Saturday November 22, 2014
  • Dirjen otda pada acr Konsultasi Penyusunan Tata Tartib DPRD Prov Aceh Priode 2014-2019, 20 November 2014
  • Pelantikan Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara, 19 November 2014
  • Dirjen otda pada rapat koordinasi dgn KPU Prov.Kalteng dan Kab.Kotim Pelaksanaan Pilkada Serentak, 19 November 2014
  • Terima kasih Bapak Gamawan Fauzi, selamat datang Bapak Tjahjo Kumolo sebagai Mendagri periode 2014-2019
  • Dirjen otda pada acara bincang pagi Metro TV terkait PLT Gubenur DKI Jakarta, 31 Oktober 2014
  • Dirjen otda membuka pertemuan pusda mempersiapkan pemerintah daerah guna menghadapi pasar tunggal ASEAN 2015, 29 Oktober 2014
  • Mendagri pada upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-86 tahun 2014, 28 Oktober 2014
  • Dirjen otda pada Wawancara Plt Gub DKI Jakarta dgn TV ONE, 24 Oktober 2014
  • Dialog Dirjen Otda dalam program Wide Shot Metro TV tema Warisan Belenggu Korupsi, 16 Okt 2014
  • Dirjen Otda pada Sosialisasi UU No. 23 thn 2014 ttg Pemda dan UU No. 6 Thn 2014 ttg Pemerintah Desa di Prov. Riau, 15 Okt 2014
  • Newsletter (Info Otda) sbg Media Informasi Ditjen Otda
News Feeds:
General
Sinergi Dukung Daya Saing Investor PDF Cetak E-mail
Oleh Administrator   
Rabu, 17 September 2014 06:52

INVESTASI

Dari sekitar 612 juta orang penduduk pada 10 negara anggota ASEAN, sebanyak 248,5 juta orang atau 40,60 persen tinggal di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS – Sinergi lintas sektor menjadi hal penting dalam meningkatkan daya saing dunia usaha di tengah percaturan global. Pola eratnya sinergi antara lain terlihat dari masuknya investasi Jepang ke sejumlah sektor.

Selanjutnya...
 
“Sikap Pemerintah Langsung, Langsung, Langsung...” PDF Cetak E-mail
Oleh Administrator   
Rabu, 17 September 2014 01:24

DJOHERMANSYAH DJOHAN | Dirjen Otda Kemendagri

Mulanya pemerintah menghendaki gubernur dipilih DPRD  dan bupati/walikota dipilih langsung. Apa alasannya?

Pemerintah melihat dari prinsip desentralisasi dan otda. Nah, 75 persen otda kita di kabupaten/kota. Maka kita usulkan gubernur cukup dipilih Dewan, karena kewenangannya tidak besar. Apalagi pilgub itu mahal. Ada yang Rp 500 miliar, ada yang Rp 1 triliun. Tapi, kan (fraksi-fraksi di DPR) nggak mau semua. Ada alasan gubernur adalah training for national political leadership. Jadi, kalau jadi gubenur, ntar jadi presiden. Dan kemudian terbukti ada gubernur yang jadi presiden, Jokowi.

Belakangan sikap pemerintah berbalik, gubernur dipilih langsung, bupati/walikota dipilih DPRD, dan sempat disetujui banyak fraksi. Apa pertimbangannya?

Selanjutnya...
 
Pemerintah Tunggu Putusan DPR PDF Cetak E-mail
Oleh Administrator   
Rabu, 17 September 2014 01:22

Kemendagri Siapkan Draf Pilkada Langsung dan lewat DPRD

JAKARTA – Bola liar mengenai polemik pemilihan kepala daerah (pilkada) terus bergulir. Nasib Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada yang sudah terduga dua tahun itu segera ditentukan oleh DPR.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menegaskan bahwa sikap pemerintah hanya menunggu dan siap menindaklanjuti apa pun keputusan DPR mengenai mekanisme pilkada. Sampai saat ini pemerintah menyerahkan dua rancangan undang-undang (RUU) terkait pilkada., yakni dengan sistem langsung dan melalui DPRD. Dengan begitu, apa pun yang diputuskan dalam rapat paripurna DPR menjadi hal yang wajib ditindaklanjuti.

Selanjutnya...
 
DPR tak Bisa Usulkan DOB PDF Cetak E-mail
Oleh Administrator   
Selasa, 16 September 2014 10:11

JAKARTA – Pemerintah dan DPR telah menyepakati bahwa Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Pemda) akan disahkan 23 September 2014. Salah satu pasal yang disepakati dalam RUU tersebut adalah mekanisme pengusulan daerah otonomi baru (DOB).

