DITJEN OTONOMI DAERAH

  • Bapak Presiden RI pada Peringatan Hari Otonomi Daerah XIX Tahun 2015 di Istana Negara Jakarta, 28 April 2015

  • Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XIX Tahun 2015, 27 April 2015

  • Penyerahan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Pilkada Serentak Tahun 2015, 17 Maret 2015

  • Rapat DPR-RI Bersama Mendagri, KPU dan Bawaslu, 16 Maret 2015

  • Plt. Dirjen Otda sebagai Narasumber pada Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2015, 11 Maret 2015

Design by Za Studio

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • 23 Kepala Daerah Terima Penghargaan

      2015-04-30 07:25:22

      JAKARTA (KR)- Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan kepada beberapa kepala daerah yang dianggap berprestasi, dalam rangka hari Otonomi Daerah. Penerima penghargaan itu antara lain Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Bupati Bantul Hj Sri Surya Widati, Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, serta...

      Read More

    • 84 Kota Terdaftar Ikut Rakernas Apeksi

      2015-04-30 07:08:38

      84 Kota Terdaftar Ikut Rakernas ApeksiAmbon, Sebanyak 84 pemerintah kota terdaftar mengikuti Rapat kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di Kota Ambon, Maluku, 5-10 Mei 2015. "Data yang kami himpun selaku panitia lokal sampai hari ini kurang lebih 84 kota telah menyatakan diri untuk mengikuti rakernas Apeksi," kata kepala Bagian Pemerintahan Kota Ambon Steven...

      Read More

    • DIY Panen Penghargaan Kinerja Terbaik

      2015-04-30 04:16:07

      PERINGATAN HARI OTONOMI DAERAH JAKARTA (KR)- Bersamaan peringatan Hari Otonomi Daerah ke-19, DIY panen penghargaan Kinerja Terbaik. Prestasi ini diraih Pemprov DIY (Provinsi Berkinerja Terbaik), Pemkot Yogyakarta (Pemkot Berkinerja Terbaik, beritanya di halaman 2) dan tiga kabupaten se-DIY, yaitu Bantul, Sleman, dan Kulonprogo (Kabupaten...

      Read More

    • Pemkot Raih Penghargaan Kinerja Terbaik

      2015-04-30 03:50:38

      JAKARTA – Pemkot Semarang menerima penghargaan Pemerintahan Daerah Berprestasi Kinerja Terbaik Nasional dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Penghargaan diserahkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi pada upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke XIX di halaman Kantor Kementerian Dalam Negeri...

      Read More

    • Optimalkan Otonomi untuk Kepentingan Nasional

      2015-04-30 03:34:17

      Optimalkan Otonomi untuk Kepentingan NasionalPRESIDEN Joko Widodo meminta para kepala daerah memanfaatkan otonomi daerah sebagai jalan untuk meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi masing-masing. "Otonomi telah menumbuhkan inovasi dan praktik yang baik. Jika tidak ada otonomi, saya yakin inovasi di daerah pun terbatas," kata Presiden saat memberikan sambutan pada peringatan...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

Percepatan Standar Pelayanan Minimal di Daerah

Masing-masing SPM telah ditetapkan tersebut, memiliki karakteristik yang berbeda baik dari jumlah jenis pelayanan, jumlah indikator maupun target capaian. Setidaknya dari 15 (lima belas) SPM yang sudah ditetapkan terdapat 13 (tiga belas) SPM yang target capaiannya antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, 1 (satu) SPM dengan target capaian tahun 2016 dan 1(satu) SPM dengan target capaian tahun 2025.

Terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/LPNK yang telah menetapkan SPM telah melakukan berbagai upaya diantaranya dengan mengirimkan Surat Edaran kepada Kepala Daerah dan DPRD dan juga kepada Kementerian yang mengeluarkan SPM, disamping itu dilakukan rapat-rapat koordinasi dan Sosialisasi baik di Pusat maupun di Daerah serta fasilitasi langsung ke daerah, yang hasilnya menunjukan bahwa penerapan SPM di Daerah berbeda-beda ada yang masih dalam tahap sosialisasi, penyusunan rencana pencapaian dan pembiayaan, pengintegrasian dalam dokumen perencanaan, pelaksanaan pencapaian dan ada daerah yang telah menyampaikan laporan realisasi pencapaian SPM. Penerapan dan pencapaian SPM dengan karakteritik yang variatif ini nampaknya disebabkan belum adanya pemahaman yang sama baik di Pusat maupun di Daerah, minimnya sumber daya baik anggaran maupun personil pengelola di Daerah, banyaknya indikator yang harus dicapai serta belum adanya arah kebijakan yang terpadu yang harus dilakukan oleh pemangku kepentingan baik oleh Pemerintah maupun Pemerintahan Daerah. Disamping itu, di Pusat masih adanya persepsi dan pemahaman yang berbeda dalam merumuskan jenis pelayanan dasar dan indikator capaian. Mengingat kondisi seperti ini, maka daerah kurang optimal dalam mencapai target capaian SPM yang telah ditentukan.

Dengan telah ditetapkannya 15 SPM tersebut, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Teknis melakukan pembinaan baik secara umum oleh Kementerian Dalam Negeri maupun secara teknis oleh Kementerian/ LPNK dengan cara memfasilitasi penerapan SPM pada penyiapan berbagai instrumen dan petunjuk pelaksanaan serta fasilitasi penerapan dan pencapaian SPM di Daerah. Sedangkan Daerah melakukan penerapan dan pencapaian SPM dengan tahapan antara lain sosialisasi, penyusunan rencana pencapaian dan pembiayaan, pengintegrasian dalam dokumen perencanaan, pelaksanaan pencapaian, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Beberapa kebijakan yang telah dilalukan oleh Kementerian Dalam Negeri antara lain (1) Penerbitan Surat Edaran Nomor 100/1023/SJ/ Tanggal 26 Maret 2013 Tentang Percepatan Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang disampaikan kepada Gubernur dan Bupti/Walikota di Seluruh Indonesia yang berisikan. (2) Penyusunan Pedoman Percepatan Penerapan SPM di Daerah. Berupa Panduan berisikan gambaran umum SPM mulai dari kerangka regulasi, pengertian dan status keberadaan SPM. Disamping itu pedoman berisikan panduan teknis penerapan SPM antara lain cara-cara dan mekanisme penyusunan rencana dan pencapaian serta tahapan penyusunan rencana capaian SPM di daerah. (3) Penyusunan Road Map Penerapan SPM Tahun 2013- 2019. Road Map Penerapan SPM adalah merupakan suatu peta jalan bagi seluruh stakeholder atau institusi yang terkait langsung maupun tidak langsung untuk menerapkan SPM secara benar dan efektif serta berkesinambungan di daerah.

Target waktu pencapaian masing-masing SPM hampir ada keseragaman, yakni tahun 2015 sebagai tahun pencapaian 100% untuk indikator-indikator yang ada. Hal ini dapat dikatakan sebagai kondisi ”in line” dengan jangka waktu masa berlakunya RPJMN. Atas dasar tahun target capaian tersebut dalam konsep Road Map SPM diasumsikan bahwa tahun 2016 adalah tahun dimana target-target indikator di dalam SPM mayoritas bidang akan dapat dicapai sesuai dengan harapan yang ada, yaitu keseluruhan permasalahan penerapan SPM di daerah sudah tidak dijumpai lagi. (Dit. Urusan Pemerintahan Daerah II)

(Sumber : Info Otda Edisi 5)

Info Penting dan Pegawai