DITJEN OTONOMI DAERAH

  • Plt. Dirjen Otda sebagai Narasumber pada Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2015, 11 Maret 2015

  • Plt. Dirjen Otda pada rapat konsolidasi tim penyusun pengaturan UU No. 23 Tahun 2014 & UU No. 2 Tahun 2015, 5 Maret 2015

  • Plt. Dirjen Otda pada Kunjungan US Profesional Fellows Program Visit To Indonesia, 3 Maret 2015

  • Kunjungan Delegasi Pejabat Pemerintah Iraq ke Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, 2 Maret 2015

  • Mendagri bersama DPR RI pada sidang Paripurna pengesahan RUU Penetapan Perppu 1 Thn2014 dan RUU Penetapan Perppu 2 Thn 2014 menjadi Undang-Undang, 20 Januari 2015

Design by Za Studio

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • Kemdagri : Anggaran Pilkada Tanggung Jawab Daerah

      2015-03-30 08:25:38

      [JAKARTA] Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) menolak memberikan bantuan dana untuk daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. Sebab, anggaran pilkada merupakan tanggung jawab daerah. "Ada satu daerah yaitu Majene, Sulawesi Barat yang meminta mengajukan anggaran pilkada ke kami sebesar Rp 13 miliar. Biaya...

      Read More

    • Membatasi Biaya, Menutup celah Korupsi

      2015-03-30 08:09:08

      Membatasi Biaya, Menutup celah KorupsiKAMPANYE PILKADA Untuk pertama kalinya, besaran belanja untuk kampanye saat pemilihan kepala-wakil kepala daerah akan dibatasi. Pembatasan diyakini bisa mencegah calon terpilih terjebak korupsi saat menjabat. Selain itu, bisa menjadi cikal bakal lahirnya aturan serupa pada pemilu legislatif atau pemilu presiden. Ratusan kepala dan wakil kepala...

      Read More

    • RENCANA KERJA PEMERINTAH 2016

      2015-03-30 07:04:37

            Pembangunan Infrastruktur Tetap jadi Prioritas JAKARTA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam menyusun rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2016 terus memprioritaskan dan mempercepat pembangunan infrastruktur. Hal ini dilakukan Bappenas guna menyelesaikan berbagai...

      Read More

    • DPR Sepakat Pilkada Digelar 9 Desember 2015

      2015-03-30 06:41:47

      JAKARTA, (PR) - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat internal secara tertutup membahas rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Komisi II sepakat dengan usulan KPU, pelaksanaan  pilkada serentak digelar pada 9 Desember 2015. Sementara untuk penjadwalan minta disederhanakan. "Jangan diperpanjang seperti dalam verifikasi, parpol...

      Read More

    • DPR Bentuk Panja Pilkada

      2015-03-30 04:28:36

      JAKARTA- Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy mengatakan, Komisi II telah sepakat membentuk panitia kerja (Panja) pemilihan kepala daerah (Pilkada). Panja ini bertujuan untuk masukan kepada KPU dan Bawaslu dalam membuat Peraturan KPU (PKPU) dan peraturan Bawaslu untuk menjaga agar substansi tidak bertentangan  dengan UU Pilkada yang sudah...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

LKPP-Kemendagri Terbitkan Surat Edaran Pengadaan Barang dan Jasa

 

Agus Rahardjo menjelaskan, dalam surat edaran ini, pemerintah meminta kepada instansi di daerah agar melakukan proses penetapan APBD sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga APBD ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

"Karena itu, surat edaran ini ditujukan untuk gubernur dan ketua DPRD provinsi, bupati dan walikota, serta Ketua DPRD kabupaten -kota," ujar dia.

Selain itu, lanjut Agus, kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) maupun Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan diminta melakukan proses pengadaan barang-jasa pemerintah setelah APBD ditetapkan, namun untuk mempercepat proses pengadaan barang-jasa pemerintah maka pengdaaan barang-jasa pemerintah dapat dilakukan setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD disetujui bersama antara kepala daerah dan DPRD.

"Nantinya, penerbitan surat penunjukan penyedia barang-jasa dan penandatanganan kontrak pengdaan barang-jasa pemerintah dapat dilakukan setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan," kata dia.

Agus juga mengungkapkan bahwa hingga Jumat (28/12), pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mampu menciptakan penghematan sebesar Rp12,509 triliun.

"Sampai pagi ini pelelangan atau pengadaan melalui LPSE itu pagu yang telah selesai dikontrakkan sekitar Rp117,284 triliun, dari jumlah itu hasil lelang yang diperoleh adalah Rp104,775 triliun. Ada selisih pagu sekitar Rp12,509 triliun, artinya LPSE berhasil melakukan penghematan anggaran pengadaan sebesar Rp12,509 triliun atau hemat sebesar 10,67 persen," kata dia seperti dikutip Antara.

Ia menjelaskan, dalam periode yang sama, jumlah lelang melalui LPSE mencapai 86.602 lelang dengan pagu Rp144,568 triliun yang diselenggarakan oleh 45.795 panitia lelang, dengan lelang yang telah diselesaikan adalah 76.198 lelang.

"Sampai sekarang, dari 65.318 penyedia barang-jasa yang terverifikasi, kami menolak 486 penyedia dan melakukan blacklist terhadap 63 penyedia barang/jasa," ungkap dia.

Info Penting dan Pegawai

SPM dan NSPK

Visitors Counter

1.png0.png7.png1.png8.png9.png
Today605
Yesterday681
This week605
This month31048
Total107189

Who Is Online

12
Online

Monday, 30 March 2015 12:49
Powered by CoalaWeb

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"