DITJEN OTONOMI DAERAH

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • SEMANGAT BARU KALIMANTAN TENGAH

      2016-05-27 08:34:41

      PRIORITAS pembangunan ditujukan untuk mewujudkan Kalimantan Tengah yang berkah, bermartabat dan sejahtera Pelantikan Kepala daerah (pilkada) 2016 Provinsi Kalimnatan Tengah pada 27 Januari 2016 menempatkan pasangan H. Sugianto Sabran-Habib H Said Ismail sebagai gubernur dan wakil gubernur periode 2016-2021. Pasangan ini resmi dilantik dan...

      Read More

    • Paku Alam Laksanakan Tugas Berat

      2016-05-27 08:04:21

      JAKARTA (KR)- KGPAA Paku Alam X yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Wakil Gubernur DIY menyatakan siap menjalankan tugas-tugas yang diberikan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwowno X. "Tugas-tugas sayaa, adalah membantu gubernur," ungkap Paku Alam kepada wartawan di Istana Negara, Rabu (25/5) Seperti diberitakan, (KR, 25/5), tugas...

      Read More

    • Kepala Daerah Jangan Gaptek

      2016-05-27 07:35:27

      Kepala Daerah Jangan Gaptek Dunia tengah berubah, juga Indonesia. Teknologi informasi memaksa kita untuk lebih sigap menghadapi perubahan dan harus lebih inovatif.Jakarta – Kepala daerah jangan gagap teknologi atau gaptek. Tapi, kepala daerah harus melek teknologi. Di era digital, kemajuan teknologi tak bisa ditolak. Beragam inovasi lahir karena bantuan teknologi. Karena...

      Read More

    • Otonomi Picu ASN Berorientasi Lokal

      2016-05-27 07:24:05

      JAKARTA, KOMPAS — Otonomi daerah telah membawa perubahan besar. Tak hanya mengubah sistem pemerintahan, tetapi juga membuat wilayah terkotak-kotak sehingga pola kerja aparatur sipil negara berorientasi lokal. Pemerintah kini mengubah aparatur sipil negara (ASN) eselon satu menjadi pegawai nasional sehingga bisa pindah ke daerah lain. Hal ini...

      Read More

    • Presiden Lantik Kepala Daerah

      2016-05-26 08:50:50

      [JAKARTA] Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan melantik pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) terpilih, Sugianto Sabaran, Habib Said Ismail. Pelantikan dijadwalkan berlangsung pukul 15.30 WIB di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25,5) Pada kesempatan yang sama. Presiden juga melantik tiga pelaksana tugas...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

LKPP-Kemendagri Terbitkan Surat Edaran Pengadaan Barang dan Jasa

 

Agus Rahardjo menjelaskan, dalam surat edaran ini, pemerintah meminta kepada instansi di daerah agar melakukan proses penetapan APBD sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga APBD ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

"Karena itu, surat edaran ini ditujukan untuk gubernur dan ketua DPRD provinsi, bupati dan walikota, serta Ketua DPRD kabupaten -kota," ujar dia.

Selain itu, lanjut Agus, kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) maupun Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan diminta melakukan proses pengadaan barang-jasa pemerintah setelah APBD ditetapkan, namun untuk mempercepat proses pengadaan barang-jasa pemerintah maka pengdaaan barang-jasa pemerintah dapat dilakukan setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD disetujui bersama antara kepala daerah dan DPRD.

"Nantinya, penerbitan surat penunjukan penyedia barang-jasa dan penandatanganan kontrak pengdaan barang-jasa pemerintah dapat dilakukan setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan," kata dia.

Agus juga mengungkapkan bahwa hingga Jumat (28/12), pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mampu menciptakan penghematan sebesar Rp12,509 triliun.

"Sampai pagi ini pelelangan atau pengadaan melalui LPSE itu pagu yang telah selesai dikontrakkan sekitar Rp117,284 triliun, dari jumlah itu hasil lelang yang diperoleh adalah Rp104,775 triliun. Ada selisih pagu sekitar Rp12,509 triliun, artinya LPSE berhasil melakukan penghematan anggaran pengadaan sebesar Rp12,509 triliun atau hemat sebesar 10,67 persen," kata dia seperti dikutip Antara.

Ia menjelaskan, dalam periode yang sama, jumlah lelang melalui LPSE mencapai 86.602 lelang dengan pagu Rp144,568 triliun yang diselenggarakan oleh 45.795 panitia lelang, dengan lelang yang telah diselesaikan adalah 76.198 lelang.

"Sampai sekarang, dari 65.318 penyedia barang-jasa yang terverifikasi, kami menolak 486 penyedia dan melakukan blacklist terhadap 63 penyedia barang/jasa," ungkap dia.

Edisi 1

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2016

Read more

Edisi 2

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2016

Read more

Edisi 3

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

WebHostingLab.org

Info Penting dan Pegawai

Rakornas Pilkada Serentak

Pilkada Banten 9 Desember 2015

Visitors Counter

5.png0.png3.png0.png4.png5.png
Today388
Yesterday725
This week6203
This month24895
Total503045

Who Is Online

6
Online

Sunday, 29 May 2016 11:26
Powered by CoalaWeb