Thursday December 18, 2014
  • Presiden bersama seluruh gubernur republik indonesia, 24 November 2014
  • Dirjen otda pada acr Konsultasi Penyusunan Tata Tartib DPRD Prov Aceh Priode 2014-2019, 20 November 2014
  • Pelantikan Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara, 19 November 2014
  • Dirjen otda pada rapat koordinasi dgn KPU Prov.Kalteng dan Kab.Kotim Pelaksanaan Pilkada Serentak, 19 November 2014
  • Terima kasih Bapak Gamawan Fauzi, selamat datang Bapak Tjahjo Kumolo sebagai Mendagri periode 2014-2019
  • Dirjen otda pada acara bincang pagi Metro TV terkait PLT Gubenur DKI Jakarta, 31 Oktober 2014
  • Dirjen otda membuka pertemuan pusda mempersiapkan pemerintah daerah guna menghadapi pasar tunggal ASEAN 2015, 29 Oktober 2014
  • Mendagri pada upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-86 tahun 2014, 28 Oktober 2014
  • Dirjen otda pada Wawancara Plt Gub DKI Jakarta dgn TV ONE, 24 Oktober 2014
  • Newsletter (Info Otda) sbg Media Informasi Ditjen Otda
News Feeds:
General
Mendagri : Hentikan Kecurangan dalam Pelayanan PDF Cetak E-mail
Oleh Administrator   
Senin, 06 Oktober 2014 06:52

Jakarta | Jurnal Nasional

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menginstruksikan kepada seluruh jajarannya di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menghentikan segala praktik kecurangan dalam memberikan pelayanan kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

Hal itu disampaikan Mendagri dalam acara peresmian unit pendukung Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014 di Kemendagri.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Dodi Riatmadji mengatakan, ada tiga unit pendukung Inpres yang diresmikan Mendagri, yaitu Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan Unit Layanan Administrasi (ULA).

Selanjutnya...
 
Pemerintah Pangkas Standar Pelayanan Minimal Daerah PDF Cetak E-mail
Oleh Administrator   
Senin, 06 Oktober 2014 05:54

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri memangkas jumlah standar pelayanan minimal yang harus dilaksanakan pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota dari semula 15 bidang menjadi 6 saja."Pemangkasan ini untuk efisiensi dan mengejar target pencapaian kebutuhan masyarakat," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan, kemarin.

Standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Standar ini wajib diselenggarakan oleh semua dearah di Indonesia. Enam standar layanan minimal itu diberlakukan dalam bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, sosial, perumahan rakyat, serta ketentaraman dan ketertiban umum. "Diharapkan beban yang lebih sedikit akan bisa lebih efektif dan lebih maksimal mengawalnya," ujar Djohermansyah.

Selanjutnya...
 
Pekerjaan Rumah Otda Untuk Jokowi PDF Cetak E-mail
Oleh Administrator   
Jumat, 03 Oktober 2014 12:05

Kemenangan Joko Widodo pada Pmilu Presiden 2014 dapat dimaknai sebagai salah satu hasil nyata dari reformasi desentralisasi dan otonomi daerah (otda) di Tanah Air.

 

Namun, pada saat yang sama kemenangan itu juga me itu menyodorkan sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Salah satu PR berat dan rumit itu adalah mengendalikan nafsu memekarkan daerah.

Selanjutnya...
 
Pengangkatan Pejabat Bisa Dikoreksi PDF Cetak E-mail
Oleh Administrator   
Jumat, 03 Oktober 2014 09:00

JAKARTA— Pemerintah telah menetapkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai tindak lanjut dari pemberlakuan undang-­undang aparatur sipil negara. Komisi ter­sebut akan berwenang untuk mengoreksi pengangkatan pejabat pimpinan tinggi.

Ketua KASN Sofian Effendi me­ngatakan, pengangkatan peja­bat pimpinan tinggi atau peja­bat eselon I dan II sudah tidak boleh lagi sesuai subjektivitas menteri/pimpinan lembaga. "Ya, itu memang harus dikorek­si. Menteri tidak boleh asal mengangkat pejabat pimpinan tinggi nanti,"katanya di Jakarta kemarin.

Selanjutnya...
 
Mendagri Serahkan Gratifikasi PDF Cetak E-mail
Oleh Administrator   
Jumat, 03 Oktober 2014 06:25

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengingatkan jajarannya untuk tidak menerima gratifikasi, di sela-sela peresmian Unit Pengendalian Gratifikasi. Unit Layanan Pengaduan dan Unit Layanan Administrasi, Kantor Kementerian Dalam Negeri , Jakarta,Kamis (2/10). Dia memberikan contoh sumbangan yang termasuk gratifikasi yang diterimanya saat menggelar pernikahan putrinya keduanya, Gina Dwi Fakhria, beberapa waktu yang lalu.

