DITJEN OTONOMI DAERAH

  • Mendagri Melantik Penjabat Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, 21 Agustus 2015

  • Upacara Peringatan 17 Agustus 2015 di Lapangan Kantor Kementerian Dalam Negeri

  • Mendagri melantik Penjabat Gubernur Provinsi Sumatera Barat, 15 Agusuts 2015

  • Dirjen Otda pada Rapor Koordinasi Desk Pilkada, 14 Agustus 2015

  • Dirjen Otda pada acara Pembekalan, Serah Terima, dan Bimbingan Teknis Siswa Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Papua dan Papua Barat Wilayah Jawa Timur dan Jawa Barat, 9 dan 14 Agustus 2015

Design by Za Studio

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • Potensi Konflik Pilkada Lebih Tinggi

      2015-08-28 08:03:40

      Potensi Konflik Pilkada Lebih Tinggi Mendagri Minta TNI-Polri Jaga Netralitas AMBON - Potensi konflik pada pilkada serentak ini lebih besar dibandingkan dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden pada 2014.Untuk itu jajaran pemerintah daerah dan aparat keamanan, yakni TNI dan Polri, diimbau untuk menjaga netralitas demi terciptanya pilkada damai. Menteri Dalam Negeri (Mendagri)...

      Read More

    • Bawaslu Petakan Daerah Rawan

      2015-08-28 02:36:23

      PILKADA SERENTAK JAKARTA, KOMPAS- Badan Pengawas Pemilihan Umum akan memberikan perhatian lebih terhadap kabupaten/kota yang ditengarai rawan terjadi pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah. Bawaslu telah meneliti semua kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan pilkada bupati/wali kota dan gubernur pada 9 Desember 2015. Hal itu tercermin dari...

      Read More

    • Kesejahteraan, Senjata Ampuh Rawat Kedaulatan

      2015-08-26 08:19:17

      SAUMLAKI, KOMPAS- Masyarakat perbatasan sudah lama menantikan kesejahteraan dengan daerah lain di Indonesia. Diharapkan, Program Gerakan Pembangunan Terpadu yang sedang digalakkan pemerintah saat ini dapat merealisasikan penantian tersebut. "Ketika masyarakat perbatasan sejahtera, itu menjadi senjata paling ampuh merawat kedaulatan...

      Read More

    • UGD Pilkada di Kemendagri

      2015-08-26 08:05:49

      UGD Pilkada di KemendagriPILKADA serentak 2015 boleh dibilang sebagai t yang akan pilot project sangat menentukan masa depan demokrasi di Tanah Air. Karena itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri harus siap untuk sibuk mendapat tugas tambahan ini. Kesibukan itu tampak di ruangan yang sebelumnya merupakan tempat rapat Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri yang...

      Read More

    • Kepala Daerah Harus Berani Berinovasi

      2015-08-26 07:57:11

      RENCANA pemerintah melindungi kepala daerah dari pemidanaan akibat kesalahan administratif akan dilegalkan dalam bentuk peraturan pemerintah (PP). Aturan tersebut akan mengatur diskresi kepala daerah secara lebih luas.Mensesneg Pratikno berharap dengan PP tersebut kepala daerah berani memunculkan inovasi. “Jangan sampai kemudian pengambil...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

LKPP-Kemendagri Terbitkan Surat Edaran Pengadaan Barang dan Jasa

 

Agus Rahardjo menjelaskan, dalam surat edaran ini, pemerintah meminta kepada instansi di daerah agar melakukan proses penetapan APBD sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga APBD ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

"Karena itu, surat edaran ini ditujukan untuk gubernur dan ketua DPRD provinsi, bupati dan walikota, serta Ketua DPRD kabupaten -kota," ujar dia.

Selain itu, lanjut Agus, kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) maupun Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan diminta melakukan proses pengadaan barang-jasa pemerintah setelah APBD ditetapkan, namun untuk mempercepat proses pengadaan barang-jasa pemerintah maka pengdaaan barang-jasa pemerintah dapat dilakukan setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD disetujui bersama antara kepala daerah dan DPRD.

"Nantinya, penerbitan surat penunjukan penyedia barang-jasa dan penandatanganan kontrak pengdaan barang-jasa pemerintah dapat dilakukan setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan," kata dia.

Agus juga mengungkapkan bahwa hingga Jumat (28/12), pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mampu menciptakan penghematan sebesar Rp12,509 triliun.

"Sampai pagi ini pelelangan atau pengadaan melalui LPSE itu pagu yang telah selesai dikontrakkan sekitar Rp117,284 triliun, dari jumlah itu hasil lelang yang diperoleh adalah Rp104,775 triliun. Ada selisih pagu sekitar Rp12,509 triliun, artinya LPSE berhasil melakukan penghematan anggaran pengadaan sebesar Rp12,509 triliun atau hemat sebesar 10,67 persen," kata dia seperti dikutip Antara.

Ia menjelaskan, dalam periode yang sama, jumlah lelang melalui LPSE mencapai 86.602 lelang dengan pagu Rp144,568 triliun yang diselenggarakan oleh 45.795 panitia lelang, dengan lelang yang telah diselesaikan adalah 76.198 lelang.

"Sampai sekarang, dari 65.318 penyedia barang-jasa yang terverifikasi, kami menolak 486 penyedia dan melakukan blacklist terhadap 63 penyedia barang/jasa," ungkap dia.

Info Penting dan Pegawai