Thursday September 18, 2014
  • Raker Pemerintah dengan Pansus DPR-R0I terkait RUU tentang Pemerintahan Daerah, 12 September 2014
  • Dirjen otda bersama timus dan timsin pembahasan RUU Pilkada, 10 September 2014
  • Mendagri melantik Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kab Sumba Barat Daya Prov NTT, 8 September 2014
  • Dirjen Otda menerima Gubernur Maluku Utara, 8 September 2014
  • Mendagri pada pelantikan Pejabat Eselon I, II, dan III, 28 Agusuts 2014
  • Penandatanganan Nota Kesepahaman bersama Kemnakertrans, Kemendagri, Kemeneg PP & PA, dan Kemen PPN/BAPPENAS, 27-08-2014
  • Dirjen otda menerima Gubernur Kepulauan Riau, 25 Agustus 2014
  • Dirjen Otda pada rapat internal Eselon II Lingkup Ditjen Otonomi Daerah, 19 Agustus 2014
  • Upacara Bendera 17 Agustus 2014 Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
  • Dirjen Otda Menerima Tim Asistensi RUU Papua dan Papua Barat, 14 Agustus 2014
  • Pertemuan Mendagri dengan Gubernur Papua, Ketua DPRP dan MRP, 13 Agustus 2014
  • Dirjen Otda Pada Sidang DPOD, 13 Agustus 2014
  • Audiensi Camat se-kabupaten Sumbawa dengan Dirjen Otda, 8 Agustus 2014
  • Newsletter (Info Otda) sbg Media Informasi Ditjen Otda
News Feeds:
General
Presiden : Pengamanan Jangan Dianggap Ringan PDF Cetak E-mail
Oleh Administrator   
Jumat, 04 Juli 2014 08:20

JAKARTA (Suara Karya) : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta jajaran Polri dan TNI tidak mengganggap ringan mengamankan Pemilihan Presiden 2014. Ini menyusul munculnya kecemasan di tengah masyarakat tentang potensi kerusuhan menjelang dan pasca-pilpres.

“Saya mendengar sejumlah kecemasan dari berbagai pihak, kalau-kalau terjadi gangguan keamanan. Masyarakat kita yang ada di dalam dan luar negeri juga mengkhawatirkan bahwa kedua capres ini sama-sama imbang, maka kemungkinan bisa terjadi masalah setelah pemungutan suara dilakukan,“ ujar Presiden saat berbuka puasa bersama dengan TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Kamis (3/7).

Selanjutnya...
 
Desentralisasi: Memandirikan dan Mensetarakan Daerah PDF Cetak E-mail
Oleh Administrator   
Jumat, 04 Juli 2014 07:50

Jakarta - Masalah pelik yang dihadapi bangsa ini dan harus dicarikan solusinya adalah dominasi sosial dan ekonomi di satu sisi dan di sisi lain terjadinya ketidakberdayaan sosial dan ekonomi antar individu atau kelompok masyakat ataupun daerah yang satu dengan yang lainnya.

Dominasi ekonomi jelas terlihat pada masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang lebih beruntung seperti daerah perkotaan apalagi yang dekat dengan Jakarta, atau yang berada di Pulau Jawa.

Sementara masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang kurang beruntung seperti di daerah pinggiran/perdesaan atau di luar pulau Jawa atau Indonesia Timur mengalami ketidakberdayaan ekonomi.

Selanjutnya...
 
Sumba Menuju Energi Terbarukan PDF Cetak E-mail
Oleh Administrator   
Jumat, 04 Juli 2014 02:12

KELISTRIKAN

WAINGAPU, KOMPAS – Pembangkit listrik berbasis mikrohidro dan tenaga surya serta biogas terus dibangun di  Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kini sekitar 50 persen pasokan listrik di Sumba bersumber enegi terbarukan.

“Total daya EBT (energi terbarukan) di Pulau Sumba Saat ini 5,458 megawat dari total 10,412 MW kebutuhan. Ini menekan biaya produksi listrik dan mengatasi ketergantungan penuh pada bahan bakar minyak yang sangat mahal.  Bahkan di Waingapu Sumba, Sumba Timur, dua mesin diesel yang mengandalkan BBM ditutup dan digantikan dengan EBT,“ kata General Manager PLN Wilayah Kupang Richard Safkaur, Dikupang, Kamis (3/7).

Selanjutnya...
 
MASA DEPAN OTONOMI DAERAH PDF Cetak E-mail
Oleh Administrator   
Kamis, 03 Juli 2014 03:14

SEPULUH tahun belakangan ini, setelah Indonesia melaksanakan sistem pemerintahan yang desentralistis. Bank Dunia menganggap Indonesia sebagai negara di Asia yang sukses mengubah situasi dari sangat sentralistis menjadi negara sangat desentralistis. Bahkan paling desentralistis (from the most decentralized country to the most decentralized country) dengan menyerahkan sebagian besar kewenangan kepada daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Dasar 1945 meletakkan pelaksanaan otonomi daerah pada posisi keharusan (a must system) dengan menghormati kekhasan setiap daerah di Nusantara. Menurut para pendiri bangsa, para founding fathers kita, heterogenitas daerah sebagai sebuah keniscayaan. Pembangunan adalah jantung pembangunan nasional. Teorinya berbunyi, pembangunan nasional tidak kan sukses tanpa pembangunan daerah yang baik.

