DITJEN OTONOMI DAERAH

  • Mendagri bersama DPR RI pada sidang Paripurna pengesahan RUU Penetapan Perppu 1 Thn2014 dan RUU Penetapan Perppu 2 Thn 2014 menjadi Undang-Undang, 20 Januari 2015

  • Mendagri pada rapat kerja bersama Komisi II DPR-RI, 15 s.d 16 Januari 2015

  • Plt. Dirjen Otda membuka rapat membahas tindaklanjut UU 23 Tahun 2014, 7 Januari 2015

  • Mendagri pada Rapat Koordinasi dengan Ditjen Otda dan Ditjen Kesbangpol, 6 Januari 2015

  • Mendagri pada Rapat koordinasi dengan para wartawan/pers, 6 Januari 2015

Design by Za Studio

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • DPR Optimistis Politik Uang Pilkada Bisa Dicegah

      2015-03-03 03:18:19

      WAKIL Ketua Komisi II DPR Lukman Edy yakin politik uang dalam pelaksanan pilkada langsung secara serentak dapat dicegah dengan sistem diskualifiaksi bagi calon dan parpol yang terbukti melakukan politik uang. "Revisi UU Pilkada memiliki perubahan dibandingkan yang lama, ada substansi yang menyebabkan calon itu kena diskualifiklasi ketika...

      Read More

    • Hindari Konflik, JK Ingatkan Soal Kemajuan Dan Keadilan

      2015-03-03 02:27:47

      Buka Rakernas APPSI, JK Terkenag Masa Lalu Di Ambon Untuk menghindari terjadinya konflik di suatu daerah, wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK), mengingatkan seluruh pimpinan di daerah, yakni gubernur. walikota dan bupati untuk mengingat dua hal yakni terkait kemajuan dan keadilan. Jika kedua hal ini bisa diperhatikan maka jika kedua...

      Read More

    • KPU Segera Bahas Jadwal dan Tahapan

      2015-02-27 07:32:50

      JAKARTA, KOMPAS- Komisi Pemilihan Umum terus merampungkan 10 peraturan KPU terkait pemilihan kepala daerah serentak, di antaranya berisi tahapan  dan jadwal pelaksanaan pilkada. Menurut rencana, awal April, peraturan KPU itu dibawa ke Komisi II DPR guna dibahas. Hal itu dikatakan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di Jakarta, Kamis (26/2). Hadar...

      Read More

    • Kepala Daerah agar Berani Memutuskan

      2015-02-27 06:53:59

      RAKERNAS APPSI AMBON, KOMPAS- Demi kepastian pelaksanaan program pusat di daerah mulai dari pembangunan infrastruktur, stabilitas produktivitas pertanian, hingga peningkatan investasi, para kepala daerah diharapkan tak ragu mengambil keputusan jika terkait aspek anggaran ataupun hukum dalam setiap kebijakannya. Hal tersebut disebutkan Wakil...

      Read More

    • Mulai Membatasi Politik Dinasti

      2015-02-27 06:39:20

      Mulai Membatasi Politik Dinasti Pembatasan politik dinasti menjadi salah satu topik bahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang disahkan, baru-baru ini. Calon tidak boleh memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan atau garis keturunan pertama lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu; ayah, ibu, mertua, paman,...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

Gubernur dan Wagub NTT Terpilih Dilantik 16 Juli

Pengesahan pengangkatan ini ditandai penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 83/P Tahun 2013, tanggal 11 Juli 2013.

Kepala Biro (Karo) Administrasi Pemerintahan Setda NTT, Drs Willem Foni, menyampaikan hal ini kepada Pos Kupang (Tribunnews.com Network), Kamis (11/7/2013). Willem mengatakan, dengan ditandatanganinya keppres oleh presiden, maka pasangan Frenly tinggal menunggu pelantikan Selasa (16/7/2013), sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

"Presiden RI telah menandatangani Keppres Nomor 83/P tahun 2013, tanggal 11 juli 2013, tentang pengesahan pengangkatan Drs Frans Lebu Raya dan Drs Benny Alexander Litelnoni, M.Si masing-masing sebagai gubernur dan wakil gubernur NTT masa jabatan 2013-2018," kata Foni.

Selanjutnya, berdasarkan hasil rapat di Kemendagri, maka gubernur dan wakil gubernur NTT akan dilantik oleh Mendagri, Gamawan Fauzi, di ruang sidang utama DPRD NTT.

"Mendagri akan datang dengan pesawat Garuda tanggal 15 Juli. Ada sejumlah pejabat dari pusat yang akan bersama rombongan Mendagri," jelasnya.

Ketua KPU NTT, John Depa, yang dihubungi terpisah membenarkan telah ada keputusan dari presiden untuk pelantikan gubernur dan wakil gubernur NTT terpilih.

"Pelantikan gubernur dan wakil gubernur itu masih masuk dalam jadwal pemilu yang ditetapkan KPU NTT. Teknis pelaksanaan pelantikan ditangani oleh Pemprov dan DPRD NTT," ujarnya.

Sumber : http://www.tribunnews.com/regional/2013/07/12/gubernur-dan-wagub-ntt-terpilih-dilantik-16-juli

Info Penting dan Pegawai

SPM dan NSPK

Visitors Counter

0.png8.png0.png0.png5.png5.png
Today424
Yesterday1247
This week2831
This month3914
Total80055

Who Is Online

12
Online

Wednesday, 04 March 2015 06:52
Powered by CoalaWeb

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"