DITJEN OTONOMI DAERAH

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • SEMANGAT BARU KALIMANTAN TENGAH

      2016-05-27 08:34:41

      PRIORITAS pembangunan ditujukan untuk mewujudkan Kalimantan Tengah yang berkah, bermartabat dan sejahtera Pelantikan Kepala daerah (pilkada) 2016 Provinsi Kalimnatan Tengah pada 27 Januari 2016 menempatkan pasangan H. Sugianto Sabran-Habib H Said Ismail sebagai gubernur dan wakil gubernur periode 2016-2021. Pasangan ini resmi dilantik dan...

      Read More

    • Paku Alam Laksanakan Tugas Berat

      2016-05-27 08:04:21

      JAKARTA (KR)- KGPAA Paku Alam X yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Wakil Gubernur DIY menyatakan siap menjalankan tugas-tugas yang diberikan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwowno X. "Tugas-tugas sayaa, adalah membantu gubernur," ungkap Paku Alam kepada wartawan di Istana Negara, Rabu (25/5) Seperti diberitakan, (KR, 25/5), tugas...

      Read More

    • Kepala Daerah Jangan Gaptek

      2016-05-27 07:35:27

      Kepala Daerah Jangan Gaptek Dunia tengah berubah, juga Indonesia. Teknologi informasi memaksa kita untuk lebih sigap menghadapi perubahan dan harus lebih inovatif.Jakarta – Kepala daerah jangan gagap teknologi atau gaptek. Tapi, kepala daerah harus melek teknologi. Di era digital, kemajuan teknologi tak bisa ditolak. Beragam inovasi lahir karena bantuan teknologi. Karena...

      Read More

    • Otonomi Picu ASN Berorientasi Lokal

      2016-05-27 07:24:05

      JAKARTA, KOMPAS — Otonomi daerah telah membawa perubahan besar. Tak hanya mengubah sistem pemerintahan, tetapi juga membuat wilayah terkotak-kotak sehingga pola kerja aparatur sipil negara berorientasi lokal. Pemerintah kini mengubah aparatur sipil negara (ASN) eselon satu menjadi pegawai nasional sehingga bisa pindah ke daerah lain. Hal ini...

      Read More

    • Presiden Lantik Kepala Daerah

      2016-05-26 08:50:50

      [JAKARTA] Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan melantik pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) terpilih, Sugianto Sabaran, Habib Said Ismail. Pelantikan dijadwalkan berlangsung pukul 15.30 WIB di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25,5) Pada kesempatan yang sama. Presiden juga melantik tiga pelaksana tugas...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

Percepatan Standar Pelayanan Minimal di Daerah

Masing-masing SPM telah ditetapkan tersebut, memiliki karakteristik yang berbeda baik dari jumlah jenis pelayanan, jumlah indikator maupun target capaian. Setidaknya dari 15 (lima belas) SPM yang sudah ditetapkan terdapat 13 (tiga belas) SPM yang target capaiannya antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, 1 (satu) SPM dengan target capaian tahun 2016 dan 1(satu) SPM dengan target capaian tahun 2025.

Terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/LPNK yang telah menetapkan SPM telah melakukan berbagai upaya diantaranya dengan mengirimkan Surat Edaran kepada Kepala Daerah dan DPRD dan juga kepada Kementerian yang mengeluarkan SPM, disamping itu dilakukan rapat-rapat koordinasi dan Sosialisasi baik di Pusat maupun di Daerah serta fasilitasi langsung ke daerah, yang hasilnya menunjukan bahwa penerapan SPM di Daerah berbeda-beda ada yang masih dalam tahap sosialisasi, penyusunan rencana pencapaian dan pembiayaan, pengintegrasian dalam dokumen perencanaan, pelaksanaan pencapaian dan ada daerah yang telah menyampaikan laporan realisasi pencapaian SPM. Penerapan dan pencapaian SPM dengan karakteritik yang variatif ini nampaknya disebabkan belum adanya pemahaman yang sama baik di Pusat maupun di Daerah, minimnya sumber daya baik anggaran maupun personil pengelola di Daerah, banyaknya indikator yang harus dicapai serta belum adanya arah kebijakan yang terpadu yang harus dilakukan oleh pemangku kepentingan baik oleh Pemerintah maupun Pemerintahan Daerah. Disamping itu, di Pusat masih adanya persepsi dan pemahaman yang berbeda dalam merumuskan jenis pelayanan dasar dan indikator capaian. Mengingat kondisi seperti ini, maka daerah kurang optimal dalam mencapai target capaian SPM yang telah ditentukan.

Dengan telah ditetapkannya 15 SPM tersebut, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Teknis melakukan pembinaan baik secara umum oleh Kementerian Dalam Negeri maupun secara teknis oleh Kementerian/ LPNK dengan cara memfasilitasi penerapan SPM pada penyiapan berbagai instrumen dan petunjuk pelaksanaan serta fasilitasi penerapan dan pencapaian SPM di Daerah. Sedangkan Daerah melakukan penerapan dan pencapaian SPM dengan tahapan antara lain sosialisasi, penyusunan rencana pencapaian dan pembiayaan, pengintegrasian dalam dokumen perencanaan, pelaksanaan pencapaian, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Beberapa kebijakan yang telah dilalukan oleh Kementerian Dalam Negeri antara lain (1) Penerbitan Surat Edaran Nomor 100/1023/SJ/ Tanggal 26 Maret 2013 Tentang Percepatan Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang disampaikan kepada Gubernur dan Bupti/Walikota di Seluruh Indonesia yang berisikan. (2) Penyusunan Pedoman Percepatan Penerapan SPM di Daerah. Berupa Panduan berisikan gambaran umum SPM mulai dari kerangka regulasi, pengertian dan status keberadaan SPM. Disamping itu pedoman berisikan panduan teknis penerapan SPM antara lain cara-cara dan mekanisme penyusunan rencana dan pencapaian serta tahapan penyusunan rencana capaian SPM di daerah. (3) Penyusunan Road Map Penerapan SPM Tahun 2013- 2019. Road Map Penerapan SPM adalah merupakan suatu peta jalan bagi seluruh stakeholder atau institusi yang terkait langsung maupun tidak langsung untuk menerapkan SPM secara benar dan efektif serta berkesinambungan di daerah.

Target waktu pencapaian masing-masing SPM hampir ada keseragaman, yakni tahun 2015 sebagai tahun pencapaian 100% untuk indikator-indikator yang ada. Hal ini dapat dikatakan sebagai kondisi ”in line” dengan jangka waktu masa berlakunya RPJMN. Atas dasar tahun target capaian tersebut dalam konsep Road Map SPM diasumsikan bahwa tahun 2016 adalah tahun dimana target-target indikator di dalam SPM mayoritas bidang akan dapat dicapai sesuai dengan harapan yang ada, yaitu keseluruhan permasalahan penerapan SPM di daerah sudah tidak dijumpai lagi. (Dit. Urusan Pemerintahan Daerah II)

(Sumber : Info Otda Edisi 5)

Edisi 1

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2016

Read more

Edisi 2

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2016

Read more

Edisi 3

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

WebHostingLab.org

Info Penting dan Pegawai

Rakornas Pilkada Serentak

Pilkada Banten 9 Desember 2015

Visitors Counter

5.png0.png2.png1.png1.png1.png
Today179
Yesterday974
This week5269
This month23961
Total502111

Who Is Online

8
Online

Saturday, 28 May 2016 05:50
Powered by CoalaWeb