Tuesday October 21, 2014
  • Dialog Dirjen Otda dalam program Wide Shot Metro TV tema Warisan Belenggu Korupsi, 16 Okt 2014
  • Dirjen Otda pada Sosialisasi UU No. 23 thn 2014 ttg Pemda dan UU No. 6 Thn 2014 ttg Pemerintah Desa di Prov. Riau, 15 Okt 2014
  • Dirjen otda pada Sosialisasi UU Pilkada di Metro TV, 9 Oktober 2014
  • mendagri bersama dirjen otda pada peresmian 3 dob dan pelantikan Pj Bupati Muna Barat, Buton Tengah & Buton Selatan, 9 Okt 2014
  • Dirjen otda menyerahkan Surat Keputusan pelaksana tugas Gubernur Riau, 7 Oktober 2014
  • Upacara Peringatan hari kesaktian pancasila, 1 Oktober 2014
  • Mendagri pada Peresmian Unit Pelayanan Gratifikasi, Unit Layanan Pengadaan, dan Unit Layanan Administrasi Kemendagri, 2 Okt 2014
  • Pengesahan RUU Pilkada & RUU Pemda pada sidang paripurna DPR-RI, 25 & 26 September 2014
  • Mendagri dengan Komisi II DPR RI pada Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Pilkada, 24 September 2014
  • Raker Pemerintah dengan Pansus DPR-R0I terkait RUU tentang Pemerintahan Daerah, 12 September 2014
  • Dirjen otda bersama timus dan timsin pembahasan RUU Pilkada, 10 September 2014
  • Mendagri melantik Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kab Sumba Barat Daya Prov NTT, 8 September 2014
  • Newsletter (Info Otda) sbg Media Informasi Ditjen Otda
News Feeds:
General
Pemerintah Baru Diminta Susun APBNP PDF Cetak E-mail
Oleh Administrator   
Jumat, 15 Agustus 2014 10:53

Ini penting dilakukan agar kementerian dan lembaga terkait tak banyak menunggu untuk mengeksekusi anggaran.

JAKARTA- Lantaran sepenuhnya disusun pemerintah saat ini, pemerintah baru hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 tak bisa memasukkan program-program andalannya ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015. Agar tak terpaku postur yang mengikat, pemerintah baru pun disarankan segera menyusun APBN Perubahan (APBNP) sejak saat ini.

Masa transisi yang hanya menyisakan dua bulan lebih tahun fiskal 2014 memang dianggap serbatanggung. Padahal, mau tak mau postur dalam bujet negara sudah harus dibuat dan terpaksa dijalankan pemerintah pengganti, sekalipun tak sesuai visi,misi, dan program andalan.

Selanjutnya...
 
Pusat dan daerah Beda Persepsi soal Otda PDF Cetak E-mail
Oleh Administrator   
Jumat, 15 Agustus 2014 10:39

PAKAR otonomi daerah LIPI Siti Zuhro mengatakan desentralisasi dan otonomi daerah melahirkan pemerataan kesejahteraan di daerah. Namun, ia meyakini keberhasilan di beberapa daerah ditentukan kualitas kepemimpinan kepala daerah.

''Faktor kepemimpinan menjadi kunci penentu. Dibangun local competitiveness sehingga rakyat berpartisipasi mereformasi birokrasi lokal. Kepala daerah bekerja membangun daerahnya.'' kata Siti di Jakarta, kemarin.

Selanjutnya...
 
Benteng Terakhir Pelawan PDF Cetak E-mail
Oleh Administrator   
Jumat, 15 Agustus 2014 02:59

MENJAGA NUSANTARA

Di Pulau Bangka, lahan 250 hektar bisa menghasilkan puluhan miliar rupiah jika dijadikan areal pertambangan timah. Namun, warga Desa Namang, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, memilih lahan itu dijadikan hutan desa.

Padahal, di lahan itu diperkirakan banyak deposit timah. Perkiraan itu antara lain berdasarkan fakta pohon pelawan (Tristaniopsis marguensis) tumbuh di lahan itu. di kalangan petambang timah Bangka sudah lama dipahami, keberadaan pohon itu adalah indikasi lahan yang mengandung timah.

Selanjutnya...
 
Dana Desa Bisa Dimanfaatkan untuk Atasi Kemiskinan PDF Cetak E-mail
Oleh Administrator   
Jumat, 15 Agustus 2014 02:17

Berdayakan Daerah

JAKARTA, KOMPAS – Mengentaskan rakyat dari kemiskinan sulit dilakukan jika hanya mengandalkan program pemerintah pusat dan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pemerintah daerah sebagai garda terdepan terdepan perlu diberdayakan agar lebih kreatif mengembangkan potensi unggulan.

