DITJEN OTONOMI DAERAH

  • Dirjen Otda pada acara Rakornas Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pusat dan Daerah, 29 Juli 2015

  • Mendagri memberikan Piagam Penghargaan kepada Bapak Susilo selama menjadi Plt. Dirjen Otonomi Daerah, 22 Juli 2015

  • Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Lingkup Kemendagri, 22 Juli 2015

  • Dirjen Otda melakukan dialog dan silahturahmi dengan pegawai Ditjen Otonomi Daerah, 3 Juli 2015

  • Mendagri melantik Bapak S. Sumarsono sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah, 1 Juli 2015

Design by Za Studio

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • Sorong Termaju di Papua

      2015-07-31 02:55:59

      Sorong Termaju di PapuaWali Kota Kota Sorong Lamberthus Jitmau dan Wakil Wali Kota Pahimah Iskandar dilantik pada 11 Juni 2012. Keduanya menyiapkan sejumlah program jangka panjang untuk mewujudkan Kota Sorong menjadi daerah yang termaju di tanah Papua.Lamberthus menyatakan, dirinya telah menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagai dasar kebijakan...

      Read More

    • ANGGARAN PUN DITINGKATKAN

      2015-07-30 10:57:59

      KOMPAS, 30 JULI 2015 Pemerintah Kota Jayapura, Papua, tak hanya berpuas diri dengan raihan penghargaan Adipura sebanyak dua kali berturut-turut. Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano menyiapkan regulasi dan meningkatkan besaran anggaran, khusus di bidang lingkungan. Kepada Kompas di ruang kerjanya, beberapa saat lalu, Benhur yang menjabat sebagai Wali...

      Read More

    • Kearifan Lokal Menjadi Bekal

      2015-07-30 10:47:18

      Kearifan Lokal Menjadi Bekal ARIS PRASETYO/ADI SUCIPTO KISSWARA      Wali Kota Gorontalo Marthen Taha memaparkan konsep "kota cerdas" di hadapan wali kota dari sejumlah negara di tengah hajatan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada April lalu. Bukanlah kecanggihan fasilitas suatu kota yang ia paparkan, melainkan ia justru mengajak mereka yang hadir untuk menengok Gorontalo pada...

      Read More

    • Kekayaan yang Kian Terlupakan

      2015-07-24 02:18:08

      Kekayaan yang Kian Terlupakan Di ruang bg rumah rusak itu, di bawah cahaya bulan purnama, empat pria berbaris menyusun formasi. Hanya desah suara ombak yang terdengar saat mereka mulai mengatur kudelakana-kuda.Salah satu pria di barisan depan, yang terlihat paling senior, menyerukan aba-aba, dan jurus pertama pun dilancarkan. Tangan kanan meluncur memukul ke depan, tangan...

      Read More

    • Menjadi Kota Bermartabat

      2015-07-24 02:07:17

      Menjadi Kota BermartabatMembangun perpustakaan merupakan salah satu program Pemerintah Kota Salatiga dalam mengembangkan sektor pendidikan dan kesehatan. Dua sektor ini menjadi fokus karena Kota Salatiga merupakan kota kecil yang hampir tak memiliki sumber daya alam yang dapat diandalkan untuk memperoleh pendapatan asli daerah. Letaknya strategis, dekat dengan dua kota...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

LKPP-Kemendagri Terbitkan Surat Edaran Pengadaan Barang dan Jasa

 

Agus Rahardjo menjelaskan, dalam surat edaran ini, pemerintah meminta kepada instansi di daerah agar melakukan proses penetapan APBD sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga APBD ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

"Karena itu, surat edaran ini ditujukan untuk gubernur dan ketua DPRD provinsi, bupati dan walikota, serta Ketua DPRD kabupaten -kota," ujar dia.

Selain itu, lanjut Agus, kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) maupun Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan diminta melakukan proses pengadaan barang-jasa pemerintah setelah APBD ditetapkan, namun untuk mempercepat proses pengadaan barang-jasa pemerintah maka pengdaaan barang-jasa pemerintah dapat dilakukan setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD disetujui bersama antara kepala daerah dan DPRD.

"Nantinya, penerbitan surat penunjukan penyedia barang-jasa dan penandatanganan kontrak pengdaan barang-jasa pemerintah dapat dilakukan setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan," kata dia.

Agus juga mengungkapkan bahwa hingga Jumat (28/12), pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mampu menciptakan penghematan sebesar Rp12,509 triliun.

"Sampai pagi ini pelelangan atau pengadaan melalui LPSE itu pagu yang telah selesai dikontrakkan sekitar Rp117,284 triliun, dari jumlah itu hasil lelang yang diperoleh adalah Rp104,775 triliun. Ada selisih pagu sekitar Rp12,509 triliun, artinya LPSE berhasil melakukan penghematan anggaran pengadaan sebesar Rp12,509 triliun atau hemat sebesar 10,67 persen," kata dia seperti dikutip Antara.

Ia menjelaskan, dalam periode yang sama, jumlah lelang melalui LPSE mencapai 86.602 lelang dengan pagu Rp144,568 triliun yang diselenggarakan oleh 45.795 panitia lelang, dengan lelang yang telah diselesaikan adalah 76.198 lelang.

"Sampai sekarang, dari 65.318 penyedia barang-jasa yang terverifikasi, kami menolak 486 penyedia dan melakukan blacklist terhadap 63 penyedia barang/jasa," ungkap dia.

Info Penting dan Pegawai