DITJEN OTONOMI DAERAH

  • Mendagri bersama DPR RI pada sidang Paripurna pengesahan RUU Penetapan Perppu 1 Thn2014 dan RUU Penetapan Perppu 2 Thn 2014 menjadi Undang-Undang, 20 Januari 2015

  • Mendagri pada rapat kerja bersama Komisi II DPR-RI, 15 s.d 16 Januari 2015

  • Plt. Dirjen Otda membuka rapat membahas tindaklanjut UU 23 Tahun 2014, 7 Januari 2015

  • Mendagri pada Rapat Koordinasi dengan Ditjen Otda dan Ditjen Kesbangpol, 6 Januari 2015

  • Mendagri pada Rapat koordinasi dengan para wartawan/pers, 6 Januari 2015

Design by Za Studio

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • Jokowi Resmikan Pelayan Satu Pintu

      2015-01-27 06:03:58

      Jokowi Resmikan Pelayanan Satu Pintu JAKARTA – Presiden JokoWidodo (Jokowi) meresmikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Senin (26/1). Keberadaan PTSP sangat penting untuk mempercepat investasi dan mendorong per­ tumbuhan ekonomi. “Ini merupakan langkah awal, dengan mengumpulkan...

      Read More

    • Kepala Daerah sebagai Agen Utama Perubahan

      2015-01-27 05:36:25

      Kepala Daerah sebagai Agen Utama Perubahan Pada 2015 ini rencananya pilkada akan diselenggarakan di 239 kabupaten/kota di Indonesia. Terlepas dari perdebatan dan keputusan akhir apakah Pilkada melalui DPRD atau melalui pemilu langsung dari masyarakat, kepala daerah yang akhirnya terpilih harus benar-benar memiliki kompetensi yang mumpuni dan...

      Read More

    • Tahapan Pilkada Serentak Disederhanakan

      2015-01-26 08:58:35

      Tahapan Pilkada Serentak Disederhanakan Komisi II DPR sepakat mempersingkat tahapan pilkada serentak. Keputusan tersebut diambil setelah mendengar kan masukan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) saat rapat konsultasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (22/1). “Komisi II DPR meminta KPU agar...

      Read More

    • Pembangunan Pusat dan Daerah Harus Sinkron

      2015-01-26 04:28:48

      Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat Kembalikan 106 Perda Bermasalah DEMI mengejar target pertumbuhan ekonomi hingga 5,8%tahun ini, Presiden Joko Widodo menginstruksikan para menteridan kepala daerah untuk memastikan penyerapan anggaran di atas 90%. Ia punmenugaskan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memantau...

      Read More

    • Jokowi Minta Penyerapan Anggaran di Atas 90%

      2015-01-26 04:17:45

      DEMI mengejar target pertumbuhan ekonomi hingga 5,8%tahun ini, Presiden Joko Widodo menginstruksikan para menteridan kepala daerah untuk memastikan penyerapan anggaran di atas 90%. Ia punmenugaskan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memantau pelaksanaannya."Penyerapan anggaran harus di atas 90% (untuk) semua kabupaten,...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

Pemerintah Tetapkan 26 Daerah Perbatasan Sebagai PKSN


Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, yang juga kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan mengatakan badan yang dipimpinnya akan terus menggenjot percepatan pembangunan di 26 PKSN itu.

"Tugas berat yang harus segera dilakukan pemerintah saat ini adalah mempercepat pembangunan PKSN di perbatasan," kata dia Jakarta, Senin (5/11). 

PKSN merupakan bentuk kesepakatan antara BNPP dengan kementerian dan lembaga negara terkait untuk kelola daerah perbatasan. Kesepakatan tentang PKSN ikut melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota perbatasan.

Dikatakan Gamawan, pengembangan di perbatasan saat ini yang diperlukan adalah sistem transportasi laut.  Untuk menjawab permasalahan akses dan pengembangan potensi laut, seperti di Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Maluku dan Maluku Utara. (gus/mvw)

Info Penting dan Pegawai

SPM dan NSPK

Visitors Counter

0.png3.png3.png4.png2.png5.png
Today558
Yesterday1050
This week1608
This month26688
Total33425

Who Is Online

9
Online

Tuesday, 27 January 2015 08:15
Powered by CoalaWeb

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"