Friday July 25, 2014
  • Dirjen Otda dan sesditjen otda pada Apel Pagi lingkup Ditjen Otonomi Daerah, 25 Juli 2014
  • Mendagri pada acr buka bersama dengan wartawan pokja kemendagri, 23 Juli 2014
  • dirjen otda pada wawancara otonomi daerah di TV ONE, 21 Juli 2014
  • Dirjen Otda pada diskusi media penguatan platform otonomi daerah, 17 Juli 2014
  • Dirjen otda dlm peninjauan hasil Pilpres 2014 di Kec Batam Kota, 11 Juli 2014
  • Dirjen otda pada rapat persiapan pelaksanaan pilpres tahun 2014 di sumatera barat
  • Dirjen Otda dalam executive leadership program in service delivery-AIPD, Sydney 22 s.d 24 Juni 2014
  • Dirjen otda dalam seminar nasional IKAPTK Tahun 2014, 21 Juni 2014
  • mendagri pada rapat paripurna DPR-RI tentang pengesahan RUU 3 DOB, 24 Juni 2014
  • Presiden RI pada Pelantikan Praja IPDN Angkatan XXI, 14 Juni 2014
  • Dirjen OTDA bersama Gub Aceh dan Wali Nanggroe dlm perundingan ttg penyelesaian qanun bendera & RPP kewenangan Pemerintah di Aceh, 16 Juni 2014
  • Sesditjen Otda Menyerahkan Keppres Pemberhentian Sementara Ir. H. Joko Widodo Sbg Gub DKI Jakarta Masjab 2012-2017
  • Newsletter (Info Otda) sbg Media Informasi Ditjen Otda
News Feeds:
Pemerintah Tetapkan 26 Daerah Perbatasan Sebagai PKSN PDF Cetak E-mail
Oleh Administrator   
Selasa, 06 November 2012 10:19

Skalanews - Agar pembangunan di wilayah perbatasan lebih fokus, pemerintah menetapkan 26 wilayah di perbatasan sebagai Pusat kegiatan Strategis Nasional atau PKSN. Penetapan 26 PKSN itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

26 PKSN itu tersebar di sepuluh provinsi yang wilayahnya masuk wilayah perbatasan. Daerahnya antara lain Sabang di Aceh, Dumai di Riau, Batam dan Ranai di Kepulauan Riau, Paloh-Aruk, Jagoi Babang, Entikong, Jasa dan Nangau Badau di Kalimantan Barat, Daruba di Maluku dan Maluku Utara dan Tanah Merah dan Merauke di Papua.


Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, yang juga kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan mengatakan badan yang dipimpinnya akan terus menggenjot percepatan pembangunan di 26 PKSN itu.

"Tugas berat yang harus segera dilakukan pemerintah saat ini adalah mempercepat pembangunan PKSN di perbatasan," kata dia Jakarta, Senin (5/11). 

PKSN merupakan bentuk kesepakatan antara BNPP dengan kementerian dan lembaga negara terkait untuk kelola daerah perbatasan. Kesepakatan tentang PKSN ikut melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota perbatasan.

Dikatakan Gamawan, pengembangan di perbatasan saat ini yang diperlukan adalah sistem transportasi laut.  Untuk menjawab permasalahan akses dan pengembangan potensi laut, seperti di Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Maluku dan Maluku Utara. (gus/mvw)

LAST_UPDATED2
 

Search

Find Us on

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1768
mod_vvisit_counterYesterday4149
mod_vvisit_counterThis week24105
mod_vvisit_counterLast week28643
mod_vvisit_counterThis month107536
mod_vvisit_counterLast month129580
mod_vvisit_counterAll days1798946

News Letter 2013

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"

Kontak
DITJEN OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
JL. Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat 10110
http ://www.otda.kemendagri.go.id
bagren_otda@kemendagri.go.id
No Telp/Fax : 021-34833648 (T.U Ditjen Otda), 021-3859335 (Bagren Otda)
Visi Ditjen Otonomi Daerah:
Terdepan dalam Memantapkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah yang Desentralistik dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Copyright © 2014. ditjen Otda.

Copyright © 2012 Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. All Rights Reserved.