“Dibutuhkan pemimpin daerah yang inovatif dan jeli mendayagunakan peluang yang ada didaerahnya untuk mengatasi masalah kemiskinan.Mereka tahu betul politik anggaran sehingga anggaran daerah yang tidak banyak itu diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan, serta focus pada sektor pengungkit perekonomian,” kata Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksana Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng, Kamis (14/8).

Selanjutnya...
 
Sidang DPOD PDF Cetak E-mail
Oleh Administrator   
Rabu, 13 Agustus 2014 10:01

Pada hari Rabu, 13 Agustus 2014 dilaksanakan Sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) yang dipimpin Dirjen Otonomi Daerah mewakili Menteri Dalam Negeri. Turut hadir Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah mewakili Menteri  Keuangan dan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri. Agenda dalam Sidang DPOD kali ini membahas substansi:

  1. Kebijakan transfer ke Daerah 2015;
  2. Kebijakan transfer ke daerah untuk daerah otonom baru dalam RAPBN 2015;
  3. Kebijakan dana desa dalam dalam RAPBN 2015;
  4. Pengelolaan dana BOS; dan
  5. Revisi PP No. 35 Tahun 2012 tentang Dana Reboisasi.
Selanjutnya...
 
Koordinasi Pemerintah Pusat, Daerah, dan BI Ditingkatkan PDF Cetak E-mail
Oleh Administrator   
Rabu, 13 Agustus 2014 07:50

Gubernur BI: Industri Berorientasi Ekspor Harus di Daerah

[MANADO] Menghadapi era kompetisi baik regional maupun global, peningkatan iklim inventasi dan daya saing daerah merupakan kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi secara nasional. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama dan koordinasi antara pemerintah pusat, Bank Indonesia (BI), dan pemerintah daerah.

“Kita meyakini percepatan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan melalui percepatan investasi dan daya saing daerah. Kita sepakat masing-masing akan menjalankan tugasnya dan akan berkoordinasi untuk mewujudkannya,” ujar Gubernur BI Agus Martowardojo usai rapat koordinasi BI, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengenai Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional di Manado, Senin (11/8).

Selanjutnya...
 
<< Mulai < Sebelumnya 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Berikutnya > Akhir >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Search

Find Us on

Info Penting

Apel Bersama dalam rangka Akhir Masa Tugas Menteri Dalam Negeri
Perppu No 2 Tentang Pemerintahan Daerah
UU No 23 Tentang Pemerintahan Daerah
Perppu No 1 Tentang Pilkada
UU No 22 Tentang Pilkada
Pengumuman Beasiswa S2 Public Policy and Good Governance (PPGG) 2015
Tindak Lanjut SE No. 446/4789/SJ Tentang Tenaga Kesehatan
SE No. 446/4789/SJ ttg Pemerataan Tenaga Kesehatan Di Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Dasar Milik Pemerintah Daerah
SE No. 555/4802/SJ ttg Penyediaan Informasi Pelayanan Minimal (SPM) Pada Website Pemerintahan Daerah
Fasilitasi Pengawasan Pemilukada Provinsi dan Kabupaten/Kota
Penawaran Beasiswa Pemerintah Singapura
Pembentukan Pimpinan, Penyusunan Tata Tertib dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Permendagri No. 41 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Lingkup Kemendagri
Formasi Pengadaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
PMK 224 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemanatauan dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah
SE. 160/2910/OTDA (Usul Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014
Optimalisasi Penyelenggaraan Simpeg di Lingkungan Kemendagri
SE Mendagri No.450.12/3302/SJ Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat
Program Beasiswa Magister CIO dan LTI 2014
Tugas Belajar Tenaga Kesehatan Papua dan Papua Barat
SE Perubahan Penggunaan Istilah
Tawaran Beasiswa Korea International Cooperation Agency Tahun 2014
SE Mendagri No.120/1934/Sj Tanggal 17 April 2014
SE Mendagri No. 120/1235/Sj Tanggal 10 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/1102/Sj Tanggal 3 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/767/Sj Tanggal 11 Februari 2014
Matrik Monev Kinerja Penganggaran Lingkup Ditjen Otda
Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan OTSUS Papua & Papua Barat di K/L

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday651
mod_vvisit_counterYesterday3595
mod_vvisit_counterThis week7925
mod_vvisit_counterLast week27556
mod_vvisit_counterThis month77705
mod_vvisit_counterLast month139234
mod_vvisit_counterAll days2184369

News Letter 2013

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"

Kontak
DITJEN OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
JL. Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat 10110
http ://www.otda.kemendagri.go.id
bagren_otda@kemendagri.go.id
No Telp/Fax : 021-34833648 (T.U Ditjen Otda), 021-3859335 (Bagren Otda)
Visi Ditjen Otonomi Daerah:
Terdepan dalam Memantapkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah yang Desentralistik dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Copyright © 2014. ditjen Otda.

Copyright © 2012 Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. All Rights Reserved.