DITJEN OTONOMI DAERAH

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • Jerat Politik Uang akan Diperluas

      2016-05-02 09:37:36

      PEMERINTAH bersama DPR berencana akan memperluas definisi politik uang dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Demikian yang disampaikan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono."Pemerintah dan DPR sepakat untuk mempertajam dan meningkatkan kualitas Bawaslu dan sekaligus akan mendefinisikan...

      Read More

    • Jawa Barat Lacak Puluhan Perda

      2016-04-29 08:02:21

      BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengidentifikasi puluhan peraturan daerah serta keputusan kepala daerah 27 kabupaten/kota di Jabar. Langkah itu ditempuh Pemprov Jabar untuk menindak lanjuti perintah pemerintah pusat mencabut Perda penghmbat investasi. "Sejauh ini baru terkumpul puluhan perda dari tujuh daerah, salah satunya Kabupaten...

      Read More

    • Pemungutan Suara Tak Boleh Mundur

      2016-04-29 07:03:52

      JAKARTA - Tertunda pengesahanan revisi UU Nomor 8/2015 tentang Pilkada tidak bisa menjadi alasan untuk memundurkan jadwal pemungutan suara pilkada serentak 15 Februari 2017. "Pilkada serentak harus di laksanakan Februari, karena April anggota KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang sekarang sudah diganti. Sebulan lagi juga tim pansel mulai memilih...

      Read More

    • Inovasi, Keharusan bagi Kepala Daerah

      2016-04-28 09:09:01

      PUNCAK HARI OTDA DI KULONPROGO WATES (KR)- Wakil Presiden (Wapres) HM Jusuf Kalla memberikan apresiasi dan penghargaan kepada tiga provinsi, 10 kabupaten dan 10 kota yang dinilai berhasil menunjukkan kinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pada puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-20 yang dipusatkan di Alun-alun Wates...

      Read More

    • Mendagri : Kota Perlu Wujudkan Smart City

      2016-04-28 08:54:10

      MEA Tak Perlu Dikhawatirkan  [JAKARTA] Indonesia tidak perlu merisaukan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Justru dengan MEA, Indonesia berpeluang memasarkan produk dalam negeri ke negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Demikian disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) dala Seminar Nasional bertema Strategi dan Arah Pengembangan...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

Percepatan Standar Pelayanan Minimal di Daerah

Masing-masing SPM telah ditetapkan tersebut, memiliki karakteristik yang berbeda baik dari jumlah jenis pelayanan, jumlah indikator maupun target capaian. Setidaknya dari 15 (lima belas) SPM yang sudah ditetapkan terdapat 13 (tiga belas) SPM yang target capaiannya antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, 1 (satu) SPM dengan target capaian tahun 2016 dan 1(satu) SPM dengan target capaian tahun 2025.

Terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/LPNK yang telah menetapkan SPM telah melakukan berbagai upaya diantaranya dengan mengirimkan Surat Edaran kepada Kepala Daerah dan DPRD dan juga kepada Kementerian yang mengeluarkan SPM, disamping itu dilakukan rapat-rapat koordinasi dan Sosialisasi baik di Pusat maupun di Daerah serta fasilitasi langsung ke daerah, yang hasilnya menunjukan bahwa penerapan SPM di Daerah berbeda-beda ada yang masih dalam tahap sosialisasi, penyusunan rencana pencapaian dan pembiayaan, pengintegrasian dalam dokumen perencanaan, pelaksanaan pencapaian dan ada daerah yang telah menyampaikan laporan realisasi pencapaian SPM. Penerapan dan pencapaian SPM dengan karakteritik yang variatif ini nampaknya disebabkan belum adanya pemahaman yang sama baik di Pusat maupun di Daerah, minimnya sumber daya baik anggaran maupun personil pengelola di Daerah, banyaknya indikator yang harus dicapai serta belum adanya arah kebijakan yang terpadu yang harus dilakukan oleh pemangku kepentingan baik oleh Pemerintah maupun Pemerintahan Daerah. Disamping itu, di Pusat masih adanya persepsi dan pemahaman yang berbeda dalam merumuskan jenis pelayanan dasar dan indikator capaian. Mengingat kondisi seperti ini, maka daerah kurang optimal dalam mencapai target capaian SPM yang telah ditentukan.

Dengan telah ditetapkannya 15 SPM tersebut, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Teknis melakukan pembinaan baik secara umum oleh Kementerian Dalam Negeri maupun secara teknis oleh Kementerian/ LPNK dengan cara memfasilitasi penerapan SPM pada penyiapan berbagai instrumen dan petunjuk pelaksanaan serta fasilitasi penerapan dan pencapaian SPM di Daerah. Sedangkan Daerah melakukan penerapan dan pencapaian SPM dengan tahapan antara lain sosialisasi, penyusunan rencana pencapaian dan pembiayaan, pengintegrasian dalam dokumen perencanaan, pelaksanaan pencapaian, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Beberapa kebijakan yang telah dilalukan oleh Kementerian Dalam Negeri antara lain (1) Penerbitan Surat Edaran Nomor 100/1023/SJ/ Tanggal 26 Maret 2013 Tentang Percepatan Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang disampaikan kepada Gubernur dan Bupti/Walikota di Seluruh Indonesia yang berisikan. (2) Penyusunan Pedoman Percepatan Penerapan SPM di Daerah. Berupa Panduan berisikan gambaran umum SPM mulai dari kerangka regulasi, pengertian dan status keberadaan SPM. Disamping itu pedoman berisikan panduan teknis penerapan SPM antara lain cara-cara dan mekanisme penyusunan rencana dan pencapaian serta tahapan penyusunan rencana capaian SPM di daerah. (3) Penyusunan Road Map Penerapan SPM Tahun 2013- 2019. Road Map Penerapan SPM adalah merupakan suatu peta jalan bagi seluruh stakeholder atau institusi yang terkait langsung maupun tidak langsung untuk menerapkan SPM secara benar dan efektif serta berkesinambungan di daerah.

Target waktu pencapaian masing-masing SPM hampir ada keseragaman, yakni tahun 2015 sebagai tahun pencapaian 100% untuk indikator-indikator yang ada. Hal ini dapat dikatakan sebagai kondisi ”in line” dengan jangka waktu masa berlakunya RPJMN. Atas dasar tahun target capaian tersebut dalam konsep Road Map SPM diasumsikan bahwa tahun 2016 adalah tahun dimana target-target indikator di dalam SPM mayoritas bidang akan dapat dicapai sesuai dengan harapan yang ada, yaitu keseluruhan permasalahan penerapan SPM di daerah sudah tidak dijumpai lagi. (Dit. Urusan Pemerintahan Daerah II)

(Sumber : Info Otda Edisi 5)

Edisi 1

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

Edisi 2

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

Edisi 3

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

Edisi 4

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

Edisi 5

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

Edisi Khusus

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

WebHostingLab.org

Info Penting dan Pegawai

Rakornas Pilkada Serentak

Pilkada Banten 9 Desember 2015

Visitors Counter

4.png8.png1.png5.png8.png4.png
Today330
Yesterday1064
This week2589
This month3434
Total481584

Who Is Online

8
Online

Wednesday, 04 May 2016 06:02
Powered by CoalaWeb