DITJEN OTONOMI DAERAH

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • Tujuh Gubernur Dilantik Presiden

      2016-02-09 08:07:24

      JAKARTA -- Presiden Joko Widodo akan segera melantik tujuh gubernur hasil pilkada serentak di Istana Negara. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan, pelantikan tersebut akan digelar pada Jumat, 12 Februari 2016."Pelantikan tanggal 12 Februari di istana," tegas Tjahjo lewat pesan singkat, Ahad (7/2). Tujuh gubernur yang akan dilantik yakni...

      Read More

    • Biaya Penyelenggaraan Ditanggung Pusat

      2016-02-09 03:03:58

      JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Dalam Negeri mengubah skema pembiayaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang sebelumnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan disokong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kini bersumber dari APBN didukung APBD.Perubahan ini tercantum...

      Read More

    • Tahapan Pilkada Tunggu Revisi Rampung

      2016-02-05 08:49:06

      Tahapan Pilkada Tunggu Revisi RampungJAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menargetkan revisi Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pemilihan Kepala Daerah rampung sebelum Agustus 2016. Tjahjo berharap pembahasan revisi ini tak bertele-tele karena tahapan pilkada tahun depan sudah dimulai pada tahun ini."Tidak akan alot.Kami sudah undang berbagai pihak untuk memberikan masukan...

      Read More

    • Lindungi Masyarakat Adat dengan Perdasus

      2016-02-05 01:21:36

      Metrotvnews.com, Kutai Barat: Terkikisnya wilayah hutan adat menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan hidup masyarakat adat di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah daerah (pemda) perlu membuat peraturan daerah khusus (perdasus) untuk mengatasinya."Kami mengalami banyak masalah terkait dengan kepemilikan dan hak atas lahan," ujar Kabid Hukum...

      Read More

    • Pelantikan Kepala daerah Berjenjang Perkuat Koordinasi

      2016-02-04 09:14:05

      JAKARTA- Pelantikan kepala daerah yang dilakukan secara berjenjang, yakni gubernur dilantik presiden dan bupati/wali kota dilantik gubernur, diharapkan semakin memperkuat koordinasi. Model pelantikan yang diatur rezim Undang-Undang (UU) Nomor 8/2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Menjadi UU...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

LKPP-Kemendagri Terbitkan Surat Edaran Pengadaan Barang dan Jasa

 

Agus Rahardjo menjelaskan, dalam surat edaran ini, pemerintah meminta kepada instansi di daerah agar melakukan proses penetapan APBD sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga APBD ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

"Karena itu, surat edaran ini ditujukan untuk gubernur dan ketua DPRD provinsi, bupati dan walikota, serta Ketua DPRD kabupaten -kota," ujar dia.

Selain itu, lanjut Agus, kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) maupun Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan diminta melakukan proses pengadaan barang-jasa pemerintah setelah APBD ditetapkan, namun untuk mempercepat proses pengadaan barang-jasa pemerintah maka pengdaaan barang-jasa pemerintah dapat dilakukan setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD disetujui bersama antara kepala daerah dan DPRD.

"Nantinya, penerbitan surat penunjukan penyedia barang-jasa dan penandatanganan kontrak pengdaan barang-jasa pemerintah dapat dilakukan setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan," kata dia.

Agus juga mengungkapkan bahwa hingga Jumat (28/12), pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mampu menciptakan penghematan sebesar Rp12,509 triliun.

"Sampai pagi ini pelelangan atau pengadaan melalui LPSE itu pagu yang telah selesai dikontrakkan sekitar Rp117,284 triliun, dari jumlah itu hasil lelang yang diperoleh adalah Rp104,775 triliun. Ada selisih pagu sekitar Rp12,509 triliun, artinya LPSE berhasil melakukan penghematan anggaran pengadaan sebesar Rp12,509 triliun atau hemat sebesar 10,67 persen," kata dia seperti dikutip Antara.

Ia menjelaskan, dalam periode yang sama, jumlah lelang melalui LPSE mencapai 86.602 lelang dengan pagu Rp144,568 triliun yang diselenggarakan oleh 45.795 panitia lelang, dengan lelang yang telah diselesaikan adalah 76.198 lelang.

"Sampai sekarang, dari 65.318 penyedia barang-jasa yang terverifikasi, kami menolak 486 penyedia dan melakukan blacklist terhadap 63 penyedia barang/jasa," ungkap dia.

Edisi 1

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

Edisi 2

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

Edisi 3

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

Edisi 4

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

Edisi 5

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

Edisi Khusus

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

WebHostingLab.org

Info Penting dan Pegawai

Rakornas Pilkada Serentak

Pilkada Banten 9 Desember 2015

Visitors Counter

3.png9.png6.png4.png8.png5.png
Today788
Yesterday784
This week1572
This month9603
Total396485

Who Is Online

9
Online

Tuesday, 09 February 2016 11:31
Powered by CoalaWeb