DITJEN OTONOMI DAERAH

  • Mendagri Melantik Penjabat Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, 21 Agustus 2015

  • Upacara Peringatan 17 Agustus 2015 di Lapangan Kantor Kementerian Dalam Negeri

  • Mendagri melantik Penjabat Gubernur Provinsi Sumatera Barat, 15 Agusuts 2015

  • Dirjen Otda pada Rapor Koordinasi Desk Pilkada, 14 Agustus 2015

  • Dirjen Otda pada acara Pembekalan, Serah Terima, dan Bimbingan Teknis Siswa Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Papua dan Papua Barat Wilayah Jawa Timur dan Jawa Barat, 9 dan 14 Agustus 2015

Design by Za Studio

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • Potensi Konflik Pilkada Lebih Tinggi

      2015-08-28 08:03:40

      Potensi Konflik Pilkada Lebih Tinggi Mendagri Minta TNI-Polri Jaga Netralitas AMBON - Potensi konflik pada pilkada serentak ini lebih besar dibandingkan dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden pada 2014.Untuk itu jajaran pemerintah daerah dan aparat keamanan, yakni TNI dan Polri, diimbau untuk menjaga netralitas demi terciptanya pilkada damai. Menteri Dalam Negeri (Mendagri)...

      Read More

    • Bawaslu Petakan Daerah Rawan

      2015-08-28 02:36:23

      PILKADA SERENTAK JAKARTA, KOMPAS- Badan Pengawas Pemilihan Umum akan memberikan perhatian lebih terhadap kabupaten/kota yang ditengarai rawan terjadi pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah. Bawaslu telah meneliti semua kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan pilkada bupati/wali kota dan gubernur pada 9 Desember 2015. Hal itu tercermin dari...

      Read More

    • Kesejahteraan, Senjata Ampuh Rawat Kedaulatan

      2015-08-26 08:19:17

      SAUMLAKI, KOMPAS- Masyarakat perbatasan sudah lama menantikan kesejahteraan dengan daerah lain di Indonesia. Diharapkan, Program Gerakan Pembangunan Terpadu yang sedang digalakkan pemerintah saat ini dapat merealisasikan penantian tersebut. "Ketika masyarakat perbatasan sejahtera, itu menjadi senjata paling ampuh merawat kedaulatan...

      Read More

    • UGD Pilkada di Kemendagri

      2015-08-26 08:05:49

      UGD Pilkada di KemendagriPILKADA serentak 2015 boleh dibilang sebagai t yang akan pilot project sangat menentukan masa depan demokrasi di Tanah Air. Karena itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri harus siap untuk sibuk mendapat tugas tambahan ini. Kesibukan itu tampak di ruangan yang sebelumnya merupakan tempat rapat Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri yang...

      Read More

    • Kepala Daerah Harus Berani Berinovasi

      2015-08-26 07:57:11

      RENCANA pemerintah melindungi kepala daerah dari pemidanaan akibat kesalahan administratif akan dilegalkan dalam bentuk peraturan pemerintah (PP). Aturan tersebut akan mengatur diskresi kepala daerah secara lebih luas.Mensesneg Pratikno berharap dengan PP tersebut kepala daerah berani memunculkan inovasi. “Jangan sampai kemudian pengambil...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

Percepatan Standar Pelayanan Minimal di Daerah

Masing-masing SPM telah ditetapkan tersebut, memiliki karakteristik yang berbeda baik dari jumlah jenis pelayanan, jumlah indikator maupun target capaian. Setidaknya dari 15 (lima belas) SPM yang sudah ditetapkan terdapat 13 (tiga belas) SPM yang target capaiannya antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, 1 (satu) SPM dengan target capaian tahun 2016 dan 1(satu) SPM dengan target capaian tahun 2025.

Terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/LPNK yang telah menetapkan SPM telah melakukan berbagai upaya diantaranya dengan mengirimkan Surat Edaran kepada Kepala Daerah dan DPRD dan juga kepada Kementerian yang mengeluarkan SPM, disamping itu dilakukan rapat-rapat koordinasi dan Sosialisasi baik di Pusat maupun di Daerah serta fasilitasi langsung ke daerah, yang hasilnya menunjukan bahwa penerapan SPM di Daerah berbeda-beda ada yang masih dalam tahap sosialisasi, penyusunan rencana pencapaian dan pembiayaan, pengintegrasian dalam dokumen perencanaan, pelaksanaan pencapaian dan ada daerah yang telah menyampaikan laporan realisasi pencapaian SPM. Penerapan dan pencapaian SPM dengan karakteritik yang variatif ini nampaknya disebabkan belum adanya pemahaman yang sama baik di Pusat maupun di Daerah, minimnya sumber daya baik anggaran maupun personil pengelola di Daerah, banyaknya indikator yang harus dicapai serta belum adanya arah kebijakan yang terpadu yang harus dilakukan oleh pemangku kepentingan baik oleh Pemerintah maupun Pemerintahan Daerah. Disamping itu, di Pusat masih adanya persepsi dan pemahaman yang berbeda dalam merumuskan jenis pelayanan dasar dan indikator capaian. Mengingat kondisi seperti ini, maka daerah kurang optimal dalam mencapai target capaian SPM yang telah ditentukan.

Dengan telah ditetapkannya 15 SPM tersebut, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Teknis melakukan pembinaan baik secara umum oleh Kementerian Dalam Negeri maupun secara teknis oleh Kementerian/ LPNK dengan cara memfasilitasi penerapan SPM pada penyiapan berbagai instrumen dan petunjuk pelaksanaan serta fasilitasi penerapan dan pencapaian SPM di Daerah. Sedangkan Daerah melakukan penerapan dan pencapaian SPM dengan tahapan antara lain sosialisasi, penyusunan rencana pencapaian dan pembiayaan, pengintegrasian dalam dokumen perencanaan, pelaksanaan pencapaian, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Beberapa kebijakan yang telah dilalukan oleh Kementerian Dalam Negeri antara lain (1) Penerbitan Surat Edaran Nomor 100/1023/SJ/ Tanggal 26 Maret 2013 Tentang Percepatan Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang disampaikan kepada Gubernur dan Bupti/Walikota di Seluruh Indonesia yang berisikan. (2) Penyusunan Pedoman Percepatan Penerapan SPM di Daerah. Berupa Panduan berisikan gambaran umum SPM mulai dari kerangka regulasi, pengertian dan status keberadaan SPM. Disamping itu pedoman berisikan panduan teknis penerapan SPM antara lain cara-cara dan mekanisme penyusunan rencana dan pencapaian serta tahapan penyusunan rencana capaian SPM di daerah. (3) Penyusunan Road Map Penerapan SPM Tahun 2013- 2019. Road Map Penerapan SPM adalah merupakan suatu peta jalan bagi seluruh stakeholder atau institusi yang terkait langsung maupun tidak langsung untuk menerapkan SPM secara benar dan efektif serta berkesinambungan di daerah.

Target waktu pencapaian masing-masing SPM hampir ada keseragaman, yakni tahun 2015 sebagai tahun pencapaian 100% untuk indikator-indikator yang ada. Hal ini dapat dikatakan sebagai kondisi ”in line” dengan jangka waktu masa berlakunya RPJMN. Atas dasar tahun target capaian tersebut dalam konsep Road Map SPM diasumsikan bahwa tahun 2016 adalah tahun dimana target-target indikator di dalam SPM mayoritas bidang akan dapat dicapai sesuai dengan harapan yang ada, yaitu keseluruhan permasalahan penerapan SPM di daerah sudah tidak dijumpai lagi. (Dit. Urusan Pemerintahan Daerah II)

(Sumber : Info Otda Edisi 5)

Info Penting dan Pegawai