Sunday October 26, 2014
  • Dirjen otda pada Wawancara Plt Gub DKI Jakarta dgn TV ONE, 24 Oktober 2014
  • Dialog Dirjen Otda dalam program Wide Shot Metro TV tema Warisan Belenggu Korupsi, 16 Okt 2014
  • Dirjen Otda pada Sosialisasi UU No. 23 thn 2014 ttg Pemda dan UU No. 6 Thn 2014 ttg Pemerintah Desa di Prov. Riau, 15 Okt 2014
  • Dirjen otda pada Sosialisasi UU Pilkada di Metro TV, 9 Oktober 2014
  • mendagri bersama dirjen otda pada peresmian 3 dob dan pelantikan Pj Bupati Muna Barat, Buton Tengah & Buton Selatan, 9 Okt 2014
  • Dirjen otda menyerahkan Surat Keputusan pelaksana tugas Gubernur Riau, 7 Oktober 2014
  • Upacara Peringatan hari kesaktian pancasila, 1 Oktober 2014
  • Mendagri pada Peresmian Unit Pelayanan Gratifikasi, Unit Layanan Pengadaan, dan Unit Layanan Administrasi Kemendagri, 2 Okt 2014
  • Pengesahan RUU Pilkada & RUU Pemda pada sidang paripurna DPR-RI, 25 & 26 September 2014
  • Mendagri dengan Komisi II DPR RI pada Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Pilkada, 24 September 2014
  • Raker Pemerintah dengan Pansus DPR-R0I terkait RUU tentang Pemerintahan Daerah, 12 September 2014
  • Newsletter (Info Otda) sbg Media Informasi Ditjen Otda
News Feeds:
General
Pemekaran Daerah Perlu Dimoratorium PDF Cetak E-mail
Oleh Administrator   
Selasa, 19 Agustus 2014 10:54

Pemekaran daerah dinilai hanya memboroskan anggaran.
JAKARTA - Pemekaran daerah diminta untuk sementara tak diteruskan (moratorium). Selain kerap dinilai gagal, suatu daerah pemekaran baru sangat membebani anggaran.

Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng di Jakarta, akhir pekan lalu menuturkan, tatkala satu daerah baru terbentuk, akan diiringi dana perimbangan sendiri. Dana ini, di antaranya dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), maupun dana bagi hasil (DBH).

Selanjutnya...
 
Makassar Terapkan Digitalisasi Layanan Publik PDF Cetak E-mail
Oleh Administrator   
Selasa, 19 Agustus 2014 05:16

INOVASI DAERAH

MAKASSAR, KOMPAS - Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mulai menerapkan sistem administrasi pemerintah dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Terdapat lima bidang yang menjadi tahap awal digitalisasi administrasi dan pelayanan tersebut.

Program itu dilakukan Pemkot Makassar bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia yang diluncurkan di Balai Kota Makassar, Senin (18/8). Program ini adalah bagian dari "Makassar Smart City" yang telah dicanangkan Wali Kota Makassar M Ramadhan Pomanto saat dilantik pada 8 Mei lalu.

Selanjutnya...
 
Prof Djo : Peran Desentralisasi & Otda Harus Ditingkatkan PDF Cetak E-mail
Oleh Administrator   
Selasa, 19 Agustus 2014 04:18

Tingkatkan Kesejahteraan Warga Di Daerah

PERAN desentralisasi dan otonomi daerah (otda) harus ditingkatkan. Pasalnya, otda sangat penting menciptakan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Demikian pesan yang dikemukakan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri), Prof Djhohermansyah Djohan di Jakarta, kemarin.

Prof Djo, sapaan akrab Djohermansyah Djohan mengatakan, ada tiga alasan mengapa desentralisasi dan otda jadi jalan terbaik untuk Indonesia. Pertama, Indonesia memiliki wilayah luas. Kedua, Indonesia punya penduduk sangat banyak. Ketiga, kemajemukan dan beragamnya kultur budaya yang ada di indonesia. Dengan tiga dasar itu, maka sejumlah urusan pemeritahan harus didesentralisasi ke daerah-daerah.

Selanjutnya...
 
Sambutan Mendagri Pada Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi Masjab Tahun 2014-2019 PDF Cetak E-mail
Oleh Administrator   
Selasa, 19 Agustus 2014 02:45

Sambutan Mendagri Pada Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD PRovinsi Masa Jabatan Tahun 2014 - 2019

• Sambutan dapat menjadi acuan bagi Provinsi dalam menyusun sambutan pada acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten/Kota di masing-masing Provinsi Masa Jabatan Tahun 2014-2019

Klik disini untuk download:


 
Pemerintah Implementasikan Desentralisasikan Fiskal PDF Cetak E-mail
Oleh Administrator   
Selasa, 19 Agustus 2014 02:29

Pemerintah pusat mengalokasikan dana sebesar Rp 640 triliun untuk ditransfer ke daerah sebagai bentuk implementasi desentralisasi fiskal. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, tahun depan merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2015 -2019, sehingga pemerintah perlu melakukan realokasi anggaran belanja pusat yang berbasis desa.

