DITJEN OTONOMI DAERAH

  • Mendagri pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Pelatihan TKW, 21 Mei 2015

  • Rapar Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2015, 4 Mei 2015

  • Bapak Presiden RI pada Peringatan Hari Otonomi Daerah XIX Tahun 2015 di Istana Negara Jakarta, 28 April 2015

  • Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XIX Tahun 2015, 27 April 2015

  • Pelantikan Penjabat Gubernur Kalimantan Utara, 22 April 2015

Design by Za Studio

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • Ijazah PNS, TNI, dan Polri Akan Diperiksa

      2015-05-29 09:46:36

      JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) menerbitkan Surat Edaran Nomor 03/2015 tentang Penanganan Ijazah Palsu ASN/TNI/Polri di Lingkungan Instansi Pemerintah. SE ini merupakan tindak lanjut terungkapnya sindikat penerbitan ijazah palsu di sejumlah perguruan tinggi. SE itu ditujukan kepada para menteri...

      Read More

    • Desentralisasi Jadi Arah RAPBN 2016

      2015-05-29 09:33:41

      Desentralisasi Jadi Arah RAPBN 2016 Pemerintah akan menambah alokasi dana transfer daerah. Serapan anggaran tersebut tergantung kesiapan kepala daerah dalam mengelolanya. PEMERATAAN pertumbuhan ekonomi ke seluruh wilayah Indonesia kelak menjadi arah RAPBN 2016. Hal itu mengemuka dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan Menkeu Bambang Brodjonegoro, Gubernur BI Agus...

      Read More

    • Pemerintah Kasih Tenggat 3 Juni Dana Pilkada Cair

      2015-05-29 09:09:10

      MENTERI Dalam Negeri kemarin menerbitkan radiogram yang memerintahkan daerah untuk segera mencairkan dana pemilihan kepala daerah (pilkada) buat Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah. Radiogram terpaksa diterbitkan karena banyaknya pemerintah daerah yang masih belum mau mencairkan dana pilkada meski telah menandatangani naskah perjanjian hibah...

      Read More

    • Inpres Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Diluncurkan

      2015-05-27 07:30:36

      JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2015. Peluncuran inpres dilakukan di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (26/5). Selain Menteri PPN/Kepala Bappenas Adrinof Chaniago, tampak sejumlah menteri dan pejabat negara serta...

      Read More

    • Kenalkan Kekhasan Lampung

      2015-05-27 03:19:47

      STRATEGI PEMERINTAHAN Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan 169,21 kilometer persegi yang terbagi ke dalam 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Berdasarkan data kependudukan tahun 2012, "Kota Tapis Berseri" ini dihuni oleh 1.446.160 jiwa. Saat ini, kota yang pada 17 Juni nanti berulang tahun ke-333 merupakan pusat jasa, perdagangan, dan...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

LKPP-Kemendagri Terbitkan Surat Edaran Pengadaan Barang dan Jasa

 

Agus Rahardjo menjelaskan, dalam surat edaran ini, pemerintah meminta kepada instansi di daerah agar melakukan proses penetapan APBD sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga APBD ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

"Karena itu, surat edaran ini ditujukan untuk gubernur dan ketua DPRD provinsi, bupati dan walikota, serta Ketua DPRD kabupaten -kota," ujar dia.

Selain itu, lanjut Agus, kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) maupun Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan diminta melakukan proses pengadaan barang-jasa pemerintah setelah APBD ditetapkan, namun untuk mempercepat proses pengadaan barang-jasa pemerintah maka pengdaaan barang-jasa pemerintah dapat dilakukan setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD disetujui bersama antara kepala daerah dan DPRD.

"Nantinya, penerbitan surat penunjukan penyedia barang-jasa dan penandatanganan kontrak pengdaan barang-jasa pemerintah dapat dilakukan setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan," kata dia.

Agus juga mengungkapkan bahwa hingga Jumat (28/12), pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mampu menciptakan penghematan sebesar Rp12,509 triliun.

"Sampai pagi ini pelelangan atau pengadaan melalui LPSE itu pagu yang telah selesai dikontrakkan sekitar Rp117,284 triliun, dari jumlah itu hasil lelang yang diperoleh adalah Rp104,775 triliun. Ada selisih pagu sekitar Rp12,509 triliun, artinya LPSE berhasil melakukan penghematan anggaran pengadaan sebesar Rp12,509 triliun atau hemat sebesar 10,67 persen," kata dia seperti dikutip Antara.

Ia menjelaskan, dalam periode yang sama, jumlah lelang melalui LPSE mencapai 86.602 lelang dengan pagu Rp144,568 triliun yang diselenggarakan oleh 45.795 panitia lelang, dengan lelang yang telah diselesaikan adalah 76.198 lelang.

"Sampai sekarang, dari 65.318 penyedia barang-jasa yang terverifikasi, kami menolak 486 penyedia dan melakukan blacklist terhadap 63 penyedia barang/jasa," ungkap dia.

Info Penting dan Pegawai