DITJEN OTONOMI DAERAH

  • Mendagri bersama DPR RI pada sidang Paripurna pengesahan RUU Penetapan Perppu 1 Thn2014 dan RUU Penetapan Perppu 2 Thn 2014 menjadi Undang-Undang, 20 Januari 2015

  • Mendagri pada rapat kerja bersama Komisi II DPR-RI, 15 s.d 16 Januari 2015

  • Plt. Dirjen Otda membuka rapat membahas tindaklanjut UU 23 Tahun 2014, 7 Januari 2015

  • Mendagri pada Rapat Koordinasi dengan Ditjen Otda dan Ditjen Kesbangpol, 6 Januari 2015

  • Mendagri pada Rapat koordinasi dengan para wartawan/pers, 6 Januari 2015

Design by Za Studio

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • DPR Optimistis Politik Uang Pilkada Bisa Dicegah

      2015-03-03 03:18:19

      WAKIL Ketua Komisi II DPR Lukman Edy yakin politik uang dalam pelaksanan pilkada langsung secara serentak dapat dicegah dengan sistem diskualifiaksi bagi calon dan parpol yang terbukti melakukan politik uang. "Revisi UU Pilkada memiliki perubahan dibandingkan yang lama, ada substansi yang menyebabkan calon itu kena diskualifiklasi ketika...

      Read More

    • Hindari Konflik, JK Ingatkan Soal Kemajuan Dan Keadilan

      2015-03-03 02:27:47

      Buka Rakernas APPSI, JK Terkenag Masa Lalu Di Ambon Untuk menghindari terjadinya konflik di suatu daerah, wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK), mengingatkan seluruh pimpinan di daerah, yakni gubernur. walikota dan bupati untuk mengingat dua hal yakni terkait kemajuan dan keadilan. Jika kedua hal ini bisa diperhatikan maka jika kedua...

      Read More

    • KPU Segera Bahas Jadwal dan Tahapan

      2015-02-27 07:32:50

      JAKARTA, KOMPAS- Komisi Pemilihan Umum terus merampungkan 10 peraturan KPU terkait pemilihan kepala daerah serentak, di antaranya berisi tahapan  dan jadwal pelaksanaan pilkada. Menurut rencana, awal April, peraturan KPU itu dibawa ke Komisi II DPR guna dibahas. Hal itu dikatakan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di Jakarta, Kamis (26/2). Hadar...

      Read More

    • Kepala Daerah agar Berani Memutuskan

      2015-02-27 06:53:59

      RAKERNAS APPSI AMBON, KOMPAS- Demi kepastian pelaksanaan program pusat di daerah mulai dari pembangunan infrastruktur, stabilitas produktivitas pertanian, hingga peningkatan investasi, para kepala daerah diharapkan tak ragu mengambil keputusan jika terkait aspek anggaran ataupun hukum dalam setiap kebijakannya. Hal tersebut disebutkan Wakil...

      Read More

    • Mulai Membatasi Politik Dinasti

      2015-02-27 06:39:20

      Mulai Membatasi Politik Dinasti Pembatasan politik dinasti menjadi salah satu topik bahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang disahkan, baru-baru ini. Calon tidak boleh memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan atau garis keturunan pertama lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu; ayah, ibu, mertua, paman,...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

Banda Aceh nominator IGA Award

BANDA ACEH - Pemerintah Kota Banda Aceh kembali dinominasikan sebagai salah satu Pemerintah Kota di Indonesia yang akan menerima penghargaan Innovative Government Award (IGA) tahun 2012. Nominasi serupa juga pernah diraih Pemko pada tahun 2011 lalu.

Kepastian Pemerintah Kota Banda Aceh masuk nominasi ini diumumkan saat acara Seminar Sosialisasi Pemberian IGA Award tahun 2012, Senin (8/10), di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggraeni, menyerahkan dokumen nominasi tersebut kepada Wakil Walikota Banda Aceh, Hj Illiza Sa’aduddin Djamal SE saat acara seminar berlangsung.

Diah Anggraeni mengatakan, Pemerintah Kota Banda Aceh, bersama Pemko Serdang Bedagai, Ogan Komering Ilir, serta 27 pemerintah daerah lainnya berhasil masuk nominasi setelah dilakukan hasil kajian oleh tim ahli IGA dari Kementerian Dalam Negeri.

Dikatakannya, Untuk menentukan pemenang IGA tahun 2012, tim ahli IGA dari Kementerian Dalam Negeri nantinya kembali melakukan uji lapangan dan penilaian terhadap 12 Pemda nominator unggulan dari 30 nominator yang telah diseleksi terlebih dahulu, dengan parameter keberhasilan Pemda dalam menurunkan jumlah penduduk miskin sebagai salah-satu target pencapaian tujuan pembangunan millenium, parameter implementasi dan dampak program inovatif, serta masukan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi.

“Selanjutnya, berdasarkan hasil penilaian, nantinya akan di tetapkan empat pemda sebagai calon pemenang IGA tahun 2012. Kemudian Mendagri akan menetapkan dan menganugerahkan kepada empat pemenang IGA tersebut sesuai dengan katagori inovasi yang dilakukan Pemda,” jelas Diah Angraeni.

Sementara itu, Wakil Walikota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal mengatakan, keberhasilan Pemko Banda Aceh masuk ke nominasi ini merupakan hasil kerjasama aparatur pemerintah jajaran Pemko, dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat kota dalam mendukung setiap program pemerintah. “Ini merupakan tahun kedua kita masuk nominasi, semoga tahun ini kita mampu meraihnya,” harap Illiza.(rel/yat)

Pembinaan Pemerintah Daerah

DIAH Anggraeni JUGA mengatakan, alasan pemberian award ini, karena dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, banyak Pemda yang melakukan innovasi dalam memajukan daerahnya demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Kementerian Dalam Negeri mencermati berbagai kreatifitas dan inovasi Pemda tersebut. Sehingga diapresiasi dan diberikan penghargaan ini,” papar Diah.

Menurutnya, program pemberian penghargaan ini merupakan salah-satu bentuk pembinaan yang dilakukan Kemendagri atas penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 219 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pemberian penghargaan pemerintah daerah inovatif ini mulai dilaksanakan pada tahun 2007.

Info Penting dan Pegawai

SPM dan NSPK

Visitors Counter

0.png8.png3.png1.png9.png9.png
Today3568
Yesterday1247
This week5975
This month7058
Total83199

Who Is Online

7
Online

Wednesday, 04 March 2015 18:38
Powered by CoalaWeb

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"