"Selanjutnya, untuk pemenuhan Dana Desa sebesar 10 persen dari dan di luar anggaran transfer ke daerah akan dilakukan secara bertahap. Dalam RAPBN tahun 2015, alokasi anggaran Transfer ke daerah dan dana desa direncanakan mencapai Rp 640 triliun, yang berarti naik Rp 43,5 triliun atau 7,3 persen dari alokasi anggaran transfer ke daerah tahun 2014," kata Presiden, Jumat (15/8/2014).

Selanjutnya...
 
Pemerintah Baru Diminta Susun APBNP PDF Cetak E-mail
Oleh Administrator   
Jumat, 15 Agustus 2014 10:53

Ini penting dilakukan agar kementerian dan lembaga terkait tak banyak menunggu untuk mengeksekusi anggaran.

JAKARTA- Lantaran sepenuhnya disusun pemerintah saat ini, pemerintah baru hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 tak bisa memasukkan program-program andalannya ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015. Agar tak terpaku postur yang mengikat, pemerintah baru pun disarankan segera menyusun APBN Perubahan (APBNP) sejak saat ini.

Masa transisi yang hanya menyisakan dua bulan lebih tahun fiskal 2014 memang dianggap serbatanggung. Padahal, mau tak mau postur dalam bujet negara sudah harus dibuat dan terpaksa dijalankan pemerintah pengganti, sekalipun tak sesuai visi,misi, dan program andalan.

Selanjutnya...
 
<< Mulai < Sebelumnya 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Berikutnya > Akhir >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Search

Find Us on

Info Penting

Apel Bersama dalam rangka Akhir Masa Tugas Menteri Dalam Negeri
Perppu No 2 Tentang Pemerintahan Daerah
UU No 23 Tentang Pemerintahan Daerah
Perppu No 1 Tentang Pilkada
UU No 22 Tentang Pilkada
Pengumuman Beasiswa S2 Public Policy and Good Governance (PPGG) 2015
Tindak Lanjut SE No. 446/4789/SJ Tentang Tenaga Kesehatan
SE No. 446/4789/SJ ttg Pemerataan Tenaga Kesehatan Di Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Dasar Milik Pemerintah Daerah
SE No. 555/4802/SJ ttg Penyediaan Informasi Pelayanan Minimal (SPM) Pada Website Pemerintahan Daerah
Fasilitasi Pengawasan Pemilukada Provinsi dan Kabupaten/Kota
Penawaran Beasiswa Pemerintah Singapura
Pembentukan Pimpinan, Penyusunan Tata Tertib dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Permendagri No. 41 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Lingkup Kemendagri
Formasi Pengadaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
PMK 224 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemanatauan dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah
SE. 160/2910/OTDA (Usul Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014
Optimalisasi Penyelenggaraan Simpeg di Lingkungan Kemendagri
SE Mendagri No.450.12/3302/SJ Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat
Program Beasiswa Magister CIO dan LTI 2014
Tugas Belajar Tenaga Kesehatan Papua dan Papua Barat
SE Perubahan Penggunaan Istilah
Tawaran Beasiswa Korea International Cooperation Agency Tahun 2014
SE Mendagri No.120/1934/Sj Tanggal 17 April 2014
SE Mendagri No. 120/1235/Sj Tanggal 10 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/1102/Sj Tanggal 3 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/767/Sj Tanggal 11 Februari 2014
Matrik Monev Kinerja Penganggaran Lingkup Ditjen Otda
Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan OTSUS Papua & Papua Barat di K/L

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday31
mod_vvisit_counterYesterday2998
mod_vvisit_counterThis week31
mod_vvisit_counterLast week24777
mod_vvisit_counterThis month94588
mod_vvisit_counterLast month139234
mod_vvisit_counterAll days2201252

News Letter 2013

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"

Kontak
DITJEN OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
JL. Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat 10110
http ://www.otda.kemendagri.go.id
bagren_otda@kemendagri.go.id
No Telp/Fax : 021-34833648 (T.U Ditjen Otda), 021-3859335 (Bagren Otda)
Visi Ditjen Otonomi Daerah:
Terdepan dalam Memantapkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah yang Desentralistik dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Copyright © 2014. ditjen Otda.

Copyright © 2012 Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. All Rights Reserved.