DITJEN OTONOMI DAERAH

  • Mendagri bersama DPR RI pada sidang Paripurna pengesahan RUU Penetapan Perppu 1 Thn2014 dan RUU Penetapan Perppu 2 Thn 2014 menjadi Undang-Undang, 20 Januari 2015

  • Mendagri pada rapat kerja bersama Komisi II DPR-RI, 15 s.d 16 Januari 2015

  • Plt. Dirjen Otda membuka rapat membahas tindaklanjut UU 23 Tahun 2014, 7 Januari 2015

  • Mendagri pada Rapat Koordinasi dengan Ditjen Otda dan Ditjen Kesbangpol, 6 Januari 2015

  • Mendagri pada Rapat koordinasi dengan para wartawan/pers, 6 Januari 2015

Design by Za Studio

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • JOKOWI BERI ARAHAN BUPATI KAWASAN INDONESIA TIMUR

      2015-01-30 06:21:55

      JOKOWI BERI ARAHAN BUPATI KAWASAN INDONESIA TIMUR BOGOR-Untuk kali ketiga Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi arahan kepada bupati terkait program perioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Sebanyak 11o bupati wilayah Indonesia timur dikumpulkan di Istana Bogor, Kamis (29/1). Mereka berasal dari Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Barat,...

      Read More

    • DPR Minta Masukan MK untuk Revisi UU Pilkada

      2015-01-29 07:54:58

      DPR Minta Masukan MK untuk Revisi UU Pilkada JAKARTA, (PR) - Pimpinan DPR berkonsultasi dengan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang saat ini dalam proses revisi di KOmisi II DPR. "Ini konsultasi dengan pimpinan DPR, Komisi II, dan MK terkait dengan rencana revisi UU Pilkada yang baru...

      Read More

    • Kemdagri Kaji Tahapan Uji Publik

      2015-01-28 09:22:12

      Kemdagri Kaji Tahapan Uji Publik Demokrat: Esensi Perppu Pilkada Langsung Tak Boleh Dihapus Uji publik calon kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) diwacanakan dihapus. Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) akan mengkaji wacana tersebut. “Kita belum kaji soal itu (wacana penghapusan uji publik),” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri)Tjahjo...

      Read More

    • Jokowi Resmikan Pelayan Satu Pintu

      2015-01-27 06:03:58

      Jokowi Resmikan Pelayanan Satu Pintu JAKARTA – Presiden JokoWidodo (Jokowi) meresmikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Senin (26/1). Keberadaan PTSP sangat penting untuk mempercepat investasi dan mendorong per­ tumbuhan ekonomi. “Ini merupakan langkah awal, dengan mengumpulkan...

      Read More

    • Kepala Daerah sebagai Agen Utama Perubahan

      2015-01-27 05:36:25

      Kepala Daerah sebagai Agen Utama Perubahan Pada 2015 ini rencananya pilkada akan diselenggarakan di 239 kabupaten/kota di Indonesia. Terlepas dari perdebatan dan keputusan akhir apakah Pilkada melalui DPRD atau melalui pemilu langsung dari masyarakat, kepala daerah yang akhirnya terpilih harus benar-benar memiliki kompetensi yang mumpuni dan...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

Gubernur dan Wagub NTT Terpilih Dilantik 16 Juli

Pengesahan pengangkatan ini ditandai penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 83/P Tahun 2013, tanggal 11 Juli 2013.

Kepala Biro (Karo) Administrasi Pemerintahan Setda NTT, Drs Willem Foni, menyampaikan hal ini kepada Pos Kupang (Tribunnews.com Network), Kamis (11/7/2013). Willem mengatakan, dengan ditandatanganinya keppres oleh presiden, maka pasangan Frenly tinggal menunggu pelantikan Selasa (16/7/2013), sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

"Presiden RI telah menandatangani Keppres Nomor 83/P tahun 2013, tanggal 11 juli 2013, tentang pengesahan pengangkatan Drs Frans Lebu Raya dan Drs Benny Alexander Litelnoni, M.Si masing-masing sebagai gubernur dan wakil gubernur NTT masa jabatan 2013-2018," kata Foni.

Selanjutnya, berdasarkan hasil rapat di Kemendagri, maka gubernur dan wakil gubernur NTT akan dilantik oleh Mendagri, Gamawan Fauzi, di ruang sidang utama DPRD NTT.

"Mendagri akan datang dengan pesawat Garuda tanggal 15 Juli. Ada sejumlah pejabat dari pusat yang akan bersama rombongan Mendagri," jelasnya.

Ketua KPU NTT, John Depa, yang dihubungi terpisah membenarkan telah ada keputusan dari presiden untuk pelantikan gubernur dan wakil gubernur NTT terpilih.

"Pelantikan gubernur dan wakil gubernur itu masih masuk dalam jadwal pemilu yang ditetapkan KPU NTT. Teknis pelaksanaan pelantikan ditangani oleh Pemprov dan DPRD NTT," ujarnya.

Sumber : http://www.tribunnews.com/regional/2013/07/12/gubernur-dan-wagub-ntt-terpilih-dilantik-16-juli

Info Penting dan Pegawai

SPM dan NSPK

Visitors Counter

0.png3.png8.png0.png2.png0.png
Today417
Yesterday1109
This week6203
This month31283
Total38020

Who Is Online

8
Online

Saturday, 31 January 2015 09:59
Powered by CoalaWeb

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"