Selanjutnya...
 
Mutlak Perlu Berinovasi PDF Cetak E-mail
Oleh Administrator   
Kamis, 03 Juli 2014 01:58

DAYA SAING

Tidak bisa tidak, daya saing menjadi salah satu penentu dalam persaingan dagang berkenaan dengan diterapkannya pasar bebas. Sebentar lagi ada Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir 2015. Ada juga Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) yang melibatkan sejumlah negara besar, seperti Amerika Serikat, Jepang, dan China. Persaingan menjadi ketat dibandingkan 10 negara anggota ASEAN.

Masalahnya, daya saing infrastruktur Indonesia praktis tertinggal. Tenaga kerja terampil juga rendah. Data yang menyebutkan, hanya 4,3 persen dari 1.000 orang di Indonesia yang terampil. Kalah telak dibandingkan Filipina sebesar 8,3 persen, Malaysia 32,6 persen, dan Singapura 34,7 persen. Lantas apa yang diandalkan untuk menghadapi pasar bebas.

Selanjutnya...
 
DPRD Diusulkan Diatur di UU Pemda PDF Cetak E-mail
Oleh Administrator   
Selasa, 01 Juli 2014 06:27

REVISI UU PEMDA

JAKARTA- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan klausul tentang Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) diatur di dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah (UU Pemda) dan tidak lagi masuk dalam UU MPR, DPR,DPD. dan DPRD (MD3).

Ketua Pansus RUU Pemda Totok Daryanto mengatakan, usulan ini muncul dalam pembahasan revisi UU Pemda dan UU MD3 yang saat ini masih dibahas di DPR." Ini yang akan kita bahas dengan Pansus (Panitia Khusus) RUU MD3," kata Totok kepada KORANSINDO kemarin.

Selanjutnya...
 
<< Mulai < Sebelumnya 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Berikutnya > Akhir >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Search

Find Us on

Info Penting

SE No. 446/4789/SJ ttg Pemerataan Tenaga Kesehatan Di Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Dasar Milik Pemerintah Daerah
SE No. 555/4802/SJ ttg Penyediaan Informasi Pelayanan Minimal (SPM) Pada Website Pemerintahan Daerah
Fasilitasi Pengawasan Pemilukada Provinsi dan Kabupaten/Kota
Penawaran Beasiswa Pemerintah Singapura
Pembentukan Pimpinan, Penyusunan Tata Tertib dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Sambutan Mendagri Pada Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi Masjab Tahun 2014-2019
Permendagri No. 41 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Lingkup Kemendagri
Formasi Pengadaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
PMK 224 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemanatauan dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah
SE. 160/2910/OTDA (Usul Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014
Optimalisasi Penyelenggaraan Simpeg di Lingkungan Kemendagri
SE Mendagri No.450.12/3302/SJ Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat
Program Beasiswa Magister CIO dan LTI 2014
Penerimaan Mahasiswa Baru Kelas S1 Lanjutan
Tugas Belajar Tenaga Kesehatan Papua dan Papua Barat
SE Perubahan Penggunaan Istilah
Tawaran Beasiswa Korea International Cooperation Agency Tahun 2014
SE Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2014
SE Mendagri No.120/1934/Sj Tanggal 17 April 2014
SE Mendagri No. 120/1235/Sj Tanggal 10 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/1102/Sj Tanggal 3 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/767/Sj Tanggal 11 Februari 2014
Matrik Monev Kinerja Penganggaran Lingkup Ditjen Otda
Program Beasiswa Australia Awart Scholarship Tahun 2014
Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
Penawaran pendidikan Pascasarjana Magister & Doktor Ilmu Hukum & Ekonomi UNHAS JAKARTA
Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan OTSUS Papua & Papua Barat di K/L
Materi Dirjen Otonomi Daerah pada Rapat Kerja Gubernur Seluruh Indonesia Tahun 2013

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday6155
mod_vvisit_counterYesterday7210
mod_vvisit_counterThis week25265
mod_vvisit_counterLast week32706
mod_vvisit_counterThis month92176
mod_vvisit_counterLast month139783
mod_vvisit_counterAll days2059606

News Letter 2013

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"

Kontak
DITJEN OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
JL. Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat 10110
http ://www.otda.kemendagri.go.id
bagren_otda@kemendagri.go.id
No Telp/Fax : 021-34833648 (T.U Ditjen Otda), 021-3859335 (Bagren Otda)
Visi Ditjen Otonomi Daerah:
Terdepan dalam Memantapkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah yang Desentralistik dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Copyright © 2014. ditjen Otda.

Copyright © 2012 Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. All Rights Reserved.