DITJEN OTONOMI DAERAH

  • Plt. Dirjen Otda sebagai Narasumber pada Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2015, 11 Maret 2015

  • Plt. Dirjen Otda pada rapat konsolidasi tim penyusun pengaturan UU No. 23 Tahun 2014 & UU No. 2 Tahun 2015, 5 Maret 2015

  • Plt. Dirjen Otda pada Kunjungan US Profesional Fellows Program Visit To Indonesia, 3 Maret 2015

  • Kunjungan Delegasi Pejabat Pemerintah Iraq ke Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, 2 Maret 2015

  • Mendagri bersama DPR RI pada sidang Paripurna pengesahan RUU Penetapan Perppu 1 Thn2014 dan RUU Penetapan Perppu 2 Thn 2014 menjadi Undang-Undang, 20 Januari 2015

Design by Za Studio

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • TAMBORA MENYAPA DUNIA

      2015-04-01 02:33:16

      Mendulang "Emas Coklat" di Teluk Cempi Suharti (30) sibuk menjejalkan rumput laut ke karung di tepi Jalan Lintas Lakey, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, Senin (23/3). Kedua anaknya juga ikut membantu mengumpulkan "emas" coklat kehitaman karena kering setelah dijemur seharian itu. Aktivitas serupa banyak dijumpai saat Kompas melintas di jalan...

      Read More

    • Mendagri : Payung Hukum Anggaran Sudah Siap

      2015-03-31 11:23:24

      Tak sediakan Dana, Daerah Terancam Sanksi [JAKARTA]Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) telah menyiapkan payung hukum anggaran pilkada. Daerah yang belum menyiapkan anggaran dapat melakukan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). “Tentu ada daerah yang belum siap anggaran. Tapi dengan payung hukum itu, daerah bisa gunakan perubahan...

      Read More

    • Kemdagri : Anggaran Pilkada Tanggung Jawab Daerah

      2015-03-30 08:25:38

      [JAKARTA] Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) menolak memberikan bantuan dana untuk daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. Sebab, anggaran pilkada merupakan tanggung jawab daerah. "Ada satu daerah yaitu Majene, Sulawesi Barat yang meminta mengajukan anggaran pilkada ke kami sebesar Rp 13 miliar. Biaya...

      Read More

    • Membatasi Biaya, Menutup celah Korupsi

      2015-03-30 08:09:08

      Membatasi Biaya, Menutup celah KorupsiKAMPANYE PILKADA Untuk pertama kalinya, besaran belanja untuk kampanye saat pemilihan kepala-wakil kepala daerah akan dibatasi. Pembatasan diyakini bisa mencegah calon terpilih terjebak korupsi saat menjabat. Selain itu, bisa menjadi cikal bakal lahirnya aturan serupa pada pemilu legislatif atau pemilu presiden. Ratusan kepala dan wakil kepala...

      Read More

    • RENCANA KERJA PEMERINTAH 2016

      2015-03-30 07:04:37

            Pembangunan Infrastruktur Tetap jadi Prioritas JAKARTA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam menyusun rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2016 terus memprioritaskan dan mempercepat pembangunan infrastruktur. Hal ini dilakukan Bappenas guna menyelesaikan berbagai...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

Percepatan Standar Pelayanan Minimal di Daerah

Masing-masing SPM telah ditetapkan tersebut, memiliki karakteristik yang berbeda baik dari jumlah jenis pelayanan, jumlah indikator maupun target capaian. Setidaknya dari 15 (lima belas) SPM yang sudah ditetapkan terdapat 13 (tiga belas) SPM yang target capaiannya antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, 1 (satu) SPM dengan target capaian tahun 2016 dan 1(satu) SPM dengan target capaian tahun 2025.

Terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/LPNK yang telah menetapkan SPM telah melakukan berbagai upaya diantaranya dengan mengirimkan Surat Edaran kepada Kepala Daerah dan DPRD dan juga kepada Kementerian yang mengeluarkan SPM, disamping itu dilakukan rapat-rapat koordinasi dan Sosialisasi baik di Pusat maupun di Daerah serta fasilitasi langsung ke daerah, yang hasilnya menunjukan bahwa penerapan SPM di Daerah berbeda-beda ada yang masih dalam tahap sosialisasi, penyusunan rencana pencapaian dan pembiayaan, pengintegrasian dalam dokumen perencanaan, pelaksanaan pencapaian dan ada daerah yang telah menyampaikan laporan realisasi pencapaian SPM. Penerapan dan pencapaian SPM dengan karakteritik yang variatif ini nampaknya disebabkan belum adanya pemahaman yang sama baik di Pusat maupun di Daerah, minimnya sumber daya baik anggaran maupun personil pengelola di Daerah, banyaknya indikator yang harus dicapai serta belum adanya arah kebijakan yang terpadu yang harus dilakukan oleh pemangku kepentingan baik oleh Pemerintah maupun Pemerintahan Daerah. Disamping itu, di Pusat masih adanya persepsi dan pemahaman yang berbeda dalam merumuskan jenis pelayanan dasar dan indikator capaian. Mengingat kondisi seperti ini, maka daerah kurang optimal dalam mencapai target capaian SPM yang telah ditentukan.

Dengan telah ditetapkannya 15 SPM tersebut, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Teknis melakukan pembinaan baik secara umum oleh Kementerian Dalam Negeri maupun secara teknis oleh Kementerian/ LPNK dengan cara memfasilitasi penerapan SPM pada penyiapan berbagai instrumen dan petunjuk pelaksanaan serta fasilitasi penerapan dan pencapaian SPM di Daerah. Sedangkan Daerah melakukan penerapan dan pencapaian SPM dengan tahapan antara lain sosialisasi, penyusunan rencana pencapaian dan pembiayaan, pengintegrasian dalam dokumen perencanaan, pelaksanaan pencapaian, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Beberapa kebijakan yang telah dilalukan oleh Kementerian Dalam Negeri antara lain (1) Penerbitan Surat Edaran Nomor 100/1023/SJ/ Tanggal 26 Maret 2013 Tentang Percepatan Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang disampaikan kepada Gubernur dan Bupti/Walikota di Seluruh Indonesia yang berisikan. (2) Penyusunan Pedoman Percepatan Penerapan SPM di Daerah. Berupa Panduan berisikan gambaran umum SPM mulai dari kerangka regulasi, pengertian dan status keberadaan SPM. Disamping itu pedoman berisikan panduan teknis penerapan SPM antara lain cara-cara dan mekanisme penyusunan rencana dan pencapaian serta tahapan penyusunan rencana capaian SPM di daerah. (3) Penyusunan Road Map Penerapan SPM Tahun 2013- 2019. Road Map Penerapan SPM adalah merupakan suatu peta jalan bagi seluruh stakeholder atau institusi yang terkait langsung maupun tidak langsung untuk menerapkan SPM secara benar dan efektif serta berkesinambungan di daerah.

Target waktu pencapaian masing-masing SPM hampir ada keseragaman, yakni tahun 2015 sebagai tahun pencapaian 100% untuk indikator-indikator yang ada. Hal ini dapat dikatakan sebagai kondisi ”in line” dengan jangka waktu masa berlakunya RPJMN. Atas dasar tahun target capaian tersebut dalam konsep Road Map SPM diasumsikan bahwa tahun 2016 adalah tahun dimana target-target indikator di dalam SPM mayoritas bidang akan dapat dicapai sesuai dengan harapan yang ada, yaitu keseluruhan permasalahan penerapan SPM di daerah sudah tidak dijumpai lagi. (Dit. Urusan Pemerintahan Daerah II)

(Sumber : Info Otda Edisi 5)

Info Penting dan Pegawai

SPM dan NSPK

Visitors Counter

1.png0.png8.png9.png2.png5.png
Today566
Yesterday820
This week2341
This month566
Total108925

Who Is Online

6
Online

Wednesday, 01 April 2015 13:04
Powered by CoalaWeb

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"