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Djohermansyah Djohan mengatakan, dalam RUU Pemda yang disepakati, usulan daerah pemekaran hanya bisa melalui pemerintah. “Satu pintu yakni pemerintah dalam hal ini Kemendagri. Tidak ada pintu DPD maupun DPR RI,” kata dia di Jakarta, Senin (15/9).

Selanjutnya...
 
SBY : Pertahankan Pilkada Langsung PDF Cetak E-mail
Oleh Administrator   
Selasa, 16 September 2014 10:09

JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyonocenderung mempertahankan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung dengan catatan memperbaiki dan mencegah ekses-ekses negatif yang berpotensi muncul.

Dia juga mengingatkan bahwa, partainya tidak mau hanya ikut-ikutan dalam menentukan sikap mengenai polemik pilkada langsung atau melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang semakin memanas antara dua kubu.

Selanjutnya...
 
Pilkada Langsung Serentak Hemat Biaya PDF Cetak E-mail
Oleh Administrator   
Selasa, 16 September 2014 05:13

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi:

Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah merupakan inisiatif Kementerian Dalam Negeri – diusung sejak 2012. Tentu saja rancangan itu digulirkan atas persetujuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menteri Dalam Negeri Gamawan fauzi melakukan presentasi di depan sidang kabinet sebanyak empat kali sebelum mengusulkan rancangan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Berikut ini petikan wawancara yang dilakukan di kantor Gamawan, Selasa pekan lalu.

Seperti apa idealnya pemilihan kepala daerah di Indonesia? Pemilihan langsung atau lewat DPRD?

Selanjutnya...
 
<< Mulai < Sebelumnya 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Berikutnya > Akhir >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Search

Find Us on

Info Penting

Perlombaan Pengucapan Panca Prasetya Kopri Dalam Rangka Peringatan HUT Kopri Ke-43 Tahun 2014
Kebijakan Penghematan lingkup Kementerian Dalam Negeri
SE NOMOR 121/6636/SJ ttg Pengisian Jabatan Gubernur,Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota
SE HK 03.03/III/3555/2014 ttg Pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Fasilitas Kesehatan
Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Program Profesi Kepamongprajaan IPD Angkatan II TA. 2014/2015
Perppu No 2 Tentang Pemerintahan Daerah
UU No 23 Tentang Pemerintahan Daerah
Perppu No 1 Tentang Pilkada
UU No 22 Tentang Pilkada
Pengumuman Beasiswa S2 Public Policy and Good Governance (PPGG) 2015
Tindak Lanjut SE No. 446/4789/SJ Tentang Tenaga Kesehatan
SE No. 446/4789/SJ ttg Pemerataan Tenaga Kesehatan Di Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Dasar Milik Pemerintah Daerah
SE No. 555/4802/SJ ttg Penyediaan Informasi Pelayanan Minimal (SPM) Pada Website Pemerintahan Daerah
Fasilitasi Pengawasan Pemilukada Provinsi dan Kabupaten/Kota
Penawaran Beasiswa Pemerintah Singapura
Pembentukan Pimpinan, Penyusunan Tata Tertib dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Permendagri No. 41 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Lingkup Kemendagri
Formasi Pengadaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
PMK 224 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemanatauan dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah
SE. 160/2910/OTDA (Usul Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014
Optimalisasi Penyelenggaraan Simpeg di Lingkungan Kemendagri
SE Mendagri No.450.12/3302/SJ Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat
Program Beasiswa Magister CIO dan LTI 2014
SE Perubahan Penggunaan Istilah
Tawaran Beasiswa Korea International Cooperation Agency Tahun 2014
SE Mendagri No.120/1934/Sj Tanggal 17 April 2014
SE Mendagri No. 120/1235/Sj Tanggal 10 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/1102/Sj Tanggal 3 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/767/Sj Tanggal 11 Februari 2014
Matrik Monev Kinerja Penganggaran Lingkup Ditjen Otda
Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan OTSUS Papua & Papua Barat di K/L

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday317
mod_vvisit_counterYesterday4622
mod_vvisit_counterThis week25122
mod_vvisit_counterLast week25390
mod_vvisit_counterThis month76011
mod_vvisit_counterLast month118660
mod_vvisit_counterAll days2301335

News Letter 2013

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"

Kontak
DITJEN OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
JL. Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat 10110
http ://www.otda.kemendagri.go.id
bagren_otda@kemendagri.go.id
No Telp/Fax : 021-34833648 (T.U Ditjen Otda), 021-3859335 (Bagren Otda)
Visi Ditjen Otonomi Daerah:
Terdepan dalam Memantapkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah yang Desentralistik dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Copyright © 2014. ditjen Otda.

Copyright © 2012 Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. All Rights Reserved.