DITJEN OTONOMI DAERAH

  • Mendagri pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Pelatihan TKW, 21 Mei 2015

  • Rapar Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2015, 4 Mei 2015

  • Bapak Presiden RI pada Peringatan Hari Otonomi Daerah XIX Tahun 2015 di Istana Negara Jakarta, 28 April 2015

  • Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XIX Tahun 2015, 27 April 2015

  • Pelantikan Penjabat Gubernur Kalimantan Utara, 22 April 2015

Design by Za Studio

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • Mengembalikan Adipura

      2015-05-21 03:31:29

      STRATEGI PEMERINTAHAN Sepanjang tahun 1986-2005, Kota Padang, Sumatera Barat, menjadi kota yang sering mendapatkan penghargaan tertinggi dalam bidang lingkungan hidup. Salah satunya Adipura untuk kota terbersih. Namun, belakangan gelar itu kian jauh dari kota berpenduduk 876.678 jiwa ini. Wali Kota Padang Mahyeldi Ansyarullah saat ditemui di Masjid Al...

      Read More

    • Pilkada Butuh Keyakinan Publik

      2015-05-21 01:45:18

      TAJUK RENCANA Sistem pemilihan langsung sangat tergantung pada partisipasi pemilih. Partisipasi inilah yang akan menentukan kualitas pilkada secara langsung dan bergelombang pada Desember nanti, sebelum dilaksanakan serentak secara nasional pada 2027 mendatang. Partisipasi pemilih memiliki ukuran-ukuran tertentu, tetapi biasanya ukuran kuantitas dan...

      Read More

    • Revisi UU Belum disepakati

      2015-05-20 09:54:19

      DPR dan Pemerintah Masih Berbeda Pendapat, Jakarta, KOMPAS – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada dan UU No 2/2011 tentang Partai Politik. Presiden menyatakan akan mendengar lebih dulu masukan Komisi Pemilihan Umum dan menteri terkait. “Kami sudah...

      Read More

    • Perdagangan Terus Digenjot

      2015-05-20 07:18:10

      STRATEGI PEMERINTAHAN Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi tidak dianugerahi sumber daya alam sebagai modal membangun wilayahnya. Karena itu, pemerintah kotanya harus mencari alternatif lain. Pilihan jatuh pada sektor perdagangan dan jasa yang kini terus digenjot. Apalagi, sebagai eks ibu kota Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh juga menjadi...

      Read More

    • Anyaman Bambu yang Menghidupi

      2015-05-18 12:31:48

      KESEJAHTERAAN DAERAH Hari sudah beranjak gelap, tetapi Triyanto (47) belum menyelesaikan pekerjaannya merangkai kipas anyaman bambu. Senin (11/5) petang itu, dia sedang merapikan beberapa kipas yang akan dikirim ke Malaysia. Dengan tekun, dia memotong anyaman yang tak rapi, memberi bingkai di pinggir anyaman, lalu memasang gagang yang terbuat...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

Percepatan Standar Pelayanan Minimal di Daerah

Masing-masing SPM telah ditetapkan tersebut, memiliki karakteristik yang berbeda baik dari jumlah jenis pelayanan, jumlah indikator maupun target capaian. Setidaknya dari 15 (lima belas) SPM yang sudah ditetapkan terdapat 13 (tiga belas) SPM yang target capaiannya antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, 1 (satu) SPM dengan target capaian tahun 2016 dan 1(satu) SPM dengan target capaian tahun 2025.

Terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/LPNK yang telah menetapkan SPM telah melakukan berbagai upaya diantaranya dengan mengirimkan Surat Edaran kepada Kepala Daerah dan DPRD dan juga kepada Kementerian yang mengeluarkan SPM, disamping itu dilakukan rapat-rapat koordinasi dan Sosialisasi baik di Pusat maupun di Daerah serta fasilitasi langsung ke daerah, yang hasilnya menunjukan bahwa penerapan SPM di Daerah berbeda-beda ada yang masih dalam tahap sosialisasi, penyusunan rencana pencapaian dan pembiayaan, pengintegrasian dalam dokumen perencanaan, pelaksanaan pencapaian dan ada daerah yang telah menyampaikan laporan realisasi pencapaian SPM. Penerapan dan pencapaian SPM dengan karakteritik yang variatif ini nampaknya disebabkan belum adanya pemahaman yang sama baik di Pusat maupun di Daerah, minimnya sumber daya baik anggaran maupun personil pengelola di Daerah, banyaknya indikator yang harus dicapai serta belum adanya arah kebijakan yang terpadu yang harus dilakukan oleh pemangku kepentingan baik oleh Pemerintah maupun Pemerintahan Daerah. Disamping itu, di Pusat masih adanya persepsi dan pemahaman yang berbeda dalam merumuskan jenis pelayanan dasar dan indikator capaian. Mengingat kondisi seperti ini, maka daerah kurang optimal dalam mencapai target capaian SPM yang telah ditentukan.

Dengan telah ditetapkannya 15 SPM tersebut, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Teknis melakukan pembinaan baik secara umum oleh Kementerian Dalam Negeri maupun secara teknis oleh Kementerian/ LPNK dengan cara memfasilitasi penerapan SPM pada penyiapan berbagai instrumen dan petunjuk pelaksanaan serta fasilitasi penerapan dan pencapaian SPM di Daerah. Sedangkan Daerah melakukan penerapan dan pencapaian SPM dengan tahapan antara lain sosialisasi, penyusunan rencana pencapaian dan pembiayaan, pengintegrasian dalam dokumen perencanaan, pelaksanaan pencapaian, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Beberapa kebijakan yang telah dilalukan oleh Kementerian Dalam Negeri antara lain (1) Penerbitan Surat Edaran Nomor 100/1023/SJ/ Tanggal 26 Maret 2013 Tentang Percepatan Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang disampaikan kepada Gubernur dan Bupti/Walikota di Seluruh Indonesia yang berisikan. (2) Penyusunan Pedoman Percepatan Penerapan SPM di Daerah. Berupa Panduan berisikan gambaran umum SPM mulai dari kerangka regulasi, pengertian dan status keberadaan SPM. Disamping itu pedoman berisikan panduan teknis penerapan SPM antara lain cara-cara dan mekanisme penyusunan rencana dan pencapaian serta tahapan penyusunan rencana capaian SPM di daerah. (3) Penyusunan Road Map Penerapan SPM Tahun 2013- 2019. Road Map Penerapan SPM adalah merupakan suatu peta jalan bagi seluruh stakeholder atau institusi yang terkait langsung maupun tidak langsung untuk menerapkan SPM secara benar dan efektif serta berkesinambungan di daerah.

Target waktu pencapaian masing-masing SPM hampir ada keseragaman, yakni tahun 2015 sebagai tahun pencapaian 100% untuk indikator-indikator yang ada. Hal ini dapat dikatakan sebagai kondisi ”in line” dengan jangka waktu masa berlakunya RPJMN. Atas dasar tahun target capaian tersebut dalam konsep Road Map SPM diasumsikan bahwa tahun 2016 adalah tahun dimana target-target indikator di dalam SPM mayoritas bidang akan dapat dicapai sesuai dengan harapan yang ada, yaitu keseluruhan permasalahan penerapan SPM di daerah sudah tidak dijumpai lagi. (Dit. Urusan Pemerintahan Daerah II)

(Sumber : Info Otda Edisi 5)

Info Penting dan Pegawai