Wednesday November 26, 2014
  • Presiden bersama seluruh gubernur republik indonesia, 24 November 2014
  • Dirjen otda pada acr Konsultasi Penyusunan Tata Tartib DPRD Prov Aceh Priode 2014-2019, 20 November 2014
  • Pelantikan Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara, 19 November 2014
  • Dirjen otda pada rapat koordinasi dgn KPU Prov.Kalteng dan Kab.Kotim Pelaksanaan Pilkada Serentak, 19 November 2014
  • Terima kasih Bapak Gamawan Fauzi, selamat datang Bapak Tjahjo Kumolo sebagai Mendagri periode 2014-2019
  • Dirjen otda pada acara bincang pagi Metro TV terkait PLT Gubenur DKI Jakarta, 31 Oktober 2014
  • Dirjen otda membuka pertemuan pusda mempersiapkan pemerintah daerah guna menghadapi pasar tunggal ASEAN 2015, 29 Oktober 2014
  • Mendagri pada upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-86 tahun 2014, 28 Oktober 2014
  • Dirjen otda pada Wawancara Plt Gub DKI Jakarta dgn TV ONE, 24 Oktober 2014
  • Newsletter (Info Otda) sbg Media Informasi Ditjen Otda
News Feeds:
Pemerintah Tetapkan 26 Daerah Perbatasan Sebagai PKSN PDF Cetak E-mail
Oleh Administrator   
Selasa, 06 November 2012 10:19

Skalanews - Agar pembangunan di wilayah perbatasan lebih fokus, pemerintah menetapkan 26 wilayah di perbatasan sebagai Pusat kegiatan Strategis Nasional atau PKSN. Penetapan 26 PKSN itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

26 PKSN itu tersebar di sepuluh provinsi yang wilayahnya masuk wilayah perbatasan. Daerahnya antara lain Sabang di Aceh, Dumai di Riau, Batam dan Ranai di Kepulauan Riau, Paloh-Aruk, Jagoi Babang, Entikong, Jasa dan Nangau Badau di Kalimantan Barat, Daruba di Maluku dan Maluku Utara dan Tanah Merah dan Merauke di Papua.


Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, yang juga kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan mengatakan badan yang dipimpinnya akan terus menggenjot percepatan pembangunan di 26 PKSN itu.

"Tugas berat yang harus segera dilakukan pemerintah saat ini adalah mempercepat pembangunan PKSN di perbatasan," kata dia Jakarta, Senin (5/11). 

PKSN merupakan bentuk kesepakatan antara BNPP dengan kementerian dan lembaga negara terkait untuk kelola daerah perbatasan. Kesepakatan tentang PKSN ikut melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota perbatasan.

Dikatakan Gamawan, pengembangan di perbatasan saat ini yang diperlukan adalah sistem transportasi laut.  Untuk menjawab permasalahan akses dan pengembangan potensi laut, seperti di Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Maluku dan Maluku Utara. (gus/mvw)

LAST_UPDATED2
 

Search

Find Us on

Info Penting

Perlombaan Pengucapan Panca Prasetya Kopri Dalam Rangka Peringatan HUT Kopri Ke-43 Tahun 2014
Kebijakan Penghematan lingkup Kementerian Dalam Negeri
SE NOMOR 121/6636/SJ ttg Pengisian Jabatan Gubernur,Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota
SE HK 03.03/III/3555/2014 ttg Pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Fasilitas Kesehatan
Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Program Profesi Kepamongprajaan IPD Angkatan II TA. 2014/2015
Perppu No 2 Tentang Pemerintahan Daerah
UU No 23 Tentang Pemerintahan Daerah
Perppu No 1 Tentang Pilkada
UU No 22 Tentang Pilkada
Pengumuman Beasiswa S2 Public Policy and Good Governance (PPGG) 2015
Tindak Lanjut SE No. 446/4789/SJ Tentang Tenaga Kesehatan
SE No. 446/4789/SJ ttg Pemerataan Tenaga Kesehatan Di Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Dasar Milik Pemerintah Daerah
SE No. 555/4802/SJ ttg Penyediaan Informasi Pelayanan Minimal (SPM) Pada Website Pemerintahan Daerah
Fasilitasi Pengawasan Pemilukada Provinsi dan Kabupaten/Kota
Penawaran Beasiswa Pemerintah Singapura
Pembentukan Pimpinan, Penyusunan Tata Tertib dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Permendagri No. 41 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Lingkup Kemendagri
Formasi Pengadaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
PMK 224 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemanatauan dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah
SE. 160/2910/OTDA (Usul Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014
Optimalisasi Penyelenggaraan Simpeg di Lingkungan Kemendagri
SE Mendagri No.450.12/3302/SJ Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat
Program Beasiswa Magister CIO dan LTI 2014
SE Perubahan Penggunaan Istilah
Tawaran Beasiswa Korea International Cooperation Agency Tahun 2014
SE Mendagri No.120/1934/Sj Tanggal 17 April 2014
SE Mendagri No. 120/1235/Sj Tanggal 10 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/1102/Sj Tanggal 3 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/767/Sj Tanggal 11 Februari 2014
Matrik Monev Kinerja Penganggaran Lingkup Ditjen Otda
Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan OTSUS Papua & Papua Barat di K/L

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2936
mod_vvisit_counterYesterday3692
mod_vvisit_counterThis week13393
mod_vvisit_counterLast week27688
mod_vvisit_counterThis month91970
mod_vvisit_counterLast month118660
mod_vvisit_counterAll days2317294

News Letter 2013

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"

Kontak
DITJEN OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
JL. Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat 10110
http ://www.otda.kemendagri.go.id
bagren_otda@kemendagri.go.id
No Telp/Fax : 021-34833648 (T.U Ditjen Otda), 021-3859335 (Bagren Otda)
Visi Ditjen Otonomi Daerah:
Terdepan dalam Memantapkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah yang Desentralistik dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Copyright © 2014. ditjen Otda.

Copyright © 2012 Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. All Rights Reserved.