Gratifikasi itu lalu diserahkan ke Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK). "Ada uang nilai senilai 256 dollar AS (sekitar Rp 2,8 juta) danRp 2 juta yang saya serahkan ke KPK karena uang sumbangan itu termasuk gratifikasi," katanya.

Selanjutnya...
 
Presiden SBY Tanda Tangani Dua Perppu PDF Cetak E-mail
Oleh Administrator   
Jumat, 03 Oktober 2014 03:34

Pilkada Langsung

JAKARTA, KOMPAS- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan dua peraturan pemerintah pengganti undang-undang guna mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung. Presiden melihat tiga kegentingan hingga dua perppu itu diterbitkan.

Perppu yang diterbitkan adalah Perppu No. 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Bupati/Wali Kota, serta Perppu No. 2/2014 tentang Perubahan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.Penerbitan Perppu No. 1/2014 itu sekaligus mencabut UU No.22/2014 tentang Pilkada yang diputuskan DPR pada 26 September yang mengatur pilkada oleh DPRD.Sementara Perppu No.2/2014 hanya mencabut dua pasal UU No 23/2014 yang terkait kewenangan DPRD memilih kepala daerah.

Selanjutnya...
 
<< Mulai < Sebelumnya 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Berikutnya > Akhir >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Search

Find Us on

Info Penting

Upacara Bendera Peringatan Hari Nusantara Tahun 2014
SE MENPAN NO.10 TAHUN 2014 TENTANG PENINGKATAN DAN EFISIENSI KERJA APARATUR NEGARA
Perlombaan Pengucapan Panca Prasetya Kopri Dalam Rangka Peringatan HUT Kopri Ke-43 Tahun 2014
Kebijakan Penghematan lingkup Kementerian Dalam Negeri
SE NOMOR 121/6636/SJ ttg Pengisian Jabatan Gubernur,Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota
SE HK 03.03/III/3555/2014 ttg Pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Fasilitas Kesehatan
Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Program Profesi Kepamongprajaan IPD Angkatan II TA. 2014/2015
Perppu No 2 Tentang Pemerintahan Daerah
UU No 23 Tentang Pemerintahan Daerah
Perppu No 1 Tentang Pilkada
UU No 22 Tentang Pilkada
Pengumuman Beasiswa S2 Public Policy and Good Governance (PPGG) 2015
Tindak Lanjut SE No. 446/4789/SJ Tentang Tenaga Kesehatan
SE No. 446/4789/SJ ttg Pemerataan Tenaga Kesehatan Di Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Dasar Milik Pemerintah Daerah
SE No. 555/4802/SJ ttg Penyediaan Informasi Pelayanan Minimal (SPM) Pada Website Pemerintahan Daerah
Fasilitasi Pengawasan Pemilukada Provinsi dan Kabupaten/Kota
Penawaran Beasiswa Pemerintah Singapura
Pembentukan Pimpinan, Penyusunan Tata Tertib dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Permendagri No. 41 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Lingkup Kemendagri
Formasi Pengadaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
PMK 224 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemanatauan dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah
SE. 160/2910/OTDA (Usul Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014
Optimalisasi Penyelenggaraan Simpeg di Lingkungan Kemendagri
SE Mendagri No.450.12/3302/SJ Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat
Program Beasiswa Magister CIO dan LTI 2014
SE Perubahan Penggunaan Istilah
Tawaran Beasiswa Korea International Cooperation Agency Tahun 2014
SE Mendagri No.120/1934/Sj Tanggal 17 April 2014
SE Mendagri No. 120/1235/Sj Tanggal 10 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/1102/Sj Tanggal 3 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/767/Sj Tanggal 11 Februari 2014
Matrik Monev Kinerja Penganggaran Lingkup Ditjen Otda
Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan OTSUS Papua & Papua Barat di K/L

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1309
mod_vvisit_counterYesterday4094
mod_vvisit_counterThis week13720
mod_vvisit_counterLast week19081
mod_vvisit_counterThis month51566
mod_vvisit_counterLast month104608
mod_vvisit_counterAll days2381498

News Letter 2013

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"

Kontak
DITJEN OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
JL. Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat 10110
http ://www.otda.kemendagri.go.id
bagren_otda@kemendagri.go.id
No Telp/Fax : 021-34833648 (T.U Ditjen Otda), 021-3859335 (Bagren Otda)
Visi Ditjen Otonomi Daerah:
Terdepan dalam Memantapkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah yang Desentralistik dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Copyright © 2014. ditjen Otda.

Copyright © 2012 Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. All Rights Reserved.