrasi. Saat ini Kemendagri mengidentifikasi ada 30 praktik politik dinasti.

Selah satunya terlihat di Provinsi Banten. Dua adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, yakni Tubagus Haerul Jaman dan Ratu Tatu Chasanah, menjabat Wali Kota Serang dan Wakil Bupati Serang. Adik ipar Atut, Airin Rachmi Diany, merupakan Wali Kota Tangerang Selatan.

Sementara itu, pengajar Sosiologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Arie Sudjito, di sela-sela seminar sehari “Undang-Undang tentang Desa dan Upaya Menciptakan Kemandirian dalam Mewujudkan Masyarakat Desa yang Sejahtera” di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, kemarin menegaskan, komitmen dan konsistensi pemerintah untuk mengakui keragaman desa dan mendorong kemandirian desa dipertanyakan. Kendati mendengungkan pluralitas desa, RUU Desa yang diajukan pemerintah dan kini dibahas di DPR tidak mencerminkan hal tersebut.

“Kalau mengakui pluralitas struktur masyarakat desa, seharusnya ada perbedaan tipologi desa dalam RUU,” tuturnya.

(Sumber : Kompas, 22 Februari 2013)

Info Penting dan Pegawai